,
menampilkan: hasil
Aksi Cegah Stunting Lewat Edukasi Gizi
Pj Wako Apresiasi Kader Posyandu
PONTIANAK – Per bulan November 2023, terdapat 15 balita stunting di Posyandu Karya Pesona RW 39 Kelurahan Sungai Jawi Kecamatan Pontianak Kota. Sedangkan untuk Kecamatan Pontianak Kota, Penjabat (Pj) Wali Kota Pontianak Ani Sofian menerangkan, sampai hari ini masih ada 1.102 balita yang teridentifikasi stunting.
"Prevalensi stunting Kecamatan Pontianak Kota mencapai 4,7 persen penyumbang stunting Kota Pontianak," ungkapnya usai penyerahan bantuan pangan kepada keluarga balita stunting, pada agenda Edukasi Gizi, di Posyandu Karya Pesona Jalan Ampera Gang RA Karim, Jumat (29/12/2023) pagi.
Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak berkomitmen untuk menekan angka stunting. Berbagai upaya telah dilaksanakan mulai dari intervensi gizi, pendampingan calon pengantin sampai bantuan pangan. Di tahun 2022, terjadi penurunan dari sebelumnya di tahun 2024 mencapai 24,4 persen menjadi 19,7 persen. Kendati belum muncul pendataan lengkap untuk tahun 2023, Ani optimis sudah terjadi penurunan lebih lanjut. Ia mengajak pemangku kebijakan terkait untuk bahu-membahu memberikan bantuan bahan pangan bagi keluarga balita stunting.
"Kami mengucapkan apresiasi setinggi-tingginya kepada kader posyandu di seluruh wilayah Kota Pontianak, atas dedikasinya menjalankan tugas, selain itu ikut meningkatkan kapasitas,” paparnya.
Pada agenda Edukasi Gizi yang digelar oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat (Kalbar) itu, juga difasilitasi pasar murah dengan melibatkan UMKM. Ani berharap, selain turunnya angka stunting, juga ikut menumbuhkan perekonomian masyarakat sekitar.
"Mudah-mudahan agenda ini dapat meningkatkan perekonomian warga di sekitar, maupun seluruh Kota Pontianak umumnya,” tutupnya.
Pj Gubernur Kalbar Harisson mengimbau perangkat daerah agar cekatan dan responsif menangani stunting. Setiap arahan kepala daerah harus diterjemahkan dalam bentuk program yang tepat sasaran.
"Jadi jangan bicara saja, harus ada aksi tepat sasaran. Tugas perangkat daerah melaksanakannya," tuturnya.
Senada dengan arahan Presiden, Harisson ingin mempersiapkan generasi Indonesia Emas 2045 dan dimulai sejak dari dalam kandungan. Sehingga upaya penurunan pencegahan stunting harus segera terlaksana.
"Bangsa Indonesia menjadi besar jika anak-anak kita sehat dan bugar," pungkasnya. (kominfo/prokopim)
Evaluasi Prioritas Pembangunan, Selaraskan dengan RPJMD
PONTIANAK - Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Kalimantan Barat memaparkan hasil evaluasi terhadap sektor-sektor prioritas pembangunan nasional maupun daerah, terutama terkait program pengentasan kemiskinan, stunting, ketahanan pangan, pariwisata dan UMKM di Aula Bappeda Kota Pontianak, Kamis (28/12/2023).
Kepala Bappeda Kota Pontianak Sidiq Handanu menjelaskan, tujuan evaluasi ini untuk melihat keselarasan antara Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang telah dibuat dengan rencana strategi masing-masing perangkat daerah.
“Keselarasannya itu mencakup dari aspek sasaran dan indikator kemudian juga kualitas dari indikatornya," ujarnya.
Evaluasi ini, lanjut Sidiq, sangat penting bagi Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak karena tahun 2024 Bappeda akan menyusun RPJMD, juga RPJPD dan juga untuk menyusun Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) tahun 2025.
"Ini tentu akan menjadi konsep kita agar perencanaan-perencanaan itu nantinya menghasilkan belanja-belanja daerah yang lebih fokus sesuai dengan tujuan dan sasaran yang ditetapkan, arahnya adalah pada outcome," jelasnya.
Menurutnya, kemiskinan dan stunting menjadi program prioritas nasional. Targetnya tahun 2024 persoalan terkait program prioritas harus diselesaikan atau target penurunan pada titik tertentu. Misalnya angka kemiskinan terutama kemiskinan ekstrim pada 2024 ditargetkan harus 0 dan angka stunting harus dibawah 14 persen.
Demikian pula UMKM, pariwisata dan ketahanan pangan juga merupakan indikator-indikator yang berkaitan dengan pendapatan masyarakat atau ekonomi kerakyatan. Fokus sasaran tersebut harus terukur serta memperhatikan indikator-indikator sebelumnya juga harus arahnya ke arah perbaikan.
“Itu yang jadi hasil evaluasi dan menjadi masukan kita terutama dari dalam perencanaan-perencanaan,” tuturnya.
Sementara itu, dari ekonomi makro semua indikator menuju arah yang positif atau perbaikan, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sudah mencapai angka 81,6, angka kemiskinan ksudah di angka 4 persenan. Ia juga memastikan angka stunting on the track, jika tahun 2022 angkanya di kisaran 19,7 pada tahun 2023 ia berharap bisa di angka 16 persen.
