,
menampilkan: hasil
620 KK Dapat Bantuan Telur
PONTIANAK - Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak melalui Dinas Pangan Pertanian dan Perikanan Kota Pontianak menyalurkan bantuan Corporate Social Responsibility (CSR) dari pihak ketiga berupa telur sebanyak 18.600 butir. Bantuan tersebut ditujukan bagi 620 Kepala Keluarga (KK) kurang mampu yang ada di Kelurahan Siantan Hulu, Batulayang dan Rusunawa Komyos Sudarso.
Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono mengatakan, bantuan telur dari pihak ketiga ini diharapkan bisa membantu warga dalam memenuhi kebutuhan gizi keluarga. "Kita berupaya membantu warga melalui program dalam rangka meningkatkan imunitas masyarakat terlebih di tengah pandemi ini," ujarnya usai menyerahkan secara simbolis bantuan telur kepada warga di Rusunawa Jalan Kom Yos Sudarso, Selasa (6/10/2020).
Ia menambahkan, ke depan pihaknya akan mengupayakan bantuan-bantuan lainnya untuk meringankan beban masyarakat. Satu diantaranya adalah bantuan beras cadangan pangan murni yang jumlahnya sekitar 2 ribu KK di enam kecamatan se-Kota Pontianak. "Saat ini bantuan tersebut masih dalam proses verifikasi," ungkapnya.
Edi menyebut bantuan cadangan pangan murni itu diberikan di luar bantuan pandemi Covid-19. Selain itu, penerima bantuan juga di luar dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTSK). "Kita masih menunggu validasi data dari Dinas Sosial Kota Pontianak," katanya.
Kepala Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Pontianak Bintoro menerangkan, total jumlah telur yang dibagikan kepada masyarakat sebanyak 18.600 butir. Pendataan masyarakat yang menerima bantuan itu berdasarkan data dari kelurahan. "Kemudian dilakukan verifikasi oleh pihak kecamatan setempat," tuturnya.
Menurutnya, harga telur di pasaran bervariasi, mulai dari harga Rp1.300 perbutir atau Rp26 ribu per kilogram. Dengan disalurkannya bantuan telur itu diharapkan setidaknya bisa tetap menjaga stabilitas harga telur di pasaran. "Sehingga masyarakat juga merasa terbantu dengan menerima bantuan telur ini," pungkasnya. (prokopim)
Sekolah Inklusi, Komitmen Pemkot Wujudkan Ramah Disabilitas
PONTIANAK - Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak berkomitmen menjadikan Pontianak sebagai kota ramah disabilitas dengan semaksimal mungkin memfasilitasi kebutuhan anak-anak disabilitas. Satu diantaranya adalah sekolah inklusi bagi anak disabilitas. Sekolah inklusi merupakan sistem layanan pendidikan yang mengatur agar difabel dapat dilayani di sekolah terdekat, di kelas reguler bersama-sama teman seusianya. Tanpa harus dikhususkan kelasnya, siswa dapat belajar bersama dengan aksesibilitas yang mendukung untuk semua siswa tanpa terkecuali difabel.
Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono mengatakan komitmen tersebut diwujudkan dengan meningkatkan sarana dan prasarana pendidikan bagi anak-anak disabilitas. Disamping Pemkot Pontianak juga sudah memiliki Autis Center. "Pendidikan inklusi ini tidak terbatas oleh waktu tapi dilakukan secara terus menerus. Perlu kerjasama dari semua pihak untuk menanganinya," ujarnya usai membuka bimbingan teknis (bimtek) persiapan sekolah inklusi bagi anak disabilitas di Hotel Maestro Pontianak, Senin (5/10/2020).
Menurutnya, sejauh ini memang belum seluruh sekolah siap menjadi sekolah inklusi dalam mengakomodir anak berkebutuhan khusus. Oleh sebab itu, melalui bimtek persiapan sekolah inklusi yang digelar ini diharapkan bisa menjadi solusi bagi Kota Pontianak dalam menjawab kebutuhan dan keinginan menjadikan kota yang ramah disabilitas. Terutama memfasilitasi tumbuh kembang anak-anak disabilitas. "Kota Pontianak saat ini ditunjukkan sebagai salah satu kota yang ramah inklusi dalam pendidikan," sebutnya.
