Berita

Aksi Percepatan Penurunan Stunting di Siantan Hulu

PONTIANAK – Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak terus memberikan perhatian untuk menurunkan angka stunting. Hal tersebut tampak dari penyerahan sepuluh paket bantuan secara simbolis oleh Penjabat (Pj) Wali Kota Pontianak Ani Sofian kepada orang tua balita stunting di wilayah Posyandu Kemuning, Kelurahan Siantan Hulu Kecamatan Pontianak Utara, Selasa (9/1/2024) pagi. Ani menuturkan, aksi konvergensi stunting ini bertujuan untuk mempersiapkan generasi Indonesia Emas 2045 yang dicanangkan pemerintah pusat.

“Presiden ingin kita berada dalam empat besar pertumbuhan ekonomi dunia setelah Amerika, Tiongkok dan India. Generasi ke depan harus memiliki gizi yang baik dan kuat, dan dipersiapkan dari sekarang,” ucapnya usai mengunjungi rumah-rumah warga di Gang Pendidikan Kelurahan Siantan Hulu, didampingi Pj Ketua TP PKK Kota Pontianak Anita.

Penyerahan bantuan pangan kepada orang tua balita pengidap stunting menurut Ani, harus diiringi dengan pemberdayaan masyarakat itu sendiri. Kegiatan yang dapat mendorong daya beli harus diperbanyak, seperti pelatihan UMKM sampai pemberian modal. Dengan begitu, kemandirian masyarakat memberikan dampak positif kepada calon pengantin maupun calon bayi. Pihaknya berencana akan melaksanakan operasi pasar murah dalam waktu segera.

“Jika ada kegiatan yang memantik karya harus dioptimalkan, agar lapangan pekerjaan semakin banyak dan daya beli meningkat,” sebutnya.

Camat Pontianak Utara Indrawan Tauhid memaparkan, terdapat 67 balita sasaran prioritas di Posyandu Kemuning yang meliputi Gang Pendidikan, Gang Terpadu dan Gang Bersatu. Dari 67 balita di RW 23 tersebut, terdapat 3 balita yang teridentifikasi stunting. Indrawan menyebut, pihaknya telah melakukan berbagai upaya dalam menurunkan angka stunting di wilayah Kecamatan Pontianak Utara.

“Pemantauan berkala dari Puskesmas, perlindungan calon pengantin, pemberian tambah darah dan asam folat, kemudian edukasi ibu hamil dan remaja,” tutupnya. (kominfo/prokopim)

PONTIANAK – Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Pontianak mencatat angka inflasi Kota Pontianak dari tahun ke tahun dan setahun terakhir ini, relatif stabil di angka 2,09 persen. Penjabat (Pj) Wali Kota Pontianak Ani Sofian menerangkan, angka tersebut berada di rentang sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2023 yaitu 3±1 persen. Bahkan lebih rendah dari capaian nasional, hingga masuk dalam posisi 10 inflasi terendah kota se-Indonesia.

“Meskipun demikian, inflasi di tahun 2024 tetap harus diwaspadai mengingat sasaran yang ditetapkan lebih rendah dibanding dengan 2023, yaitu 2,5±1,” paparnya usai Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi yang dipimpin langsung oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, melalui zoom meeting di Pontive Center, Senin (8/1/2023).

Di akhir tahun 2023, beberapa komoditas terjadi kenaikan harga yang menjadi penyumbang andil inflasi. Di antaranya daging ayam ras, angkutan udara, bayam, kangkung dan minyak goreng. Selain komoditas penyumbang inflasi tersebut, ada pula komoditas penyumbang deflasi, seperti ikan tongkol, cabai rawit, cabai merah, udang basah dan buncis. Ani menyampaikan, perlunya mewaspadai lonjakan harga komoditas penyumbang inflasi.

“Sehingga tetap dibutuhkan kerja keras ekstra di tahun 2024,” katanya.

Dari hasil catatan Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak melalui dinas terkait, adapun beberapa komoditas yang mengalami kenaikan harga pada pekan pertama bulan Januari 2024 seperti cabai merah rata-rata harga Rp 47 ribu, dari harga sebelumnya Rp 41,2 ribu. Cabai merah keriting rata-rata harga saat ini Rp 48 ribu, dari harga sebelumnya Rp 39,6 ribu. Telur ayam ras rata-rata harga saat ini Rp 28 ribu, dari harga sebelumnya Rp 27,6 ribu serta ikan kembung rata-rata harga saat ini Rp 42 ribu, dari harga sebelumnya Rp 39 ribu. Ani meminta agar pemantauan terhadap bahan pangan pokok tetap dilakukan. Sebagaimana arahan Mendagri Tito, di akhir zoom meeting, meminta atensi Kepala Daerah untuk terus memantau lonjakan harga serta ketersediaan pasokan pangan terutama komoditas cabe merah, cabe rawit dan daging ayam ras. Selain itu juga menggencarkan aksi pangan murah. 

