Berita

Angka Inflasi 2,09 Sepanjang Desember 2023 

PONTIANAK -  Upaya Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak bersama Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kota Pontianak dalam mengendalikan inflasi membuahkan hasil. Betapa tidak, Kota Pontianak menjadi satu di antara 10 kota se-Indonesia yang terendah inflasinya sepanjang bulan Desember 2023, yakni di angka 2,09.

Kabar itu disampaikan Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Pontianak Mulyadi yang juga selaku Ketua Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kota Pontianak. Menurutnya, pencapaian ini sebagai buah kerja keras yang dilakukan bersama antara Pemkot Pontianak, TPID Kota Pontianak serta instansi terkait lainnya. Ia menilai bahwa pentingnya menjaga stabilitas harga di pasaran agar tidak membebani masyarakat. Untuk itu, Pemkot Pontianak bersama TPID Kota Pontianak telah merancang sebuah roadmap pengendalian inflasi yang melibatkan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait.

“Termasuk Tim Satuan Tugas (Satgas) Pangan yang bertugas mengawasi dan mengendalikan harga-harga pangan di Kota Pontianak,” ujarnya, Rabu (3/1/2024).

Mulyadi menerangkan, harga kebutuhan pokok di pasar selalu menjadi perhatian TPID Kota Pontianak. Dari sejumlah komoditas bahan pokok, beberapa di antaranya seperti bawang putih dan bawang merah mengalami kenaikan harga. Namun, harga cabai, sayur mayur, dan daging sapi relatif stabil.

"Memang harga daging ayam mengalami sedikit kenaikan karena meningkatnya permintaan dalam menyambut tahun baru, yang mana harganya berkisar antara Rp36 ribu hingga Rp37 ribu per kilogram," ungkapnya.

Meskipun demikian, lanjut Mulyadi, secara keseluruhan, inflasi di Kota Pontianak masih terkendali. Ketersediaan stok beras aman, meskipun harga beras juga mengalami kenaikan.

"Mewujudkan ketersediaan pangan yang aman menjadi yang terpenting, sehingga kebutuhan pokok masyarakat dapat terpenuhi dengan baik," tambahnya.

Pemkot Pontianak terus berkomitmen untuk mengendalikan inflasi dan memastikan ketersediaan pangan yang mencukupi bagi seluruh masyarakat. Dengan melakukan sinergi antara berbagai instansi terkait, diharapkan penyelesaian masalah inflasi dan ketersediaan pangan dapat tercapai dengan baik. (prokopim/kominfo)

PONTIANAK - Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun Anggaran (TA) 2024 sudah diserahkan oleh Penjabat (Pj) Wali Kota Pontianak Ani Sofian kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak. Penyerahan itu dilaksanakan di Ruang Rapat Kantor Wali Kota, Rabu (2/1/2024).

"Dengan diserahkannya DPA-SKPD TA 2024 ini saya minta perangkat daerah segera laksanakan program,” ujarnya usai menyerahkan secara simbolis Peraturan Wali (Perwa) Kota Pontianak Nomor 72 Tahun 2023 yang berisikan tentang Struktur APBD SKPD Kota Pontianak.

Ani menyampaikan, volume anggaran Kota Pontianak di tahun 2024 sebesar Rp2,023 triliun. Ada tujuh program prioritas yang akan dilaksanakan pihaknya. Mulai dari penghapusan kemiskinan ekstrim, peningkatan kualitas pelayanan kesehatan sampai revitalisasi industri dan penguatan riset terapan. Selanjutnya adalah penguatan daya saing usaha, pembangunan rendah karbon dan transisi energi, hingga persiapan pelaksanaan pemilu 2024.

"APBD Tahun 2024, sesuai dengan Tema RKP tahun 2024 yakni Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan,” sebutnya.

Ani berharap, Perwa dapat menjadi bahan informasi bagi OPD di lingkungan Pemkot Pontianak dalam pelaksanaan penganggaran APBD Tahun 2024. Proses penyusunan APBD sudah dibuat tahun sebelumnya antara Pemkot Pontianak dan badan legislatif dalam hal ini DPRD Kota Pontianak.

"Tentu kami melanjutkan, disertakan dengan program prioritas,” imbuhnya.

Di kesempatan yang sama, Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Pontianak Mulyadi menyebut realisasi anggaran tahun lalu sudah baik, tinggal ditingkatkan pada belanja awal tahun. Ia berpesan agar seluruh OPD segera menjalankan program yang telah disusun dan tidak pada akhir waktu anggaran.

"Jika hasil audit Kementerian Keuangan menyatakan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), Pemkot Pontianak akan menerima lebih banyak Dana Intensif Daerah (DID) dari pemerintah pusat,” tuturnya.

Sekda menegaskan, dalam pelaksanaan DPA, perangkat daerah harus mengacu pada aturan yang berlaku. Adapun antar perangkat daerah harus bersinergi terlebih untuk mendorong Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Pontianak.

