Berita

PONTIANAK – Ketua Umum LPTQ Kota Pontianak Amirullah meminta pemusatan latihan kafilah Kota Pontianak untuk menghadapi MTQ tingkat Provinsi Kalimantan Barat ke-34 di Kayong Utara dikelola secara serius, terarah, dan terukur. Training center harus benar-benar dimaknai sebagai proses memusatkan perhatian, tenaga, dan strategi untuk menyiapkan peserta secara maksimal sebelum bertanding.

“Karena ini pemusatan latihan, arahannya adalah benar-benar latihan. Semua komponen harus berjalan dengan baik,” ujar Sekretaris Daerah Kota Pontianak ini ketika membuka TC Kafilah Kota Pontianak di Aula Gedung LPTQ Kota Pontianak, Jumat (10/7/2026).

Menurutnya, dalam sebuah pemusatan latihan terdapat banyak unsur yang saling berkaitan, mulai dari peserta atau kafilah, pelatih, sarana dan prasarana, hingga pengurus dan panitia yang mengelola seluruh kebutuhan latihan. Semua unsur tersebut harus bekerja harmonis agar proses pembinaan berjalan optimal. Setiap kegiatan harus dirancang, diorganisasi, dilaksanakan, dimonitor, dievaluasi, dan dilaporkan.

“Mengurus itu artinya mengelola. Kerja harus dirancang, diorganisir, dikerjakan, dimonitor, dievaluasi, dan dibuat laporan,” katanya.

Amirullah meminta seluruh pengurus dan panitia menggunakan pendekatan yang berpusat pada peserta atau kafilah. Menurutnya, yang paling utama dalam pemusatan latihan adalah memastikan peserta benar-benar siap, terlatih, terbimbing, dan terfasilitasi dengan baik.

“Pendekatannya harus pendekatan peserta. Apa kebutuhan mereka, itu yang harus diperhatikan, supaya mereka bisa maksimal dan optimal,” jelasnya.

Ia mengingatkan, peserta yang mengikuti MTQ memiliki karakter, cabang, dan kebutuhan yang berbeda. Tidak hanya cabang tilawah, tetapi juga cabang lain seperti hifzil Quran, kaligrafi, dan bidang perlombaan lainnya. Karena itu, pola pembinaan harus menyesuaikan kebutuhan masing-masing peserta.

“Ini sebuah kompetisi, pertandingan, dan perlombaan. Kita harus melihat lawan, bukan musuh, agar kita tidak terlena dan tertinggal,” ungkapnya.

Ia menekankan, semangat kompetisi harus tetap dibangun secara sehat. Tujuannya bukan sekadar mengikuti perlombaan, tetapi membawa kafilah Kota Pontianak tampil lebih baik dan meraih hasil terbaik. Selain aspek teknis, Amirullah juga mengingatkan pentingnya meluruskan niat dalam mengurus kegiatan keagamaan. Menurutnya, LPTQ memiliki tugas mulia dalam pengembangan Al-Quran, sehingga seluruh pengurus dan panitia harus bekerja dengan ikhlas.

“Luruskan niat semata-mata untuk mengembangkan Al-Quran dan mencari pahala. Ini kerja mulia,” katanya.

Amirullah berharap pemusatan latihan ini menjadi momentum memperkuat kesiapan kafilah Kota Pontianak. Dengan persiapan yang matang, ia optimistis para peserta dapat tampil maksimal pada MTQ tingkat Provinsi Kalimantan Barat ke-34 di Kayong Utara.

“Mudah-mudahan tujuan kita untuk menjadi lebih baik bisa tercapai,” pungkasnya. (prokopim)

Wali Kota Minta Kendaraan Dioptimalkan untuk Kelola Lingkungan

PONTIANAK – Pemerintah Kota Pontianak menyerahkan bantuan 17 unit kendaraan roda tiga untuk mendukung pengelolaan sampah warga. Bantuan tersebut disambut baik para kelompok penerima manfaat. Salah satunya Suryanto (34), pengurus Organisasi Masyarakat Pencinta Lingkungan di Jalan Karet, Gang Angin Timur.

Suryanto  mengatakan, bantuan tersebut sangat membantu masyarakat dalam mengelola sampah di lingkungan. Sebelumnya, warga mengangkut sampah menggunakan karung dan sepeda motor biasa menuju tempat pengelolaan.