Setiap tahunnya jumlah anak berkebutuhan khusus terus bertambah. Untuk itu dibutuhkan sarana dan prasarana dalam mengakomodir anak berkebutuhan khusus. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kota Pontianak diharapkan bisa melakukan inovasi dalam penanganan anak berkebutuhan khusus. "Termasuk jika memang kekurangan kelas, dipersilahkan Disdikbud untuk membangun ruang kelas tambahan," ungkap Edi.
Kepala Disdikbud Kota Pontianak Syahdan Lazis menerangkan beberapa sekolah inklusi percontohan untuk tahap awal diantaranya TK Terpadu Tabrani Ahmad, TK Selayar, SDN 06, SDN 34, SMPN 2 dan SMPN 23. Ia berharap seluruh sekolah negeri di Pontianak bisa menerapkan sekolah inklusi. "Kita akan mempersiapkan sarana prasarananya, kemudian gurunya juga akan kita berikan pembekalan supaya mereka memahami bagaimana mengajar anak-anak tersebut," terangnya.
Syahdan menambahkan, anak berkebutuhan khusus membutuhkan penanganan berbeda. Oleh sebab itu pihaknya akan mempersiapkan tenaga khusus sehingga para guru yang akan mengajar sudah siap. Untuk sekolah yang menjadi percontohan dipastikan telah siap melaksanakan program tersebut. "Kita tidak membatasi kuota anak berkebutuhan khusus, tergantung orang tuanya. untuk sementara ini ada beberapa sekolah yang kita tunjuk," tuturnya
Syahdan menyebutkan, melalui program sekolah inklusi ini pihaknya berharap anak berkebutuhan khusus bisa bersekolah dengan anak-anak lainnya. Sehingga anak tersebut juga wajib menerima ilmu pengetahuan seperti anak lainnya. "Peserta bimtek ada dari guru, kepala sekolah dan OPD, agar OPD paham dengan sekolah inklusi," pungkasnya. (prokopim)
Antisipasi Lonjakan Pasien Covid-19, Pemkot Siapkan Fasilitas Isolasi
PONTIANAK - Dalam mengantisipasi gelombang kedua lonjakan pasien Covid-19, Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak sudah mempersiapkan fasilitas di ruang isolasi yang tersedia. Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono mengatakan, saat ini Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Sultan Syarif Mohamad Alkadrie Kota Pontianak masih berjalan normal dalam menangani pasien Covid-19. Meskipun diakuinya ruang isolasi ada yang terisi. "Untuk rumah karantina di Rusunawa Nipah Kuning sudah kita siapkan dengan mengecek kesiapan tempat tidur, kamar dan fasilitas lainnya untuk menghadapi skenario terburuk," ujarnya, Jumat (2/10/2020).
Kondisi terkini saat ini jumlah pasien yang dirawat di Rusunawa Nipah Kuning tersisa enam orang. Mereka tengah menjalani isolasi di rusunawa. Kemudian sebagian pasien lainnya lebih memilih isolasi mandiri. Edi menyebutkan seluruh fasilitas kesehatan di Kota Pontianak hingga saat ini siap memberikan pelayanan kepada pasien. Ia mengingatkan para tenaga kesehatan, baik dokter maupun perawat untuk senantiasa mematuhi protokol kesehatan. Sebab menurutnya, tenaga kesehatan rentan terhadap risiko ketertularan. "Pasien juga kita harapkan terbuka jika misalnya ada gejala sesak nafas, batuk sehingga bisa diantisipasi untuk dilakukan swab," ungkapnya.
