Berita

PONTIANAK – Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono menghadiri perayaan Natal Nasional 2025 yang digelar di Gereja Katedral Santo Yosef Pontianak, Senin (5/1/2026) malam. Kehadiran orang nomor satu di Kota Pontianak tersebut menjadi wujud dukungan pemerintah daerah terhadap pelaksanaan kegiatan keagamaan sekaligus memperkuat semangat kebersamaan dan toleransi antarumat beragama.

Dalam kesempatan tersebut, Wali Kota Edi Kamtono menyampaikan ucapan selamat Natal kepada seluruh umat Kristiani, khususnya di Kota Pontianak. 

“Saya berharap perayaan Natal dapat menjadi momentum untuk mempererat persaudaraan, menjaga kerukunan, serta memperkokoh persatuan di tengah keberagaman masyarakat,” ujarnya.

Menurut Edi, nilai-nilai Natal seperti kasih, kedamaian, dan kepedulian sosial sejalan dengan upaya Pemerintah Kota Pontianak membangun kehidupan masyarakat yang harmonis. Ia juga mengapresiasi seluruh panitia dan pihak terkait yang telah menyelenggarakan Natal Nasional 2025 dengan tertib, aman, dan penuh khidmat.

“Pemerintah Kota Pontianak berkomitmen untuk terus menjaga dan merawat toleransi serta kebebasan beragama. Perayaan keagamaan seperti ini menjadi penguat persatuan dan keharmonisan di tengah masyarakat,” ungkapnya.

Salah seorang jemaat Gereja Katedral Santo Yosef Pontianak, Julius (49), mengaku bersyukur dapat mengikuti perayaan Natal Nasional 2025 yang berlangsung dengan khidmat. Ia menilai kegiatan tersebut tidak hanya menjadi momen ibadah, tetapi juga sarana mempererat kebersamaan antarumat.

“Perayaan Natal Nasional ini sangat bermakna bagi kami. Selain beribadah, kami juga merasakan kebersamaan dan perhatian dari pemerintah daerah yang hadir langsung bersama jemaat,” ucapnya.

Ia berharap semangat Natal yang diusung melalui kegiatan tersebut dapat terus terjaga dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam membangun sikap saling menghormati dan toleransi di tengah keberagaman masyarakat Kota Pontianak. (prokopim)

PONTIANAK – Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono menerangkan, Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak terus memantau kondisi banjir rob yang terjadi di sejumlah wilayah. Berdasarkan hasil pemantauan, ketinggian air pasang laut dilaporkan dapat mencapai hingga dua meter.

Edi menjelaskan, kenaikan muka air paling signifikan terjadi pada pagi hari. Namun, pada siang hingga sore hari, tinggi air cenderung tidak mengalami peningkatan yang berarti.

“Untuk pagi hari memang terjadi kenaikan air. Namun pada siang sampai sore hari, kenaikannya tidak terlalu signifikan,” ujarnya, Senin (5/1/2026).

Ia menambahkan, Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) telah merilis informasi bahwa puncak pasang air laut atau banjir rob terjadi pada rentang tanggal 4 hingga 7 Januari, dengan ketinggian mencapai dua meter dari muka air rata-rata atau Di atas Permukaan Laut (DPL), baik dari Sungai Kapuas maupun air laut.

“Kondisi ini sudah dialami sejak tanggal 4 Januari, berlanjut pada tanggal 5 Januari dan diperkirakan masih berlangsung hingga tanggal 7 Januari,” jelas Edi.

Menurutnya, berdasarkan data yang ada, puncak pasang terjadi pada pukul 06.00 hingga 07.00 WIB. Setelah pukul 07.00 hingga 08.00 WIB, air mulai berangsur surut dengan penurunan yang cukup cepat.

“Grafik pasang surutnya sangat tajam, baik saat naik maupun turun. Artinya, arus air cukup deras, baik ketika pasang maupun saat surut,” katanya.

Edi juga mengingatkan potensi risiko yang lebih besar apabila banjir rob terjadi bersamaan dengan hujan lebat dan angin kencang. Kondisi tersebut dapat menyebabkan ketinggian air meningkat, seperti yang pernah terjadi pada banjir rob awal Desember lalu.

