Berita

Modernisasi Layanan Kesehatan Kota

PONTIANAK – Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono meresmikan Puskesmas Parit H Husein (Paris) II dan Puskesmas Siantan Tengah yang telah rampung dibangun pada akhir 2025. Peresmian ini menjadi bagian dari komitmen Pemerintah Kota Pontianak dalam memodernisasi layanan kesehatan dasar bagi masyarakat.

“Dengan gedung yang baru ini, pelayanan harus semakin meningkat. Masyarakat harus lebih mudah, nyaman dan cepat mendapatkan layanan kesehatan,” ujar Wali Kota usai peresmian Puskesmas Paris II di Komplek Pemda Jalur II, Jalan Parit H Husein II, Kamis (12/2/2026).

Edi bilang pembangunan fisik bukan satu-satunya fokus. Modernisasi juga dilakukan melalui pembaruan peralatan medis agar lebih canggih dan akurat. Ke depan, Pemkot juga akan membangun dan merehabilitasi sejumlah puskesmas lainnya seperti Batu Layang, Tambelan Sampit, dan Kampung Bangka. 

“Alat-alat kesehatan akan terus kita perbarui supaya kualitas pemeriksaan semakin baik,” tambahnya.

Namun, menurutnya, modernisasi tidak hanya soal bangunan dan peralatan. Ia menekankan pentingnya kualitas pelayanan. Evaluasi kepuasan masyarakat akan menjadi indikator utama keberhasilan layanan. Intinya pelayanan harus mudah, cepat, dan membuat masyarakat semakin sehat.

Wali Kota juga berpesan kepada seluruh tenaga kesehatan agar bekerja dengan hati dan profesional. Ia menekankan pentingnya sikap humanis dan ramah, terutama di lini depan pelayanan. 

“Jangan sampai pasien yang datang sudah sakit, malah tambah tidak nyaman karena pelayanan yang kurang ramah. Layanilah dengan senyum dan empati,” pesannya.

Kepala Dinas Kesehatan Kota Pontianak, Saptiko menambahkan kedua puskesmas tersebut kini telah dilengkapi Instalasi Gawat Darurat (IGD). 

“Tahun lalu belum ada IGD, sekarang sudah tersedia dan bisa melayani masyarakat. Memang untuk sementara belum buka sampai sore karena masih membutuhkan tambahan tenaga kesehatan,” ujarnya.

Dari sisi peralatan, modernisasi juga dilakukan melalui pengadaan USG untuk pemeriksaan kehamilan. Saptiko memastikan seluruh puskesmas di Kota Pontianak kini telah memiliki fasilitas USG dan dokter yang sudah dilatih untuk mengoperasikannya. 

“Ini sangat membantu pelayanan ibu hamil. Selain itu, peralatan laboratorium juga sudah diperbarui untuk meningkatkan kualitas pemeriksaan,” jelasnya.

Kapasitas pelayanan di puskesmas baru tersebut cukup tinggi. Saat awal dibuka, kunjungan pasien bisa mencapai 200 orang per hari. Secara umum, rata-rata kunjungan di puskesmas se-Kota Pontianak berkisar antara 100 hingga 200 pasien per hari. Untuk tenaga medis, saat ini layanan didukung dokter umum. Namun di beberapa puskesmas tersedia layanan kunjungan dokter spesialis anak dan kandungan secara berkala. Selain itu, setiap kecamatan juga telah memiliki layanan psikolog untuk menjawab kebutuhan kesehatan mental remaja dan masyarakat.

Sistem rujukan pun telah terintegrasi, terutama bagi peserta BPJS Kesehatan yang dapat dirujuk ke rumah sakit sesuai kebutuhan medis. Saptiko menambahkan, sistem pelayanan kini menerapkan Integrasi Layanan Primer (ILP) sesuai standar Kementerian Kesehatan, yakni pelayanan berbasis kelompok usia, bukan lagi semata-mata berdasarkan jenis penyakit. 

