Berita

PONTIANAK – Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono mengimbau masyarakat untuk mulai menghemat penggunaan air bersih menyusul prakiraan musim kemarau yang berpotensi berlangsung lebih panjang pada tahun ini. Berdasarkan informasi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), periode Juli hingga September diperkirakan menjadi puncak musim kemarau dengan curah hujan yang rendah.

Menurut Edi, kondisi tersebut perlu diantisipasi sejak dini karena berpotensi mempengaruhi ketersediaan air baku bagi Perumda Air Minum (PDAM) Tirta Khatulistiwa Kota Pontianak. Ia meminta masyarakat memanfaatkan air secara bijak serta menyiapkan cadangan air di rumah apabila memungkinkan.

“Beberapa hari terakhir curah hujan sudah sangat rendah. Kami mengimbau masyarakat menghemat penggunaan air bersih. Bagi yang memiliki bak penampungan air, sebaiknya dimanfaatkan sebagai cadangan untuk menghadapi musim kemarau,” ujarnya, Rabu (15/7/2026).

Ia menjelaskan, apabila kemarau berlangsung lebih dari tiga minggu tanpa hujan, debit Sungai Kapuas akan menurun. Kondisi tersebut berpotensi memicu intrusi air laut saat pasang sehingga kadar garam di Sungai Kapuas meningkat. Padahal sungai tersebut menjadi sumber utama air baku bagi PDAM Kota Pontianak.

Menurut Edi, apabila kadar garam melebihi ambang batas, kualitas air yang didistribusikan kepada masyarakat dapat terganggu. Untuk mengantisipasi hal itu, pemerintah akan mengoperasikan intake Penepat sebagai sumber air baku cadangan.

“Air dari Penepat akan dicampurkan dengan air Sungai Kapuas agar kadar garamnya tidak terlalu tinggi. Langkah ini memang disiapkan khusus apabila terjadi kemarau panjang,” jelasnya.

Edi mengungkapkan, potensi kemarau tahun ini diperkirakan lebih berat dibanding beberapa tahun terakhir. Berdasarkan prakiraan BMKG, fenomena El Nino berpotensi menyebabkan musim kemarau berlangsung lebih lama sehingga risiko intrusi air laut semakin besar.

Ia menerangkan bahwa penyediaan air baku merupakan kewenangan pemerintah pusat melalui Balai Wilayah Sungai Kalimantan I. Saat ini telah tersedia intake Penepat di lahan milik PDAM seluas sekitar sembilan hektare sebagai cadangan air tawar ketika terjadi intrusi air laut.

Namun demikian, pemanfaatan intake tersebut memerlukan biaya operasional yang cukup besar. Air harus dipompa menggunakan lima pompa sejauh kurang lebih 21 kilometer menuju Instalasi Pengolahan Air (IPA) Imam Bonjol, sementara kapasitasnya hanya sekitar 500 liter per detik.

“Produksi air bersih kita mencapai sekitar 1.250 liter per detik untuk melayani sekitar 90,6 persen masyarakat Kota Pontianak. Karena itu, kami terus meminta perhatian pemerintah pusat agar kebutuhan air baku Kota Pontianak dapat dipenuhi,” katanya.

Selain mengantisipasi potensi gangguan pelayanan air bersih, Pemerintah Kota Pontianak juga mengingatkan masyarakat agar menjaga kesehatan selama musim kemarau. Edi mengimbau warga mengurangi aktivitas di luar ruangan saat suhu udara meningkat serta menggunakan masker apabila terjadi kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan.

“Masyarakat yang memiliki riwayat ISPA maupun asma harus lebih berhati-hati. Kurangi aktivitas di luar ruangan dan gunakan masker apabila kualitas udara memburuk,” pesannya.

Menghadapi musim kemarau, Pemkot Pontianak juga telah membentuk tim dan menyiapkan langkah-langkah pencegahan kebakaran hutan dan lahan, terutama di kawasan rawan seperti Pontianak Utara, Pontianak Selatan, dan Pontianak Tenggara.

