Berita

LANDAK - Kafilah Kota Pontianak meraih Juara Kedua Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) ke-32 Tingkat Provinsi Kalbar, setelah Kabupaten Mempawah yang berhasil menyandang Juara Umum. Di posisi ketiga diraih Kabupaten Sanggau. Hasil tersebut diumumkan saat penutupan MTQ Tingkat Kalbar di Stadion Patih Gumantar Kabupaten Landak, Sabtu (14/12/2024) malam.

Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Pontianak Amirullah mengucap syukur dengan hasil runner-up yang diperoleh Kafilah Pontianak. Menurutnya, ini adalah hasil dari perjuangan para peserta yang telah berusaha tampil maksimal. Ia menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh peserta yang telah memperkuat Kafilah Pontianak.

“Prestasi ini bukan akhir dari perjuangan, tetapi awal untuk terus berprestasi lebih baik lagi. Pesan saya, terus berlatih untuk mengasah kemampuannya sehingga nanti ketika mengikuti MTQ kembali bisa memberikan hasil yang maksimal dan meraih juara umum,” ungkapnya.

Amirullah menambahkan, langkah ke depan yang akan dilakukan adalah mempersiapkan secara matang untuk mencapai target juara umum seperti yang pernah diraih di tahun-tahun sebelumnya.

“Untuk itu, setelah ini kita akan mengevaluasi berkaitan segala hal yang perlu diperbaiki ke depannya,” ujar Sekda.

Ia berharap kedepan, melalui pembinaan dan pelatihan yang lebih intensif, dirinya optimis bisa merebut juara umum pada MTQ tingkat provinsi mendatang.

“Kita doakan seluruh peserta kembali ke Pontianak dalam keadaan sehat walafiat kembali ke keluarga masing-masing,” pungkasnya. (prokopim)

PONTIANAK - Rancangan APBD Kota Pontianak tahun anggaran 2025 mulai dilakukan evaluasi oleh Gubernur Kalimantan Barat (Kalbar) sebagai wakil pemerintah pusat. 

Sekretaris Daerah Kota Pontianak Amirullah menerangkan, pelaksanaan evaluasi tersebut sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

“Evaluasi ini bertujuan untuk menguji kesesuaian rancangan Perda tentang APBD dan rancangan Perkada tentang Penjabaran APBD dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, RKPD, KUA, PPAS dan RPJMD,” ujarnya usai membuka rapat pembahasan Evaluasi Gubernur Kalbar atas rancangan APBD Kota Pontianak Tahun Anggaran 2025 di Hotel Orchardz Gajahmada, Jumat (13/12/2024).

Amirullah yang juga selaku Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) memaparkan, sebagai pengantar Evaluasi Gubernur atas rancangan Perda APBD Kota Pontianak tahun anggaran 2025, yakni Rancangan Pendapatan Daerah sebesar Rp2,17 triliun, Rancangan Belanja Daerah Rp2,19 triliun, Rancangan Penerimaan Pembiayaan Daerah Rp23,55 miliar dan Rancangan Pengeluaran Pembiayaan Daerah Rp8,50 miliar.

“Sesuai dengan struktur anggaran dan pendapatan belanja dan pembiayaan tersebut disampaikan bahwa rancangan volume APBD Kota Pontianak Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp2,19 triliun,” ungkapnya.

Ia meminta, selama proses evaluasi ini, apabila ada hal-hal yang perlu diperbaiki agar dilaksanakan dengan cermat dan segera sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

“Setelah tahap evaluasi selesai, maka tidak ada lagi perubahan di luar mekanisme atau tahapan penganggaran,” pungkasnya. (prokopim)

LANDAK - Sebanyak 21 peserta dari Kafilah Pontianak berhasil lolos ke tahap final lomba Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) ke-32 di Kabupaten Landak. 

Wakil Ketua Kafilah MTQ Kota Pontianak Aswani Samhudi mengatakan, lolosnya para peserta ke babak final membuka peluang untuk bisa meraih juara pertama di beberapa cabang.

“Semoga di babak final nanti banyak peserta kita yang meraih juara pertama pada masing-masing cabang yang mereka ikut,” ujarnya, Jumat (13/12/2024).

Aswani menambahkan, para peserta terus berlatih untuk memantapkan persiapan menjelang final. Setiap waktu luang yang ada, dimanfaatkan untuk mereka berlatih selama di penginapan.

“Kita ingin mereka mengevaluasi hasil-hasil sebelumnya dan memperbaiki apa yang masih kurang,” ucapnya.

Para peserta juga terus dimotivasi dan didampingi supaya mental mereka lebih siap dan maksimal saat tampil nanti di babak final.

“Insyaallah, kami optimis bisa meraih hasil terbaik di babak final," pungkasnya.

