Berita

Ciptakan Suasana Kerja yang Harmonis

PONTIANAK - Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Pontianak, Amirullah, mengingatkan seluruh aparatur sipil negara (ASN) agar senantiasa menjaga disiplin, etika kerja, serta menciptakan suasana nyaman di lingkungan kantor. Menurutnya, pegawai memiliki peran penting sebagai mesin birokrasi yang menentukan keteraturan jalannya pemerintahan.

“Jangan sampai kita justru menjadi orang yang membuat rekan kerja merasa tidak nyaman. Pegawai harus memberi teladan dengan sikap, perilaku, dan cara kerja yang baik,” ujarnya, usai memimpin apel pagi di Kantor Wali Kota, Senin (8/9/2025).

Ia menekankan, ASN merupakan pribadi pilihan hasil seleksi ketat sehingga harus menunjukkan prestasi serta kinerja nyata. Kebanggaan sebagai aparatur, lanjut Amirullah, ditunjukkan dengan bekerja sungguh-sungguh, menjaga identitas, dan mematuhi aturan, mulai dari jam kerja hingga ketentuan berpakaian.

Amirullah menambahkan, kompensasi berupa gaji, tunjangan, dan TPP sudah diberikan, sehingga setiap pegawai wajib menunjukkan hasil kerja yang dapat diverifikasi.

“Kerja dari kantor, bukan dari sembarang tempat. Pegawai harus hadir ketika dibutuhkan. Itu bentuk tanggung jawab,” tegasnya.

Penegakan disiplin, kata dia, telah berjalan ketat. Sepanjang setahun terakhir, sebanyak 14 pegawai diberhentikan karena pelanggaran disiplin. Selain disiplin, Sekda juga meminta pimpinan memperhatikan kondisi staf. Jika muncul perselisihan, segera diselesaikan secara persuasif agar tidak menimbulkan masalah lebih besar. Untuk itu, suasana kerja yang harmonis akan mendukung tercapainya kinerja organisasi.

“Pada akhirnya, semua yang kita lakukan bermuara pada kesejahteraan warga Kota Pontianak. Itulah hakikat otonomi daerah yang dijalankan melalui birokrasi,” ucap Amirullah.

Di momen itu, Sekda menjabarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Pontianak yang dirancang tanpa defisit. Menurutnya, seluruh program pembangunan tetap berjalan dengan mengedepankan efisiensi serta fokus pada kebutuhan masyarakat.

“Jika dilihat dari penggunaan APBD Kota Pontianak, sejauh ini tidak mengalami defisit. Program-program pemerintah sudah mulai berjalan, baik untuk pengembangan sumber daya manusia maupun pembangunan infrastruktur dasar,” jelas Amirullah.

Ia menambahkan, aturan efisiensi yang dijalankan pemerintah tidak akan menghambat pelaksanaan program. Sebaliknya, langkah tersebut justru memastikan setiap anggaran digunakan tepat sasaran dan memberi manfaat langsung bagi warga Kota Pontianak.

Amirullah menjelaskan langkah efisiensi tetap diarahkan untuk menjaga stabilitas anggaran tanpa mengurangi pelayanan kepada masyarakat. Belanja daerah diprioritaskan pada program-program yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan warga.

Salah satunya melalui Universal Health Coverage (UHC) yang telah mencakup 98 persen lebih warga Kota Pontianak. Selain itu, pembangunan infrastruktur dasar seperti jalan, drainase, dan fasilitas publik terus dilanjutkan, terutama di wilayah pinggiran kota yang jumlah penduduknya semakin meningkat.

Ia memaparkan, program padat karya juga menjadi perhatian karena mampu membuka lapangan pekerjaan sekaligus menggerakkan roda perekonomian lokal. Sekda menambahkan, geliat ekonomi terlihat dari semakin aktifnya perdagangan di Kota Pontianak.

“Para pedagang dan pelaku usaha kecil turut merasakan manfaat perputaran ekonomi yang sehat,” imbuhnya.

Efisiensi anggaran, lanjutnya, tidak menghambat pelaksanaan program. Setiap kegiatan tetap berjalan dengan arahan Wali Kota, namun lebih diarahkan agar tepat sasaran. Program yang dinilai tidak mendesak akan disusun ulang, sedangkan kegiatan yang menyentuh masyarakat diprioritaskan.

