Berita

Rapat Persiapan Pembentukan Forum Pembauran Kebangsaan

PONTIANAK - Pembentukan Forum Pembauran Kebangsaan adalah sebuah langkah penting dan progresif dalam mempromosikan persatuan, keberagaman dan keharmonisan di antara berbagai kelompok masyarakat yang ada. Wakil Wali Kota Pontianak Bahasan menilai, forum semacam ini berfungsi sebagai wadah untuk mendorong dialog terbuka, pemahaman bersama dan kerja sama lintas budaya untuk membangun negara yang lebih inklusif.

"Salah satu keunggulan utama Forum Pembauran Kebangsaan adalah memberikan ruang bagi masyarakat dengan berbagai latar belakang budaya, agama dan etnis yang berbeda untuk bertemu, berinteraksi dan berbagi pengalaman serta membahas isu-isu kebangsaan," ujarnya pada rapat Persiapan Pembentukan Pengurus Forum Pembauran Kebangsaan Kota Pontianak di Aula Rohana Muthalib Kantor Bappeda Kota Pontianak, Sabtu (8/7/2023).

Menurutnya, melalui Forum Pembauran Kebangsaan ini pula, kesalahpahaman dan prasangka yang mungkin timbul akibat kurangnya pengetahuan tentang budaya dan agama tertentu dapat diatasi. Diskusi terbuka memungkinkan orang-orang untuk berbagi pemikiran, keyakinan, dan nilai-nilai mereka, sehingga memperkaya perspektif masing-masing. 

"Dalam proses ini, forum juga membantu mengatasi stereotip dan mempromosikan penghargaan terhadap perbedaan yang ada," kata Bahasan.

Selain itu, lanjutnya lagi, forum semacam ini juga menjadi platform yang penting untuk memperkuat persatuan dalam masyarakat yang multikultural. Dalam konteks globalisasi yang semakin berkembang, pertukaran budaya dan migrasi menjadi fenomena yang tak terhindarkan. 

"Forum Pembauran Kebangsaan membantu mengelola perubahan ini dengan baik dan membangun hubungan yang lebih erat di antara masyarakat yang berbeda," jelasnya.

Bahasan berkata, untuk mencapai tujuan tersebut, penting untuk memastikan bahwa Forum Pembauran Kebangsaan dirancang dengan baik dan memiliki kerangka kerja yang jelas. Partisipasi yang luas dan representatif dari masyarakat, termasuk kelompok minoritas, perlu dijamin. 

"Diperlukan dukungan pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, dan sektor swasta dalam mendukung dan mempromosikan inisiatif ini," terang dia.

Pembentukan Forum Pembauran Kebangsaan dapat menjadi salah satu langkah yang signifikan dalam membangun masyarakat yang inklusif dan toleran. 

"Melalui dialog dan kerja sama lintas budaya, dapat memperkuat hubungan antar kelompok dan membangun pondasi yang kokoh bagi persatuan dan keharmonisan dalam masyarakat yang kian majemuk," pungkasnya. (prokopim)

Wali Kota Edi Kamtono Semangati Warga Terus Berolahraga

PONTIANAK - Firman berhasil menggondol juara pertama Fazzio Party Run 5K Competition. Hadiah uang tunai Rp2,5 juta diserahkan secara simbolis oleh Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono kepada runner juara pertama di depan Taman Alun Kapuas Jalan Rahadi Usman Pontianak, Sabtu (8/7/2023). Selain Firman, juara kedua diraih Musa dan disusul Orga juara ketiga.

Edi menyampaikan ucapan selamat kepada para juara lari 5 kilometer. Bagi yang belum meraih juara, ia berpesan untuk tetap semangat dan terus berlatih sehingga di lain waktu bisa merebut juara yang diharapkan.

"Mudah-mudahan ini memotivasi para atlet runner di Kota Pontianak untuk terus menggapai prestasi terbaik," sebutnya.

Ia mengapresiasi event lari ini sebagai bagian dari perwujudan Pontianak sebagai Sport City. Hampir setiap kegiatan di Kota Pontianak dirangkaikan dengan olahraga, mulai dari lari, sepeda, senam dan lainnya. 

