Berita

PONTIANAK - Hasil survei tim peneliti Asian Development Bank (ADB) menunjukkan Kota Pontianak memiliki modal kuat untuk semakin layak huni. Dari empat dimensi yang jadi fokus, penilaian 1.643 responden warga Pontianak berada di atas rata-rata. 

Hal ini berbanding lurus dengan upaya Pemerintah Kota Pontianak sebagaimana visi Wali dan Wakil Wali Kota Pontianak, menjadikan 'Pontianak Kota Khatulistiwa Berwawasan Lingkungan, Cerdas dan Bermartabat'.

"Kami sangat terbuka terhadap bantuan dari luar untuk membantu mewujudkan Kota Pontianak yang lebih layak dan siap dalam menjadikan kota yang semakin layak huni," ujar Sekretaris Daerah Kota Pontianak, Mulyadi ketika membacakan sambutan Wali Kota Pontianak, Edi Rusdi Kamtono dalam Paparan Hasil Survei Kota Layak Huni Pontianak oleh Tim Peneliti ADB di Pontive Center, Selasa (23/8/2022).

Dari riset yang dikoordinir ADB bersama Bidang Litbang Bappeda Pontianak ini, modal sosial menjadi paling tinggi nilainya. Keberagaman agama dan etnis, ditambah penerimaan dan kohesi sosial, diikuti rasa aman dan kepercayaan terhadap pemerintah yang tinggi, mendapat nilai tertinggi dalam penelitian yang dilakukan di 10 kelurahan di Kota Pontianak tersebut.

"Perhatian yang diberikan Pemerintah Kota Pontianak saat ini terhadap kondisi jalur pejalan kaki, ruang publik, dan pepohonan di jalan-jalan kota dapat lebih menguatkan modal sosial di kota ini, bahkan berpotensi menjadi fondasi bagi kota yang lebih layak huni," ujar tim peneliti ADB, Rina Wulandari.

Dimensi dengan nilai tertinggi kedua adalah modal manusia. Dimensi ini meliputi indikator pekerjaan, layanan kesehatan, pendidikan, ketahanan pangan, dan perlindungan sosial. Dari indikator tersebut, perihal Pelatihan dan Pengembangan Kewirausahaan perlu perbaikan.

Urutan selanjutnya adalah dimensi Modal Fisik Kota. Dimensi ini meliputi indikator infrastruktur dasar dan penghubung. Sistem transportasi massal masih menjadi catatan. 

Sedang urutan terakhir, adalah modal alam. Dimensi ini meliputi indikator untuk adaptasi iklim, pengelolaan risiko bencana, dan pengelolaan lingkungan hidup. Untuk urusan ini, saat ini Pemkot Pontianak tengah menyusun Rencana Aksi Perubahan Iklim dengan pendampingan Global Covenant of Mayors (GCoM) for Climate & Energy.

Sementara itu, Kepala Bappeda Kota Pontianak, Sidig Handanu menilai survei yang dilakukan cukup mewakili kondisi Pontianak. Variabel yang memiliki nilai rendah akan jadi fokus perencanaan pembangunan ke depan. 

"Survei ini bisa menjadi dasar bantuan masuk dan Kota Pontianak sedang melakukan perbaikan proses bisnis rencana pembangunan dan beberapa variabel di sini bisa dijadikan acuan," jelasnya.

Akan tetapi ada beberapa variabel yang bisa ditarik ke level regional. Seperti bencana kabut asap yang bukan hanya kewenangan Pemkot.

"Soal peringatan dini, terkait pra bencana perlu diperhatikan. Namun, kota sudah menyiapkan sarana saat bencana dan pasca bencana. Baik dari sistem informasi hingga bantuan untuk masyarakat," jelasnya.

Sementara untuk sanitasi kota, saat ini tengah berjalan program Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat (SPALD-T). Dari hasil analisis spasial, investasi sanitasi yang dibangun di kawasan Nipah Kuning dan Martapura ini dapat melayani 41.500 populasi rentan di lima kelurahan, termasuk penduduk kawasan kumuh dan penerima bantuan sosial di daerah padat.

"Saat ini kita belum merasakan tentang SPALD, tapi kalau tidak diatasi dari sekarang akan jadi masalah di tahun-tahun mendatang. Sanitasi yang buruk itu faktor paling berdampak terhadap kesehatan masyarakat," ujar Handanu.

