Berita

JAKARTA – Pontianak menjadi satu di antara tiga kota se-Indonesia yang ikut peluncuran secara bersama program Citywide Inclusive Sanitation Project (CISP) bersama Kota Mataram dan Kota Semarang. Peluncuran ditandai dengan penekanan tombol secara serentak dari perwakilan setiap kota.

Pj Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Pontianak Zulkarnain menerangkan, berbagai persiapan telah dimatangkan sebelum memenuhi program CISP dengan menyempurnakan timeline rencana kerja dan rencana dukungan Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak.

“Kemudian kami sudah memantapkan persiapan izin mulai dari feasibility study, detailed engineering design (DED), AMDAL, izin lingkungan, nota kesepakatan, lembaga pengelola dan rencana Peraturan Daerah (Perda) tentang Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat (SPALD-T),” ungkapnya usai menjadi narasumber mewakili Pj Wali Kota Pontianak, di Hotel Sutasoma Jakarta Selatan, Jumat (26/7/2024).

Pada kesempatan itu, Zulkarnain memaparkan perkembangan pembangunan SPALD-T di dua titik, yaitu Nipah Kuning dan Martapura. Keduanya sudah siap memulai pembangunan. Dari lahan dan jalan akses sudah tidak ada kendala, tinggal menunggu dokumen tindakan pengamanan lingkungan dan sosial.

Terdapat beberapa pekerjaan rumah untuk memulai pembangunan. Seperti isu sosial, yaitu penerimaan masyarakat terhadap proyek. Pj Sekda menambahkan, pihaknya akan berencana untuk melibatkan warga sekitar selama proses pembangunan.

“Pemkot Pontianak akan melaksanakan sosialisasi pada beberapa waktu ke depan, menyesuaikan waktu konstruksi dimulai,” imbuhnya.

Pembangunan dua SPALD-T ini ditargetkan selesai dalam waktu lima tahun dari 2024-2029. Zulkarnain menyampaikan, hal ini untuk mendukung 90 persen cakupan sanitasi di Kota Pontianak serta meningkatkan kesehatan warga.

“Dengan dua SPALD-T ini akan mencakup sekitar 32 ribu tersambung sanitasi, dan harapannya dalam sepuluh tahun ke depan seluruh rumah sudah tersambung, jika sudah waktunya nanti mudah-mudahan kita bisa meminum air dari keran secara langsung,” harapnya.

Untuk langkah selanjutnya, lanjut Zulkarnain, pihaknya akan membentuk kelembagaan pengelolaan dengan menyusun kajian akademis dan Peraturan Wali Kota untuk menugaskan Perumda Air Minum Tirta Khatulistiwa sebagai  operator pelaksana SPALD-T.

"Kita juga telah melakukan studi tiru ke Pemkot Solo dan Denpasar. Selanjutnya penyusunan peraturan terkait juga telah dilakukan yakni Perda nomor 18 tahun 2021 tentang pengolahan air limbah domestik," pungkasnya. (kominfo)

PONTIANAK – Masih dalam upaya pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat (SPALD-T), Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak menjalin kerjasama dengan PT Pelindo Regional 2 Pontianak. Pj Wali Kota Pontianak Ani Sofian menerangkan, kerjasama pihaknya bersama PT Pelindo adalah dengan pengelolaan lahan seluas 81x12 meter untuk menuju lokasi pembangunan SPALD-T Nipah Kuning yang semula milik PT Pelindo.

“Proyek ini dapat menambah kepercayaan masyarakat Kota Pontianak terhadap pemerintah,” ungkapnya, usai menandatangani perjanjian kerjasama, di Ruang Pontive Center, Jumat (26/7/2024).

Dengan dimulainya pembangunan SPALD-T nantinya, Ani Sofian berharap dapat membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat Kota Pontianak, mengingat angka kemiskinan yang perlu ditekan. Kemudian angka pengangguran terbuka yang dinilainya masih tinggi.

