Berita

PONTIANAK – Pemerintah Kota Pontianak mulai melakukan langkah strategis berbasis data dengan menghitung kerugian dan kerusakan akibat banjir melalui kajian aktuaria. Kajian ini menjadi penting mengingat karakter geografis Kota Pontianak yang berada di wilayah dataran rendah dan sangat dipengaruhi pasang surut Sungai Kapuas serta air laut. 

Wali Kota Pontianak, Edi Rusdi Kamtono menyebutkan, pada Januari 2026 Pontianak menghadapi dua kali pasang tertinggi, bahkan berdasarkan rilis BMKG, ketinggian air mencapai hingga dua meter di atas permukaan rata-rata.

“Beberapa kawasan terdampak cukup serius. Air tidak hanya menggenangi badan jalan, tetapi masuk ke rumah warga. Ini tentu menimbulkan kerusakan material, mengganggu aktivitas warga, bahkan menyebabkan sebagian masyarakat harus mengungsi,” ujarnya ketika membuka Kick Off Kajian Perhitungan Aktuaria untuk Kerugian dan Kerusakan Finansial Akibat Banjir di Kota Pontianak di Hotel Mercure, Kamis (15/1/2026).

Kajian ini didanai program Fincapes dari Universitas Waterloo Kanada. Dalam kajiannya bekerja sama dengan Universitas Gajahmada. Edi menjelaskan bahwa banjir dan pasang rob yang terjadi secara rutin setiap tahun berdampak langsung pada infrastruktur jalan, bangunan, serta rumah tinggal masyarakat, terutama di kawasan bantaran Sungai Kapuas. Oleh karena itu, kajian aktuaria ini diharapkan mampu memetakan besaran kerugian secara komprehensif sekaligus menjadi dasar perumusan kebijakan mitigasi yang lebih tepat sasaran.

Menurutnya, Pemerintah Kota Pontianak selama ini telah melakukan berbagai langkah mitigasi jangka pendek, seperti meninggikan ruas-ruas jalan, memperlebar dan menjaga fungsi parit primer, sekunder, dan tersier, melakukan pembersihan saluran secara rutin, serta menerapkan sistem pompanisasi untuk mempercepat aliran air ke Sungai Kapuas. Namun, kondisi topografi Pontianak yang datar membuat aliran air sangat bergantung pada tinggi muka air sungai.

“Perubahan iklim, kenaikan muka air laut, kerusakan daerah hulu, sedimentasi sungai, hingga pesatnya pembangunan di wilayah sekitar seperti Kubu Raya dan Mempawah juga memberi dampak terhadap pola aliran air ke Pontianak. Ini tidak bisa ditangani kota sendiri, perlu kolaborasi lintas sektor,” tegasnya.

Edi menambahkan, hasil kajian aktuaria diharapkan dapat menjadi rujukan bagi pemerintah kota, pemerintah provinsi, hingga kementerian terkait, khususnya dalam perencanaan jangka panjang penanganan banjir, termasuk opsi infrastruktur berskala besar. Di sisi lain, ia juga mengajak masyarakat untuk berperan aktif menjaga lingkungan dengan tidak membuang sampah sembarangan dan tidak mempersempit saluran drainase.

“Harapan kita, kajian ini menghasilkan rekomendasi yang aplikatif dan realistis untuk mengurangi risiko dan kerugian akibat banjir di Kota Pontianak ke depan,” pungkasnya.

Perwakilan Universitas Waterloo, Prof. Stefan Steiner menjelaskan bahwa studi tersebut mengombinasikan pendekatan aktuaria dengan pengumpulan data primer dan sekunder. Metode yang digunakan meliputi survei lapangan, diskusi kelompok terarah (focus group discussions), serta konsultasi intensif dengan para pemangku kepentingan di tingkat lokal.

“Pendekatan aktuaria memungkinkan kami menghitung risiko dan kerugian banjir secara lebih terukur, tidak hanya dari sisi fisik, tetapi juga dampak sosial dan ekonomi yang dirasakan masyarakat,” ujar Prof. Steiner. 