“Alhamdulillah kita dapat bantuan dari Pemerintah Kota Pontianak, sebuah kendaraan roda tiga yang sangat bermanfaat buat masyarakat lingkungan di Jalan Karet,” ujarnya usai menerima bantuan di halaman Kantor Wali Kota Pontianak, Jumat (10/7/2026).

Ia menjelaskan, kendaraan tersebut akan dimanfaatkan untuk mendukung kegiatan kebersihan lingkungan agar kawasan tempat tinggal warga menjadi lebih tertata dan bersih.

Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono meminta kelompok masyarakat penerima bantuan kendaraan memanfaatkan sarana tersebut secara optimal untuk kegiatan pengelolaan sampah di lingkungan masing-masing. Saat ini, persoalan sampah masih menjadi tantangan besar bagi Kota Pontianak. Berdasarkan data Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN) Tahun 2025, timbulan sampah di Kota Pontianak mencapai 480,213 ton per hari. Dari jumlah tersebut, pengurangan sampah baru mencapai 18,87 persen, sehingga sampah yang masuk ke Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) masih sekitar 377,83 ton per hari.

“Permasalahan sampah hingga saat ini masih menjadi tantangan besar yang dihadapi seluruh daerah, termasuk Kota Pontianak,” ujarnya.

Menurutnya, pemerintah pusat melalui Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup telah mengamanatkan bahwa ke depan, pada tahun 2030, tidak ada lagi pembangunan TPA baru. Karena itu, pengelolaan sampah harus semakin diperkuat dari hulu ke hilir.

Edi menekankan, pengurangan sampah dari sumber dan perubahan perilaku masyarakat menjadi kunci penting untuk menekan jumlah sampah yang masuk ke TPA. Masyarakat tidak bisa lagi hanya mengandalkan pengangkutan sampah ke tempat pembuangan akhir.

“Penanganan sampah harus mengoptimalkan pengelolaan dari hulu ke hilir, pengurangan sampah dari sumber, dan perubahan perilaku masyarakat,” katanya.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Pontianak Usmulyono menjelaskan, bantuan kendaraan roda tiga tersebut diberikan kepada kelompok masyarakat, bukan perorangan. Penerima merupakan kelompok yang selama ini sudah menjalankan kegiatan pengelolaan sampah di wilayahnya masing-masing.

“Bantuan ini diberikan kepada kelompok masyarakat yang sudah eksis mengelola sampah di daerahnya,” ujarnya.

Menurut Usmulyono, salah satu kendala yang dihadapi kelompok masyarakat selama ini adalah jarak menuju tempat pembuangan sementara atau TPS. Karena itu, kendaraan roda tiga diharapkan dapat membantu pengangkutan residu setelah sampah dipilah dan dikelola terlebih dahulu.

“Hambatan mereka adalah TPS yang jauh. Inilah wujud pemerintah daerah membantu mereka. Setelah mereka memilah, residunya yang mereka antar ke TPS,” jelasnya.

Ia menegaskan, kelompok penerima bantuan tidak hanya diminta mengangkut sampah, tetapi juga melakukan pendataan terhadap sampah yang dikumpulkan, dipilah, dan dikurangi. Dengan begitu, pengelolaan sampah dapat lebih terukur dan tidak seluruhnya berakhir di TPA.

“Kita minta mereka mengolah dulu, mendata berapa yang dikumpulkan, berapa yang bisa dikurangi. Residunya saja yang diantar ke TPS,” katanya.

Usmulyono menyebut, saat ini terdapat 23 bank sampah dalam binaan DLH Kota Pontianak. Dengan penyerahan bantuan kepada 17 kelompok masyarakat pada kesempatan ini, jumlah kelompok yang terlibat dalam pengelolaan sampah diharapkan semakin bertambah.

“Kita harapkan bank sampah ini berkembang terus. Yang kita harapkan adalah pengurangannya, jadi tidak semua sampah masuk ke TPA,” pungkasnya. (prokopim)

PONTIANAK – Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono mengajak ASN menjadi teladan gerakan lingkungan bersih dan asri. Seluruh jajaran Pemerintah Kota Pontianak mesti menjadikan kebersihan dan kerapian lingkungan sebagai budaya kerja sehari-hari. 