“Walaupun angka kemiskinan di Kota Pontianak menurun dan menjadi terendah kedua di Kalimantan Barat, tetapi masih perlu ditekan untuk kesejahteraan masyarakat,” imbuh Pj Wali Kota.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Pontianak Sidig Handanu menerangkan, penandatanganan kerjasama ini sekaligus sebagai upaya mendukung proporsi sanitasi rumah tangga yang mencapai 90 persen.

“Dan komitmen Sustainable Development Goals (SDGs) tujuan ke-6 maka Pemerintah Pusat menyiapkan proyek yang diberi nama Citywide Inclusive Sanitation Project (CISP), sebuah proyek sanitasi skala perkotaan yang hanya diberikan kepada 3 kota di Indonesia yaitu Semarang, Mataram dan Pontianak dan sudah dipersiapkan sejak 2019.” paparnya.

Ada dua proyek pembangunan SPALD-T di Kota Pontianak yang bertempat di Martapura dan Nipah Kuning. Sidig menambahkan, rencananya SPALD-T akan mencakup 32 ribu rumah sambungan sanitasi.

“Sudah lebih dari 15 persen di Kota Pontianak tersambung cakupan sanitasi,” ujarnya.

Sebelumnya kerjasama ini telah berjalan dalam kurun waktu dua tahun belakangan. Sidig berharap ke depan, area yang dimaksud tersebut dapat dihibahkan kepada Pemkot Pontianak.

“Mudah-mudahan ke depan proyek ini bisa berjalan dengan baik, kami hari ini mempersiapkan perpanjangan kerjasama dalam satu tahun. Semoga dalam satu tahun proses hibah bisa dilaksanakan,” ungkap Kepala Bappeda.

Hambar Wiyadi, General Manager PT Persero Regional 2 Pontianak, pihaknya senantiasa mendukung program pemerintah daerah. Ia menyampaikan, pelabuhan layaknya mesin yang harus terus diperbaharui terutama kapasitasnya.

“Kami terima kasih mudahan Pontianak tetap berjalan, karena lebih mendekatkan teman-teman komoditi di sini,” pungkasnya. (kominfo/prokopim)

Dandim 1207/Pontianak: Program Karya Bakti TNI Berhasil Berkat Partisipasi Aktif Masyarakat

PONTIANAK - Pj Wali Kota Pontianak Ani Sofian menyampaikan apresiasi atas selesainya pembangunan Jalan Flora Kelurahan Batu Layang Kecamatan Pontianak Utara sepanjang 3.761 meter yang dilaksanakan melalui Program Karya Bakti Kodim 1207/Pontianak. Pembangunan infrastruktur yang melibatkan TNI dari Kodim 1207/Pontianak bersama masyarakat ini menelan dana sebesar Rp2 miliar. Ia berharap pembangunan ini memberikan manfaat signifikan bagi masyarakat setempat. 

“Pembangunan jalan ini merupakan wujud nyata kerja sama antara Pemerintah Kota Pontianak, TNI dari Kodim 1207/Pontianak dan masyarakat dalam meningkatkan infrastruktur di Kota Pontianak,” ujarnya usai meresmikan jalan yang siap difungsikan bagi masyarakat, Jumat (26/7/2024).

Pj Wali Kota juga mengucapkan terima kasih kepada Kodim 1207/Pontianak beserta jajaran yang telah berkontribusi dalam pelaksanaan program ini. Ia menekankan pentingnya peran serta masyarakat dalam proses pembangunan

"Saya juga mengucapkan terima kasih kepada masyarakat yang ikut bergotong royong bersama TNI untuk membangun jalan ini,” ucap Ani Sofian.

Meskipun demikian, dia mengingatkan bahwa masih terdapat sebagian jalan sepanjang 800 meter yang belum terselesaikan. Ia berharap program serupa dapat terus berlanjut melalui Karya Bakti Kodim 1207/Pontianak. Dalam upaya menjaga keberlangsungan infrastruktur yang telah dibangun, Ani Sofian mengajak masyarakat untuk turut serta dalam pemeliharaan jalan. 

