Berita

PONTIANAK - Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kalimantan Barat (Kalbar) bersama Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Pontianak menginisiasi langkah penting dalam pemenuhan hak identitas anak, khususnya anak-anak terlantar maupun yang rentan karena tidak memiliki dokumen kependudukan. Upaya ini diwujudkan melalui rapat koordinasi penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA) dan akta kelahiran yang digelar di Ruang Vicon Kejati Kalbar, Selasa (9/9/2025).

Wakil Kepala Kejati Kalbar Erich Folanda menjelaskan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari inovasi bidang Perdata dan Tata Usaha Negara yang bertujuan memberikan perlindungan hukum sekaligus memastikan terpenuhinya hak dasar anak, termasuk kepastian identitas bagi anak-anak yang berada di panti asuhan maupun yang kehilangan jejak orang tua. 

“Hak atas identitas adalah pintu masuk bagi anak untuk memperoleh akses pendidikan, kesehatan, serta perlindungan sosial. Negara tidak boleh abai terhadap anak-anak yang rentan,” tegasnya.

Menurutnya, melalui sinergi ini, negara hadir untuk melindungi dan menjamin hak anak, terutama mereka yang paling rentan. 

“Identitas bukan hanya soal dokumen, melainkan pengakuan keberadaan seorang anak di mata hukum,” ujarnya.

Kepala Disdukcapil Kota Pontianak Erma Suryani menyatakan komitmen pihaknya dalam percepatan penerbitan dokumen kependudukan. Berbagai upaya yang dilakukan Disdukcapil Kota Pontianak, mulai dari menyiapkan layanan jemput bola di kelurahan-kelurahan, di sekolah-sekolah hingga ruang publik area Car Free Day (CFD). Untuk layanan anak-anak rentan administrasi kependudukan terutama di panti asuhan, pihaknya akan melakukan koordinasi bersama Dinas Sosial bagi anak-anak di panti-panti maupun lokasi anak terlantar lainnya.

“Sehingga proses perekaman data dan penerbitan dokumen bisa dilakukan lebih cepat,” terangnya.

Selain Kejati Kalbar dan Disdukcapil Kota Pontianak, rapat koordinasi ini juga dihadiri Kejari Kota Pontianak, Disdukcapil, Dinas Sosial serta Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat, Dinas Sosial dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pontianak, beserta jajaran Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara Kejati Kalbar. Kolaborasi lintas sektor ini diharapkan mampu mengatasi hambatan administratif yang selama ini dialami anak-anak tanpa identitas, seperti kesulitan mengakses layanan pendidikan formal, kesehatan, dan program perlindungan sosial pemerintah. (Sumber : disdukcapil.pontianak)

PONTIANAK- Universitas Tanjungpura (Untan) bekerja sama dengan Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Pontianak dan Provinsi Kalimantan Barat menyelenggarakan Untan Career Festival (UCF) ke-2 Tahun 2025. Kepala Unit Penunjang Akademik (UPA) Pengembangan Karir dan Kewirausahaan Untan Ikhwan Ruslianto menyebut, kegiatan ini dilaksanakan untuk menjawab tantangan serapan tenaga kerja untuk masyarakat yang ada di Kalimantan Barat. Di mana menurutnya, ini dapat menjadi angin segar di tengah meningkatnya gelombang pencari kerja di Kota Pontianak dan juga Provinsi Kalimantan Barat.

"Kegiatan Untan Career Fest ini diinisiasi oleh UPA Pengembangan Karir dan Kewirausahaan Untan untuk menjawab tantangan serapan tenaga kerja untuk masyarakat yang ada di Kalimantan Barat," ungkapnya di Gedung Konferensi Untan, Selasa (9/9/2025).

Menurut Ikhwan, UCF kali ini digelar pada tanggal 9-11 September 2025 dengan melibatkan 10 mitra perusahaan penyedia kerja. 10 mitra perusahaan tersebut ada yang bergerak di bidang telekomunikasi, pertambangan, digital, dan lainnya. UCF ini sendiri memiliki beberapa rangkaian kegiatan seperti Campus Hiring, Job Fair, Career Talk, dan Career Counseling.