Menurutnya, integrasi antara pemodelan ilmiah dan realitas sosial menjadi kunci dalam menghadirkan rekomendasi kebijakan yang relevan dan aplikatif.

Ia menambahkan, kegiatan ini merupakan kelanjutan dari riset bahaya banjir dan upaya pelibatan masyarakat yang sebelumnya telah dilakukan FINCAPES dan akan berlangsung hingga sembilan bulan ke depan.

Melalui studi lanjutan ini, hubungan antara pemodelan ilmiah, dampak sosial-ekonomi, dan proses pengambilan keputusan publik akan semakin diperkuat.

“Tujuan utama kami adalah menjembatani sains dengan kebijakan. Dengan memahami besaran risiko finansial secara komprehensif, pemerintah daerah dapat merancang strategi mitigasi dan pembiayaan iklim yang lebih efektif dan berkelanjutan,” jelasnya.

Prof. Steiner menilai Pontianak sebagai contoh penting bagi kota-kota dataran rendah di kawasan pesisir dan sungai yang menghadapi ancaman serupa akibat perubahan iklim. Hasil kajian ini diharapkan tidak hanya bermanfaat bagi Pontianak, tetapi juga dapat direplikasi di wilayah lain yang memiliki karakteristik risiko banjir yang sejenis. (prokopim)

Lolos Syarat Kesehatan Sebelum Pelunasan Biaya Haji

PONTIANAK – Sebanyak 1.504 calon jemaah haji asal Kota Pontianak menjalani rangkaian pemeriksaan kesehatan sebagai syarat penetapan istitha’ah pada musim haji tahun ini. Pemeriksaan dilakukan secara bertahap mulai dari pemeriksaan kesehatan tingkat pertama hingga tes kebugaran jasmani.

Kepala Dinas Kesehatan Kota Pontianak, Saptiko menjelaskan, seluruh calon jemaah haji yang telah memiliki porsi, baik yang masuk kuota keberangkatan maupun cadangan, wajib mengikuti pemeriksaan kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan yang telah ditentukan.

“Pemeriksaan kesehatan haji dimulai dari pemeriksaan tingkat pertama di puskesmas. Setelah itu dilanjutkan dengan Medical Check Up (MCU) di rumah sakit,” ujarnya usai meninjau proses pemeriksaan kesehatan pada calon jamaah haji di Asrama Haji Pontianak, Kamis (15/1/2026).

Dari hasil pemeriksaan tersebut, kata Saptiko, dilakukan evaluasi untuk menentukan apakah calon jemaah haji langsung dinyatakan istitha’ah atau masih memerlukan penanganan medis lanjutan. Bagi jemaah yang memiliki penyakit tertentu namun masih dapat diperbaiki, akan dirujuk ke rumah sakit atau dokter spesialis.

“Setelah dilakukan pengobatan dan kondisinya membaik, jemaah akan menjalani pemeriksaan ulang untuk penetapan istitha’ah,” jelasnya.

Ia menambahkan, status istitha’ah kesehatan selanjutnya akan diinput ke dalam Sistem Komputerisasi Haji Terpadu (Siskohat) Kesehatan yang terintegrasi langsung dengan sistem perbankan. Dengan demikian, pelunasan biaya haji hanya dapat dilakukan apabila calon jemaah telah dinyatakan memenuhi syarat kesehatan.

Menurut Saptiko, pemeriksaan kesehatan tahun ini dilakukan lebih ketat dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Selain pemeriksaan fisik, jemaah juga menjalani pemeriksaan kognitif, daya ingat, serta tingkat kemandirian.

“Jemaah haji diharapkan benar-benar mampu mengurus dirinya sendiri selama menjalankan ibadah. Gangguan yang mempengaruhi kognitif, daya ingat, maupun kesehatan jiwa menjadi perhatian serius,” katanya.