"Kepada masyarakat, saya minta jalan ini dirawat juga dengan cara bergotong royong membersihkan sepanjang sisi kiri dan kanan jalan. Supaya jalan ini bisa terawat dan berusia panjang," imbuhnya.

Komandan Kodim (Dandim) 1207/Pontianak Letkol ARM Irwansyah menyatakan kepuasannya terhadap pelaksanaan Program Karya Bakti yang dilaksanakan oleh Kodim 1207/Pontianak. Menurutnya, pembangunan jalan yang dilakukan telah memenuhi standar kriteria yang ditentukan.

"Dengan dibangunnya jalan ini, harapannya bisa memberikan manfaat yang lebih lama bagi masyarakat ke depannya," tuturnya.

Dandim juga mengimbau masyarakat untuk bersama-sama merawat jalan yang telah dibangun dengan baik. Apresiasi juga disampaikannya kepada masyarakat yang telah berdedikasi dan terlibat aktif dalam pekerjaan jalan ini.

"Saya mengucapkan terima kasih kepada masyarakat yang telah menunjukkan dedikasinya dan keterlibatan secara aktif. Peran masyarakat seperti inilah yang diharapkan," tambahnya.

Letkol ARM Irwansyah menekankan bahwa Program Karya Bakti bukan merupakan sebuah proyek, melainkan program sosial dan kerja sama antara masyarakat dan TNI khususnya Kodim 1207/Pontianak. 

"Kegiatan Program Karya Bakti ini jangan dianggap sebagai suatu proyek, tetapi kegiatan ini merupakan program sosial dan kerja sama antara masyarakat dan TNI, dalam hal ini Kodim 1207/Pontianak," tegasnya.

Ia juga menyoroti efisiensi biaya dalam pelaksanaan program ini. Pembiayaan untuk mengerjakan jalan ini dinilainya memang lebih murah dengan kualitas yang baik karena adanya keterlibatan masyarakat dan TNI. 

“Tanpa partisipasi masyarakat, sulit untuk mendapatkan hasil yang memuaskan,” sebutnya.

Meski demikian, Dandim 1207/Pontianak mengakui bahwa di beberapa tempat lain, partisipasi masyarakat dalam Program Karya Bakti masih kurang. Oleh karena itu, ia menekankan pentingnya peran serta semua pihak dalam menyukseskan program ini.

“Dengan keberhasilan Program Karya Bakti ini, diharapkan dapat menjadi contoh baik bagi pelaksanaan program serupa di daerah lain, serta meningkatkan semangat gotong royong antara masyarakat dan TNI dalam pembangunan infrastruktur,” tutupnya. (prokopim)

PONTIANAK – Kepengurusan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) Kota Pontianak Periode 2024-2028 resmi dikukuhkan oleh Pj Wali Kota Pontianak, yang diwakili oleh Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Iwan Amriyadi. Pengukuhan ini dilaksanakan dalam kegiatan Focus Group Discussion (FGD) dan Pengukuhan Pengurus FKDM Periode 2024-2028, di Hotel Ibis, Rabu (24/7/2024). 

Iwan berpesan kepada FKDM agar berperan aktif dalam mengantisipasi dan memberikan pemahaman tentang hal-hal yang bisa memicu terjadinya berbagai gesekan di masyarakat. Karena menurutnya, jika masyarakat bisa memahami hal tersebut, potensi konflik di masyarakat bisa diminimalkan.

“Saya harap FKDM dapat memberikan masukan dan saran apa saja yang harus dilakukan untuk mencegah pemikiran yang bersifat radikal atau bertentangan dengan konsep penyelenggaraan pemerintahan,” jelasnya.

