Berita

Sekda Pastikan Tidak Mengganggu Pelayanan Publik

PONTIANAK - Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak menerbitkan surat edaran terkait pengaturan jam kerja Aparatur Sipil Negara (ASN) selama bulan Ramadhan 1446 Hijriyah tahun 2025.

Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Pontianak, Amirullah menerangkan, penyesuaian jam kerja ini dilakukan untuk memberikan kesempatan bagi ASN yang menjalankan ibadah puasa.

"Selama bulan suci Ramadhan, jam kerja di lingkungan Pemkot Pontianak akan mengalami penyesuaian. Ini berlaku untuk seluruh unit kerja di lingkungan Pemkot Pontianak," ujarnya, Rabu (26/2/2025).

Dalam surat edaran Nomor T/800.1.6.2//235.2/BKPSDM-D/2025, tanggal 24 Februari 2025, disebutkan bahwa bagi unit kerja yang menerapkan lima hari kerja, jam kerja pada hari Senin hingga Kamis dimulai pukul 07.15 hingga 14.15 WIB dengan waktu istirahat pada pukul 12.00 hingga 12.30 WIB. Sedangkan untuk hari Jumat, jam kerja dimulai pukul 07.15 hingga 14.45 WIB dengan waktu istirahat pada pukul 11.30 hingga 12.30 WIB.

Sementara itu, bagi unit kerja yang menerapkan enam hari kerja, jam kerja pada hari Senin hingga Kamis, dan Sabtu dimulai pukul 07.15 hingga 13.15 WIB dengan waktu istirahat pada pukul 11.45 hingga 12.15 WIB. 

“Untuk hari Jumat, jam kerja dimulai pukul 07.15 hingga 13.45 WIB, dengan waktu istirahat pada pukul 11.30 hingga 12.30 WIB,” terang Amirullah.

Sekda bilang, kebijakan ini diambil untuk memberikan keleluasaan bagi ASN yang menjalankan ibadah puasa. Meski demikian, ia memastikan pengaturan jam kerja ini tidak akan mengganggu pelayanan publik.

“Saya tegaskan kepada seluruh ASN supaya tetap memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan menyesuaikan jam kerja selama bulan Ramadan,” tutupnya. (prokopim/kominfo)

MAGELANG - Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono menyatakan bahwa seluruh kepala daerah se-Kalimantan Barat (Kalbar) berkomitmen membangun daerahnya masing-masing demi kesejahteraan masyarakat. Hal itu terungkap saat dirinya bersama kepala daerah se-Kalbar berdiskusi dalam forum retreat di Akademi Militer (Akmil) Magelang. Pontianak sebagai ibukota Provinsi Kalbar, banyak tantangan yang dihadapi untuk mewujudkan kemajuan kota serta mensejahterakan masyarakat. Oleh karenanya, dibutuhkan kolaborasi bersama dalam upaya meningkatkan kesejahteraan melalui dukungan pelayanan publik dari Pemerintah Kota Pontianak.

“Saya mengajak masyarakat untuk bersama-sama berkolaborasi mewujudkan apa yang menjadi keinginan kita bersama dalam menjadikan Pontianak kota yang maju, sejahtera dan berwawasan lingkungan yang humanis,”  ujarnya disela  waktu istirahat retreat, Rabu (26/2/2025).

Edi menjelaskan bahwa sebagai ibukota Provinsi Kalbar, Pontianak menghadapi berbagai tantangan yang memerlukan kerja sama antardaerah. Keterbatasan lahan menjadi salah satu permasalahan utama yang dihadapi Kota Pontianak. 

“Beberapa persoalan di Kota Pontianak yang merupakan ibukota Provinsi Kalbar, tentu harus bisa berkolaborasi dengan Kabupaten Kubu Raya dan Mempawah di bawah koordinasi Provinsi Kalbar. Karena persoalan kota yang lahannya tidak luas akan banyak menanggung beban," ungkapnya.

Ia merinci beberapa permasalahan yang dihadapi Kota Pontianak, antara lain pasokan air bersih, pengelolaan sampah, masalah sosial, genangan air dan kepadatan lalu lintas. Menurutnya, permasalahan tersebut memerlukan solusi bersama yang melibatkan pemerintah kabupaten tetangga.

"Kami harus bekerja sama dengan Kabupaten Kubu Raya dan Mempawah untuk mengatasi masalah-masalah ini. Tanpa kolaborasi, Kota Pontianak akan kesulitan mengatasi tantangan yang dihadapi karena keterbatasan lahan yang kami miliki," kata Edi.

Wali Kota juga menekankan pentingnya peran aktif masyarakat dalam pembangunan kota. Sebab masyarakat memegang peran penting dalam mendukung program-program yang telah dirancang bersama dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang).

“Kami berupaya memberikan pelayanan publik terbaik, namun dukungan dan kolaborasi dengan warga adalah kunci keberhasilan pembangunan Kota Pontianak," pungkasnya.

