Berita

Gerakan ‘Ketuk 1000 Pintu’, Upaya Jaring Penderita TBC

PONTIANAK – Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak menargetkan eliminasi Tuberkulosis (TBC) pada tahun 2030 melalui gerakan skrining TBC ‘Ketuk 1000 Pintu’, pembentukan Kelurahan Siaga TBC, serta kampanye Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN) dan vaksinasi hewan peliharaan. Kegiatan terpadu ini digelar di Jalan Sungai Selamat Kecamatan Pontianak Utara, Jumat (10/10/2025).

Wakil Wali Kota Pontianak Bahasan, mengatakan aksi ini sebagai langkah nyata mewujudkan masyarakat yang sehat dan bebas penyakit menular. Hal tersebut menjadi momentum memperkuat kesadaran dan sinergi seluruh elemen masyarakat dalam menghadapi ancaman penyakit menular, termasuk TBC, demam berdarah dengue (DBD), dan rabies. 

“Kegiatan ini bukan sekadar simbol, tetapi gerakan nyata untuk menemukan kasus lebih dini, memberikan pengobatan yang tepat, dan memastikan hewan peliharaan mendapat vaksinasi agar terhindar dari rabies,” ujarnya.

Ia menjelaskan, Indonesia saat ini menempati peringkat kedua tertinggi di dunia dalam jumlah kasus TBC setelah India. Di Kota Pontianak, target penemuan kasus tahun ini cukup besar, yaitu menjaring 11.996 terduga TBC dan menemukan 2.221 kasus positif. Selain itu, terdapat 70 kasus demam berdarah dan 159 laporan gigitan hewan yang harus segera ditangani.

“Angka-angka tersebut bukan sekadar data. Di balik setiap angka ada manusia yang berjuang, ada keluarga yang menunggu harapan, dan ada masyarakat yang harus kita lindungi,” kata Bahasan.

Ia menambahkan, upaya pengendalian penyakit menular tidak dapat dilakukan secara mandiri. Kolaborasi antara pemerintah, tenaga kesehatan, perangkat wilayah, dan masyarakat menjadi kunci keberhasilan. Dengan sinergi tersebut, diharapkan penemuan kasus dapat dilakukan lebih cepat dan pengobatan diberikan secara tuntas.

Bahasan juga memberikan apresiasi kepada kader kesehatan, petugas lapangan, dan mahasiswa yang turut terlibat dalam kegiatan skrining dan edukasi dari rumah ke rumah. 

“Mereka bukan hanya membawa pesan kesehatan, tetapi juga membawa harapan bagi masyarakat,” ungkapnya.

Menurutnya, komitmen bersama semua pihak menjadi fondasi penting agar Pontianak mampu menjadi kota yang tangguh, sehat, serta bebas dari TBC, DBD, dan rabies.

“Dengan kegiatan ini, kita perkuat langkah menuju Pontianak yang sehat dan bebas penyakit menular,” tutupnya. (prokopim)

PONTIANAK – Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak menyambut baik terselenggaranya Malaysia Healthcare (MH) Expo Pontianak 2025 yang digelar di Ayani Mega Mall Pontianak, Kamis (9/10/2025). Ajang ini dinilai menjadi momentum penting dalam memperkuat kerja sama lintas negara di bidang kesehatan antara Indonesia dan Malaysia.

Wakil Wali Kota Pontianak Bahasan menilai, kegiatan ini menjadi ajang berbagi pengetahuan dan teknologi kesehatan, sekaligus mempererat hubungan antarwarga dua negara serumpun.

“Atas nama pribadi dan Pemerintah Kota Pontianak, kami mengapresiasi dan mendukung pelaksanaan Malaysia Healthcare Expo ini. Kegiatan ini menjadi bentuk nyata hubungan baik antara Indonesia dan Malaysia, yang selama ini telah terjalin erat, khususnya antara Pontianak dan Sarawak,” ujarnya.

Bahasan bilang penyelenggaraan pameran kesehatan ini memberikan manfaat besar bagi masyarakat Pontianak. Selain menambah wawasan tentang layanan kesehatan modern, kegiatan ini juga membuka peluang kolaborasi dan pertukaran ilmu antara tenaga medis kedua negara.

“Dengan adanya kegiatan ini, masyarakat Kota Pontianak mendapatkan tambahan pengetahuan tentang persoalan kesehatan. Apalagi jarak antara Pontianak dan Kuching lebih dekat dibandingkan ke Jakarta. Ini menjadi peluang untuk memperkuat kerja sama regional di bidang kesehatan,” katanya.