“Bangunan sudah sesuai prototipe Kemenkes dan sistem layanan juga kita sesuaikan. Ini bagian dari transformasi pelayanan kesehatan dasar yang lebih modern dan responsif,” tutupnya. (prokopim)

PONTIANAK – Pemerintah Kota Pontianak mengarahkan pengembangan kawasan Kecamatan Pontianak Timur sebagai destinasi unggulan berbasis wisata alam, budaya dan sejarah. Pengembangan ini diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat sekaligus memperkuat identitas wilayah berbasis kearifan lokal.

Wakil Wali Kota Pontianak Bahasan, mengatakan Kecamatan Pontianak Timur memiliki potensi besar yang belum tergarap secara optimal, baik dari sisi wisata alam, budaya, maupun sejarah.

“Pengembangan kawasan Pontianak Timur kita arahkan pada kegiatan wisata alam, budaya dan sejarah dengan didukung pengembangan simpul-simpul kegiatan. Kawasan ini memiliki potensi besar yang belum sepenuhnya tergarap optimal,” ujar Bahasan usai membuka Musrenbang RKPD Tahun 2027 Tingkat Kecamatan Pontianak Timur di Hotel Golden Tulip, Kamis (12/2/2026).

Menurutnya, pengembangan kawasan tersebut diharapkan menjadikan Pontianak Timur sebagai destinasi unggulan yang tidak hanya menarik wisatawan, tetapi juga memberikan manfaat ekonomi langsung bagi masyarakat setempat.

“Kita ingin kawasan ini tidak hanya menjadi tujuan wisata, tetapi juga memberikan dampak ekonomi langsung bagi masyarakat,” ungkapnya.

Bahasan menjelaskan, pengembangan kawasan akan didukung dengan penataan kawasan tepi sungai (waterfront development) sebagai ruang publik dan destinasi wisata berbasis sungai. Selain itu, revitalisasi situs budaya dan sejarah, termasuk kawasan permukiman tradisional dan titik-titik bernilai historis, juga menjadi prioritas.

“Penguatan UMKM lokal dan ekonomi kreatif, khususnya kuliner khas, kerajinan, dan produk budaya, juga akan kita dorong,” jelasnya.

Pemerintah Kota Pontianak juga merencanakan peningkatan aksesibilitas dan infrastruktur pendukung, seperti jalan lingkungan, dermaga wisata, penerangan, ruang terbuka hijau, serta fasilitas umum lainnya. Selain itu, event budaya dan festival tahunan akan dikembangkan sebagai daya tarik wisata berkelanjutan.

“Dengan arah pengembangan ini, kita tidak hanya membangun fisik kawasan, tetapi juga membangun identitas dan karakter wilayah yang berakar pada kearifan lokal,” tegas Bahasan.

Untuk tahun anggaran 2026, sejumlah program pembangunan direncanakan di Kecamatan Pontianak Timur. Di antaranya pembangunan jalan dan saluran lingkungan di 99 lokasi, pembangunan dan peningkatan empat ruas jalan, yakni Jalan Tanjung Raya II atau Jalan Penghubung Pemda, Jalan Abu Naim, Jalan Padat Karya dan Jalan Tekam.

Selain itu, pemerintah juga merencanakan peningkatan saluran dengan pemasangan koker di Jalan Tani, pembangunan sistem penyediaan air minum (SPAM) di Jalan Karya Tani–Jalan Karya Baru, pembangunan Kantor Lurah Dalam Bugis, serta pembangunan masjid terapung.

Bahasan berharap masyarakat dapat memberikan masukan terkait potensi dan permasalahan di wilayah Pontianak Timur untuk dibahas dalam Musrenbang.

“Saya berharap Bapak dan Ibu dapat memberikan informasi terkait potensi dan permasalahan yang ada di wilayah Kecamatan Pontianak Timur untuk kita diskusikan dalam Musrenbang ini,” pungkasnya. (prokopim)

PONTIANAK – Pemerintah Kota Pontianak memperluas perlindungan jaminan sosial melalui penandatanganan Nota Kesepakatan dengan BPJS Ketenagakerjaan tentang Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Ketua RT, Ketua RW, Kader Posyandu, Pekerja Sosial Keagamaan penerima insentif, Relawan Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana, serta Petugas Pemadam Kebakaran Kota Pontianak. Dalam tahap awal, kerja sama itu telah mengakomodir 5.747 peserta. Jumlahnya akan terus bertambah seiring waktu.