Sebelumnya, seluruh kepala daerah se-Kalbar menggelar pertemuan koordinasi untuk membahas strategi pembangunan wilayah terintegrasi, termasuk penyelesaian permasalahan lintas kabupaten/kota. Pembahasan itu dilakukan dalam kesempatan retreat kepala daerah di Akmil Magelang. (prokopim)

Program Prioritas 100 Hari Kerja Edi-Bahasan

PONTIANAK - Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak terus mendorong cakupan penerima asuransi kesehatan atau Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) bagi masyarakat Kota Pontianak hingga 98 persen. Berdasarkan data terakhir, angka Universal Health Coverage (UHC) Kota Pontianak sudah mencapai 87,86 persen atau hampir 600 ribu warga Kota Pontianak telah terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan.

Wakil Wali Kota Pontianak Bahasan optimis cakupan UHC bisa mencapai target. Ia mengajak kerjasama seluruh unsur dan elemen masyarakat untuk mendukung upaya Pemkot Pontianak.

“Layanan kesehatan itu sangat dasar dan indikator kesejahteraan masyarakat, komitmen kami untuk mengawal pelayanan kesehatan dan salah satunya mendorong kepesertaan BPJS Kesehatan,” tuturnya, Rabu (26/2/2025).

Keterbatasan anggaran masih menjadi kendala untuk mencapai target UHC dengan jumlah penduduk di Pontianak terbesar di Kalimantan Barat (Kalbar). Sehingga yang menjadi ukuran prestasi adalah upaya pemerintah daerah dalam mencapai target nasional.

“Penyerapan UHC sisa sedikit lagi, kira-kira perlu dana Rp30-40 miliar, selama ini sudah secara gratis kepada warga yang tergolong tidak mampu, masih terbatas di situ,” tuturnya.

Bahasan melanjutkan, pihaknya akan berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi Kalbar, mengingat program prioritas Gubernur Kalbar Ria Norsan juga mendorong cakupan UHC.

“Kami juga akan bekerjasama dengan Pemprov Kalbar karena gubernur yang baru punya program UHC juga,” tuturnya.

Wakil Wali Kota menerangkan, saat ini jumlah fasilitas kesehatan di Kota Pontianak terdiri dari 14 rumah sakit, 23 puskesmas dan 82 klinik. Meski demikian masih terdapat beberapa tantangan yang perlu diatasi dalam pemerataan peserta JKN.

“Seperti keterbatasan sumber daya manusia dan infrastruktur yang belum memadai,” pungkasnya. (kominfo)

Tangani Drainase yang Perlu Perbaikan Segera

PONTIANAK - Rehabilitasi drainase menjadi satu di antara tujuh program prioritas 100 hari kerja Wali Kota Pontianak Edi Kamtono dan Wakil Wali Kota Pontianak Bahasan setelah dilantik oleh Presiden Prabowo di Istana Negara Komitmen itu pun segera diwujudkan dengan mengecek titik-titik strategis rehabilitasi drainase.

Wakil Wali Kota Pontianak Bahasan menerangkan, rehabilitasi drainase yang menggunakan role model penanganan drainase kawasan ini untuk menyelesaikan persoalan genangan akibat pasang air sungai dan laut di Kota Pontianak.

“Ada drainase dan beberapa jembatan dimungkinkan perbaikan, setelah ditinjau akan diprioritaskan dengan bersih-bersih sungai. Kami bersama Pak Wali ingin mengantisipasi banjir supaya tidak berlama-lama menggenang,” paparnya usai meninjau sejumlah lokasi drainase di Kecamatan Pontianak Utara dan Pontianak Timur, Selasa (25/2/2025).

Menurutnya, ada beberapa titik drainase yang membutuhkan penanganan mendesak seperti parit-parit besar di Jalan Parwasal, Parit Tokaya dan lainnya. Bahasan optimis dengan dukungan seluruh unsur, persoalan genangan dan banjir dapat segera teratasi.

“Di semua kecamatan kita identifikasi, kita fokuskan ke tempat yang terdampak terhadap genangan air di kala hujan ekstrem dan air pasang ekstrem,” jelasnya.

Salah satu prioritas pembenahan infrastruktur juga dengan perbaikan gorong-gorong, seperti yang ada di Jalan Tekam, Jalan Padat Karya dan Jalan Tani Kecamatan Pontianak Timur. Camat Pontianak Timur M Akif menyampaikan, ketiga lokasi tersebut merupakan akses masyarakat dan membutuhkan kelancaran.

“Kaitan dengan jalan, persis di persimpangan Jalan Tekam-Jalan Padat Karya, kita harapkan segera diperbaiki karena terdapat cekungan di lokasi itu,” harapnya.

Akif menilai, perbaikan infrastruktur drainase di titik-titik tersebut akan mendukung mobilitas masyarakat sekaligus mengurangi dampak banjir. Dengan demikian akan meningkatkan roda perekonomian.

“Harapan kami masyarakat merasakan manfaat langsung dari program-program pemerintah ke depan,” pungkasnya. (kominfo/prokopim)