Berita

Bunda PAUD Yanieta:  Wujud Lingkungan Belajar yang Inklusif 

YOGYAKARTA - Tiga sekolah di Kota Pontianak berhasil menerima penghargaan Satuan Pendidikan Ramah Penyandang Disabilitas tingkat nasional. Penghargaan tersebut dianugerahkan kepada TK Global Maju, SDN 56 Pontianak Barat, dan SPNF SKB Kota Pontianak pada Peringatan Hari Disabilitas Internasional di Ballroom Hotel Ramada, Yogyakarta, Rabu (3/12/2025).

Bunda PAUD Kota Pontianak, Yanieta Arbiastutie Kamtono, menyampaikan apresiasi dan kebanggaannya atas capaian tersebut. Menurutnya, penghargaan ini menjadi bukti komitmen Kota Pontianak dalam menghadirkan layanan pendidikan yang inklusif dan ramah bagi semua anak, tanpa terkecuali. 

“Ini adalah prestasi yang sangat membanggakan. Tiga satuan pendidikan ini telah menunjukkan bahwa lingkungan belajar yang inklusif bukan hanya wacana, tetapi sudah diwujudkan melalui program, fasilitas, serta sikap yang menghargai keberagaman peserta didik,” ujarnya.

Yanieta menambahkan, pencapaian ini juga menjadi motivasi bagi satuan pendidikan lainnya untuk terus meningkatkan kualitas layanan bagi anak berkebutuhan khusus. Ia menggarisbawahi bahwa ekosistem PAUD dan pendidikan dasar di Pontianak harus terus bergerak menuju inklusi total dengan melibatkan pendidik, orang tua, serta masyarakat. 

“Kami ingin memastikan bahwa setiap anak di Pontianak memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan pendidikan yang layak, aman, dan nyaman. Semua pihak harus berperan aktif dalam membangun lingkungan belajar yang ramah disabilitas,” katanya.

Ia berharap, penghargaan tersebut tidak hanya menjadi pengakuan, tetapi juga mendorong pengembangan kebijakan yang lebih kuat dalam mendukung pendidikan inklusif. 

“Untuk itu perlu adanya peningkatan kompetensi pendidik melalui pelatihan berkelanjutan, penyediaan sarana prasarana ramah disabilitas, serta penerapan praktik baik di seluruh satuan pendidikan,” imbuhnya.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pontianak, Sri Sujiarti, turut memberikan apresiasi atas capaian tersebut. Ia menyebutkan bahwa penghargaan ini selaras dengan upaya Pemerintah Kota Pontianak dalam memperluas akses pendidikan inklusif dan berkelanjutan. 

“Penghargaan ini menjadi indikator bahwa satuan pendidikan kita terus berkomitmen memenuhi standar layanan ramah disabilitas. Kami di Disdikbud akan terus memperkuat pendampingan, peningkatan kompetensi guru, serta penyediaan fasilitas yang menunjang kenyamanan semua peserta didik,” jelasnya.

Sri menyatakan, pihaknya akan mendorong lebih banyak satuan pendidikan untuk menerapkan prinsip inklusivitas. Menurutnya, kolaborasi antara sekolah, pemerintah, dan masyarakat menjadi kunci dalam mewujudkan lingkungan belajar yang benar-benar adil bagi semua. 

“Kami berharap semakin banyak sekolah yang mengikuti jejak ini. Pendidikan inklusif bukan hanya program, tetapi komitmen jangka panjang untuk membentuk generasi yang saling menghargai,” tutupnya.

Penghargaan bagi tiga satuan pendidikan dari Pontianak tersebut semakin mengukuhkan komitmen dalam memperluas akses pendidikan inklusif dan mewujudkan lingkungan belajar yang lebih adil serta humanis bagi seluruh peserta didik. (*)

PONTIANAK - Sebanyak 708 ketua RT dan RW di Kecamatan Pontianak Utara menerima bantuan biaya operasional dari Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak. Bantuan tersebut diserahkan secara simbolis oleh Wakil Wali Kota Pontianak Bahasan di Aula Kantor Camat Pontianak Utara, Rabu (3/12/2025). Selain penyerahan bantuan operasional, pengurus RT/RW juga mendapat sosialisasi program Pemerintah Kota Pontianak.

Wakil Wali Kota Pontianak Bahasan menyampaikan apresiasinya karena peran serta RT dan RW sebagai perpanjangan tangan Pemkot Pontianak. Ia juga memberikan pesan penting kepada para Ketua RT dan RW yang hadir dalam kesempatan itu.

“Saya berharap bahwa para tokoh RW dan RT ini berperan aktif bagaimana melihat dan menyerap aspirasi dari warganya terhadap kepentingan warganya, di lingkungannya untuk dibangun komunikasi bersama lurah, camat, SKPD, dan bahkan pemerintah umumnya," ujarnya.

Dalam penyaluran insentif RT/RW ini terdapat  kenaikan insentif yang merupakan janji program kerjanya saat pilkada 2024 lalu.

"Insentif RT/RW dinaikkan menjadi Rp6 juta per tahun atau Rp500.000 per bulan. Namun, karena masa kerja pemerintahan di tahun 2025 belum mencapai 12 bulan, insentif hanya dibayarkan selama 8 bulan, yaitu sebesar Rp4 juta per RT/RW," kata Bahasan.