Edi mengatakan, Gerakan Indonesia Asri sejalan dengan upaya Pemkot Pontianak dalam membangun kota yang bersih, ramah, aman, sehat, indah, dan tertata. Menurutnya, kegiatan gotong royong selama ini sudah rutin dilakukan, namun gerakan serentak ini menjadi pengingat agar kebiasaan menjaga lingkungan terus diperkuat.

“Dengan kegiatan Indonesia Asri ini, kita berharap Kota Pontianak semakin bersinar, bersih, ramah, aman, sehat, indah, dan tertata,” ujarnya dalam rangkaian penyelenggaraan Aksi Satpol PP dan Satlinmas Mewujudkan Indonesia ASRI yang dipusatkan di Taman Alun Kapuas Pontianak, Jumat (10/7/2026).

Ia menekankan, gerakan kebersihan perlu dimulai dari lingkungan pemerintah. Menurutnya, kantor-kantor perangkat daerah harus menjadi contoh dalam menciptakan lingkungan kerja yang rapi, bersih, nyaman, dan asri. Ia mengingatkan, masih ada beberapa lingkungan kerja yang perlu ditata lebih baik, mulai dari pengelolaan barang bekas, kerapian ruangan, hingga kebersihan halaman kantor. Ia berharap hal tersebut menjadi perhatian bersama agar semangat Indonesia Asri benar-benar terlihat dalam keseharian aparatur.

“Lingkungan kerja yang rapi dan bersih akan menjadi contoh baik bagi masyarakat. Kalau kita ingin mengajak warga menjaga kebersihan kota, tentu kita juga harus memulainya dari lingkungan kita sendiri,” katanya.

Menurut Edi, menjaga kebersihan kota tidak bisa hanya dibebankan kepada pemerintah. Gerakan lingkungan akan berhasil apabila didukung semua pihak, mulai dari pemerintah, dunia usaha, pemangku kepentingan, RT/RW, hingga masyarakat.

Ia menyebut Pontianak sebagai ibu kota provinsi selalu menjadi tujuan banyak orang, terutama saat akhir pekan dan masa libur. Pengunjung datang dari berbagai daerah di Kalimantan Barat maupun luar provinsi. Karena itu, wajah kota harus dijaga agar tetap bersih dan nyaman.

“Kalau lingkungan kita bersih dan tertata, orang yang datang juga akan ikut menghargai dan menjaga kebersihan. Lingkungan yang baik akan membentuk kebiasaan yang baik pula,” jelasnya.

Edi meminta perangkat daerah, kecamatan, kelurahan, hingga RT/RW menjadi garda terdepan dalam menggerakkan budaya bersih. Ia juga mendorong setiap lingkungan untuk kreatif memanfaatkan sarana yang tersedia dalam menjaga kebersihan. Pemkot Pontianak setiap tahun telah menyiapkan dukungan untuk sarana kebersihan, seperti sapu, cangkul, arit, gerobak, arko, tosa, hingga tempat sampah. Dukungan tersebut diharapkan dapat dimanfaatkan secara optimal oleh perangkat wilayah dan masyarakat.

“Kita menyiapkan setiap tahun anggaran untuk alat-alat kebersihan. Tinggal bagaimana ini dimanfaatkan dengan baik dan didukung kreativitas di lingkungan masing-masing,” ujarnya.

Selain lingkungan kantor, Edi juga mendorong sekolah-sekolah di bawah Dinas Pendidikan untuk mulai membiasakan pengelolaan sampah sejak dari sumbernya. Sampah tidak harus seluruhnya dibuang ke TPA, tetapi dapat dipilah antara plastik, kertas, dan sampah organik.

“Sampah dari lingkungan kantor dan sekolah sebaiknya sudah mulai terpilah. Ada botol plastik, kertas, dan sampah organik. Tidak semuanya harus langsung dibuang ke TPA,” katanya.

Ia berharap Gerakan Indonesia Asri menjadi momentum memperkuat budaya bersih di Pontianak. Bagi Edi, kota yang bersih, hijau, dan tertata bukan hanya enak dipandang, tetapi juga dapat membangun semangat warga untuk beraktivitas serta membuat tamu merasa nyaman datang ke Pontianak.