“Yang kita khawatirkan adalah jika saat pasang terjadi hujan lebat disertai angin kencang, karena dapat membuat air semakin tinggi,” ujarnya.

Oleh karena itu, ia mengimbau masyarakat untuk tetap waspada, khususnya warga yang tinggal di bantaran Sungai Kapuas dan kawasan rendah yang rawan terdampak banjir rob.

“Kami mengimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan dan bersiap menghadapi potensi dampak banjir rob,” pungkasnya. (prokopim)

PONTIANAK – Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Pontianak Amirullah menegaskan pentingnya menjaga prioritas belanja modal atau investasi pembangunan fisik di tengah efisiensi anggaran daerah pada 2026. Ia menyebut belanja modal menjadi pilihan paling adil karena manfaatnya dirasakan langsung oleh seluruh masyarakat Kota Pontianak.

“Belanja modal itu investasi pemerintah yang dinikmati semua warga kota. Jalan, drainase, pasar, taman, sekolah, puskesmas, itu fair dan adil karena yang menikmati bukan hanya pegawai, tetapi seluruh warga,” ujarnya, usai memimpin apel rutin aparatur sipil negara (ASN) di halaman Kantor Wali Kota Pontianak, Senin (5/1/2026).

Ia menjelaskan, pada 2026 Kota Pontianak menghadapi penurunan transfer keuangan daerah (TKD) sekitar 5,17 persen. Kondisi tersebut berdampak pada total Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang turun, dari awalnya diproyeksikan Rp2,219 triliun pada APBD murni 2025 menjadi berkisar Rp2,096 triliun pada 2026.

“Kalau pendapatan berkurang, belanja juga harus berkurang. Ini ilmu anggaran. Tidak bisa pendapatan turun, belanja tetap,” kata Amirullah.

Menurutnya, penyesuaian anggaran tidak terelakkan, termasuk pada belanja pegawai, belanja barang dan jasa. Meski demikian, belanja modal tetap perlu dipertahankan karena menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi dan wujud nyata pembangunan yang dirasakan masyarakat.

“Dalam politik anggaran, belanja modal perlu diprioritaskan. Itu investasi pemerintah yang dampaknya luas dan meningkatkan pertumbuhan,” tegasnya.

Selain soal anggaran, Amirullah juga menyoroti capaian indikator makro ekonomi Kota Pontianak yang dinilai semakin membaik. Ia menyebut ukuran keberhasilan kinerja pemerintah tidak cukup hanya klaim, tetapi harus dibuktikan melalui angka.

“Kalau kita bilang sukses, ukurannya apa? Paling gampang dengan angka,” terangnya.

Ia memaparkan, realisasi pendapatan daerah telah melampaui 95 persen, sementara realisasi belanja berada di kisaran 91 persen. Dari sisi ekonomi makro, sejumlah indikator utama menunjukkan tren positif.

“Angka kemiskinan kita di kisaran sekitar 4 persen, pengangguran sekitar 7,7 persen. Itu angka yang sudah berhasil kita tekan,” ungkap Amirullah.

Selain itu, pertumbuhan ekonomi, pengendalian inflasi, serta peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) juga menjadi indikator yang terus dijaga. Ia menekankan pentingnya pemahaman ASN terhadap indikator-indikator tersebut agar kebijakan yang dijalankan sejalan dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

“Filosofi otonomi daerah itu mensejahterakan warga kota Pontianak. Itu yang harus kita pahami,” jelasnya.

Amirullah juga mengingatkan seluruh ASN untuk menunjukkan dukungan penuh terhadap program pemerintah pusat dan pemerintah provinsi. Ia meminta aparatur tidak bersikap latah, terutama di media sosial.

Ia mencontohkan sejumlah program nasional dan provinsi yang perlu disukseskan bersama, seperti program makan bergizi gratis, sekolah rakyat, koperasi Merah Putih, serta kewajiban mendukung pendapatan daerah melalui kepatuhan pajak.