Ia menyebutkan, jumlah calon jemaah haji Kota Pontianak tahun ini meningkat hampir dua kali lipat dibandingkan tahun sebelumnya. Peningkatan tersebut merupakan dampak dari kebijakan pemerintah pusat dalam upaya memangkas masa tunggu keberangkatan haji.

Selain pemeriksaan medis, Dinas Kesehatan Kota Pontianak juga melaksanakan tes kebugaran jasmani bagi calon jemaah haji. Tes ini bertujuan untuk mengetahui kesiapan fisik jemaah dalam menjalankan seluruh rangkaian ibadah haji yang didominasi aktivitas fisik.

“Melalui tes kebugaran ini, jemaah diharapkan dapat mengetahui kondisi fisiknya. Masih ada waktu sekitar tiga bulan untuk meningkatkan kebugaran melalui olahraga rutin, pola makan bergizi, dan istirahat yang cukup,” ungkap Saptiko.

Ia juga mengimbau agar calon jemaah haji menjaga kondisi kesehatannya hingga waktu keberangkatan, serta tidak memaksakan aktivitas yang berlebihan. Khusus bagi jemaah perempuan usia subur, diharapkan menjaga agar tidak terjadi kehamilan menjelang keberangkatan, karena dapat menjadi alasan penundaan ibadah haji.

Pelaksanaan tes kebugaran jasmani dijadwalkan berlangsung selama delapan hari, mulai 14 hingga 27 Januari 2026, menyesuaikan dengan jumlah calon jemaah haji yang mencapai 1.504 orang. (Sumber: dinkes.pontianak)

Dekranasda Pontianak Suguhkan Fashion Show

PONTIANAK - Satu per satu model melangkah, mengenakan kisah yang dijahit dalam busana. Cerite Kote Dua—sebuah peragaan yang merangkum ikon-ikon Pontianak: bangunan bersejarah, denyut sungai, motif corak insang dan kalengkang, hingga warna-warna keberagaman etnis—hadir lewat lenggak-lenggok yang anggun. Sebuah sajian meriah untuk rombongan Dharma Wanita Kemenag Kalbar di Dekranasda Kota Pontianak, Rabu (14/1/2026). 

Setiap busana seolah berbicara. Ada Kapuas yang mengalir di motif, ada meriam dan enggang yang disiratkan pada tekstur, ada tangan-tangan perajin yang sabar merangkai tenun. Di bangku penonton, rombongan Dharma Wanita Persatuan Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Barat menyimak dengan senyum—sebagian terkesima, sebagian lain bersorak kagum. Pontianak tengah bercerita tentang identitas, tentang kerja kolektif, tentang perempuan dan UMKM-nya yang terus bergerak.

Cerite Kote Dua menjadi penanda bahwa ekonomi kreatif dapat berjalan seiring dengan pelestarian budaya. Bahwa kota dapat dikenang melalui busana, dan kriya lokal tampil percaya diri di panggungnya sendiri. Semua tak lepas dari upaya Dekranasda Kota Pontianak dalam mengembangkan UMKM Center dan Galeri Dekranasda sebagai ruang pembinaan, kurasi, sekaligus pemasaran bagi produk kriya dan UMKM Kota Pontianak.

“Ini cara kami bercerita tentang kota dengan bahasa fesyen,” kata Ketua Dekranasda Kota Pontianak, Yanieta Arbiastutie. 

Yanieta menjelaskan, harga karya di Dekranasda tak dinaikkan. Besarnya sama dengan harga pengrajin. Sejak diresmikan pun, UMKM Center menjadi pusat kegiatan pelatihan dan pendampingan yang melibatkan berbagai perangkat daerah dan organisasi perempuan. Ia pun membuka peluang kolaborasi dengan Dharma Wanita Persatuan Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Barat.

“Perempuan punya peran strategis. Melalui kolaborasi, kita bisa membina lebih banyak perempuan hebat, meningkatkan kompetensi, memperluas pasar, dan menggerakkan ekonomi,” katanya.