“Mudah-mudahan kegiatan ini tidak hanya seremoni, tetapi menjadi momentum memberi semangat bagi Kota Pontianak. Kalau kota kita tertata, bersih, hijau, dan rapi, warga semangat beraktivitas, tamu juga senang datang ke Pontianak,” pungkasnya. (prokopim)

Gubernur Kalbar Minta CSR Juga Sasar Infrastruktur Dasar

JAKARTA – Pemerintah Kota Pontianak menegaskan komitmennya memperkuat kolaborasi dengan dunia usaha dalam mendukung percepatan pembangunan daerah melalui Forum Tanggung jawab Sosial dan Bina Lingkungan Perusahaan/Corporate Social Responsibility (TSBLP/CSR) Provinsi Kalimantan Barat (Kalbar).

Wakil Wali Kota Pontianak Bahasan mengatakan, sinergi antara pemerintah daerah dan sektor swasta menjadi salah satu kunci dalam mempercepat pembangunan yang berdampak langsung bagi masyarakat. Menurutnya, program CSR yang dirancang secara terarah dan selaras dengan kebutuhan pembangunan akan memberikan manfaat yang lebih optimal.

"Forum ini menjadi momentum untuk memperkuat kolaborasi antara pemerintah dan dunia usaha. Melalui penyelarasan program CSR dengan prioritas pembangunan, kita berharap kontribusi perusahaan dapat semakin tepat sasaran dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat," ujarnya usai menghadiri Forum TSBLP/CSR Provinsi Kalbar yang digelar di Ballroom Hotel Borobudur Jakarta, Kamis (9/7/2026) malam.

Forum TSBLP/CSR  yang digelar Pemerintah Provinsi Kalbar melalui Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) ini bertujuan menyelaraskan program CSR perusahaan dengan program prioritas pembangunan di Kalbar Tahun 2027.

Ia menambahkan, Pemerintah Kota Pontianak membuka ruang seluas-luasnya bagi perusahaan untuk berpartisipasi dalam pembangunan di berbagai sektor, mulai dari pendidikan, kesehatan, lingkungan, pemberdayaan ekonomi masyarakat hingga pembangunan infrastruktur sosial.

Bahasan berharap komitmen yang dibangun dalam forum tersebut tidak hanya berhenti pada penandatanganan dokumen, tetapi diwujudkan dalam program-program nyata yang berkelanjutan dan memberikan dampak positif bagi kesejahteraan masyarakat.

Gubernur Kalbar Ria Norsan mendorong perusahaan-perusahaan yang beroperasi di Kalbar agar mengarahkan program TSBLP atau CSR untuk mendukung pembangunan infrastruktur serta berbagai program prioritas pemerintah daerah. Ia menjelaskan, program-program tersebut telah diselaraskan dengan prioritas pembangunan daerah, meliputi pembangunan infrastruktur, peningkatan kualitas jalan, pembangunan akses jalan yang mendukung mobilitas masyarakat dan investasi, hingga sektor pendidikan, kesehatan serta penguatan ekonomi kerakyatan.

"Program-program tersebut juga dapat disesuaikan dengan kebutuhan pemerintah kabupaten dan kota serta potensi dukungan dari masing-masing perusahaan," sebutnya.

Gubernur menegaskan, ke depan pelaksanaan TSBLP atau CSR tidak hanya berfokus pada kegiatan sosial kemasyarakatan, tetapi juga memberikan kontribusi nyata terhadap pembangunan infrastruktur dasar yang dibutuhkan masyarakat.

Ia menyebutkan, pembangunan jalan desa, jembatan, irigasi pertanian, penyediaan akses air bersih, hingga fasilitas publik lainnya menjadi sektor yang perlu mendapatkan perhatian melalui program CSR perusahaan. Apalagi infrastruktur merupakan tulang punggung perekonomian sekaligus akses masyarakat terhadap berbagai layanan dasar. 

“Karena itu, kami mengarahkan agar setiap perusahaan, khususnya yang bergerak di sektor ekstraktif dan berbasis sumber daya alam, mengalokasikan sebagian program CSR untuk pembangunan infrastruktur yang manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat di sekitar wilayah operasionalnya," tegasnya.

Pada Forum TSBLP/CSR ini juga dirangkaikan dengan penandatanganan dan penyerahan komitmen perusahaan kepada Gubernur Kalbar sebagai bentuk dukungan terhadap pelaksanaan program prioritas pembangunan daerah tahun 2027. (prokopim)