"Campus Hiring kita memastikan akan ada proses rekrutmen di tempat. Untuk Career Talk, kita menghadirkan narasumber kompeten untuk memberikan ilmu, pengalaman, insight dalam menapaki dunia kerja. Sedangkan Konseling Karir bekerja sama dengan Psikolog dalam memberikan insight mengenai potensi diri di dunia kerja," katanya.

Ikhwan menambahkan, UCF sendiri diagendakan terlaksana sebanyak tiga hingga empat kali dalam setahun. Ke depannya, ia berharap UCF tidak hanya menggandeng perusahaan penyedia lapangan pekerjaan, tetapi juga pihak penyedia beasiswa untuk melanjutkan pendidikan. Karena menurutnya, karir tidak hanya perihal pekerjaan, tetapi juga melanjutkan pendidikan, baik S2 maupun S3.

"Semoga kegiatan ini bisa menjadi wadah ekosistem bagi pengembangan wirausaha, tenaga kerja, dan studi pendidikan lanjutan," terangnya.

Sebelumnya, Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono menegaskan, Kota Pontianak sangat terbuka terhadap masuknya investasi, khususnya di sektor perdagangan dan jasa. Menurutnya, kehadiran investasi usaha di Kota Pontianak akan memberikan dampak nyata, mulai dari penyerapan tenaga kerja lokal hingga peningkatan pertumbuhan ekonomi.

‎“Pontianak ini kota perdagangan dan jasa. Kami terbuka untuk investasi, terutama di sektor restoran, kafe, maupun hotel yang sangat relevan dan strategis bagi kita. Investasi yang masuk akan berdampak langsung pada penyerapan tenaga kerja lokal serta pertumbuhan ekonomi kota,” kata Wali kota Edi. (kominfo)

PONTIANAK – Pemerintah Kota Pontianak menyiapkan langkah untuk mengatasi kekurangan tenaga di UPT Layanan Disabilitas dan Asesmen Center (LDAC). Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Pontianak, Yuni Rosdiah, menyebut kebutuhan tersebut akan dipenuhi melalui formasi CPNS dan PPPK.

“Program sekolah inklusi dengan leading sektor UPT LDAC tetap berjalan. Mengenai kekurangan tenaga, nanti akan ditambah. Saat ini Dinas Pendidikan sedang menyiapkan formasi kebutuhan agar bisa terisi saat penerimaan CPNS atau PPPK,” ujarnya, Selasa (9/9/2025).

Kekurangan SDM terjadi setelah sejumlah tenaga terapis yang bertugas di LDAC beralih menjadi ASN di Dinas Kesehatan. Perpindahan ini dilakukan agar jenjang karier mereka tidak terhenti, sebab di bawah Dinas Pendidikan kenaikan pangkat belum memungkinkan. Meski begitu, tenaga terapis tersebut tetap memberikan pelayanan di LDAC dengan jadwal tertentu.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kota Pontianak, Sri Sujiarti, menegaskan perpindahan itu tidak akan mengurangi kualitas pelayanan. Ia memastikan sekolah inklusi tetap menjadi program prioritas dengan dukungan SDM yang tersedia saat ini. Pihaknya  berkomitmen memperkuat koordinasi dengan instansi terkait agar pelayanan LDAC semakin terjaga.

“Kita akan pastikan tidak ada jeda pelayanan, karena yang dilayani adalah kelompok rentan. Prinsipnya, meski tenaga terapis pindah, mereka tetap bertugas mendampingi anak-anak di LDAC,” jelasnya.

Sri menambahkan, Pemkot juga tengah menyusun strategi jangka panjang untuk mengantisipasi kebutuhan tenaga di masa depan. Pemetaan SDM dilakukan secara detail, mulai dari kebutuhan tenaga terapis, guru pendamping, hingga staf administrasi.

“Kebutuhan ini akan menjadi dasar dalam menentukan formasi penerimaan pegawai berikutnya,” tuturnya.

