Berita

Diganjar Insentif Bedah 200 Rumah

BALIKPAPAN – Kota Pontianak meraih penghargaan Implementasi Program 3 Juta Rumah Terbaik III tingkat kota se-Kalimantan. Atas capaian tersebut, Pemerintah Kota Pontianak mendapatkan apresiasi berupa bantuan bedah 200 unit rumah.

Penghargaan tersebut diterima langsung Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono pada Malam Penganugerahan Apresiasi Pemerintah Daerah Batch 2 Regional Kalimantan di Balikpapan, Kamis (3/9/2026) malam.

Bantuan 200 unit rumah tersebut menjadi manfaat langsung bagi masyarakat melalui capaian Pemerintah Kota Pontianak dalam mendukung Program 3 Juta Rumah.

Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono mengatakan penghargaan tersebut menjadi dorongan bagi Pemkot Pontianak untuk terus meningkatkan kualitas hunian masyarakat.

“Alhamdulillah, kita mendapat apresiasi berupa bedah 200 rumah. Mudah-mudahan bantuan ini nantinya benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat yang membutuhkan rumah layak,” ujarnya.

Edi menuturkan, penyediaan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) di Kota Pontianak memiliki tantangan tersendiri. Keterbatasan lahan dan tingginya harga tanah membuat pembangunan rumah subsidi baru di dalam wilayah kota semakin sulit dilakukan dengan batas harga rumah MBR yang ditetapkan pemerintah.

Berdasarkan hasil audiensi dengan pengembang yang tergabung dalam Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (APERSI), harga tanah di sejumlah kawasan perbatasan Pontianak dan Kubu Raya saat ini sudah mencapai sekitar Rp270 ribu per meter persegi. Kondisi tersebut membuat pengembang lebih banyak mengembangkan rumah subsidi di wilayah Kubu Raya yang harga lahannya relatif lebih terjangkau.

Sementara di Kota Pontianak, rumah subsidi yang dibangun pengembang sebelumnya banyak berada di kawasan Jalan Flora dan Pontianak Timur, terutama pembangunan yang dilakukan sebelum 2020.

Karena itu, Pemkot Pontianak mengarahkan dukungan Program 3 Juta Rumah pada peningkatan kualitas rumah yang sudah ditempati masyarakat, khususnya rumah tidak layak huni (RTLH).

Sepanjang 2025, penanganan RTLH di Kota Pontianak mencapai 543 unit. Penanganan tersebut mencakup perbaikan rumah, termasuk perbaikan sanitasi atau WC. Dukungan pembiayaan berasal dari berbagai sumber, yakni 317 unit melalui APBD Kota Pontianak, 216 unit melalui APBN, serta 10 unit melalui APBD Provinsi Kalimantan Barat dan CSR.

Selain bantuan fisik, Pemkot Pontianak memberikan dukungan kebijakan bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Dukungan tersebut berupa pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) serta pembebasan retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG). Kebijakan tersebut telah diterapkan sejak 2025 melalui Peraturan Kepala Daerah.

Menurut Edi, upaya menghadirkan hunian layak juga berkaitan dengan bagaimana pemerintah mengelola ruang kota. Pemanfaatan lahan fasilitas umum dan fasilitas sosial dapat diarahkan untuk menghadirkan fasilitas yang menunjang kualitas hidup masyarakat, seperti taman, posyandu, fasilitas olahraga, dan pendidikan anak usia dini.

“Jadi kita melihat kebutuhan perumahan ini secara menyeluruh. Ada rumah yang perlu diperbaiki, ada fasilitas lingkungan yang perlu disiapkan, dan ada kebijakan yang harus memudahkan masyarakat. Semua kita dorong sesuai kondisi Kota Pontianak,” katanya.

Ia berharap capaian tersebut menjadi motivasi bagi jajaran Pemkot Pontianak untuk meningkatkan kinerja dalam penyediaan hunian layak bagi masyarakat.

