Berita

Edi Pimpin Rapat Pengurus PMI Pontianak

PONTIANAK - Sebagai organisasi kemanusiaan, kehadiran Palang Merah Indonesia (PMI) sangat berperan dalam membantu masyarakat. Tidak hanya sebagai organisasi pengelola darah, PMI juga memiliki fungsi yang sangat luas.

Ketua PMI Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono menyebut, berbicara tentang PMI, masih banyak masyarakat beranggapan organisasi ini hanya mengelola darah. Padahal, sejatinya fungsi PMI lebih luas dalam menjalankan tugas mulia, satu di antaranya membantu pemerintah dalam bidang sosial kemanusiaan.

"Apabila terjadi kecelakaan maupun bencana, bahkan di saat darurat sekalipun PMI menjadi garda terdepan dalam memberikan bantuan kemanusiaan," ujarnya usai memimpin Rapat Pengurus PMI Kota Pontianak masa bakti 2022-2027 di Wisma Tanjung Ria, Kamis (5/1/2023).

Menurutnya, dalam menjalankan fungsinya, PMI bukanlah tugas yang ringan dalam memberikan bantuan kemanusiaan. Bantuan kemanusiaan juga menjadi prioritas PMI seperti saat menangani pandemi Covid-19, bencana banjir, angin puting beliung, kebakaran dan sebagainya.

"Bahkan sekarang PMI juga menyalurkan bantuan sosial seperti bantuan bedah rumah yang langsung menyasar ke masyarakat," sebut Edi yang juga selaku Wali Kota Pontianak.

Edi mengutarakan, program kerja PMI Kota Pontianak di antaranya meningkatkan sarana prasarana, kemudian bagaimana mengoptimalkan potensi PMI yang sangat besar ini. Tak hanya berkaitan dengan pelayanan pemenuhan darah maupun donor darah, PMI melalui relawan-relawannya juga mengambil peran dalam berbagai penanggulangan bencana maupun pelayanan sosial kesehatan masyarakat. 

"Antara lain posko siaga bencana 24 jam, layanan pertolongan pertama dan ambulance gratis bagi masyarakat dan masih banyak lagi," tukasnya. (prokopim)

Pelantikan 30 PPK se-Kota Pontianak Jelang Pemilu 2024

PONTIANAK - Sebanyak 30 orang Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) se-Kota Pontianak dilantik untuk melaksanakan tugas pada Pemilu 2024 mendatang. Pelantikan dilakukan oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Pontianak Deni Nuliadi di Aula Sultan Syarif Abdurrahman (SSA) Kantor Wali Kota, Rabu (4/1/2023).

Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono menyebut, mereka yang dilantik menjadi PPK tersebut merupakan orang-orang terpilih yang telah melalui tahapan-tahapan seleksi secara terbuka dan online. Sehingga masyarakat umum pun dapat ikut memantau dan melakukan pengawasan pada seleksinya.

"Saya menaruh harapan kepada PPK yang baru saja dilantik ini agar menjadi anggota PPK yang berkualitas dan independen, tidak memihak dan netral dalam posisi sebagai penyelenggara Pemilu khususnya pada tingkat kecamatan," ujarnya usai menghadiri pelantikan.

Edi mengapresiasi KPU Kota Pontianak yang dinilai hingga saat ini masih on the track pada prinsip-prinsip Pemilu, terutama implementasi seleksi pembentukan Badan Adhoc, PPK dan PPS yang saat ini masih berlangsung. 

"Saya melihat bahwa beban berat yang akan dilaksanakan PPK dan PPS kedepan karena mengingat Pemilu pada 14 Februari 2024 mendatang ada empat Pemilu, pemilihan anggota DPR RI, DPD RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota," jelasnya.

Selain itu, satu pemilihan yang juga menjadi atensi semua pihak yakni pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. Dirinya mengajak seluruh elemen masyarakat untuk tetap menjaga kondusifitas Kota Pontianak, tidak terpecah belah dan terkotak-kotak karena adanya perbedaan pilihan politik.

"Mari kita ciptakan suasana Pemilu dengan damai dan suka cita, saya harapkan situasi di Kota Pontianak tetap tertib, aman dan damai sehingga pelaksanaan Pemilu di kota ini bisa menjadi percontohan bagi daerah lainnya," imbuhnya. (prokopim)

PONTIANAK - Sebanyak 31 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak menerima Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun Anggaran 2023. Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono menyerahkan DPA kepada masing-masing kepala OPD di halaman Kantor Wali Kota, Rabu (4/1/2023). 

“Dengan diserahkannya DPA tahun anggaran 2023 ini saya minta perangkat daerah segera laksanakan program-program yang sudah terencana,” ujarnya.

Edi menuturkan, realisasi anggaran tahun lalu dinilai sudah baik, hanya perlu ditingkatkan pada belanja awal tahun. Menurutnya, jika hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyatakan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), Pemkot Pontianak akan menerima lebih banyak Dana Intensif Daerah (DID) dari pemerintah pusat. Dirinya meminta seluruh OPD segera mengerjakan apa yang sudah tercantum pada dokumen tersebut paling lama bulan Februari mendatang. 

