Berita

PONTIANAK - Menjelang Hari Raya Iduladha 1444 Hijriyah atau Hari Raya Kurban, Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono menginstruksikan Dinas Pangan Pertanian dan Perikanan Kota Pontianak proaktif melakukan pengecekan dan pengawasan terhadap hewan-hewan kurban, baik yang berasal dari peternakan yang ada di Pontianak dan sekitarnya maupun yang didatangkan dari luar pulau.

"Tujuannya untuk memastikan kesehatan hewan-hewan kurban tersebut sehingga layak untuk dikonsumsi," ujarnya, Selasa (20/6/2023).

Edi bilang, kesehatan hewan kurban merupakan aspek yang sangat penting dalam pelaksanaan ibadah kurban. Seperti diketahui, kurban adalah salah satu ritual penting dalam agama Islam yang dilakukan pada Hari Raya Iduladha. 

"Dalam menjalankan ibadah kurban, kita perlu memahami dan mengutamakan kesehatan hewan yang akan dikurbankan," ungkapnya.

Menurutnya, hewan kurban yang sehat merupakan jaminan kesehatan bagi masyarakat yang mengkonsumsi daging kurban. Apabila hewan kurban menderita suatu penyakit, maka dapat menyebabkan penyebaran penyakit kepada manusia melalui konsumsi daging yang tidak layak. 

Ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam berkurban, yakni memastikan hewan kurban sehat, konsultasikan dengan dokter hewan atau petugas kesehatan hewan setempat untuk memastikan kesehatan hewan kurban sebelum dan setelah pemotongan. Kondisi kandang hewan ternak juga harus terjaga kebersihannya. 

"Tak kalah pentingnya adalah pastikan penyembelihan dilakukan dengan benar sesuai syariat Islam," tutur Edi.

Hampir sebagian besar hewan kurban terutama sapi banyak yang didatangkan dari luar pulau Kalimantan. Meski terjadi kenaikan harga hewan kurban lantaran meningkatnya kebutuhan pasokan jelang Iduladha, namun Edi menilai harga masih terbilang stabil. 

"Sepanjang stok hewan kurban mencukupi, harga masih terbilang stabil," imbuhnya. (prokopim)

Penyampaian Raperda Pertanggungjawaban APBD 2022

PONTIANAK - Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono menyampaikan pidato pengantar penyampaian Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kota Pontianak Tahun Anggaran 2022 di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kota Pontianak, Senin (19/6/2023).

Edi menerangkan, penyampaian Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2022 ini berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) paling lambat enam setelah tahun anggaran berakhir. Hal itu sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah pasal 194 ayat 1. Laporan ini sebagai salah satu kewajiban Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak kepada legislatif untuk dibahas pada rapat paripurna.

"Sebagian besar target tercapai, tetapi ada juga beberapa di antaranya belum tercapai," ujarnya.

Tahapan selanjutnya, kata dia, akan dilakukan pembahasan oleh DPRD Kota Pontianak yang nantinya akan disampaikan melalui pandangan umum fraksi-fraksi.

Edi menambahkan, prioritas selanjutnya adalah menjaga keseimbangan antara pendapatan dan belanja. Pihaknya juga berupaya meningkatkan pendapatan dari sektor Pendapatan Asli Daerah (PAD). Untuk itu, untuk meningkatkan PAD harus dilakukan inovasi dan terobosan.

"Sehingga alokasi anggaran belanja bisa langsung menyentuh masyarakat misalnya pembangunan infrastruktur, pemberdayaan masyarakat di sektor UMKM dan lainnya," imbuhnya.

Ketua DPRD Kota Pontianak Satarudin menjelaskan, usai penyampaian pidato Wali Kota, selanjutnya pihaknya akan membahas dengan Badan Anggaran terkait apa saja yang menjadi kendala dan temuan BPK.

"Itu semua akan kami tanyakan kepada Pemkot Pontianak sudah sejauh mana penyelesaiannya untuk anggaran tahun 2022," ungkapnya.

Menurutnya, catatan-catatan apa yang harus dilakukan Pemkot Pontianak akan disampaikan pihaknya. Akhir bulan ini atau awal bulan depan rencananya akan digelar rapat paripurna Perda Pertanggungjawaban APBD 2022.

"Sebab setiap tahun anggaran berakhir itu harus dipertanggungjawabkan oleh kepala daerah," tutupnya. (prokopim) 

MTQ XXXI Tingkat Kota Pontianak Resmi Digelar

PONTIANAK - Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono membuka secara resmi Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) XXXI Tingkat Kota Pontianak tahun 2023 di Pontianak Convention Center (PCC), Senin (19/6/2023). Diawali dengan parade enam kafilah dari masing-masing kecamatan se-Kota Pontianak dan dilanjutkan dengan pembacaan ayat suci Al Quran oleh Qoriah Malika Khaira Khalqillah.