Sebagai informasi, survei yang berlangsung sejak 15 Mei sampai 11 Juni 2022 ini melibatkan 1.643 responsen. Sedang prosesnya dimulai sejak Februari 2022 dan dikoordinir Bidang Litbang Bappeda Kota Pontianak. Responden penelitian berasal dari 10 kelurahan. Yaitu kelurahan Tambelan Sampit, Kota Baru, Sungai Beliung, Batu Layang, Banjar Serasan, Sungai Jawi, Siantan Hilir, Bansir Laut, Siantan Tengah dan Benua Melayu Darat. Penelitian tersebut membawa tiga hal dasar sebagai pertanyaan. Pertama perihal bidang-bidang layak huni yang sudah berjalan baik dan yang perlu ditingkatkan. Kedua, bagaimana analisis sistematis terhadap potensi investasi bersama pemangku kebijakan. Ketiga, populasi rentan mana saja yang mendapat manfaat dari program investasi sanitasi. (kominfo)

Diskusi Strategi Pengendalian Sampah Plastik di Sungai Kapuas

PONTIANAK - Aliran Sungai Kapuas membantu menghidupkan banyak rumah tangga maupun individu, khususnya di Kota Pontianak. Terbentang di tengah pemukiman warga, kebutuhan air bersih dari Sungai Kapuas kian bertambah seiring dengan jumlah penduduk.

Menanggapi hal ini, Wali Kota Pontianak, Edi Rusdi Kamtono menilai bertambahnya populasi berarti menyumbang lebih banyak produksi sampah. Dia khawatir apabila tidak dikendalikan, sampah yang tidak dapat terurai akan mencemari sungai dan akhirnya menimbulkan penyakit.

“Permasalahan lingkungan tidak bisa hanya diselesaikan lewat pemerintah sendiri, harus melibatkan warga dan seluruh stakeholder bahkan TNI dan Polri,” ujarnya saat menjadi Narasumber Strategi Pengendalian Sampah Plastik di Sungai Kapuas, di Hotel Orchardz Jalan Perdana, Senin (22/8/2022).

Edi menganggap isu lingkungan memerlukan keterlibatan banyak pihak. Dia mengatakan masalah regulasi, pelaksanaan dan penertiban harus dilakukan dengan ketat sehingga budaya masyarakat untuk tidak buang sampah di sungai tidak terjadi lagi.

“Namun itu sudah jadi komitmen Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak sejak awal, di visi misi kami, Kota Pontianak yang berwawasan lingkungan dan bermartabat,” ucap dia.

Kepada segenap komunitas pemerhati lingkungan, Edi menjelaskan, sampah plastik menjadi perhatiannya untuk segera dikurangi. Melalui agenda diskusi tersebut, dia mengajak segenap lapisan masyarakat untuk menjadikan parit-parit dan sungai di Kota Pontianak semakin bersih.

“Tapi kalau masyarakat yang tidak memiliki budaya bersih tentu agak menantang, jadi perlu dibimbing, diedukasi dan diawasi,” sebutnya.

Edi lalu mengapresiasi kegiatan yang dilaksanakan oleh Balai Wilayah Sungai (BWS) Kalimantan I Pontianak, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemenpupr). Tanpa kolaborasi serta kepedulian sesama, lanjutnya, kebersihan sungai sulit diwujudkan.

“Terima kasih untuk BWS Kalimantan I atas inisiasi untuk menyelenggarakan diskusi ini bersama pemerintah,” tuturnya.

Kepala Seksi Operasi dan Pemeliharaan (OP) Sumber Daya Air (SDA) BWS Kalimantan I Pontianak, Iwan Yoseph menerangkan, acara diskusi komunitas tersebut dilaksanakan sebagai dukungan penghijauan terhadap lingkungan perkotaan.

“Semoga dengan upaya bersama, sinergi dengan pemerintah ini bisa mengatasi masalah lingkungan di parit dan sungai. Sudah menjadi tugas kami sesuai arahan Kemenpupr,” pungkasnya. (kominfo)

Sosialisasi Perpres Nomor 12 Tahun 2022 tentang PBJ

PONTIANAK - Proses Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak kini memprioritaskan penggunaan produk dalam negeri. Wakil Wali Kota Pontianak, Bahasan menyebut, hal ini ditujukan untuk memperkuat serta memberdayakan industri dalam negeri.

“Kita ingin mengoptimalkan produk dalam negeri pada pengadaan barang dan jasa. Pelaksanaan program Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) merupakan wujud nyata nasionalisme bangsa Indonesia,” ungkapnya usai membuka Bimbingan Teknis Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 12 Tahun 2021 tentang PBJ, di Hotel Ibis Jalan Ahmad Yani, Senin (22/8/2022).