"Data yang ada, kita kelola, kita himpun. Jumlahnya (sekarang) 5.747 peserta," ujar Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono usai penandatanganan kerja sama di Ruang VIP Wali Kota Pontianak, Rabu (11/2/2026).

Edi menyatakan kerja sama ini merupakan bentuk komitmen pemerintah dalam memberikan perlindungan kepada para ujung tombak pelayanan masyarakat. Menurutnya, RT/RW, kader posyandu, relawan kebencanaan hingga petugas damkar memiliki risiko kerja yang tidak ringan sehingga perlu mendapatkan jaminan sosial ketenagakerjaan. 

Ia menegaskan bahwa kehadiran negara harus dirasakan oleh para pelayan masyarakat hingga ke tingkat paling bawah.

“RT dan RW adalah garda terdepan pemerintah di lingkungan masyarakat. Begitu juga kader posyandu, pekerja sosial keagamaan, relawan bencana, dan petugas damkar. Mereka bekerja dengan risiko, sehingga sudah sepatutnya mendapatkan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan,” tukasnya.

Ia menambahkan, Pemkot Pontianak akan terus memperluas cakupan kepesertaan agar semakin banyak pekerja rentan yang terlindungi.

“Kita ingin memastikan bahwa ketika terjadi risiko kerja, mereka tidak dibiarkan sendiri. Ada jaminan yang melindungi, ada manfaat yang bisa dirasakan langsung oleh keluarga. Ini bagian dari komitmen kami membangun sistem perlindungan sosial yang lebih kuat dan berkeadilan,” imbuhnya.

Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Pontianak, Suhuri Ali mengatakan ke depan, jumlah penerima perlindungan akan bertambah. Saat ini, relawan damkar masih dalam proses pendataan, namun secara prinsip telah masuk dalam kesepakatan kerja sama.

Terkait cakupan kepesertaan, Suhuri menyebutkan bahwa pada 2025 tingkat Universal Coverage Jamsostek (UCJ) di Kota Pontianak mencapai sekitar 40,37 persen, dengan target meningkat menjadi 45 persen pada 2026. Khusus untuk mereka yang dicover pemerintah kota, total 73 klaim senilai Rp3,06 Miliar telah diberikan BPJS Ketenagakerjaan kepada penerima manfaat sepanjang 2025. Sedang untuk keseluruhan se Pontianak, jumlahnya 11.343 klaim senilai Rp141,5 Miliar.

"Sementara total iuran yang dibayarkan untuk segmen tersebut (kepesertaan bersumber dari APBD Kota) mencapai sekitar Rp353 juta. Ini menunjukkan bahwa perlindungan yang diberikan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh peserta,” tuturnya.

Ia menegaskan, pengawasan terhadap perusahaan yang belum mendaftarkan pekerjanya akan dilakukan melalui pendekatan kepatuhan hukum untuk skala usaha tertentu, serta pembinaan bagi usaha mikro, guna mendorong peningkatan jumlah pekerja yang terlindungi program jaminan sosial ketenagakerjaan.

"Tentu ini akan mendorong jumlah coverage di Kota Pontianak, dalam hal ini jumlah orang yang bekerja dan terlindungi program jaminan sosial ketenagakerjaan," tutupnya. (prokopim)

PONTIANAK - Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak melalui Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Pontianak menyelenggarakan Focus Group Discussion (FGD) untuk mengevaluasi berbagai data yang ada menjelang publikasi buku Pontianak Dalam Angka (PDA) Tahun 2026. Kepala Diskominfo Kota Pontianak, Syamsul Akbar, menyebut bahwa kegiatan ini merupakan upaya konsolidasi dan validasi data-data sektoral yang ada di Pemerintah Kota Pontianak.