“Mudah-mudahan musim kemarau tahun ini tidak berlangsung terlalu lama sehingga pelayanan air bersih tetap berjalan optimal dan masyarakat dapat menjalankan aktivitas sehari-hari tanpa kendala berarti,” pungkasnya. (prokopim)

PONTIANAK  – Sekretaris Daerah Kota Pontianak Amirullah menegaskan, keberhasilan program kesehatan tidak cukup diukur dari besarnya anggaran yang diterima atau direalisasikan, tetapi dari perubahan nyata yang dirasakan masyarakat. Paradigma ini makin jelas praktiknya di Pemkot Pontianak. Salah satunya karena pendampingan dari Kementerian Keuangan, Kementerian Kesehatan, hingga World Bank. Hal itu disampaikannya saat membuka Pendampingan Performance Improvement Plan (PIP) DAU-Specific Grant Bidang Kesehatan Tahap II Tahun 2026-2027 di Aula A Muis Amin Bapperida Pontianak, Rabu (15/7/2026).

Amirullah mengatakan, sejak pendampingan tahap pertama, Pemerintah Kota Pontianak telah memperoleh banyak pembelajaran bersama tim pendamping. Berbagai indikator prioritas kesehatan telah dianalisis melalui gap analysis, fishbone analysis, dan root cause analysis.

“Hasilnya bukan hanya daftar permasalahan, tetapi sebuah peta jalan atau roadmap yang menjelaskan akar persoalan, faktor penyebab, peluang perbaikan, serta strategi intervensi yang paling efektif,” ujarnya.

Menurutnya, pada tahap kedua ini, fokus utama adalah memfinalkan Rencana Peningkatan Kinerja atau RPK, menyelaraskannya dengan dokumen perencanaan dan penganggaran daerah, serta memastikan kesiapan implementasi yang terukur dan berkelanjutan. Terlebih skema DAU-Specific Grant dibangun atas prinsip performance-based financing atau pembiayaan berbasis kinerja. Karena itu, daerah dituntut tidak hanya mampu menyerap anggaran, tetapi juga menghasilkan dampak yang jelas.

“Ukuran keberhasilan bukanlah besarnya anggaran yang diterima daerah, melainkan besarnya perubahan yang mampu diwujudkan melalui penggunaan anggaran tersebut,” katanya.

Ia menegaskan, realisasi anggaran yang besar tidak otomatis menunjukkan keberhasilan apabila tidak diikuti outcome yang nyata. Dalam bidang kesehatan, dampak program harus terlihat pada peningkatan kualitas layanan, perubahan indikator, dan perbaikan derajat kesehatan masyarakat.

“Bukan karena realisasi anggarannya semakin besar, tetapi dampaknya, outcome-nya, yang kita harapkan dari kegiatan ini,” jelasnya.

Cara mengukur keberhasilan pembangunan terus berkembang. Jika dahulu pembangunan lebih banyak dinilai dari pertumbuhan ekonomi, kemudian berkembang melalui Indeks Pembangunan Manusia atau IPM, kini pengukuran semakin komprehensif dengan memperhatikan banyak aspek, termasuk kualitas hidup dan lingkungan. Ia mencontohkan, di bidang kesehatan, indikator yang melekat pada IPM juga mengalami perubahan. Dahulu, aspek kesehatan banyak dilihat dari tingkat kematian ibu melahirkan dan bayi lahir. Namun sejak 2014, indikator tersebut bergeser pada usia harapan hidup.

“Artinya, semakin ke sini, mengukur keberhasilan pembangunan itu semakin komprehensif dan mencakup semua aspek. Tidak hanya fisik, tetapi juga nonfisik,” ungkapnya.

Amirullah menyebut Kota Pontianak memiliki capaian IPM yang sudah tergolong tinggi, berada di kisaran 82. Sementara usia harapan hidup masyarakat Pontianak berada pada angka sekitar 76 tahun.

“Artinya, seseorang yang lahir sekarang di Kota Pontianak memiliki harapan hidup hingga sekitar 76 tahun ke depan,” ujarnya.

Ia berharap capaian tersebut terus ditingkatkan melalui perencanaan program kesehatan yang lebih baik, tepat sasaran, dan berbasis data. Menurutnya, pendampingan ini harus dimanfaatkan peserta untuk memahami cara menyusun rencana kerja yang benar. Amirullah berpesan agar peserta serius mengikuti seluruh proses pendampingan. Setidaknya, peserta harus mampu mengidentifikasi masalah, mencari penyebab, menyiapkan alternatif pemecahan masalah, menyusun rencana aksi, menghitung kebutuhan biaya, hingga menentukan sumber pendanaan.

“Itu cara membuat perencanaan yang benar. Mulai dari identifikasi masalah, cari penyebabnya, siapkan alternatif pemecahan, buat rencana aksi, ukur biaya yang dibutuhkan, lalu tentukan sumber dananya,” jelasnya.