Ia menuturkan, MH Expo Pontianak 2025 diikuti oleh sepuluh rumah sakit swasta ternama dari Malaysia yang memperkenalkan layanan kesehatan unggulan kepada masyarakat. Pameran ini juga menjadi sarana edukasi publik mengenai berbagai fasilitas medis dan pendekatan pelayanan yang ramah dari negeri jiran tersebut.

Lebih lanjut, Bahasan berharap kegiatan seperti ini dapat terus dilaksanakan sebagai bentuk penguatan hubungan regional, khususnya di sektor kesehatan dan pendidikan medis.

“Kegiatan seperti ini perlu terus dilakukan agar pertukaran pengetahuan dan teknologi kesehatan semakin meningkat,” tuturnya.

MH Expo Pontianak 2025 merupakan yang pertama kali digelar di Kalimantan, dengan dukungan penuh dari Konsulat Malaysia di Pontianak serta sejumlah lembaga kesehatan dari kedua negara. (prokopim)

PONTIANAK – Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono, menekankan pentingnya percepatan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) agar kegiatan pembangunan tidak terhambat. Ia berharap mulai tahun 2026, pelaksanaan APBD sudah dapat dieksekusi.

“Paling lambat pada bulan Februari atau Maret,” ungkapnya, Kamis (9/10/2025).

Edi menilai, kedisiplinan dalam pelaksanaan anggaran menjadi kunci kelancaran roda pemerintahan. Menurutnya, keterlambatan dalam perencanaan maupun pelaksanaan akan berdampak panjang, terutama terhadap efisiensi dan daya serap anggaran.

“Penetapan harga satuan bahan dan upah seharusnya sudah selesai pada 1 Januari setiap tahun. Dinas terkait tidak boleh menunda dengan alasan menunggu surat atau data tambahan,” ujarnya.

Ia mencontohkan, jika hanya terjadi kenaikan kecil pada harga bahan, seperti paku yang naik seribu rupiah, tidak perlu menunggu lama untuk menyesuaikan harga. Namun, apabila terdapat perubahan signifikan pada komponen utama (major item), maka penyesuaian harus segera dilakukan karena berpengaruh terhadap perhitungan harga dasar.

Edi juga menyoroti pola kerja aparatur yang dinilainya masih belum sistematis. Banyak pekerjaan administratif tertunda karena menunggu Surat Keputusan (SK), padahal hal itu bisa diselesaikan di level kepala bidang atau sekretaris.

“Tidak perlu menunggu SK untuk proses administrasi rutin, karena pekerjaan tetap harus berjalan,” katanya.

Wali Kota mengajak seluruh jajaran perangkat daerah untuk mengubah pola pikir dan bekerja dengan semangat baru.

“Bekerjalah dengan gerak cepat, tepat, akurat, dan selalu mau belajar serta berkomunikasi. Jika ada yang tidak jelas, tanyakan. Jika ragu, konsultasikan. Dan jika merasa tidak mampu menjalankan tugas, lebih baik mundur agar posisi dapat diisi oleh yang siap bekerja,” pungkasnya. (prokopim)

Kerja Sama Disdukcapil Pontianak-Untan Layani Pendaftaran Penduduk Nonpermanen

PONTIANAK – Mahasiswa Universitas Tanjungpura (Untan) yang berasal dari luar Kota Pontianak tampak antusias mengikuti layanan Jemput Bola Pendaftaran Penduduk Nonpermanen atau Jemput Permen yang digelar Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Pontianak. Layanan Jemput Permen ini digelar selama dua hari, mulai tanggal 8 hingga 9 Oktober 2025  di Ruang Prof Sjamsudin Djahmat, Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Untan.

Kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari perjanjian kerja sama antara Disdukcapil Kota Pontianak dan Untan yang ditandatangani pada 1 September 2025. Program ini memfasilitasi mahasiswa pendatang untuk memperoleh status kependudukan nonpermanen yang tercatat secara resmi di Kota Pontianak.

Kepala Disdukcapil Kota Pontianak Erma Suryani, mengatakan layanan jemput bola ini memudahkan mahasiswa untuk mendaftar tanpa harus datang ke kantor Disdukcapil. 

“Hari ini kami melakukan pelayanan langsung di kampus agar mahasiswa yang bukan warga asli Pontianak dapat terdata sebagai penduduk nonpermanen,” ujarnya usai menyerahkan secara simbolis dokumen kependudukan nonpermanen kepada sejumlah mahasiswa, Rabu (8/10/2025).

Menurutnya, pendaftaran penduduk nonpermanen penting dilakukan karena sekitar 30 persen mahasiswa Untan berasal dari luar daerah. Dengan status nonpermanen, mereka akan tercatat resmi sebagai bagian dari populasi Kota Pontianak. 