"Oleh sebab itu, saya berharap para runner memanfaatkan momentum ini sebagai penyemangat untuk terus berolahraga," ucap Edi.

Sebagai catatan, lomba lari serupa kerap beberapa kali digelar di Kota Pontianak. Hampir setiap gelaran lomba lari diikuti banyak peserta. Melihat antusias peserta lomba lari yang cukup tinggi ini, Edi berharap lomba serupa lebih rutin digelar, baik di tingkat lokal maupun nasional bahkan internasional. 

"Dengan begitu, kita ingin Pontianak ini juga dikenal sebagai Sport City, artinya Pontianak memiliki potensi besar untuk penyelenggaraan event-event olahraga seperti lomba lari, sepeda dan sebagainya," terangnya.

Dengan menggelar berbagai event atau lomba olahraga di Kota Pontianak, baik tingkat nasional maupun internasional, maka tamu-tamu dari luar akan banyak berdatangan ke kota ini. Kunjungan tamu dari luar ini juga berdampak terhadap sektor pariwisata maupun perekonomian di Pontianak.

"Selain mereka datang ke Pontianak untuk mengikuti atau menyaksikan lomba olahraga yang digelar di sini, mereka juga sekaligus menikmati wisata, baik itu objek wisata maupun wisata kulinernya," imbuhnya. (prokopim)

Rakor Tim Teknis dan SDM PKH Dinsos

PONTIANAK – Sebanyak 10.957 Kepala Keluarga (KK) di Kota Pontianak telah terdaftar sebagai penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) tahun 2023 tahap kedua oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak lewat Dinas Sosial (Dinsos) Kota Pontianak. Di tahap pertama, sebanyak 308 KK telah lulus penerima bantuan PKH. Sebelumnya pada akhir tahun 2022, Dinsos Kota Pontianak lewat SDM PKH sudah melakukan seleksi kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dari program PKH ini.

Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono menerangkan, dari data terbaru Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Pontianak, terdapat 4,3 persen penduduk miskin di Kota Pontianak. Pihaknya berkomitmen untuk meningkatkan kualitas hidup dari penduduk miskin.

“Hampir 20 ribu rumah kita bedah, termasuk sanitasinya. Selain itu program pemberdayaan, baik dari pemerintah maupun CSR lainnya. Sehingga kita harapkan mereka fokus meningkatkan kualitas hidupnya,” ungkapnya usai Rapat Koordinasi (Rakor) Tim Teknis PKH dan SDM PKH Kota Pontianak di Aula Sultan Syarif Abdurrahman (SSA) Kantor Wali Kota, Jumat (7/7/2023).

Kepada Tim Teknis PKH dan SDM PKH, Edi berharap, dapat menyalurkan bantuan dengan tepat. Validasi dan pembaharuan data menjadi perhatian sebelum proses penyaluran. Tidak hanya itu, pengawasan juga tak kalah penting, mengingat beberapa kasus dimana oknum memanfaatkan bantuan sosial ini.

“Semua bisa jadi oknum kalau dia melakukan hal-hal yang melanggar aturan. Bisa di mana-mana, bisa ASN, RT dan RW sampai oknum petugas,” ujarnya.

Kadinsos Kota Pontianak, Trisnawati menjelaskan, bantuan sosial dari Kementerian Sosial sudah diluncurkan di awal tahun 2023. Sejak saat itu, pihaknya langsung menyebar bantuan ke seluruh titik di setiap kecamatan. Hingga sekarang, terdapat 50 orang SDM PKH yang masih berupaya menyalurkannya ke 29 kelurahan di Kota Pontianak.

“SDM PKH ini akan menilai mana yang layak dan tidak menerima bantuan. Di tangan bapak dan ibu kami berikan kewenangan untuk memotivasi masyarakat agar bisa mandiri,” sebutnya.

Dari survey yang dilakukan pihaknya, 80 persen bantuan digunakan untuk persoalan pangan. Pekerjaan KPM sebagian besar adalah asisten rumah tangga, kemudian berdagang. Rata-rata penghasilan KPM paling tinggi Rp1 juta. Dari 821 KK yang diusulkan menjadi KPM, terdapat 125 KK yang tidak layak. Ia meminta SDM PKH untuk melihat secara keseluruhan kondisi calon KPM.