Ia menilai, pendampingan menjadi penting karena perencanaan tidak cukup dilakukan sendiri. Dengan adanya pendamping dari berbagai pihak, perspektif pemerintah daerah menjadi lebih luas dan kualitas perencanaan dapat diperkuat.

“Dengan pendampingan, ada hal-hal yang tidak kita ketahui bisa dibantu oleh pendamping. Ilmu kita menjadi lebih luas,” katanya. (prokopim)

PONTIANAK – Bunda PAUD Kota Pontianak, Yanieta Arbiastutie, menekankan pentingnya penerapan pembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Holistik Integratif sebagai upaya mewujudkan tumbuh kembang anak secara optimal sejak usia dini. Hal tersebut disampaikannya pada Edukasi Masyarakat dan Survei Publik bertema ‘Urgensi dan Konsep Pembelajaran PAUD Holistik Integratif’ yang digelar di Aula Rumah Dinas Wali Kota Pontianak, Selasa (14/7/2026).

Menurut Yanieta, pendidikan anak usia dini tidak hanya berfokus pada aspek akademik, tetapi juga harus memperhatikan pemenuhan kebutuhan dasar anak secara menyeluruh, mulai dari kesehatan, gizi, pengasuhan, perlindungan hingga stimulasi pendidikan yang berkualitas.

“PAUD Holistik Integratif merupakan pendekatan yang memastikan seluruh kebutuhan esensial anak terpenuhi secara terpadu. Dengan demikian, anak dapat tumbuh dan berkembang secara sehat, cerdas, ceria, serta memiliki karakter yang kuat sebagai bekal di masa depan,” ujarnya.

Ia menjelaskan, keberhasilan implementasi PAUD Holistik Integratif membutuhkan sinergi berbagai pihak, baik pemerintah, satuan pendidikan, tenaga pendidik, tenaga kesehatan, maupun orang tua. Kolaborasi tersebut dinilai menjadi kunci dalam menciptakan lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan mendukung perkembangan anak secara menyeluruh.

Yanieta juga mengapresiasi pelaksanaan edukasi masyarakat dan survei publik tersebut karena menjadi wadah untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya layanan PAUD yang terintegrasi. Selain itu, hasil survei diharapkan dapat menjadi masukan bagi pemerintah dalam menyusun kebijakan yang lebih tepat sasaran bagi pengembangan pendidikan anak usia dini.

“Melalui kegiatan ini, kita berharap kesadaran masyarakat terhadap pentingnya investasi pada pendidikan anak usia dini semakin meningkat. Anak-anak adalah generasi penerus yang harus dipersiapkan sejak dini melalui layanan yang berkualitas dan berkelanjutan,” tuturnya.

Ia berharap konsep PAUD Holistik Integratif dapat diterapkan secara konsisten di seluruh satuan PAUD di Kota Pontianak sehingga mampu melahirkan generasi yang sehat, cerdas, berkarakter, dan siap menghadapi tantangan masa depan. (*)

Pemkot Pontianak Komitmen Terapkan Manajemen Talenta

JAKARTA – Pemerintah Kota Pontianak menegaskan komitmennya untuk menerapkan Manajemen Talenta sebagai bagian dari upaya memperkuat sistem merit dalam pengelolaan aparatur sipil negara (ASN). Melalui penerapan sistem yang objektif, transparan dan berbasis kompetensi, pemerintah berharap dapat mewujudkan birokrasi yang profesional, adaptif, serta mampu memberikan pelayanan publik yang semakin berkualitas.

Wakil Wali Kota Pontianak Bahasan, menyatakan Pemerintah Kota Pontianak bersama Badan Kepegawaian Negara (BKN) terus memperkuat implementasi Manajemen Talenta melalui pendampingan dan pembinaan yang dilakukan BKN. Menurutnya, sistem tersebut menjadi langkah penting untuk memastikan pengembangan karier ASN berjalan secara adil dan berdasarkan kompetensi.

“Atas nama Pemerintah Kota Pontianak, kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada BKN beserta seluruh jajaran yang telah memberikan pendampingan, arahan, dan kesempatan kepada Pemerintah Kota Pontianak untuk memaparkan implementasi Manajemen Talenta,” ujarnya saat pemaparan atau ekspos Manajemen Talenta di Gedung BKN Jakarta, Selasa (14/7/2026).