“Status ini penting agar mahasiswa yang tinggal di Pontianak tetap terdata. Jadi ketika membutuhkan pelayanan publik di sini, mereka sudah termasuk dalam sistem kependudukan,” jelasnya.

Hingga saat ini, jumlah penduduk nonpermanen yang telah terdaftar di Kota Pontianak mencapai 908 orang. Meski belum optimal, langkah ini diharapkan dapat meningkatkan akurasi data kependudukan sekaligus memperkuat perencanaan pembangunan.

Selain membantu pendataan, status nonpermanen juga memberikan manfaat praktis. Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang tercantum dalam KTP nonpermanen dapat digunakan untuk mengakses berbagai layanan publik, termasuk BPJS Kesehatan. 

“Sekarang NIK menjadi dasar layanan BPJS. Jadi kalau lupa membawa kartu BPJS, cukup menunjukkan KTP, dan layanan tetap bisa diakses,” terang Erma.

Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk Disdukcapil Kota Pontianak Ferdita, menambahkan pelayanan jemput bola di FEB Untan menjadi bagian dari upaya memperluas jangkauan layanan.

“Mahasiswa tidak perlu datang ke kantor Dukcapil. Kami yang hadir ke kampus untuk memberikan pelayanan langsung,” ujarnya.

Pendaftaran dilakukan dengan persyaratan sederhana, yakni melampirkan fotokopi Kartu Keluarga atau KTP dari daerah asal serta mengisi formulir F1-15 yang disediakan petugas. Pada hari pertama kegiatan, sebanyak 75 mahasiswa FEB telah mendaftarkan diri, dan pelayanan berlanjut keesokan harinya dengan target peserta lebih banyak.

“Kegiatan ini berlangsung dua hari, Rabu dan Kamis. Untuk hari pertama sudah ada 75 mahasiswa yang mendaftar,” ungkapnya.

Berdasarkan data dari pihak universitas, sekitar 30 persen dari total mahasiswa Untan berstatus penduduk nonpermanen, dengan jumlah diperkirakan mencapai 10.000 orang.

“Kami akan melakukan pendataan secara bertahap dengan target minimal 50 persen mahasiswa dapat terdata,” tambah Ferdita.

Sejumlah mahasiswa mengaku terbantu dengan hadirnya layanan langsung tersebut karena proses pendaftaran menjadi lebih mudah dan cepat tanpa harus ke kantor Disdukcapil.

Ferdita, yang juga merupakan inisiator program Jemput Permen, menjelaskan inovasi ini adalah bagian dari aksi perubahannya dalam Pelatihan Kepemimpinan Administrator Angkatan I di PPSDM Regional Bandung Tahun 2025.

“Inovasi ini lahir dari kebutuhan mendesak untuk memperbarui data kependudukan nonpermanen, terutama mahasiswa dan pekerja dari luar daerah,” katanya.

Menurutnya, program Jemput Permen dirancang untuk mempermudah pendaftaran, menjamin akurasi data kependudukan, serta meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya administrasi kependudukan. Petugas Disdukcapil mendatangi langsung kampus, asrama, hingga lokasi kerja penduduk nonpermanen agar proses pendaftaran lebih cepat dan efisien.

Penduduk nonpermanen sendiri merupakan warga negara Indonesia atau orang asing pemegang izin tinggal terbatas yang berdomisili di alamat berbeda dari Kartu Keluarga selama lebih dari satu tahun.

Data kelompok ini penting bagi perencanaan pembangunan, mengingat Kota Pontianak merupakan pusat pendidikan tinggi di Kalimantan Barat. Namun hingga 2025, data faktual mengenai kelompok ini masih terbatas akibat rendahnya kesadaran pelaporan serta belum optimalnya sistem verifikasi antar lembaga.

Melalui program ini, lanjut Ferdita, Disdukcapil berupaya menghadirkan data kependudukan yang tertib, transparan, dan berkelanjutan. Dukungan terhadap program ini juga diperkuat melalui Forum Konsultasi Publik yang digelar pada 23 September 2025. 

“Forum tersebut melibatkan perangkat daerah, Ombudsman Republik Indonesia, organisasi masyarakat, akademisi, mitra layanan Dukcapil, dan media massa untuk memberikan masukan terhadap pelaksanaan Jemput Permen,” sambungnya.

Ke depan, Disdukcapil berencana memperluas program Jemput Permen ke fakultas lain di Universitas Tanjungpura serta ke universitas lainnya di Pontianak agar pendataan kependudukan semakin lengkap.

“Melalui langkah ini, pemerintah berharap seluruh penduduk, baik permanen maupun nonpermanen, dapat terlayani dengan baik dan tercatat dalam sistem kependudukan nasional,” tutup Ferdita. (kominfo)