Selain itu tak kalah penting tentang diterapkannya P3DN pada PBJ diharapkan dapat mendorong perekonomian daerah. Bahasan menuturkan, sesuai arahan Presiden, dirinya ingin terjadi peningkatan daya saing di sektor UMKM lokal dan membuka seluas-luasnya lapangan kerja di seluruh wilayah.

“Kegiatan Bimtek ini ditargetkan mengawali perangkat daerah saat menyusun daftar kebutuhan belanja serta memberikan pemahaman tentang pentingnya peranan P3DN,” ucapnya.

Kendati telah dibentuk TP3DN sebagai dukungan arahan Presiden, Bahasan meminta peserta Bimtek untuk mengikuti dengan seksama materi yang disampaikan oleh Ketua Dewan Pengurus Daerah (DPD) Ikatan Ahli Pengadaan Indonesia (IAPI) Jakarta, Baihaki.

“Pemkot Pontianak sudah membentuk TP3DN beberapa waktu lalu dengan Surat Edaran Walikota,” tutupnya.

Ketua TP3DN Kota Pontianak, Mulyadi mengimbau aparatur daerah untuk dapat segera menindaklanjuti SE Walikota dengan belanja di e-Katalog lokal, khususnya sebelum bulan Oktober mendatang. Di bulan itu nantinya akan dilaporkan hasil transaksi menggunakan e-Katalog kepada Presiden.

“Nanti Presiden akan membuka e-Katalog, beliau akan melihat daerah mana yang partisipasinya amat kecil. Oleh sebab itu pada kesempatan ini saya minta langsung ditindaklanjuti,” terangnya.

Mulyadi mengajak ASN di lingkungan Pemkot Pontianak, khususnya Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) untuk mendaftarkan dinasnya ke dalam Toko Daring MBIZ Marketplace. Dia melanjutkan, berjalannya proses pendaftaran akan didampingi TP3DN.

“Kita akan lihat perkembangannya, tim akan memonitor. Kemudian untuk pengadaan makan hari-hari kita sudah harus gunakan UMKM, lalu juga pakaian dinas maupun alat tulis kantor,” pungkasnya. (kominfo)

Wako Edi Kamtono : Branding Pontianak Jadi Daya Tarik Wisatawan

PONTIANAK - Muhammad Thariq Akbari dan Waode Siti Rahmawati dinobatkan sebagai Bujang dan Dare Pontianak 2022 pada malam Grand Final di Hotel Golden Tulip, Sabtu (20/8/2022). Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono bersama istri, Yanieta Arbiastutie memasangkan selempang kepada pasangan Bujang Dare Pontianak terpilih.

Edi meminta Bujang Dare yang telah ditetapkan sebagai pemenang oleh Dewan Juri, bisa menjadi duta Kota Pontianak pada setiap event atau ajang dimana mereka mewakili Kota Pontianak pada setiap kesempatan. 

"Sebagai duta diharapkan Bujang Dare mampu memberikan informasi maupun gambaran tentang kondisi Kota Pontianak dari sisi ekonomi kreatif dan pariwisata serta budaya," ujarnya.

Selain menjadi duta, tugas Bujang Dare yang tak kalah pentingnya adalah membranding Kota Pontianak agar lebih dikenal masyarakat luas, terutama di luar Provinsi Kalbar. Apalagi di era digital sekarang ini berbagai kemudahan untuk mengakses informasi. 

"Bujang Dare bisa mempromosikan Kota Pontianak lewat kanal informasi secara digital, misalnya lewat media sosial, website dan sebagainya sehingga menarik minat wisatawan berkunjung ke Pontianak," ungkapnya.

Muhammad Thariq Akbari, Bujang Pontianak 2022  menyatakan, dirinya siap untuk mengemban tugas sebagai duta budaya dan pariwisata Kota Pontianak. Banyak hal yang bisa dilakukan untuk menyampaikan informasi berkaitan dengan kepariwisataan, budaya maupun produk-produk unggulan Kota Pontianak. 

"Sehingga potensi-potensi yang dimiliki Kota Pontianak bisa dikenal secara luas dan mampu menarik minat wisatawan untuk berkunjung ke sini," kata mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak ini.

Dare Pontianak 2022, Waode Siti Rahmawati mengungkapkan rasa syukurnya karena terpilih sebagai Dare tahun ini. Bagi dirinya, mengemban amanah selaku duta yang mewakili Kota Pontianak bukanlah tugas yang mudah. Namun ia berkomitmen untuk menjalankan tugas dengan semaksimal mungkin demi kemajuan Kota Pontianak.

"Sebagai duta daerah, kami akan berdedikasi penuh dan bertanggung jawab untuk kepentingan kemajuan Kota Pontianak yang kita cintai ini," tutupnya. (prokopim)