Sekda menilai, perekonomian Kota Pontianak kini tumbuh positif. Pendapatan daerah sangat bergantung pada sektor perdagangan dan jasa. Dengan iklim usaha yang kondusif, jumlah kunjungan masyarakat ke Pontianak juga terus meningkat.

“Semakin banyak orang datang dan berbelanja di Pontianak, maka semakin besar pula kontribusi terhadap pendapatan daerah,” pungkasnya. (kominfo)

Lakukan Modus Bersihkan Kaca Mobil dengan Air Sabun

PONTIANAK – Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Pontianak mengamankan dua gelandangan dan pengemis (gepeng) yang beraktivitas di persimpangan lampu merah Hotel Garuda dan Jalan Tanjung Raya. Kedua gepeng tersebut menggunakan modus menawarkan jasa membersihkan kaca mobil dengan air sabun, lalu meminta upah dari pengguna jalan.

Kepala Satpol PP Kota Pontianak, Ahmad Sudiyantoro, mengatakan aksi yang dilakukan para gepeng ini kerap meresahkan dan mengganggu kenyamanan pengendara yang sedang berhenti di traffic light. 

“Kami langsung melakukan penertiban sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” ujarnya, Minggu (7/9/2025).

Dua gepeng tersebut kemudian diamankan ke Pusat Layanan Anak Terpadu (PLAT) di bawah koordinasi Dinas Sosial Kota Pontianak untuk mendapatkan pembinaan lebih lanjut.

Kepala Dinas Sosial Kota Pontianak Trisnawati, menambahkan, pihaknya akan melakukan asesmen terhadap para gepeng tersebut untuk mengetahui latar belakang dan kebutuhan yang bersangkutan. 

“Setelah itu, kami berikan pembinaan, baik secara psikologis maupun keterampilan, agar mereka tidak kembali ke jalan,” terangnya.

Menurut Trisnawati, keberadaan gepeng di jalan raya selain mengganggu ketertiban umum juga membahayakan keselamatan. Karena itu, pihaknya berharap masyarakat turut berperan aktif dalam penanganan masalah sosial ini.

“Kami mengimbau agar masyarakat tidak memberikan uang di jalan, lebih baik disalurkan melalui lembaga resmi sehingga bantuan tepat sasaran,” ungkapnya.

Satpol PP bersama Dinas Sosial berkomitmen untuk terus melakukan patroli rutin di sejumlah titik rawan, terutama di persimpangan lampu merah, guna menegakkan Peraturan Daerah Kota Pontianak ketertiban umum dan masalah sosial. (Sumber : satplpp_pontianak)

PONTIANAK – Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Pontianak gencar melakukan patroli rutin dalam rangka penertiban keberadaan pengemis dan aktivitas lain yang kerap muncul di simpang traffic light. Patroli ini bertujuan menjaga ketentraman dan ketertiban umum di wilayah kota.

Kepala Satpol PP Kota Pontianak Ahmad Sudiyantoro, menjelaskan, sebanyak 11 personel Satpol PP dikerahkan untuk monitoring di sejumlah titik persimpangan. Saat monitoring di simpang lampu merah Hotel Garuda, terpantau tiga orang anak jalanan (anjal) dan gelandangan-pengemis (gepeng) melarikan diri saat hendak ditertibkan petugas.

“Ketika melihat kedatangan petugas, mereka melarikan diri,” ujarnya usai patroli, Kamis (4/9/2025) malam.

Toro, sapaan akrab Kepala Satpol PP, menambahkan, penertiban difokuskan pada kawasan persimpangan jalan yang rawan dijadikan lokasi mengemis, mengamen, hingga aktivitas penjualan jasa dan barang di area lampu merah.

“Pengawasan rutin di simpang lampu merah Kota Pontianak dilakukan demi ketertiban dan kenyamanan kita semua,” ungkapnya.

Menurutnya, kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari Peraturan Daerah (Perda) Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat. Dalam Pasal 42 Perda tersebut, diatur sejumlah larangan yang mencakup mendatangkan, menampung, memfasilitasi, maupun mempekerjakan orang sebagai pengemis. 

“Selain itu, masyarakat juga dilarang memberikan uang atau barang kepada pengemis di persimpangan jalan, serta melakukan kegiatan yang mengganggu ketertiban umum seperti mengamen, meminta sumbangan, dan berjualan di area traffic light,” tutur Toro.

Keberadaan pengemis di persimpangan jalan tidak hanya mengganggu ketertiban lalu lintas, tetapi juga membahayakan keselamatan pengemis maupun pengguna jalan. Ia berharap masyarakat ikut mendukung penegakan aturan ini dengan tidak memberikan uang di jalanan.