Ia berharap dukungan semua pihak bisa memperkuat LDAC sebagai pusat layanan disabilitas di Kota Pontianak.

“Dengan begitu, program sekolah inklusi tidak hanya berjalan, tetapi juga berkembang sesuai standar pelayanan pendidikan yang ramah bagi semua anak,” pungkasnya. (kominfo)

Wali Kota Edi Kamtono Jadi Keynote Speaker Rakerwil IPARI Kalbar

PONTIANAK – Kehadiran penyuluh agama dalam lingkungan masyarakat memiliki peran strategis dalam menjaga kerukunan dan moral masyarakat. Hal itu diungkapkan Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono saat didapuk menjadi pembicara (keynote speaker) pada Rapat Kerja Wilayah (Rakerwil) ke-2 Ikatan Penyuluh Agama Republik Indonesia (IPARI) Provinsi Kalimantan Barat yang digelar di Hotel G Pontianak, Senin (8/9/2025).

Menurutnya, penyuluh agama adalah sosok penting yang hadir untuk memberikan bimbingan, nasihat, serta teladan dalam kehidupan beragama.

“Penyuluh agama adalah kebutuhan dasar masyarakat, sebab kehidupan bangsa ini juga sangat dipengaruhi oleh tingkat pemahaman agama warganya,” ujarnya.

Edi menilai, meskipun masyarakat Pontianak hidup dalam keberagaman, hubungan antarumat beragama selama ini berjalan harmonis. Berdasarkan data kependudukan, jumlah penduduk Kota Pontianak mencapai 690 ribu jiwa dengan mayoritas beragama Islam sekitar 78 persen, disusul Buddha, Katolik, Kristen, Hindu, dan penganut kepercayaan.

“Secara umum, persoalan agama di Pontianak relatif bisa diatasi dengan baik. Hanya saja, memang ada dinamika yang memerlukan koordinasi lebih intensif. Namun, itu bisa diselesaikan melalui forum kerukunan umat beragama,” jelasnya.

Untuk itu, Edi menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah, tokoh agama dan para penyuluh dalam memberikan pembinaan kepada masyarakat. Menurutnya, kolaborasi lintas sektor dibutuhkan agar nilai-nilai agama benar-benar tercermin dalam perilaku sehari-hari warga.

“Kita harus mampu bekerja sama dalam membimbing masyarakat agar pemahaman agamanya tidak hanya tertulis di KTP, tetapi juga tercermin dalam sikap dan kehidupan sosial. Dengan begitu, Kota Pontianak akan tetap aman, rukun dan harmonis,” tukasnya.

Ketua IPARI Kalbar, Kartono menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Kota Pontianak yang telah mendukung penuh terselenggaranya kegiatan tersebut. Menurutnya, dukungan pemerintah daerah sangat penting bagi penyuluh agama yang selama ini tidak hanya menyampaikan dakwah atau pembinaan keagamaan, tetapi juga turut serta menyampaikan informasi pembangunan kepada masyarakat.

“Penyuluh agama hadir di tengah masyarakat, bukan hanya di majelis taklim atau rumah ibadah. Melalui bahasa agama, kami juga menyampaikan informasi pembangunan daerah yang dilaksanakan pemerintah provinsi, kabupaten, maupun kota,” tuturnya.

Selain itu, Kartono menekankan pentingnya sinergi dengan pemerintah daerah dalam pemberdayaan penyuluh agama. Ia berharap seluruh kabupaten/kota di Kalbar dapat terus mendukung program kerja IPARI dalam menjalankan peran edukasi, pembinaan, sekaligus penguatan nilai moral dan spiritual masyarakat.

“Kami ucapkan terima kasih kepada seluruh pemerintah daerah, terutama Pemkot Pontianak, yang ikut memberdayakan penyuluh dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat. Insya Allah, Rakerwil ini tidak hanya sekadar seremoni, tetapi akan menghasilkan program kerja nyata yang berdampak,” pungkasnya. (prokopim)