Berita

PONTIANAK – Pemerintah Kota Pontianak menerbitkan Surat Edaran (SE) Wali Kota Pontianak Tahun 2026 tentang pengaturan jam kerja Aparatur Sipil Negara (ASN) selama Bulan Ramadan 1447 Hijriah atau tahun 2026.

Pengaturan ini bertujuan menjaga produktivitas, efektivitas, dan kualitas pelayanan publik selama Ramadan, sekaligus memberi ruang bagi ASN menjalankan ibadah puasa.

Sekretaris Daerah Kota Pontianak Amirullah mengatakan, penyesuaian jam kerja dilakukan untuk memastikan roda pemerintahan dan pelayanan publik tetap berjalan optimal selama Ramadan.

“Penyesuaian jam kerja ini bertujuan menjaga produktivitas dan efektivitas kinerja ASN, sekaligus memastikan pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan dengan baik selama bulan puasa,” katanya.

Dalam surat edaran tersebut, jam kerja bagi unit kerja yang menerapkan lima hari kerja ditetapkan mulai pukul 07.15 hingga 14.15 WIB pada Senin sampai Kamis, dengan waktu istirahat pukul 12.00 sampai 12.30 WIB. Pada Jumat, jam kerja dimulai pukul 07.15 hingga 14.45 WIB, dengan waktu istirahat pukul 11.30 sampai 12.30 WIB.

Sementara itu, bagi unit kerja yang menerapkan enam hari kerja, jam kerja pada Senin sampai Kamis dan Sabtu dimulai pukul 07.15 hingga 13.15 WIB, dengan waktu istirahat pukul 11.45 sampai 12.15 WIB. Pada Jumat, jam kerja berlangsung dari pukul 07.15 hingga 13.45 WIB, dengan waktu istirahat pukul 11.30 sampai 12.30 WIB.

Selama Bulan Ramadan, kegiatan apel pagi tetap dilaksanakan setiap hari Senin. ASN juga tetap wajib melakukan perekaman absen masuk dan pulang melalui aplikasi Hadir.

“Pemkot Pontianak mewajibkan seluruh perangkat daerah menyesuaikan pengaturan kerja internal sesuai Surat Edaran tersebut dan memastikan pelayanan publik tetap berjalan sesuai standar yang telah ditetapkan,” tutup Sekda. (kominfo)

Dialog Ideopolitor PDM Kota Pontianak

PONTIANAK – Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono menilai Muhammadiyah sebagai organisasi yang mampu beradaptasi dalam berbagai dinamika sosial dan politik, tanpa meninggalkan nilai-nilai dasar Al Quran dan Sunnah. Gerakan tajdid atau pembaruan, katanya, tidak hanya dimaknai sebagai pembaruan pemikiran, tetapi juga sikap dan tindakan progresif dalam bidang pendidikan, sosial, dan ekonomi. Untuk itu, penting ruang dialog sebagai sarana memperkuat ukhuwah, memperkaya wawasan, sekaligus membangun kesadaran politik yang berlandaskan etika dan moral.

“Forum seperti ini bukan sekadar diskusi, tetapi ruang pembelajaran bersama. Ada kesinambungan antara pengalaman para senior dan semangat adik-adik mahasiswa,” ujarnya ketika membuka Dialog Ideopolitor PDM Kota Pontianak di Aula Rumah Dinas Wali Kota Pontianak, Jumat (13/2/2026).

Ia berharap dialog politik ini dapat menumbuhkan kesadaran berpolitik yang santun dan beretika, memperkuat organisasi sebagai sarana dakwah dan pemberdayaan umat, serta mendorong generasi muda untuk aktif dalam pembangunan dengan semangat kebangsaan. 

Ia juga menyoroti tantangan global di era digital yang dinilai semakin kompleks dan membingungkan. Karena itu, generasi muda dituntut tidak hanya aktif secara organisasi, tetapi juga kritis dan melek informasi. 

“Mahasiswa harus mengikuti perkembangan informasi, baik nasional maupun global. Dengan wawasan yang luas, cita-cita untuk berkontribusi bagi bangsa akan lebih mudah diwujudkan,” pesannya.

Wakil Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kalbar, Prof Helman Fachri menjelaskan kegiatan ini merupakan kegiatan wajib tahunan. Apa yang disampaikan dalam dialog ini akan lebih banyak membahas bagaimana Muhammadiyah lahir, dan apa nilai yang diperjuangkan. 

"Muhammadiyah ada sampai sekarang karena ideologi. Karena itu kegiatan ini diadakan agar gerakan ini selalu seiring seirama," katanya. (prokopim)

PONTIANAK - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Pontianak menyambut enam puluh mahasiswa program studi Administrasi Publik FISIP Untan lewat program Sekolah Parlemen (Sepale). Program Sepale adalah upaya DPRD Kota Pontianak dalam memberikan ruang kepada publik, khususnya mahasiswa dalam mengenal sistem kerja parlemen yang merupakan ranah dari DPRD. Wakil Ketua II DPRD Kota Pontianak, Bebby Nailufa, menyebut Sepale adalah program penting yang memberikan kesempatan para mahasiswa untuk lebih memahami dan mengenal bagaimana fungsi legislatif dilakukan.

"Kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman dan literasi masyarakat, khususnya mahasiswa terhadap fungsi legislatif," ungkap Bebby pasca membuka kegiatan di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kota Pontianak, Jumat (13/2/2026).