Ketua Dharma Wanita Persatuan Kantor Wilayah Kemenag Provinsi Kalimantan Barat, Salbia Muhajirin menyampaikan apresiasi atas sambutan hangat Dekranasda Kota Pontianak. Kunjungan ini merupakan bagian dari rangkaian Hari Amal Bakti (HAB) ke-80 Kementerian Agama RI, sekaligus menjadi ajang pembelajaran ekonomi bagi anggota Dharma Wanita.

Ia menjelaskan, Dharma Wanita Persatuan memiliki program di bidang ekonomi keluarga, sehingga kunjungan ke UMKM Center dan Galeri Dekranasda menjadi kesempatan penting untuk melihat langsung potensi produk lokal Kalimantan Barat. Menurutnya, tidak semua anggota Dharma Wanita yang berasal dari Kalimantan Barat pernah mengunjungi UMKM Center, padahal di tempat tersebut tersimpan banyak produk unggulan daerah.

“Kami datang bukan hanya untuk silaturahmi, tetapi juga belajar. Ternyata di Kota Pontianak ini banyak sekali produk lokal yang berkualitas dan layak dibanggakan. Selama ini kadang kita lebih tertarik pada produk luar, padahal produk daerah kita tidak kalah bagus,” ujarnya.

Ketua Dharma Wanita Kemenag Kalbar juga menceritakan pengalaman Kementerian Agama yang telah memiliki produk batik khas, yang digunakan sebagai seragam ASN Kemenag. Selain itu, pihaknya juga kerap mengangkat kekayaan lokal Kalimantan Barat melalui peragaan busana dalam peringatan HAB di daerah, termasuk fashion show produk-produk khas kabupaten dan kota.

Sebagai orang yang berasal dari Gorontalo, ia mengaku terkesan dengan kekayaan ragam kriya dan fesyen Kalimantan Barat yang setiap daerahnya memiliki ciri khas masing-masing, seperti corak insang Pontianak, tenun dari Melawi dan Sintang, hingga berbagai produk unggulan dari Ketapang dan daerah lainnya. Kekayaan ini, menurutnya, menjadi kekuatan besar yang perlu terus dipromosikan, baik di dalam maupun luar daerah.

“Kalimantan Barat ini luar biasa. Setiap kabupaten dan kota punya identitas sendiri. Saya pribadi senang menggunakan dan memperkenalkan produk Kalimantan Barat, bahkan ketika pulang ke daerah asal saya,” ungkapnya.

Ke depan, Dharma Wanita Persatuan Kemenag Kalbar membuka peluang kolaborasi dengan Dekranasda Kota Pontianak, khususnya dalam pelaksanaan program ekonomi. Ia berharap Dekranasda dapat menjadi narasumber dan mitra pelatihan bagi anggota Dharma Wanita di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.

“Insya Allah, ke depan kami ingin mengundang Dekranasda Kota Pontianak untuk berbagi ilmu dan pengalaman, agar ibu-ibu Dharma Wanita semakin berdaya secara ekonomi dan semakin mencintai produk lokal,” pungkasnya. (prokopim/kominfo)

PONTIANAK – Kehadiran Gedung Layanan Perpustakaan Kota Pontianak yang baru di Jalan Ampera mulai memberikan dampak nyata terhadap minat baca dan aktivitas literasi masyarakat. Sejak diresmikan pada 29 Desember 2025, jumlah kunjungan ke perpustakaan tersebut meningkat signifikan, bahkan hampir dua kali lipat dibandingkan sebelumnya.

Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Pontianak, Rendrayani, mengatakan bahwa pada hari pertama operasional setelah peresmian, tercatat sebanyak 218 pengunjung. Selama masa libur sekolah, jumlah kunjungan rata-rata mencapai sekitar 230 orang per hari.