Iwan juga yakin dan percaya dengan adanya FKDM ini bisa menjadi wadah kesatuan masyarakat yang datang dari latar belakang yang beragam. Mengingat, para pengurus FKDM merupakan para tokoh-tokoh masyarakat yang memiliki pengaruh di lingkungan masing-masing. Sehingga diharapkan para pengurus FKDM bisa menjadi contoh dalam kesatuan dan kerukunan masyarakat di Kota Pontianak.

“Saudara-saudara pengurus FKDM saya yakini mampu untuk menjalankan amanah ini. Meskipun kita ketahui bahwa kondisi di Kota Pontianak terbilang kondusif, kita tetap harus waspada. Sehingga dengan adanya forum ini, pimpinan daerah memiliki informasi yang cukup di dalam mengambil keputusan maupun kebijakan, yang memang harus dilakukan demi kepentingan banyak pihak,” ungkapnya.

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kota Pontianak Ahmad Hasyim menjelaskan, FKDM merupakan bagian yang penting di masyarakat. Mengingat Kota Pontianak adalah kota yang multikultural, sehingga potensi ancaman untuk menyukseskan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang damai sangat mungkin terjadi. Sehingga menurutnya, diperlukan pendeteksian secara dini terkait berbagai persoalan di masyarakat agar berbagai ancaman tersebut dapat diantisipasi sebelum terjadi.

“FKDM adalah sebuah forum yang dibentuk oleh masyarakat dan difasilitasi oleh pemerintah. Forum ini berisi beberapa tokoh masyarakat yang kompeten, peduli, mau terlibat, dan berperan aktif dalam kepengurusan ini. Forum ini bertujuan untuk mendeteksi persoalan-persoalan yang terjadi di masyarakat. Artinya sebelum terjadi konflik, maka benih-benih konflik itu sudah tercium dan sudah kita ketahui bersama,” tegasnya.

Kepengurusan FKDM sendiri beranggotakan delapan orang yang berasal dari elemen tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat dan sebagainya. Dalam kepengurusan periode ini, terdapat perwakilan tokoh masyarakat dari etnis Dayak, Tionghoa, Melayu, Batak, dan lainnya. Hasyim menyebut, tahun ini FKDM akan berfokus pada menyukseskan Pilkada yang damai. Untuk itu, ia berpesan kepada FKDM agar bisa fokus terhadap potensi-potensi ancaman terkait Pilkada tahun ini.

“Kita sekarang lagi fokus ke Pilkada. Forum ini akan bekerja sama dengan pemerintah dan masyarakat, terutama yang ada di kelurahan dan kecamatan untuk melihat tahapan-tahapan Pilkada ini. Karena di dalam Pilkada, tiap tahapan itu ada kerawanan. Misalnya tahapan pencoklitan, pendaftaran, dan lainnya. Maka dengan adanya forum ini, kita harapkan dapat mendeteksi dini kerawanan-kerawanan yang ada di tiap tahapan Pilkada nantinya,” jelas Hasyim.

FKDM nantinya juga akan berkoordinasi dengan berbagai instansi perangkat penyelenggara Pilkada, seperti Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Kepolisian, Kodim, dan lainnya. Karena menurut Hasyim, banyak persoalan yang terjadi di kota ini berpotensi mengganggu kelancaran Pilkada. Misalnya persoalan radikalisme, tawuran, kenakalan remaja dan semacamnya. FKDM diharapkan dapat mengetahui dan mendeteksi dini terkait persoalan ini.

“Harapannya FKDM ini bisa bekerja dengan optimal dan memberikan rekomendasi kepada Pemerintah Kota (Pemkot). Bagaimana rekomendasi ini dapat dijadikan bahan pertimbangan untuk mengambil keputusan oleh Pemkot. Artinya ini bentuk upaya untuk pendeteksian dini dan pencegahan kerawanan terkait persoalan-persoalan di Kota Pontianak. Sehingga ini dapat disampaikan ke, yang akhirnya dapat diambil keputusan berdasarkan rekomendasi yang diberikan forum ini,” pungkasnya. (kominfo)