“Semoga tahun depan kita bisa lebih baik lagi dan meraih yang terbaik. Yang paling penting, semakin banyak masyarakat yang mendapatkan rumah yang layak dan lingkungan tempat tinggal yang lebih baik,” tutup Edi. (prokopim)

PONTIANAK – Fari Kurniasih (44) bersyukur anaknya, Zikri Nuril Fitrah (15), mendapat bantuan kursi roda khusus dari Pemerintah Kota Pontianak. Bantuan itu memang sudah lama diidamkan keluarga, mengingat Zikri mengalami disabilitas fisik yang membuatnya membutuhkan bantuan penuh untuk berpindah tempat dan beraktivitas sehari-hari.

“Alhamdulillah, senang. Jadi saya tidak harus selalu gendong (untuk pindah tempat),” ujar Fari usai menerima bantuan yang diantarkan langsung Wakil Wali Kota Pontianak Bahasan ke rumahnya di Kelurahan Saigon, Pontianak Timur, Kamis (3/9/2026).

Fari mengatakan, selama ini dirinya harus menggendong Zikri apabila ingin memindahkan anaknya dari satu tempat ke tempat lain. Karena itu, bantuan kursi roda khusus tersebut sangat berarti bagi keluarga. Terutama dalam meringankan aktivitas keluarga dalam merawat dan mendampingi Zikri di rumah.

Hal sama diungkapkan Suni (48) yang mendampingi suaminya, Sarito (53). Warga Kelurahan Dalam Bugis itu mendapatkan kursi roda untuk membantu aktivitas Sarito. Selama beberapa tahun terakhir, ia sulit berjalan. 

"Terima kasih semua, semoga dilipatgandakan, dimurahkan rezekinya," kata Suni.

Sementara itu, Wakil Wali Kota Pontianak Bahasan mengatakan, bantuan kursi roda khusus ini merupakan bentuk kehadiran Pemerintah Kota Pontianak bagi warga yang membutuhkan, terutama kelompok rentan dan penyandang disabilitas.

“Pemerintah Kota Pontianak hadir untuk membantu warga yang membutuhkan. Mudah-mudahan kursi roda khusus ini bisa bermanfaat,” ujarnya.

Bahasan menjelaskan, bantuan alat bantu tidak bisa diberikan secara seragam karena kebutuhan setiap warga berbeda. Karena itu, bantuan harus disesuaikan dengan kondisi penerima agar benar-benar dapat digunakan secara aman, nyaman, dan bermanfaat.

“Bantuan seperti ini tentu harus disesuaikan dengan kebutuhan penerima. Yang paling penting, alat bantu ini bisa digunakan dengan nyaman dan membantu aktivitas sehari-hari,” katanya.

Ia menambahkan, Pemkot Pontianak melalui dinas terkait terus berupaya mendata dan menyalurkan bantuan sosial kepada warga yang membutuhkan. Bantuan tidak hanya berupa kebutuhan dasar, tetapi juga alat bantu seperti kursi roda, maupun dukungan lain sesuai kondisi masyarakat.

Pemkot Pontianak akan terus berkomitmen memperhatikan warga yang membutuhkan bantuan sosial dan alat bantu. Menurutnya, pelayanan pemerintah harus dirasakan langsung oleh masyarakat, terutama kelompok rentan yang membutuhkan perhatian lebih.

“Semoga bantuan ini menjadi manfaat. Pemerintah Kota Pontianak akan terus berupaya hadir dan memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat,” pungkasnya. (prokopim)

PONTIANAK – Sekretaris Daerah Kota Pontianak Amirullah meminta pejabat dan aparatur yang terlibat dalam pengadaan barang dan jasa memahami secara serius penggunaan e-katalog versi 6. Pengadaan barang dan jasa saat ini tidak lagi hanya dipahami sebagai urusan administratif atau sekadar proses penyerapan anggaran. Pengadaan telah menjadi instrumen penting untuk memastikan setiap rupiah APBD digunakan secara tepat, transparan, akuntabel, dan memberi manfaat bagi pembangunan daerah.