Edi mengatakan, MTQ ini merupakan kegiatan rutin yang digelar setiap tahunnya, dimulai dari tingkat kelurahan, kecamatan hingga tingkat kota seperti yang digelar saat ini. MTQ XXXI Tingkat Kota Pontianak ini juga sebagai ajang seleksi untuk mengikuti MTQ Tingkat Provinsi Kalimantan Barat (Kalbar) di Kabupaten Sanggau pada Agustus mendatang.

"Mudah-mudahan bisa berlanjut menjadi peserta MTQ Tingkat Nasional mewakili Provinsi Kalbar, terutama peserta asal Kota Pontianak," ujarnya.

Ia berharap Kafilah Kota Pontianak nantinya bisa menjadi juara umum MTQ Tingkat Provinsi Kalbar dengan kualitas yang baik sehingga bisa mewakili Kalbar di tingkat nasional. Apalagi dibuktikan dengan beberapa kali peserta asal Pontianak sudah pernah berlaga pada MTQ Tingkat Nasional dan meraih juara, bahkan ada yang mengukir prestasi di tingkat internasional.

"Oleh sebab itu, pesan saya kepada para peserta maupun pembina, agar terus berlatih dan meningkatkan kualitasnya, tidak hanya pada pelaksanaan MTQ saat ini, tetapi juga fisik maupun mental," ungkapnya.

Edi mengingatkan kepada para peserta agar belajar dari pengalaman sepanjang mengikuti MTQ sebagai bahan evaluasi. Apa saja yang kurang dan perlu diperbaiki serta dilengkapi sehingga peserta bisa tampil maksimal dan menjadi juara.

"Pesan saya kepada Dewan Hakim agar bekerja secara profesional dan menilai secara objektif," tuturnya.

Menurutnya, memang ada peserta yang secara alamiah memiliki bakat dan mental yang kuat dalam mengikuti berbagai seleksi dan perlombaan ini. Namun demikian ada juga peserta yang saat tampil latihan sudah bagus, tetapi ketika tampil dalam perlombaan, peserta tersebut tidak siap dengan kondisi lingkungan maupun mental sehingga tidak bisa tampil maksimal.

Berkaitan dengan pelaksanaan MTQ XXXI Tingkat Kota Pontianak tahun ini, dirinya mengapresiasi kepada panitia yang bisa menggelar kegiatan ini lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya. Seiring dengan itu, Edi berharap muncul juara-juara MTQ yang berkualitas sehingga bisa meraih juara dan mewakili Provinsi Kalbar di MTQ Nasional.

"Harapan kita bisa menghasilkan juara-juara berkualitas sehingga nanti saat mengikuti MTQ Tingkat Kalbar bisa meraih juara dan mewakili Provinsi Kalbar," imbuhnya.

Ketua LPTQ Kota Pontianak Mulyadi menjelaskan, keseluruhan peserta yang ikut berlomba pada MTQ XXXI Kota Pontianak berjumlah 242 peserta, tediri dari 121 orang putra dan 121 orang putri. Kegiatan  pembukaan MTQ hari ini merupakan rangkaian kegiatan dari MTQ yang digelar di tiap-tiap kecamatan sebelumnya.

"Jadi yang mengikuti seleksi kota ini mereka yang mewakili kecamatan-kecamatan," ucapnya.

Namun demikian, lanjut Mulyadi, tidak keseluruhan cabang diikuti oleh kecamatan-kecamatan yang ada. Misalnya Cabang Tilawah Tuna Netra, yang hanya diikuti enam orang terdiri dari tiga putra dan tiga putri. Demikian pula Cabang Hifzil Quran 30 juz. Seandainya seluruh kecamatan mengikutsertakan pesertanya, peserta seharusnya berjumlah 12 orang, akan tetapi hanya delapan orang terdiri dari empat putra dan empat putri.

"Artinya tidak seluruh kecamatan yang mengirimkan pesertanya," tuturnya.

Untuk menghadapi MTQ Tingkat Provinsi Kalbar, pihaknya telah menyatakan kesiapannya. Dirinya berharap pada keikutsertaan MTQ Tingkat Provinsi Kalbar, Kota Pontianak bisa tampil maksimal dan lebih baik lagi dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

"Selesai MTQ ini, kita langsung mengikuti pemusatan latihan untuk persiapan menghadapi MTQ Tingkat Kalbar," pungkasnya. 

MTQ XXXI Tingkat Kota Pontianak digelar mulai 19 - 22 Juni 2023. Adapun tempat pelaksanaan lomba berada di PCC, Aula Sultan Syarif Abdurrahman (SSA) Kantor Wali Kota, Masjid Al Khalifah Komplek Kantor Wali Kota dan Aula Rohana Muthalib Kantor Bappeda Kota Pontianak. (prokopim)

Bagikan Seribu Bibit ke ASN

PONTIANAK - Sebanyak seribu bibit tanaman sayur diserahkan kepada tiap perangkat daerah dalam rangka Gerakan Menanam oleh Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak. Penyerahan dilakukan secara simbolis oleh Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono bersama Wakil Wali Kota Bahasan dan Sekretaris Daerah Kota Pontianak Mulyadi di Halaman Kantor Wali Kota Jalan Zainudin, Senin (19/6/2023).