Adapun peserta dari Kafilah Pontianak yang melaju ke babak final adalah Wildan Azizi cabang Tartil Anak, Rayatul Husna cabang Tilawah Anak, Malika dan Rizki Rahmatullah cabang Tilawah Remaja, Taufiq Akbar dan Munzalina cabang Tilawah Dewasa, HA Syukur dan Asnawati Kadir cabang Usia Emas, Siti F Nufus cabang Cacat Netra, Saadah Usman cabang Mujawwad Dewasa, Assa’adah dan Wahed cabang Murattal Dewasa, Khairunnisa cabang Murattal Remaja, Qafisah cabang Tahfizh 1 juz, Raya Salsabila dan Hadyan Miftah cabang Tahfizh 5 juz, Abang Nabil cabang Tahfizh 10 juz, Tsabita H cabang Tahfizh 20 juz, Yusuf Mubarak cabang Tahfizh 30 juz, Muhammad Riyanto cabang Hadits 100 dan Diaz Larsen cabang KTIQ. (prokopim).

Menteri PAN-RB Resmikan 42 MPP se-Indonesia Serentak

PONTIANAK - Sebanyak 42 Mal Pelayanan Publik (MPP) se-Indonesia diresmikan secara serentak oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Rini Widyantini, Kamis (12/12/2024). MPP Kota Pontianak menjadi satu di antara 42 MPP yang turut diresmikan. Seluruh kepala daerah hadir melalui teleconference untuk menandatangani prasasti secara digital.

Penjabat (Pj) Wali Kota Pontianak Edi Suryanto menerangkan, konsep MPP ini merupakan arahan dari pemerintah pusat dalam rangka memberikan kemudahan pelayanan publik kepada masyarakat. Seluruh pelayanan yang ada di Kota Pontianak disediakan di MPP yang berlokasi di Gedung Kapuas Indah.

“Tujuannya supaya masyarakat tidak perlu repot-repot ke sana ke mari untuk mengurus segala urusan administrasi. Jadi cukup di satu tempat saja yaitu MPP,” ungkapnya usai menghadiri peresmian MPP.

Ia bersyukur MPP di Kota Pontianak sudah tersedia dan bisa dimanfaatkan oleh masyarakat untuk berbagai urusan administrasi. Edi juga menekankan kepada aparatur yang bertugas melayani masyarakat supaya menyampaikan persyaratannya secara transparan.

“Biayanya pun jelas harus transparan, kalau memang tidak ada biaya jangan sampai dipungut biaya. Sebaliknya apabila ada biaya yang dikenakan, maka harus disetorkan ke kas daerah. Jangan ada biaya tambahan apapun,” tegasnya.

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Pontianak Hidayati menuturkan, sejatinya MPP ini telah lebih dulu dilakukan soft launching oleh Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono pada Desember 2023 lalu dan sudah mulai uji coba operasional secara bertahap.

“Alhamdulillah selama uji coba berjalan, antusiasme masyarakat itu cukup tinggi, bisa dilihat rerata perbulan jumlah kunjungan mencapai 1500 orang,” sebutnya.

Pihaknya akan terus melakukan perbaikan terhadap layanan terutama untuk gerai-gerai yang masih belum maksimal lantaran keterbatasan dari sumber daya manusia maupun sarana dan prasarana.

“Sehingga kekurangan pelayanan  ini kita harap semakin hari semakin ditambahkan seperti capil nanti ditambahkan pelayanan untuk KTP dan lainnya,” imbuhnya.

Menteri PAN-RB Rini Widyantini dalam sambutannya melalui teleconference, mengatakan, pada hari ini sebanyak 42 MPP se-Indonesia diresmikan secara serentak. Hingga saat ini, jumlah MPP tercatat sebanyak 230 unit se-Indonesia. Sebagaimana arahan Presiden RI Prabowo Subianto, ada dua hal yang menjadi sorotan, yakni kaitan reformasi pelayanan publik dan pelayanan berbasis teknologi.

“Ini tentunya menjadi konsen kita semuanya bagaimana pemerintah lebih banyak mendekatkan diri kepada masyarakat dan lebih mengetahui apa yang diinginkan oleh masyarakat,” jelasnya.

Menurutnya, reformasi birokrasi merupakan motor dari pembangunan yang akan menentukan sejauh mana target-target pembangunan tersebut bisa dicapai.

“Semakin baik birokrasi maka semakin cepat juga layanan-layanan yang akan diberikan kepada masyarakat dan menyelesaikan beberapa persoalan yang dirasakan oleh masyarakat,” terangnya.

Rini menerangkan, keberhasilan dari sebuah negara bukan hanya diukur dari pertumbuhan ekonomi saja, tetapi diukur bagaimana pelayanan publik itu dapat memenuhi harapan dan kebutuhan masyarakat secara adil, cepat serta efisien. Berkaca dari negara-negara maju, pelayanan publik menjadi prioritas yang diunggulkan.

“Misalnya di Singapura, menggantikan pelayanan fisik dengan pelayanan digital. Ada optimalisasi sistem dengan lingkungan kerja yang lebih fleksibel,” pungkasnya. (prokopim/kominfo)