"Jangan sampai (DPA) dikerjakan di akhir-akhir,” tutupnya. (kominfo/prokopim)

Pj Wali Kota Ajak Warga Jaga Kondusifitas 

PONTIANAK - Suasana menyambut malam Tahun Baru 2024 di Kota Pontianak secara umum aman dan terkendali. Hal itu sebagaimana dikatakan Pj Wali Kota Pontianak Ani Sofian usai menghadiri zoom meeting dalam rangka mengetahui perkembangan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (sitkamtibmas) malam pergantian tahun di Pos Pengamanan Pasar Flamboyan di Jalan Pahlawan, Minggu (31/12/2023). Selain pemantauan langsung yang dilaksanakan oleh jajaran Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Provinsi Kalbar dan Kota Pontianak, pemantauan juga dilakukan melalui CCTV yang ada di wilayah Kota Pontianak. Pemantauan dilakukan guna memastikan situasi tetap aman dan terkendali selama malam pergantian tahun

“Kita berharap situasi kamtibmas yang ada ini tetap terjaga dengan baik. Atas nama Pemerintah Kota Pontianak, saya juga mengucapkan Selamat Tahun Baru 2024 kepada seluruh masyarakat Kota Pontianak, mari kita bersama-sama menjaga kondusifitas Kota Pontianak,” ujarnya.

Menurut Ani, ada lima titik yang menjadi sasaran pemantauan. Pihaknya juga sudah menurunkan petugas yang terdiri dari Satpol PP, Dinas Perhubungan dan Dinas Kesehatan Kota Pontianak. Ia menekankan pentingnya menjaga keamanan dan ketertiban selama pergantian tahun dalam menjamin ketentraman bagi masyarakat. Untuk itu, Pemkot Pontianak bersama TNI dan Polri serta unsur-unsur lainnya saling bersinergi dan berkolaborasi untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat dengan melakukan pemantauan aktif serta meningkatkan kesiapan dalam menghadapi potensi gangguan kamtibmas.

“Dengan harapan, malam pergantian tahun di Pontianak dapat berjalan dengan aman, tertib dan lancar,” ungkapnya.

Dari pantauan di lapangan, suasana malam pergantian tahun di Kota Pontianak berjalan tertib dan lancar. Meski di sejumlah jalan protokol terjadi kepadatan lalu lintas kendaraan, namun arus lalu lintas relatif lancar. (prokopim)

Pj Wako Apresiasi Kader Posyandu

PONTIANAK – Per bulan November 2023, terdapat 15 balita stunting di Posyandu Karya Pesona RW 39 Kelurahan Sungai Jawi Kecamatan Pontianak Kota. Sedangkan untuk Kecamatan Pontianak Kota, Penjabat (Pj) Wali Kota Pontianak Ani Sofian menerangkan, sampai hari ini masih ada 1.102 balita yang teridentifikasi stunting.

"Prevalensi stunting Kecamatan Pontianak Kota mencapai 4,7 persen penyumbang stunting Kota Pontianak," ungkapnya usai penyerahan bantuan pangan kepada keluarga balita stunting, pada agenda Edukasi Gizi, di Posyandu Karya Pesona Jalan Ampera Gang RA Karim, Jumat (29/12/2023) pagi.

Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak berkomitmen untuk menekan angka stunting. Berbagai upaya telah dilaksanakan mulai dari intervensi gizi, pendampingan calon pengantin sampai bantuan pangan. Di tahun 2022, terjadi penurunan dari sebelumnya di tahun 2024 mencapai 24,4 persen menjadi 19,7 persen. Kendati belum muncul pendataan lengkap untuk tahun 2023, Ani optimis sudah terjadi penurunan lebih lanjut. Ia mengajak pemangku kebijakan terkait untuk bahu-membahu memberikan bantuan bahan pangan bagi keluarga balita stunting.

"Kami mengucapkan apresiasi setinggi-tingginya kepada kader posyandu di seluruh wilayah Kota Pontianak, atas dedikasinya menjalankan tugas, selain itu ikut meningkatkan kapasitas,” paparnya.

Pada agenda Edukasi Gizi yang digelar oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat (Kalbar) itu, juga difasilitasi pasar murah dengan melibatkan UMKM. Ani berharap, selain turunnya angka stunting, juga ikut menumbuhkan perekonomian masyarakat sekitar.

"Mudah-mudahan agenda ini dapat meningkatkan perekonomian warga di sekitar, maupun seluruh Kota Pontianak umumnya,” tutupnya.

Pj Gubernur Kalbar Harisson mengimbau perangkat daerah agar cekatan dan responsif menangani stunting. Setiap arahan kepala daerah harus diterjemahkan dalam bentuk program yang tepat sasaran.

"Jadi jangan bicara saja, harus ada aksi tepat sasaran. Tugas perangkat daerah melaksanakannya," tuturnya.

Senada dengan arahan Presiden, Harisson ingin mempersiapkan generasi Indonesia Emas 2045 dan dimulai sejak dari dalam kandungan. Sehingga upaya penurunan pencegahan stunting harus segera terlaksana.

"Bangsa Indonesia menjadi besar jika anak-anak kita sehat dan bugar," pungkasnya. (kominfo/prokopim)