Pencanangan Gerakan Menanam Sayur oleh ASN ini merupakan upaya Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Kota Pontianak bersama Perwakilan Bank Indonesia (BI) Kalimantan Barat (Kalbar) untuk menekan angka inflasi yang mulai naik beberapa bulan belakangan. Adapun komoditas sayuran penyumbang inflasi di Kota Pontianak antara lain adalah cabai rawit, sawi, kangkung dan lainnya. Selain itu terdapat komoditas penyumbang inflasi lainnya. Menurut Edi, idealnya angka inflasi harus stabil di bawah empat persen.

"Seluruh ASN, ibu-ibu PKK, Dharma Wanita ikut menyemarakan gerakan ini. Harapan kami dapat dilaksanakan secara masif dan bukan hanya kegiatan simbolis," terangnya usai kegiatan.

Edi mengimbau ASN di lingkungan Pemkot Pontianak yang terpilih mengikuti gerakan menanam agar menjadi teladan di lingkungan kerja maupun rumah tangga masing-masing. Wali Kota yang senang menanam itu mengingatkan visi dan misi Kota Pontianak yang menjadikan lingkungan hidup sebagai prioritas. Mencapai tujuan itu, pihaknya juga menjalin kerjasama dengan akademisi sekaligus mahasiswa dari Fakultas Pertanian Universitas Tanjungpura dan Universitas Panca Bhakti. 

Sejak dicanangkannya mulai hari ini, setiap ASN memiliki waktu selama tiga bulan untuk menanam. Tanaman tersebut nantinya akan dilombakan dan mendapat hadiah untuk penanaman terbaik. Pengumuman lomba akan dilakukan saat Peringatan Hari Jadi ke-252 Kota Pontianak, 23 Oktober mendatang. Mahasiswa serta akademisi turut mengawasi. Sebelumnya, ASN di lingkungan Pemkot Pontianak mendapat pembekalan dari para pakar lewat capacity building beberapa waktu lalu. Edi mengajak masyarakat Pontianak untuk memiliki semangat menanam 

“Sebagai ASN harus memberikan contoh di tengah masyarakat juga,” ujarnya.

Kepala Perwakilan BI Kalbar, Nur Asyura Anggini Sari menambahkan, dampak buruk inflasi dapat menurunkan pendapatan riil masyarakat. Tak hanya itu, jika inflasi terus dibiarkan tinggi, kesejahteraan dari masing-masing individu juga menurun. Tak ingin angka inflasi tinggi, pihaknya mengajak seluruh lapisan masyarakat, khususnya ASN, untuk menggalakan gerakan menanam ASN seperti yang sudah dicanangkan.

“Naik dan turunnya inflasi menandakan keadaan ekonomi yang tidak stabil. Pelaku usaha pun ragu untuk memulai usahanya atau mungkin berinvestasi. Para petani kesulitan,” terangnya.

Kestabilan inflasi menjadi syarat pertumbuhan ekonomi di Kalbar. Menurutnya, inflasi yang sehat berada di angka tiga persen ke bawah untuk tahun 2023 dan 2,5 persen di tahun depan. Dengan demikian, kepastian ekonomi lebih terjamin dan memudahkan pelaku ekonomi. Secara kolektif akan meningkatkan perekonomian warga di sekitar. Anggini menambahkan, inflasi di Pontianak masih di angka yang stabil. Dari data Badan Pusat Statistik (BPS), lanjutnya, perhitungan inflasi month-to-month (bulan ke bulan) di Pontianak berada di angka 0,3 persen. Meski tergolong rendah, ia menganggap angka itu masih bisa ditekan lagi.

“Angka ini sebetulnya stabil, tetapi masih relatif tinggi. Ini jadi tugas kita bersama untuk ditekan,” paparnya.

Bawang putih, sawi hijau dan kangkung merupakan tiga komoditas penyumbang inflasi di Pontianak dalam sebulan terakhir. Gerakan menanam sayur oleh ASN dinilainya sebagai langkah tepat pengendalian inflasi, sesuai dengan program Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) dari BI. Pihaknya juga akan menyumbangkan seribu bibit dan dibagikan kepada seluruh peserta capacity building. 

“Nanti juga akan memberikan pelatihan dengan menghadirkan narasumber yang memahami penanaman melalui pupuk organik. Hal ini sesuai dengan permasalahan di Kalbar,” tutupnya.

Implementasi kerangka 4K (Ketersediaan Pasokan, Kelancaran Distribusi, Keterjangkauan Harga, dan Komunikasi Efektif). GNPIP sendiri merupakan gerakan yang dilaksanakan di berbagai wilayah sebagai komitmen bersama untuk mengoptimalkan langkah-langkah pengendalian inflasi dari sisi suplai dan mendorong produksi guna mendukung ketahanan pangan secara integratif, masif, dan diharapkan mendukung pemulihan ekonomi nasional. (kominfo/prokopim)