Dengan mengenal tugas dan fungsi parlemen, peserta diajak untuk mengerti bagaimana proses pengambilan keputusan maupun kebijakan terjadi. Sehingga ke depannya, Bebby berharap kegiatan ini dapat memperkuat partisipasi aktif mahasiswa terkait politik dalam upaya mendukung pembangunan daerah yang lebih baik. 

"Mahasiswa harus paham dinamikanya seperti apa, prosesnya seperti apa. Jika sudah paham, kita berharap tercipta hubungan yang harmonis dan saling mendukung antara pihak parlemen dan masyarakat, khususnya mahasiswa," jelasnya.

Sekretaris DPRD Kota Pontianak, Yaya Maulidia, menyambut baik kedatangan mahasiswa lewat program Sepale. Menurutnya, program Sepale adalah wadah edukasi terkait dunia parlemen ke mahasiswa, siswa, dan masyarakat.

"Dengan program Sepale peserta dapat memahami proses demokrasi dan pengambilan kebijakan yang lebih utuh. Selain itu, tentunya dapat menumbuhkan kesadaran akan pentingnya partisipasi aktif masyarakat di dunia parlemen," tegas Yaya.

Ketua Himpunan Mahasiswa Administrasi Publik (Hima AP) Fisip Untan, Troms, mengapresiasi sambutan hangat yang diberikan oleh pihak DPRD Kota Pontianak. Ia menjelaskan, kegiatan ini terwujud berkat kerja sama antara DPRD Kota Pontianak lewat program Sepale dan program Public on Vacation (PoV) yang digagas Hima AP. 

"Dengan program ini, kami dapat melihat langsung praktik dari jalannya pemerintahan, khususnya dari sisi legislatif. Kami berterima kasih sudah disambut dengan baik," tutupnya. (Kominfo)

Gerakan Indonesia ASRI Digaungkan, Perkuat Budaya Gotong Royong

PONTIANAK – Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak menindaklanjuti Gerakan Indonesia Aman, Sehat, Resik, Indah (ASRI) sebagaimana instruksi Presiden dalam Rakornas Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, dengan memperkuat budaya gotong royong, termasuk di lingkungan kantor. Seluruh ASN di lingkungan Pemkot Pontianak bergotong royong membersihkan lingkungan kantor.

Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono menyatakan bahwa gerakan tersebut tidak hanya menyasar lingkungan permukiman warga, tetapi juga harus dimulai dari lingkungan kerja ASN di jajaran Pemkot Pontianak.

“Kita harus memberi contoh. Lingkungan kantor Pemerintah Kota Pontianak harus bersih, tertata, dan nyaman. Gotong royong rutin perlu digiatkan, baik di halaman kantor, ruang kerja, maupun fasilitas umum di sekitarnya,” ujarnya usai gotong royong di Kantor Wali Kota, Jumat (13/2/2026).

Ia menjelaskan, fokus gerakan meliputi pembersihan sampah, merapikan ruang kerja, penataan kabel yang semrawut dan lainnya. Kerja bakti rutin itu didorong agar menjadi budaya bersama, mulai dari tingkat RT dan RW hingga perangkat daerah.

Menurutnya, semangat gotong royong di lingkungan kantor pemerintahan menjadi wujud keteladanan bagi masyarakat. ASN diharapkan aktif menjaga kebersihan ruang kerja, melakukan penataan arsip dan fasilitas, serta memastikan area perkantoran bebas dari sampah dan elemen yang mengganggu estetika.

“Kalau kantor pemerintah bersih dan tertata, masyarakat yang datang pun merasa nyaman. Ini bagian dari pelayanan publik yang berkualitas,” ucapnya Edi.

Wali Kota menambahkan, lingkungan yang aman, sehat, bersih, dan indah akan berdampak positif terhadap kualitas hidup masyarakat serta meningkatkan daya tarik ruang publik dan pariwisata. 

“Melalui kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat, Gerakan Indonesia ASRI diharapkan mampu menjadikan Pontianak semakin tertib, rapi, dan nyaman untuk ditinggali,” tuturnya.

Sekretaris Daerah Kota Pontianak Amirullah menambahkan bahwa pihaknya akan mengkoordinasikan pelaksanaan Gerakan Indonesia ASRI secara terstruktur di seluruh organisasi perangkat daerah (OPD).

Menurutnya, setiap kepala OPD diminta menyusun jadwal kerja bakti rutin dan memastikan partisipasi aktif seluruh pegawai. Kegiatan gotong royong tidak hanya difokuskan pada kebersihan fisik, tetapi juga mencakup penataan arsip, perapian dokumen, serta optimalisasi sarana dan prasarana perkantoran.

“Kami akan menginstruksikan seluruh perangkat daerah untuk melaksanakan kerja bakti secara berkala. Tidak hanya membersihkan halaman dan drainase, tetapi juga memastikan ruang pelayanan publik tertata rapi dan nyaman,” ungkapnya.

Amirullah menegaskan, pengawasan dan evaluasi akan dilakukan secara berkala guna memastikan gerakan tersebut berjalan konsisten. Ia berharap semangat gotong royong yang tumbuh di lingkungan kantor pemerintahan dapat menular ke lingkungan masyarakat.

“Gerakan ini bukan sekadar seremonial, melainkan harus menjadi budaya kerja. Ketika aparatur sudah terbiasa menjaga kebersihan dan kerapian, maka pelayanan kepada masyarakat pun akan semakin baik,” pungkasnya. (prokopim)