“Smart spending bukan hanya sekadar membelanjakan anggaran hingga habis, melainkan bagaimana setiap rupiah APBD dialokasikan secara tepat, transparan, dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi pembangunan daerah,” ujarnya usai sosialisasi pengadaan di Hotel Novotel, Kamis (3/9/2026).

Menurutnya, transformasi pengadaan juga ditandai dengan pemanfaatan sistem digital melalui e-katalog versi 6. Pembaruan sistem ini diharapkan memperkuat proses e-purchasing, mempercepat administrasi, memperjelas transaksi, dan mendukung integrasi data belanja pemerintah.

“Ini bagian dari perkembangan dan perubahan terkait e-katalog versi 6. Saya minta betul-betul dipelajari dan dikuasai,” tegasnya.

Amirullah berharap peserta sosialisasi tidak hanya hadir sebagai penerima informasi, tetapi mampu menjadi agen perubahan di perangkat daerah masing-masing. Penguasaan sistem digital pengadaan dinilai penting agar proses belanja pemerintah lebih tertib dan cepat.

Ia juga menyoroti penyerapan anggaran, terutama belanja modal, yang sangat dipengaruhi kualitas administrasi pengadaan. Jika proses administrasi lambat, maka pelaksanaan kegiatan pembangunan ikut tertunda.

“Belanja modal ini menjadi penggerak ekonomi dari investasi pemerintah. Saya harapkan kegiatan seperti ini dapat memperlancar pengadministrasian dan penyerapan, terutama belanja modal,” pungkasnya. (prokopim)

PONTIANAK – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Pontianak bersama unsur TNI, Polri, relawan, pemadam kebakaran swasta, dan masyarakat memadamkan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di area belakang Kampus ITBSS, Jalan Purnama Dalam, Kecamatan Pontianak Selatan, Rabu (2/9/2026). Titik api ditemukan saat tim intelijen BPBD melakukan monitoring di lapangan.

Kepala BPBD Kota Pontianak Muchammad Yamin mengatakan, lokasi kebakaran cukup luas, tetapi api dapat segera ditangani karena petugas bergerak cepat setelah menemukan titik api.

"Begitu kita temukan titik api, maka kita lakukan pemadaman secara bersama," ujar Yamin.

Dalam penanganan tersebut, BPBD mendapat dukungan dari sekitar 20 relawan, pemadam kebakaran swasta, serta personel TNI dan Polri. Pihak Kampus ITBSS juga turut membantu dengan menyediakan hidran air untuk mendukung proses pemadaman.

Yamin mengapresiasi dukungan pihak kampus dan menyebut BPBD akan mengupayakan penanganan secara paralel dari Parit Purnama menuju lokasi kebakaran. Ia berharap proses pemadaman dapat dituntaskan sehingga tidak menimbulkan dampak yang lebih luas.

“Kebakaran yang terjadi di lapangan perlu segera ditangani agar tidak meluas,” jelasnya.

Terkait asap yang masih terlihat, Yamin menjelaskan kondisi tersebut merupakan sisa dari kebakaran yang telah dipadamkan. Ia berharap hujan segera turun sehingga kualitas lingkungan membaik dan masyarakat dapat kembali beraktivitas secara normal.

Yamin juga mengingatkan masyarakat agar tidak melakukan pembakaran lahan serta berhati-hati membuang puntung rokok. Ia menegaskan, apabila ditemukan pihak yang menjadi penyebab kebakaran, penegakan hukum akan dilakukan sesuai arahan Wali Kota Pontianak.

"Kita kembali ingatkan masyarakat untuk jangan sampai membakar lahan, kemudian hati-hati dengan membuang puntung rokok dan sebagainya secara sembarangan karena bisa berisiko untuk kebakaran lahan," pungkasnya. (kominfo)