"Untuk itu, perlu dilakukan pemantauan secara kontinyu setiap bulannya oleh Satgas Pangan, khususnya menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional, agar harga komoditas tidak melebihi Harga Eceran Tertinggi (HET) dan tidak terjadi lonjakan harga yang tinggi. Untuk komoditas lainnya menjamin ketersediaannya di pasar sekaligus menghindari penimbunan,” pungkasnya. (kominfo/prokopim)

Kebut Program Prioritas Tahun 2024

PONTIANAK – Penjabat (Pj) Wali Kota Pontianak Ani Sofian meminta ASN di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak untuk tidak berlama-lama dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Hal itu diungkapkannya saat memimpin apel pagi di Kantor Wali Kota, Jalan Rahadi Usman, Senin (8/11/2024).

“Jangan berlama-lama saat melayani, jika bisa dikerjakan hari, jangan menunggu esok hari,” katanya.

Program penurunan angka stunting terus jadi prioritas Ani. Segala jenis pelayanan untuk menurunkan angka stunting harus dipercepat. Seluruh sektor diterjunkan untuk menangani stunting.

“Mari kita kawal stunting, agar generasi ke depan bisa bersaing menghadapi tantangan global,” tuturnya.

Tidak kalah penting juga adalah angka kemiskinan ekstrem. Sesuai amanat pemerintah pusat, Ani menerangkan, di tahun 2024 angka kemiskinan ekstrim sudah harus nol. Dirinya berpesan agar setiap ASN di lingkungan Pemkot Pontianak untuk berpegang pada aturan selama melaksanakan kegiatan.

“Aman untuk diri kita sendiri, serta bermanfaat untuk masyarakat. Dan paling penting tidak berakibat kepada peristiwa hukum,” imbuhnya.

Pejabat eselon dua, tiga dan empat diharapkan terus mengikuti perkembangan zaman. Modernisasi menuntut pejabat harus responsif menjawab keadaan dengan kemudahan teknologi. Ani mengajak kepala perangkat daerah sampai staf untuk mengasah skill serta kemampuan sesuai tupoksi.

“Setiap dilantik, pejabat harus segera mempelajari tupoksi masing-masing,” terangnya.

Persoalan selanjut yang turut diperhatikan pihaknya adalah perekrutan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja atau PPPK. Ia menilai pentingnya PPPK untuk mengisi kekosongan posisi di perangkat daerah guna menunjang pelayanan publik.

“Mudah-mudahan bisa diselesaikan permasalahannya,” tutupnya. (kominfo/prokopim)

ASN Langgar Netralitas Bakal Dijatuhi Sanksi

PONTIANAK - Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Pontianak Mulyadi menekankan kepada seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak, pentingnya netralitas ASN menjelang pelaksanaan Pemilu yang tak lama lagi digelar. Ia mengingatkan kepada ASN agar tidak ada yang dukung mendukung terhadap kontestan manapun. 

"Jangan ada dukung mendukung, yang perlu didukung adalah pelaksanaan Pemilu itu berjalan tertib dan lancar," tegasnya, Rabu (3/1/2024).

Selain itu, ASN diminta untuk tidak terlibat secara politik apapun, termasuk di media sosial. Mulyadi mengimbau agar para ASN tidak mengomentari, membagikan, atau meneruskan hal-hal yang berkaitan dengan politik di platform media sosial. Hal ini dilakukan untuk menjaga netralitas dan menjauhkan diri dari kontroversi yang dapat membahayakan pelaksanaan Pemilu.

"Sesama rekan kerja juga harus saling mengingatkan untuk tetap menjaga netralitas dan tidak melakukan tindakan yang melanggar aturan," tambah Sekda.

Mulyadi juga menegaskan bahwa apabila ada ASN yang melanggar aturan dengan terlibat secara politik, akan diberlakukan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hal ini untuk memastikan bahwa netralitas ASN tetap terjaga dan tidak merugikan pelaksanaan demokrasi yang adil dan bebas. Untuk itu, pengawasan terhadap pelanggaran netralitas ini dilakukan secara berjenjang. Setiap pimpinan, mulai dari pimpinan paling tinggi hingga pimpinan paling bawah, melakukan pengawasan terhadap ASN di bawahnya. 

“Dengan adanya pengawasan yang ketat, diharapkan hal-hal yang melanggar aturan dapat terdeteksi dan diantisipasi sejak dini,” katanya.

Dirinya berharap dengan adanya kesadaran ASN untuk tetap netral, pelaksanaan Pemilu di Kota Pontianak dapat berjalan dengan aman, tertib, dan lancar. 

"Kami mengajak semua pihak untuk sama-sama menjaga netralitas dan tidak melakukan tindakan yang dapat merusak integritas Pemilu," tutup Mulyadi. (prokopim)