“Ini merupakan langkah koordinasi, sinkronisasi, dan evaluasi data-data sektoral yang dihasilkan dari para produsen data yang ada di Pemkot Pontianak, sebelum kita publikasikan dalam bentuk buku PDA Tahun 2026,” ungkap Syamsul pasca menghadiri FGD di Ruang Rapat Wali Kota, Rabu (11/2/2026).

Syamsul menambahkan, secara umum yang menjadi fokus pada FGD kali ini adalah data-data terkait dengan refleksi kinerja dari Pemkot Pontianak. Hal tersebut mencakup perhitungan pertumbuhan ekonomi, kependudukan, serta beberapa data yang merepresentasikan kinerja dari Pemkot Pontianak. Ia berharap, evaluasi ini dapat terus dilakukan secara kontinu, serta memberikan perbaikan-perbaikan yang signifikan terkait kualitas hingga substansi data yang akan dipublikasikan.

“Kita harapkan data-data yang kita publikasikan secara luas nantinya sudah betul, valid, dan menggambarkan kondisi real yang ada di Kota Pontianak,” jelasnya.

Staf Ahli Bidang Hukum dan Politik, Elsa Risfadona, yang hadir mewakili Wali Kota Pontianak menyebut bahwa data adalah inti dalam pelaksanaan pembangunan di Kota Pontianak. Menurutnya, buku Pontianak Dalam Angka adalah pegangan utama bagi pemerintah dalam mengevaluasi pembangunan dan menentukan program-program prioritas. 

“Data ini sangat penting. Diharapkan para Produsen Data, termasuk dari instansi vertikal yang hadir dapat memberikan data yang akurat dan relevan. Sehingga bisa menjadi acuan bagi pemerintah dalam membuat kebijakan ke depannya,” tegasnya. 

Dona menambahkan, buku PDA terdapat 532 halaman, terdiri dari 11 data utama, dengan data yang bervariasi mulai dari penduduk, geografi, ekonomi, sosial, dan lainnya. Data-data yang ada ini menurutnya mencerminkan kondisi Kota Pontianak di lapangan. Ke depannya, ia berharap data-data yang ada semakin bervariasi dan tetap valid. Sehingga dapat menunjang pembangunan dan kinerja Pemkot Pontianak yang semakin baik.

“Kita harapkan ada lagi penambahan variasi dari sub-sub data yang sudah ada tadi. Misalnya data kependudukan ditambahkan lagi. Mungkin ada data siswa yang mendapatkan bantuan beasiswa dari pemerintah dan sejenisnya,” terang Dona. 

Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Pontianak, Dody Saputro, menekankan bahwa buku PDA sendiri memiliki banyak manfaat terutama bagi pemerintah sebagai bahan perencanaan, pengawasan, hingga evaluasi pelaksanaan pembangunan. Bagi dunia usaha, Dody menjelaskan bahwa data-data yang ada dapat menjadi dasar untuk mengembangkan usaha, penentuan sumber pembiayaan perkiraan produksi, hingga perencanaan dan pengembangan pemasaran.

“Sedangkan untuk akademisi dan masyarakat dapat menjadi rujukan penelitian atau perencanaan program maupun kegiatan,” tambahnya.

Dody juga mengapresiasi upaya Pemkot Pontianak dalam mendukung pemenuhan kebutuhan data untuk buku PDA Tahun 2026. Menurutnya, institusi pemerintah memiliki karakteristik yang unik dalam keberagaman data. Sehingga, pendekatan tersebut akan menambah kekayaan data yang akan dimuat di buku PDA Tahun 2026 nantinya.

“Tidak semua data dapat dipenuhi oleh BPS. Kami fokus pada statistik dasar yang bersifat makro dan lintas sektoral. Dengan ini, diharapkan data yang tersedia dari pemerintah bisa mendukung penyediaan data sasaran pembangunan dan data prioritas,” tutupnya. (Kominfo)