Camat Pontianak Utara, Indrawan Tauhid menjelaskan, ada 708 Ketua RT dan RW terdiri dari 573 RT dan 135 RW di seluruh wilayah Kecamatan Pontianak Utara, yang terdiri dari empat kelurahan, telah menerima bantuan operasional dari Pemerintah Kota Pontianak. Bantuan ini diberikan untuk mendukung tugas sehari-hari para Ketua RT dan RW dalam melayani masyarakat.

"Memang beberapa kali kami berdiskusi dengan para Ketua RT dan Ketua RW, tentunya bantuan operasional ini sangat membantu dalam melaksanakan tugas sehari-harinya dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Jadi, bantuan ini tentu sangat diharapkan oleh mereka," tutupnya. (prokopim)

PONTIANAK - Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak terus mendorong transformasi digital di lingkungan pemerintahan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. Untuk itu, Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Pontianak menyelenggarakan Sosialisasi Kebijakan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dan Manajemen Keamanan Informasi untuk Jabatan Fungsional Tertentu bagi Pranata Komputer di lingkungan Pemkot Pontianak.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Diskominfo Kota Pontianak, Yusnaldi, menekankan pentingnya adaptasi di lingkungan pemerintahan terhadap perkembangan TIK yang sangat cepat dan masif. Menurutnya, perkembangan TIK menuntut pemerintah untuk bertransformasi lebih cepat, aman, dan terukur.

"Pemkot Pontianak terus mendorong transformasi digital lewat implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang efisien dan berorientasi pada pelayanan publik," ungkapnya saat membuka kegiatan di Ruang Rapat Wali Kota, Rabu (3/12/2025).

Lebih lanjut, Yusnaldi mengatakan bahwa transformasi digital ini harus didukung dengan peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM). Sebagai pihak pelaksana kegiatan sistem TIK berbasis komputer di instansi pemerintah, diharapkan sosialisasi ini dapat meningkatkan kualitas Pranata Komputer se-Pemkot Pontianak yang berdampak pada percepatan layanan digital di Kota Pontianak.

"Lewat sosialisasi ini, saya berharap para Pranata Komputer dapat memiliki pemahaman yang sama terkait kebijakan TIK Pemkot Pontianak, yaitu SPBE dan Smart City. Transformasi ini tidak akan berhasil tanpa SDM yang kompeten dan berintegritas," tegasnya.

Untuk itu, Yusnaldi berpesan kepada seluruh peserta agar selalu meningkatkan kapasitas, memperkuat koordinasi, serta menjaga profesionalisme dalam setiap tugas. Karena dewasa ini, tantangan pengelolaan TIK sangat besar dengan berbagai ancaman kejahatan siber.

"Standarisasi manajemen keamanan informasi harus menjadi budaya kerja di seluruh perangkat daerah. Mari wujudkan tata kelola TIK yang lebih efektif, efisien, aman, dan berkelanjutan," tutup Yusnaldi. (Kominfo)

PONTIANAK — Ketua Dewan Pengawas (Dewas) yang juga selaku Sekretaris Daerah Kota Pontianak, Amirullah, menekankan empat target kinerja utama yang harus dicapai jajaran Direksi baru Perumda Air Minum (PDAM) Tirta Khatulistiwa yang baru dilantik kemarin. Penegasan tersebut disampaikannya saat memimpin apel bersama keluarga besar PDAM Tirta Khatulistiwa yang digelar di halaman kantor PDAM, Rabu (3/12/2025).

“Saya sebagai Sekretaris Daerah sekaligus Ketua Dewan Pengawas, bersama jajaran dewas lainnya akan mengawal kinerja perusahaan ini,” ujarnya.

Amirullah menguraikan empat fokus utama sesuai arahan Wali Kota Pontianak selaku Kuasa Pemilik Modal (KPM) di BUMD itu.

Pertama, peningkatan cakupan pelayanan air bersih hingga mencapai 100 persen. Saat ini cakupan layanan Tirta Khatulistiwa berada pada angka 90,6 persen. 

“Masih ada 9,4 persen warga yang harus segera terlayani. Ini pekerjaan yang harus dikejar,” ucapnya.

Kedua, penurunan tingkat kebocoran air atau Non-Revenue Water (NRW). Saat ini NRW berada di angka 30,4 persen. 

“Artinya, dari 10 unit air yang diproduksi, tiga unit hilang. Targetnya harus turun hingga sekitar 26 persen. Kita masih lebih baik dari beberapa daerah lain, tapi target tetap harus di bawah 30 persen,” jelasnya.

Ketiga, peningkatan kualitas pelayanan kepada pelanggan. Ia menekankan bahwa masyarakat menginginkan pelayanan prima berupa air bersih yang mengalir konsisten, bertekanan baik, tetap stabil pada musim kemarau, serta tarif yang terjangkau.

Keempat, perusahaan harus mampu menghasilkan laba sebagai bentuk kontribusi terhadap pendapatan daerah. Menurutnya, BUMD dibentuk untuk memberikan manfaat nyata, termasuk secara finansial. 

“Direksi dituntut mencapai target kinerja. Wali Kota bahkan menegaskan bahwa evaluasi dan pergantian dapat dilakukan sewaktu-waktu bila target tidak terpenuhi, tidak harus menunggu lima tahun,” kata Amirullah.

Ia mengajak seluruh pegawai Perumda Tirta Khatulistiwa untuk solid mendukung pencapaian target itu karena menjadi tugas bersama jajaran PDAM.

“Empat hal ini, cakupan layanan 100 persen, kebocoran di bawah 30 persen, peningkatan kualitas pelayanan, dan pencapaian laba, harus kita wujudkan bersama,” tutupnya. (prokopim)