“Yang menjadi evaluasi kita juga adalah yang menerima itu benar-benar keluarga yang tidak mampu. Mungkin pada saat disurvey bisa jadi dia masih mampu, kemudian selanjutnya tidak,” tutupnya. (kominfo/prokopim)

Edi Paparkan Strategi Cegah Kekerasan pada Anak dalam Diskusi Kebangsaan

PONTIANAK - Keterbatasan dalam mengawasi anak merupakan satu di antara maraknya kasus-kasus berkaitan dengan anak. Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono menyebut, peran orang tua dalam mengawasi anak-anaknya menjadi sangat penting sebagai lingkungan yang terdekat dengan anak. Untuk mencegah terjadinya kekerasan terhadap anak, hal yang harus dilakukan adalah mengintervensi faktor-faktor yang menjadi penyebabnya.

"Penyebab-penyebab ini yang mestinya dilakukan intervensi untuk mencegah terjadinya kekerasan terhadap anak, bukan hanya semata kasus itu sendiri," ujarnya usai menjadi narasumber Diskusi Kebangsaan 'Cegah dan Meminimalisir Kasus Kekerasan pada Anak' yang digelar Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) se-Kalimantan di IMI Coffee, Kamis (6/7/2023).

Ia memaparkan faktor-faktor penyebab terjadinya kasus kekerasan pada anak. Penyebab utama adalah masalah sosial terutama berkaitan dengan lingkungan di mana anak tersebut berada. Kemudian faktor lainnya, maraknya media sosial yang sulit dibendung. Anak-anak sekarang ini sudah familiar dengan perangkat teknologi sehingga media sosial sudah menjadi keseharian mereka. 

"Hal itu memberikan dampak terhadap perilaku anak dalam bergaul," ungkap Edi.

Masalah ekonomi juga mendominasi terjadinya kekerasan terhadap anak. Ketidakmampuan keluarga mengawasi anak berpeluang terjadinya kasus kekerasan terhadap anak. Pasalnya, orang tua mereka disibukkan mencari nafkah setiap hari demi bertahan hidup  sehingga anak-anak mereka terabaikan dan kurang pengawasan dari orang tua.

"Oleh sebab itu, pentingnya dilakukan intervensi terhadap faktor-faktor penyebabnya sehingga kasus-kasus kekerasan terhadap anak tidak terjadi karena sudah dibentengi dengan intervensi tadi," sebutnya.

Edi menyatakan, pihaknya terus melakukan upaya menekan kasus kekerasan terhadap anak. Dalam menangani kasus kekerasan terhadap anak perlu adanya sinergitas dari berbagai pihak, mulai dari pemerintah, KPAD, kepolisian, bersama komunitas dan masyarakat. Regulasi menjadi landasan dasar dalam menangani perlindungan anak. Mulai dari Undang-undang Perlindungan Anak, Perda Perlindungan Anak, Perda Kota Layak Anak hingga peraturan wali kota. Setelahnya itu, membentuk kelembagaan yang akan mengeksekusi pelaksanaan perlindungan anak. Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menangani hal tersebut sudah ada. Demikian pula KPAD Kota Pontianak beserta komunitas juga sudah ada.

"Hingga tempat pelayanan penanganan anak berupa Pusat Layanan Anak Terpadu (PLAT) juga sudah tersedia," tuturnya.

Pihaknya terus berupaya menekan angka kasus kekerasan terhadap anak. Oleh karenanya, perlu komitmen dan tekad bersama semua pihak dan stakeholder untuk mewujudkan zero kasus kekerasan anak dari berbagai sisi. Memang diakuinya, tidak mudah untuk mewujudkan hal itu karena masih banyaknya faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya kasus itu.

"Peran masyarakat juga sangat dibutuhkan untuk mengasesmen atau melaporkan apabila menemukan terjadinya kasus-kasus kekerasan terhadap anak," tutupnya. (prokopim)