“Kalau mau lebih baik, pendapatan harus ditingkatkan. Pajak daerah kita dukung. Ajak warga sekitar bayar PBB, pajak kendaraan dilunasi,” tuturnya.

Menurutnya, soliditas antar tingkatan pemerintahan penting dijaga agar pelaksanaan program berjalan optimal dan berdampak pada masyarakat. Pontianak sebagai ibu kota Provinsi Kalimantan Barat, kata dia, memiliki tanggung jawab moral untuk menjadi contoh.

“Banyak privilege yang kita punya sebagai ibu kota provinsi. Tunjukkan kalau kita memang layak menjadi ibu kota, termasuk dari perilaku dan kinerja pegawainya,” imbuhnya.

Amirullah mendorong ASN untuk terus berprestasi, beradaptasi dengan perubahan, serta menjaga kesehatan agar mampu bekerja optimal. Ia menekankan prestasi pemerintah kota berawal dari prestasi individu.

“Prestasi itu dimulai dari individu, baru kelompok, OPD, sampai pemerintah kota. Mumpung masih diberi kesehatan dan kesempatan, ayo berprestasi di tempat masing-masing,” pungkasnya. (kominfo)

PONTIANAK - Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak terus memperkuat langkah antisipasi menghadapi potensi banjir rob yang diperkirakan terjadi pada Januari mendatang. Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono mengatakan, berdasarkan prakiraan BMKG, ketinggian pasang air laut pada Januari 2026 dapat mencapai dua meter.

Angka tersebut lebih tinggi dibandingkan kondisi pada Desember lalu, di mana pasang rob sempat mencapai sekitar 1,8 meter dan menyebabkan genangan di sejumlah wilayah.

Menurutnya, kawasan yang berada di sekitar Sungai Kapuas menjadi perhatian utama karena terdampak langsung saat pasang tinggi. Warga yang bermukim di bantaran sungai diminta untuk meningkatkan kewaspadaan sejak dini, termasuk dengan mengamankan barang-barang berharga dan peralatan rumah tangga yang mudah rusak akibat air.

“Terutama rumah-rumah yang sebelumnya sempat terendam, agar pengalaman kemarin bisa menjadi pelajaran untuk lebih siap menghadapi kemungkinan yang sama,” ujarnya, Sabtu (3/1/2026).

Selain itu, Wali Kota juga menekankan aspek keselamatan keluarga, khususnya anak-anak. Ia mengingatkan agar orang tua lebih ketat mengawasi anak-anak yang belum bisa berenang dan tidak membiarkan mereka bermain di parit, saluran air, atau area yang berpotensi tergenang saat rob terjadi. 

“Keselamatan jiwa menjadi prioritas utama, jangan sampai lengah,” tegasnya.

Dari sisi mitigasi, Pemkot Pontianak telah menyiagakan posko-posko kesiapsiagaan di sejumlah titik rawan, seperti kawasan Nipah Kuning serta wilayah Pontianak Utara dan Pontianak Timur. Posko ini disiapkan untuk mempercepat respon apabila terjadi kenaikan air yang signifikan dan membantu koordinasi penanganan di lapangan, terutama di wilayah pinggiran Sungai Kapuas.

Selain kesiapsiagaan personel dan posko, Pemkot juga telah melakukan pembersihan saluran dan drainase di berbagai lokasi kota. Langkah ini dilakukan untuk memastikan aliran air tetap lancar sehingga dapat mengurangi risiko genangan yang lebih parah ketika pasang rob bersamaan dengan curah hujan. Pembersihan dilakukan secara bertahap dan rutin sebagai bagian dari upaya preventif menghadapi musim pasang.

Edi menyebut, penanganan banjir rob tidak bisa hanya mengandalkan pemerintah, tetapi memerlukan peran aktif masyarakat.

“Pemerintah sudah bersiaga, namun masyarakat juga harus waspada, menjaga lingkungan, dan mengikuti imbauan. Dengan kesiapan bersama, kita berharap dampak banjir rob dapat diminimalisir,” pungkasnya. (prokopim)