Berita

PONTIANAK - Menjelang Hari Raya Iduladha 1446 Hijriah, Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak akan turun ke lapangan untuk memastikan harga dan stok daging tetap stabil di pasaran.

Wakil Wali Kota Pontianak, Bahasan menuturkan, jajarannya telah secara rutin melakukan pengawasan di pasar tradisional maupun swalayan modern.

“Kita juga bekerjasama dengan Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) untuk memastikan harga pangan tidak terjadi lonjakan, inflasi juga masih stabil,” tuturnya, Senin (19/5/2025).

Mendekati hari raya kurban ini, Bahasan juga meminta dinas terkait agar melakukan pengawasan terhadap tempat-tempat pemotongan hewan kurban. Ia mengajak masyarakat untuk memilah daging kurban dengan benar.

“Sekaligus ini bentuk mengedukasi masyarakat saat menentukan hewan-hewan kurban yang sehat dan harapannya sesuai standar,” paparnya.

Pengendalian inflasi sejalan dengan program prioritas 100 kerja Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono bersama Wakil Wali Kota Pontianak Bahasan. Data terakhir yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Pontianak menyebut angka inflasi Kota Pontianak mencapai 0,73 persen.

"Kami terus berkoordinasi dengan berbagai pihak, termasuk Bulog, untuk memastikan semua berjalan sesuai rencana. Setiap hari Senin juga kita selalu rapat bersama Kemendagri, dipimpin Pak Mendagri Tito," ucap Bahasan.

Ia menegaskan para distributor dan agen tidak melakukan praktik curang, seperti memainkan distribusi barang hingga menciptakan kelangkaan demi keuntungan pribadi. Menurutnya, tindakan tersebut akan menyebabkan kenaikan harga di pasaran sehingga menyusahkan masyarakat.

"Kita harus pastikan bahwa stok pangan pokok ini terpenuhi. Ketika stok tersedia dengan baik, harga juga tidak akan melonjak tinggi, kemudian melihat distribusi apakah lancar atau ada kendala," pungkasnya. (kominfo)

PONTIANAK - Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak menggelar Bimbingan Teknis Manajemen Kontrak dalam Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) tahun 2025 di Hotel Ibis, Senin (19/5/2025). Kepala Bagian (Kabag) PBJ Sekretariat Daerah Kota Pontianak, Irwan Prayitno menerangkan, bimtek dilaksanakan untuk meminimalisir terjadinya berbagai risiko dalam proses pengadaan yang berjalan.

“Hasil yang diharapkan di antaranya, peserta dapat menentukan jenis kontrak pengadaan barang dan jasa yang tepat sesuai jenis pengadaan,” tuturnya usai membuka bimtek, mewakili Wali Kota Pontianak.

Irwan menambahkan, hal lain juga yang menjadi alasan dilaksanakannya bimtek tersebut untuk melatih kemampuan peserta dalam mengidentifikasi materi pokok kontrak. Peserta juga diharapkan mampu menyusun syarat umum dan khusus kontrak sesuai kebutuhan.

“Peserta dapat menentukan jenis kontrak, perancangan kontrak dan merencanakan serta melaksanakan pengendalian kontrak. Manajemen risiko serta evaluasi kinerja melalui kontrak,” imbuhnya.

Kegiatan ini dihadiri lebih dari 350 peserta yang merupakan pejabat pengelola PBJ di lingkungan perangkat daerah masing-masing. Irwan menyampaikan, bimtek dilaksanakan dalam kurun waktu dua hari hingga Selasa besok (20/5).

“Semoga dapat bermanfaat bagi pejabat pengelola PBJ dan perangkat daerah,” ujarnya.

Ia mengajak para pejabat pengelola PBJ untuk memiliki ketelitian dalam melakukan proses pengadaan. Kekeliruan dalam kontrak dapat menghambat bahkan membatalkan proses PBJ.

Irwan melanjutkan, apabila proses PBJ terhambat, maka jalannya pemerintahan turut terdampak. Seperti diketahui, kontrak PBJ memiliki peran yang penting, salah satunya sebagai landasan utama bagi PPBJ melaksanakan proses PBJ. 

"Pada dasarnya PBJ adalah kontrak bisnis atau komersial. Buatlah kontrak yang meminimalisir risiko, dan apabila memungkinkan tanpa risiko," pungkasnya. (kominfo)

PONTIANAK - Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak bakal kembali menggelar operasi pasar murah di enam kecamatan. Wakil Wali Kota Pontianak, Bahasan menuturkan, operasi pasar pertama kali akan dilaksanakan di Kantor Camat Pontianak Timur, pada hari Rabu (21/5) mendatang.

Bahasan menjelaskan, digelarnya operasi pasar ini bertujuan untuk meringankan beban masyarakat, terutama menjelang Hari Raya Iduladha 1446 Hijriah.

“Guna menghadapi Hari Raya Iduladha, memang rutin kami laksanakan setiap tahun, supaya inflasi terkendali,” terangnya, Senin (19/5/2025).

Di pasar murah akan menyediakan paket beras premium 5 kilogram (kg), gula manis 1 kg dan minyak goreng 1 liter dengan harga Rp85 ribu per paket. Selain itu 1 pack telur berisi 10 butir telur dijual dengan harga Rp10 ribu.

“Dan masih banyak lagi komoditi bahan pokok yang dijual dengan harga terjangkau,” paparnya.

Operasi pasar ini turut melibatkan stakeholder lain seperti Bank Indonesia, Bank Kalbar, PT Bulog hingga ritel-ritel modern. Adapun syarat pembelian harus membawa Kartu Tanpa Penduduk (KTP) asli serta tidak mengenakan kantong plastik sebagai wadah belanja.