Bahasan mengungkapkan dirinya bersama Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono memiliki komitmen yang sama agar penerapan Manajemen Talenta segera terwujud di lingkungan Pemerintah Kota Pontianak. Menurutnya, sistem tersebut akan memberikan kepastian bahwa setiap ASN memiliki kesempatan yang sama untuk mengembangkan karier berdasarkan kemampuan dan prestasi.

“Dengan terwujudnya Manajemen Talenta, kami bisa menyampaikan kepada siapa pun bahwa siapa yang ingin berkarier silakan berlomba secara sehat. Semua memiliki kesempatan yang sama sesuai kompetensinya,” katanya.

Ia menilai penerapan Manajemen Talenta juga akan menghilangkan praktik stagnasi jabatan yang selama ini masih berpotensi terjadi. ASN yang memiliki kompetensi dan kinerja baik akan memperoleh kesempatan berkembang tanpa harus bergantung pada pendekatan atau faktor di luar sistem merit.

“Kami tidak menginginkan ada ASN yang berada pada satu jabatan terlalu lama tanpa adanya pengembangan karier. Melalui Manajemen Talenta, kesempatan itu akan terbuka secara lebih objektif sehingga setiap pegawai dapat berkembang sesuai kapasitasnya,” jelasnya.

Bahasan menambahkan, tantangan pelayanan publik saat ini semakin besar seiring meningkatnya harapan masyarakat terhadap kualitas birokrasi. Karena itu, Pemerintah Kota Pontianak berupaya membangun tata kelola pemerintahan yang adaptif, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

“Di era sekarang masyarakat semakin kritis. Karena itu kami berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik. Setiap masukan dan kritik dari masyarakat menjadi bahan evaluasi bagi kami untuk menghadirkan solusi yang terbaik,” tuturnya.

Wakil Kepala BKN Suharmen mendorong Pemerintah Kota Pontianak memperkuat implementasi manajemen talenta ASN melalui penguatan tiga pilar utama, yakni kelembagaan, sistem informasi serta pengelolaan data dan informasi. Ia menilai kesiapan pemerintah daerah dalam menerapkan manajemen talenta tidak hanya diukur dari pemenuhan regulasi, tetapi juga dari kesiapan tata kelola dan kualitas data yang menjadi dasar pengambilan keputusan kepegawaian.

“Melalui kegiatan ekspos ini, kami ingin melihat sejauh mana kesiapan Pemerintah Kota Pontianak dalam mengimplementasikan manajemen talenta. Ada tiga pilar utama yang menjadi perhatian, yaitu kelembagaan, sistem informasi, serta data dan informasi yang menjadi fondasi pengelolaan talenta ASN,” terangnya.

Menurut Suharmen, pada aspek kelembagaan, pemerintah daerah perlu memiliki regulasi yang menjadi dasar penerapan manajemen talenta, termasuk pembentukan Komite Talenta yang bertanggung jawab menyajikan data dan informasi bagi Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK).

Ia menekankan bahwa akurasi data menjadi faktor yang sangat menentukan dalam setiap keputusan pengembangan karier ASN.

“Manajemen talenta berbasis pada data dan informasi. Apabila data yang disajikan tidak akurat, maka keputusan yang dihasilkan juga berpotensi keliru, termasuk dalam promosi maupun pengembangan karier pegawai,” sebutnya.

Selain itu, Suharmen menjelaskan bahwa BKN telah mengembangkan Sistem Manajemen Talenta sebagai platform nasional yang dapat dimanfaatkan seluruh instansi pemerintah. Kehadiran sistem tersebut bertujuan menghindari pembangunan aplikasi yang berbeda-beda di setiap instansi, sekaligus menekan biaya pengembangan sistem.

“Melalui satu sistem yang terintegrasi, seluruh instansi memiliki standar yang sama dalam pengelolaan manajemen talenta. Dengan demikian, data menjadi lebih seragam dan dapat mendukung kebijakan mobilitas talenta ASN secara nasional,” pungkasnya.

Penerapan Sistem Merit dan Manajemen Talenta merupakan bagian dari upaya mewujudkan birokrasi yang berintegritas, berdaya saing, serta mampu menjawab tantangan pembangunan daerah. Pemerintah Kota Pontianak pun berkomitmen memperkuat implementasi sistem tersebut secara berkelanjutan demi meningkatkan kualitas kinerja ASN dan pelayanan kepada masyarakat. (prokopim)