“Kalau ingin membantu, salurkan lewat lembaga resmi yang memang memiliki program sosial. Memberi di jalan justru memperpanjang praktik mengemis,” imbuhnya.

Satpol PP Kota Pontianak berharap masyarakat dapat berperan aktif dengan memberikan laporan apabila mendapati aktivitas yang berpotensi mengganggu kenyamanan lingkungan.

“Laporan bisa melalui Direct Messages (DM) akun Instagram @polpp.ptk,” tutupnya. (Sumber : satpolpp.ptk)

PONTIANAK - Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (BAPPERIDA) Kota Pontianak menjalin kerja sama dengan Politeknik Kesehatan (Poltekkes) Kementerian Kesehatan Pontianak. Penandatanganan perjanjian kerja sama ini berlangsung sebagai bagian dari upaya memperkuat kebijakan berbasis bukti (evidence-based policy) dalam pembangunan daerah, khususnya di bidang kesehatan.

Kepala BAPPERIDA Kota Pontianak, Sidig Handanu, menyampaikan bahwa kerja sama tersebut diarahkan untuk mendukung perencanaan dan kebijakan penanggulangan stunting di Kota Pontianak. Menurutnya, stunting tidak hanya menjadi isu kesehatan, melainkan juga persoalan pembangunan manusia yang akan berdampak pada kualitas generasi mendatang.

“Kerja sama dengan Poltekkes Kemenkes Pontianak merupakan langkah nyata agar kebijakan terkait penanggulangan stunting memiliki pijakan akademis yang kuat,” ujarnya usai penandatanganan kerja sama di Aula Rohana Muthalib BAPPERIDA Pontianak, Kamis (4/9/2025).

Sejak Januari 2025, BAPPERIDA Kota Pontianak resmi bertransformasi dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menjadi Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah. Sidig menegaskan bahwa transformasi ini menjadi momentum untuk memperkuat perencanaan pembangunan berbasis kajian ilmiah dan penelitian yang relevan.

Sebelumnya, BAPPERIDA telah menjalin kerja sama dengan sejumlah perguruan tinggi, termasuk Universitas Tanjungpura melalui Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, serta Fakultas Teknik. Kolaborasi tersebut turut mendukung capaian Kota Pontianak yang ditetapkan sebagai Kota Sangat Inovatif 2024 oleh Kementerian Dalam Negeri.

Pada tahun 2025, BAPPERIDA telah menyelesaikan berbagai kajian strategis, di antaranya Roadmap Riset dan Inovasi Kota Pontianak, Riset Kota Ramah Disabilitas, Kajian Kota Kuliner, Produk Unggulan Daerah, serta Penataan Kawasan Pasar Tengah.

Dengan hadirnya kerja sama bersama Poltekkes Kemenkes Pontianak, hasil penelitian di bidang kesehatan diharapkan mampu memperkuat arah pembangunan daerah yang inklusif, tepat sasaran, dan berkelanjutan. Sidig menambahkan, sinergi antara pemerintah daerah dan perguruan tinggi diyakini akan menghasilkan gagasan yang mampu menjawab berbagai tantangan pembangunan.

“Kami berharap momentum ini menjadi awal untuk membangun Pontianak yang lebih sehat, maju, sejahtera, dan berdaya saing,” pungkasnya.

Direktur Poltekkes Kemenkes Pontianak, Prof Kelana Kusuma Dharma menyatakan bangga dipercaya Pemkot Pontianak menjadi mitra dalam riset dan inovasi di bidang kesehatan. Sebelumnya, lembaga mereka juga mendapat hibah dalam program Investing in Nutrition and Early Years (INEY) di sejumlah kabupaten di Kalbar dengan fokus penurunan stunting.

"Kami di dalam tim menyepakati akan berupaya maksimal untuk melakukan riset, mengkaji secara komprehensif, baik itu data primer yang didapatkan di lapangan atau melalui data-data sekunder dan telaah kami. Nanti kami juga akan mengusulkan beberapa rekomendasi kebijakan sebagai bahan rekonstruksi," katanya.

Dia menilai intervensi Pemkot dalam penanggulangan stunting sudah sangat baik. Namun barangkali ada beberapa hal yang perlu direkonstruksi berdasarkan hasil riset. Sehingga dapat diimplementasikan untuk perbaikan dan penurunan angka stunting di Kota Pontianak. (*)