Bahasan mengajak warga Kota Pontianak untuk memanfaatkan pasar murah ini. Operasi pasar murah akan digelar mulai dari Kecamatan Pontianak Timur pada hari Rabu (21/5), Kecamatan Pontianak Barat pada hari Kamis (22/5), Kecamatan Pontianak Kota pada hari Jumat (23/5), Kecamatan Pontianak Selatan pada hari Senin (26/5), Kecamatan Pontianak Tenggara pada hari Selasa (27/5) dan Kecamatan Pontianak Utara pada hari Rabu (28/5).

“Tempatnya akan disediakan di masing-masing kantor camat, silahkan masyarakat untuk datang memanfaatkan momen ini. Mudah-mudahan dapat memudahkan,” tutupnya. (kominfo)

Pusat Targetkan 100 Persen Pengelolaan Sampah 2029, Pontianak Siap Jadi Percontohan

PONTIANAK - Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq melakukan kunjungan kerja di Kota Pontianak. Dalam kunjungannya, ia meninjau lokasi pengolahan sampah di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Batu Layang. Menteri Hanif menyebut bahwa target pengelolaan sampah secara nasional mencapai 51,20 persen pada tahun 2025 dan akan meningkat drastis menjadi 100 persen pada tahun 2029. Hal itu sebagaimana komitmen pemerintah pusat dalam mendukung target pengelolaan sampah nasional sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2025-2029. 

Dari hasil peninjauannya, Hanif menilai Pontianak termasuk kota yang menunjukkan kesiapan cukup baik. Hal ini ditunjukkan dari keberhasilan meraih dua kali penghargaan Sertifikat Adipura serta keseriusan pemerintah kota dalam penataan lingkungan.

“Pontianak ini relatif tidak terlalu berat karena Wali Kotanya sangat fokus terhadap isu lingkungan. Tahun 2026 kita akan membangun fasilitas pengolahan sampah berskala besar, dengan kapasitas hampir 300 ton per hari. Ditambah, Pontianak sudah punya 5 unit TPST dan TPS3R aktif,” jelasnya usai melakukan peninjauan di TPA Batu Layang, Minggu (18/5/2025).

Menurutnya, pengelolaan sampah yang dimaksud adalah sampah dikumpulkan, dipilah dari rumah tangga, kemudian masuk ke sistem pengelolaan. Hanya sisa yang tidak terkelola saja yang boleh masuk ke TPA Batu Layang. TPA Batulayang yang saat ini masih dalam tahap pendampingan juga akan ditingkatkan menjadi sistem sanitary landfill sesuai arahan pemerintah pusat. Hanif optimistis proses ini bisa selesai dalam beberapa bulan ke depan.

“Saat ini pemerintah sedang melakukan kompilasi data teknis dari seluruh kabupaten dan kota untuk menilai kesiapan daerah dalam mencapai target tersebut. Bapak Presiden juga meminta seluruh perizinan terkait pengelolaan sampah rampung pada tahun 2025 agar pelaksanaan skala nasional bisa dimulai di 2026,” tegasnya.

Menteri Hanif juga menekankan, pemerintah akan melakukan evaluasi ketat terhadap daerah yang tidak serius dalam pengelolaan sampah. Mengacu pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH), pemerintah memiliki kewenangan menjatuhkan sanksi, mulai dari administratif hingga pidana, jika ditemukan potensi kerusakan atau bencana lingkungan akibat kelalaian.

“Namun untuk Pontianak, saya sangat yakin. Tadi kami sempat keliling kota, kondisinya cukup bersih. Dengan latar belakang Pak Wali Kota dari dunia infrastruktur, saya optimistis program ini bisa berjalan tanpa hambatan berarti,” kata Hanif.

Ia berharap agar pengelolaan sampah di Kota Pontianak bisa menjadi budaya baru dalam menciptakan lingkungan bersih menuju Indonesia Maju.

Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono menjelaskan bahwa Kota Pontianak saat ini dihuni oleh sekitar 618 ribu jiwa dengan produksi sampah harian mencapai 400 ton. TPA yang digunakan saat ini mulai beroperasi sejak tahun 2000 melalui proyek Kalimantan Urban Development Project (KUDP), yang dilaksanakan bersama lima kota lain di Kalimantan.

“TPA kita berdiri di atas lahan gambut seluas 20 hektare dengan kedalaman hingga 18 meter. Tantangan besar yang dihadapi sejak awal adalah kondisi lahan yang sulit karena berada di daerah gambut,” paparnya.

Ia mengakui bahwa sejak dibangun, operasional TPA tidak berjalan optimal karena kendala sistem pematangan sampah (maturasi) yang mengalami kerusakan. Namun demikian, Pemerintah Kota Pontianak terus berupaya meningkatkan pengelolaan lingkungan, termasuk pembangunan instalasi pengolahan air limbah (IPAL).

“Kita telah membangun IPAL untuk pengelolaan air lindi, dan pada tahun 2026 kita rencanakan pembangunan pengelolaan sampah terpadu. Target kita, 2027 proyek ini bisa rampung,” ungkapnya.

Wali Kota Edi Kamtono juga menyoroti upaya pengurangan volume sampah, di mana sekitar 40 persen sudah berhasil dikelola di luar TPA melalui program pengelolaan sampah TPST 3R Edelwiss Purnama. Meski demikian, ia menyebutkan belum adanya dominasi pembangkit tenaga alternatif dari gas metan di TPA. (prokopim)