Ia berharap tingkat kesembuhan pasien Covid-19 di Kota Pontianak tetap berada diatas 75 persen. Sehingga bisa mengimbangi pasien yang terkonfirmasi positif Covid-19. Untuk pengendalian kasus pandemi Covid-19 ini tetap mengacu pada penerapan protokol kesehatan. "Termasuk pembatasan aktivitas malam hari. Dalam tiga hari ini, para pengusaha dan masyarakat sudah memahami sehingga mengurangi aktivitas malam hari," pungkasnya. (prokopim)
KPU Sampaikan Skenario Jadwal Pilkada
PONTIANAK - Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono menerima audiensi dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Pontianak di ruang VIP, (1/10/2020). Dalam pertemuan tersebut, membahas berbagai hal terkait persiapan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Edi menyebut, untuk jadwal pilkada masih menunggu Undang-undang (UU). "Apakah di tahun 2022, 2023 atau 2024," ujarnya.
Dibahasnya persiapan pilkada sejak sekarang lantaran berkaitan dengan penyusunan anggaran sehingga tidak mendadak. "Misalnya Pilkada ternyata dilaksanakan pada tahun 2022, anggaran yang harus disiapkan tentunya cukup besar. Tetapi kalau dicicil dari tahun 2021 sudah dianggarkan sehingga tidak dadakan," katanya.
Selain soal persiapan menghadapi Pilkada, pihak KPU Kota Pontianak juga membahas pelaksanaan pilkada di tengah pandemi Covid-19. Banyak hal yang harus dipersiapkan untuk melaksanakan pilkada di tengah pandemi. "Diperlukan tambahan Alat Pelindung Diri (APD) bagi pemilih maupun panitia," ungkapnya.
Dalam hal updating data kependudukan, Edi menyatakan pihaknya siap memfasilitasi melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Pontianak. "Baik itu terkait data penduduk yang pindah, lahir maupun meninggal," tuturnya.
Dirinya menyebut, masa jabatannya selaku Wali Kota Pontianak akan berakhir pada 2023. Saat ini ia hanya akan fokus pada pekerjaannya dalam menjalankan amanah. Edi berharap janji-janji politiknya bisa terpenuhi. "Harapannya melebihi target-target yang sudah ditetapkan," imbuhnya.
Ketua KPU Kota Pontianak, Deni Nuliadi menerangkan, audiensi pihaknya dengan Wali Kota Pontianak dalam rangka menyampaikan terkait persiapan Pilkada Kota Pontianak. Sebab menurutnya, berdasarkan kebiasaan terkait persiapan Pilkada terutama berkaitan anggaran selalu disiapkan sejak awal. "Kita berkoordinasi dengan Wali Kota Pontianak untuk menyampaikan kisaran angka kasar perkiraan anggaran Pilkada kita kedepan agar Pemkot Pontianak bisa mempersiapkannya," ungkapnya.
Ia menambahkan sejauh ini KPU Kota Pontianak sudah memperkirakan anggaran dengan berdasarkan Pilkada 2018 lalu. Kemudian ditambah beberapa item-item yang berbeda seperti pengadaan kotak suara, bilik. "Dan juga pencadangan pengadaan APD bagi pemilih, penyelenggara dan badan ad hoc," jelasnya.
Dirinya mengungkapkan terkait jadwal pelaksanaan Pilkada Kota Pontianak masih belum diketahui. Akan tetapi berdasarkan UU nomor 7 tahun 2017 masih pada tahun 2024. Namun, kata dia, saat ini DPR RI mulai melakukan pembahasan revisi UU nomor 7 tahun 2017. "Dalam draf revisi itu ada perubahan-perubahan terkait kapan pilkada serentak setelah 2020. Ada beberapa skenario 2022, 2023, sehingga perlu diantisipasi sejak awal," papar Deni.
Ia menyampaikan jumlah kasar perkiraan anggaran Pilkada Kota Pontianak di kisaran Rp40 miliar. KPU Kota Pontianak menurutnya juga mempersiapkan dengan jumlah calon maksimal. Penetapan anggaran dikatakannya masuk pada tahun dimulai tahapan.
Dalam Pemilu, lanjut Deni, ada dua tahapan besar yakni persiapan dan pelaksanaan. Terkait penganggaran masuk pada persiapan. Sehingga beberapa bulan sebelum pelaksanaan maka pembahasan anggaran dimulai secara intensif antara KPU dan Pemda. "Perkiraan anggaran Pilkada Kota Pontianak itu sekitar Rp40 miliar, tapi itu perkiraan kasar," tutupnya. (prokopim)