Namun, setelah aktivitas sekolah kembali normal, jumlah pengunjung justru mengalami lonjakan tajam. Saat ini, kunjungan harian ke Gedung Layanan Perpustakaan Kota Pontianak berada di kisaran 470 hingga 490 orang per hari.

“Pada hari pertama dibuka tercatat 218 pengunjung. Saat libur sekolah rata-rata sekitar 230 pengunjung per hari. Sekarang setelah sekolah masuk, justru meningkat menjadi 470 sampai 490 pengunjung per hari,” ujar Rendrayani, yang akrab disapa Ririn, Rabu (14/1/2026).

Menurut Ririn, meningkatnya minat masyarakat tidak terlepas dari hadirnya gedung perpustakaan baru yang lebih representatif. Gedung yang berlokasi di samping SMAN 8 Pontianak tersebut dirancang sebagai ruang literasi modern, inklusif, dan ramah bagi seluruh lapisan masyarakat.

Saat ini, Gedung Layanan Perpustakaan Kota Pontianak beroperasi setiap hari kerja pukul 07.30–17.00 WIB. Pada akhir pekan, layanan tetap dibuka mulai pukul 08.00 hingga 17.00 WIB, kecuali pada hari libur nasional.

Jam operasional tersebut, kata Ririn, masih bersifat sementara dan akan disesuaikan seiring dengan pemenuhan sarana pendukung, terutama penerangan jalan di sekitar kawasan perpustakaan.

“Ke depan, setelah sarana prasarana, khususnya lampu penerangan jalan, sudah memadai, kami menargetkan layanan dapat dibuka hingga malam hari, sampai pukul 20.00 WIB,” jelasnya.

Selain menyediakan koleksi buku dan ruang baca, gedung layanan baru ini juga dilengkapi berbagai fasilitas penunjang, seperti ruang rapat, ruang serbaguna, serta studio yang dapat dimanfaatkan oleh komunitas dan masyarakat untuk kegiatan edukatif dan sosial. Seluruh fasilitas tersebut dapat digunakan secara gratis dan tidak bersifat komersial.

Masyarakat yang ingin membaca di tempat tidak diwajibkan menjadi anggota perpustakaan. Namun, keanggotaan diperlukan bagi pemustaka yang ingin meminjam buku untuk dibawa pulang. Perpustakaan Kota Pontianak juga menyediakan layanan digital melalui aplikasi perpustakaan elektronik dengan koleksi sekitar 4.000 judul buku digital, serta layanan baca daring melalui laman web resmi.

“Perpustakaan ini tidak berorientasi pada keuntungan. Semua ruang dapat dimanfaatkan untuk kegiatan sosial dan edukatif, tetapi tidak diperkenankan untuk kegiatan berbayar atau penarikan tiket masuk,” tegas Ririn.

Ia menambahkan, pembangunan gedung layanan perpustakaan ini merupakan hasil proses panjang yang dimulai sejak 2023. Salah satu tantangan utama saat itu adalah pemenuhan persyaratan lahan minimal seluas 3.500 meter persegi yang harus berstatus milik pemerintah daerah.

Dari lebih dari 200 daerah yang mengajukan usulan, Kota Pontianak akhirnya terpilih sebagai salah satu dari 29 kabupaten/kota penerima Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Tahun 2025 dari Perpustakaan Nasional bersama Kementerian Keuangan RI.

Pembangunan gedung dimulai pada 28 Februari 2025 dengan masa kerja selama 210 hari kalender dan rampung tepat waktu pada 26 September 2025. Gedung tersebut kemudian diresmikan pada 19 Desember 2025 dan kini menjadi salah satu ruang publik literasi yang paling ramai dikunjungi di Kota Pontianak.

Dengan tren kunjungan yang terus meningkat, Pemerintah Kota Pontianak berharap Gedung Layanan Perpustakaan ini dapat menjadi pusat literasi, ruang belajar bersama, serta ruang interaksi sosial yang mendorong tumbuhnya budaya baca dan kreativitas masyarakat di Kota Khatulistiwa. (kominfo)