"2024 mudah-mudahan, usaha terus agar bisa turun ke bawah 14 persen,” sebutnya.
Setiap program, kata dia, tidak bisa dilakukan oleh satu perangkat daerah, tetapi harus didukung perangkat daerah lainnya yang terlibat.
“Kita ingin melihat perangkat daerah untuk fokus pada program-program yang sudah kita tentukan bersama, contoh pariwisata, tidak bisa Dinas Pariwisata saja, infrastrukturnya pastilah dari Perkim, PU atau Dishub," pungkasnya. (prokopim)
Pj Wako Pimpin Rapat Perdana, Bahas Program 2024
PONTIANAK – Penjabat (Pj) Wali Kota Pontianak Ani Sofian memanggil seluruh perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota Pontianak untuk membahas rencana pelaksanaan program prioritas untuk tahun 2024. Penurunan angka stunting dan menjaga stabilitas inflasi menjadi perhatian pihaknya.
“Kita bertemu untuk berkenalan sekaligus membahas pelaksanaan program yang telah disusun. Yang ditekankan, sesuai amanat Presiden lewat Pj Gubernur adalah (penurunan) stunting dan menekan inflasi,” terang Ani, usai rapat koordinasi di Aula Rumah Jabatan Wali Kota, Jalan Abdurrahman Saleh, Selasa (26/12/2023).
Menghadapi pemilihan umum (pemilu), dirinya menegaskan netralitas ASN. Terdapat sanksi yang disiapkan kepada ASN yang menunjukan keberpihakan, baik disengaja ataupun tidak.
“ASN punya hak pilih, tapi cukup secara pribadi, bukan untuk disampaikan,” paparnya.
Persoalan selanjutnya yang menjadi topik pembahasan adalah perekrutan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Pemkot Pontianak masih menggunakan jasa tenaga kontrak atau Penyedia Jasa Lainnya Perorangan (PJLP). Pemerintah pusat memberikan batas akhir bagi pelaksanaan tenaga kontrak dan semisal harus ditiadakan sebelum bulan Desember, tahun depan.
“Perlu dibahas kelanjutan perekrutan PPPK,” tuturnya.
Sekretaris Daerah Kota Pontianak Mulyadi menambahkan, jajaran ASN di lingkungan Pemkot Pontianak siap mendukung setiap kebijakan Pj Wali Kota. Ia yakin jika Pj Wali Kota mampu menyelesaikan persoalan lapangan Kota Pontianak, khususnya inflasi.
“Kita ada Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Kota Pontianak yang selalu memonitor harga pasar dengan turun ke lapangan,” imbuhnya.
Mulyadi menyampaikan, program yang dilaksanakan untuk tahun 2024 sudah disusun di tahun 2023 ini.
“Kami mendukung arahan Pj Wako,” tutupnya. (kominfo)
Tinjau Misa Malam Natal, Pj Wako Pastikan Peribadatan Khidmat
PONTIANAK – Satu unit bus rombongan Kepolisian Daerah (Polda) Kalimantan Barat (Kalbar) berkeliling menyusuri titik peribadatan Natal di Kota Pontianak. Kapolda Kalbar Irjen Pol Pipit Rismanto bersama Forkopimda dan Penjabat (Pj) Wali Kota Pontianak Ani Sofian, memastikan pengamanan peribadatan misa malam Natal berjalan dengan aman dan tertib. Sebanyak empat ribu personel gabungan mulai dari TNI-Polri hingga instansi terkait, diturunkan untuk mengamankan ibadah Natal di seluruh Kalbar. Mulai dari pusat aktivitas, rumah ibadah sampai tujuan wisata, tidak luput dari tinjauan pihaknya.
"Peribadatan Natal berjalan aman dan tertib, penuh suasana kebahagiaan,” ungkap Pipit usai pengawasan pengamanan, di Gereja Katedral Santo Yosef, Jalan Pattimura, Minggu (24/12/2024) malam.
Ia menambahkan, pengamanan Natal dan tahun baru akan dilaksanakan hingga tanggal 2 Januari 2024. Bertepatan di masa kampanye pula, pihaknya menghargai mekanisme politik dengan syarat selama sesuai peraturan berlaku.
"Kampanye tetap berjalan, tapi yang paling penting sekarang ibadah khidmat,” sebutnya.
Pj Wali Kota Pontianak Ani Sofian berharap, Umat Nasrani Kota Pontianak dapat menjalankan ibadah Natal dengan bahagia. Ia menyampaikan ungkapan terima kasihnya kepada pihak pengamanan, khususnya TNI dan Polri.
"Mudah-mudahan Umat Nasrani dapat menjalankan proses peribadatan dengan nyaman,” ujarnya.
Tidak lupa ia mengajak Umat Nasrani untuk memanfaatkan momen hari besar keagamaan sebagai introspeksi untuk meningkatkan kualitas keimanan, maupun hubungan kepada sesama manusia.
"Atas nama Pemerintah Kota Pontianak, saya mengucapkan selamat hari Natal dan Tahun Baru,” tutupnya. (kominfo)