“Tahun ini volume anggaran total ada Rp1,85 triliun. Kita juga arahkan agar prioritaskan semua belanja digunakan menggunakan e-Katalog, sesuai arahan pemerintah pusat,” paparnya.

Pembangunan infrastruktur memerlukan keberlanjutan dan merupakan satu diantara prioritas pembangunan sehingga membuat DPA dengan rincian angka yang tinggi ada pada dinas-dinas terkait, seperti Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman hingga Dinas Kesehatan.

“Target infrastruktur 40 persen dari total anggaran serta diiringi target pemulihan ekonomi,” imbuhnya.

Berkaitan dengan pelaksanaan APBD, Edi menyebut bahwa serapan anggaran dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Pontianak termasuk kategori baik. Bahkan perolehan PAD melampaui target yakni di atas Rp500 miliar. 

"Capaian ini menunjukkan komitmen kita dalam meningkatkan APBD dan pendapatan daerah," sebutnya.

Diakuinya, pendapatan penting untuk terus ditingkatkan dari potensi-potensi yang ada. Apalagi Kota Pontianak tidak memiliki sumber daya alam, selain mengandalkan perdagangan dan jasa dalam perolehan pajak daerah dan retribusi yang menjadi sumber pendapatan daerah. 

"Akan tetapi kita juga memaklumi kondisi ekonomi nasional dimana APBN juga tertekan akibat kenaikan harga BBM, inflasi dan lainnya sehingga berdampak pula terhadap daerah," pungkasnya. (prokopim/kominfo)

Pemancangan Tiang Pertama Pembangunan RSAL Batu Layang

PONTIANAK — Satu lagi fasilitas kesehatan di Kota Pontianak akan di bangun, yaitu Rumah Sakit Angkatan Laut (RSAL) Tingkat III yang berlokasi Jalan Khatulistiwa, Kelurahan Batu Layang, Kecamatan Pontianak Utara.

Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono mengapresiasi dimulainya pembangunan RSAL di atas lahan seluas tiga hektar. Ia menerangkan, lahan itu awalnya milik Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak dan kemudian dihibahkan kepada Lantamal XII Pontianak untuk dibangun RSAL. Dirinya berharap, proses pembangunan berjalan lancar serta memenuhi target. 

“Ini sebagai bentuk kolaborasi antara pemerintah dan TNI/Polri, tujuannya semata-mata melayani masyarakat, agar mereka sehat, kuat dan produktif,” terangnya usai peletakkan batu pertama atau groundbreaking pembangunan RSAL Tingkat III, Selasa (3/1/2023).

Berada tepat berbatasan langsung dengan Kabupaten Mempawah dinilainya memberikan akses bagi semua orang untuk mendapatkan pelayanan kesehatan. Bagi Edi, sekat daerah hanyalah sebatas administrasi, namun terpenting menurutnya adalah kesehatan masyarakat, Kota Pontianak khususnya dan Kalimantan Barat umumnya.

“Banyak yang bilang ke saya, sayang tanahnya dihibah, nanti yang banyak ke sini malah orang Mempawah. Dalam prinsip pembangunan, kita hilangkan sekat wilayah. Misal warga Mempawah turut sehat, toh nanti mereka belanja ke Pontianak,” tuturnya.

Laksamana Pertama (Laksma) TNI Suharto, Komandan Lantamal XII Pontianak menyampaikan, pembangunan RSAL Tingkat III ini merupakan program Kementerian Pertahanan (Kemhan) yang tengah membangun sebanyak 24 rumah sakit di seluruh Indonesia.

“Kita bersyukur Pontianak menjadi salah satu yang mendapat program itu,” ungkapnya.

Laksma TNI Suharto menambahkan, dengan adanya RSAL ini maka lengkaplah fasilitas kesehatan di wilayah Kecamatan Pontianak Utara, dari yang awalnya baru terdapat puskesmas dan kini yang terbaru adalah RSUD Pontianak Utara. Ia menyebut, sebagaimana perintah Panglima TNI, bahwa rumah sakit milik TNI melayani masyarakat tanpa terkecuali, ada atau tanpa BPJS, mereka dipersilakan untuk berobat.

“Itu perintah Panglima TNI, tugas kita melayani masyarakat, tentu pembangunan ini juga dari uang pajak masyarakat dalam hal ini Kementerian Pertahanan,” jelasnya.

Terdapat empat spesialisasi yang nantinya akan melayani tindakan di RSAL Batu Layang. Keempat spesialisasi itu adalah kandungan, anak, bedah hingga kebidanan serta lainnya. Danlantamal mengajak masyarakat di sekitar untuk saling menjaga dan mengawasi proses pembangunan.

“Karena bulan Juli tahun 2023 ditargetkan sudah diresmikan oleh Presiden. Semoga dalam keadaan siap operasional,” pungkasnya. (prokopim/kominfo)