Berita

High Level Meeting Pengendalian Inflasi Jelang Ramadan dan Idulfitri

PONTIANAK - Menjelang Ramadan dan Idulfitri, Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono memastikan tingkat inflasi di Kota Pontianak masih dalam angka yang seimbang. Dia menyebut, beberapa upaya telah dilakukan Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Kota Pontianak guna mengendalikan inflasi, seperti peninjauan stok pangan di gudang dan agen serta pengawasan secara ketat harga bahan pokok di pasar.

“Harga pangan relatif stabil pada seluruh kebutuhan pokok. Komoditas utama juga tersedia, khususnya untuk tiga bulan kedepan. Hanya saja untuk minyak goreng, kita masih menunggu kiriman distribusi produsen besar,” ujarnya usai kegiatan High Level Meeting (HLM) Pengendalian Inflasi di Aula Abdul Muis Muin Kantor Bappeda Kota Pontianak, Kamis (31/3/2022).

Edi memperkirakan, menjelang Ramadan akan terjadi peningkatan kebutuhan, baik itu kebutuhan primer, sekunder maupun tersier. Hal ini dinilainya sebagai budaya masyarakat Kota Pontianak saat bulan puasa dan lebaran, kemudian ditambah mobilitas yang kian tinggi serta warga wilayah sekitar seperti Kabupaten Mempawah dan Kabupaten Kubu Raya yang tak jarang memilih untuk belanja di Kota Pontianak.

“Sudah jadi budaya warga Kota Pontianak, kalau kebutuhan akan makanan itu tinggi. Karena memang kita sadari, Kota Pontianak hampir 75 persen itu muslim,” paparnya.

Oleh sebab itu, lanjut Edi, melalui rapat koordinasi yang melibatkan seluruh pihak terkait dapat memberikan informasi terkini berkaitan ketersediaan bahan pokok. Tak hanya itu, dia juga meminta keperluan lainnya seperti Bahan Bakar Minyak (BBM) hingga ketersediaan pangan terjaga.

“Kunci untuk mengendalikan inflasi itu adalah menjaga ketersediaan bahan pokok,” sebutnya.

Meski demikian, dia menyebut ada faktor lain yang menjadi penyebab terkendalanya ketersediaan pangan, misalnya kondisi cuaca di lautan yang mengakibatkan armada kapal pengangkut bahan kebutuhan pokok terlambat.

"Sehingga distribusi produksi menjadi terganggu," sebutnya.

Kumpulan informasi yang akurat dari stakeholder terkait, akan menjadi rujukan pihaknya untuk membuat program dan kebijakan tentang harga bahan pokok dan ketersediaan pangan. Dia juga turut mengajak masyarakat untuk memantau harga pangan di Kota Pontianak lewat aplikasi Jepin (Jendela Pontianak Integrasi).

“Di sana bisa melihat, apakah seimbang atau tidak harganya. Ada atau tidak stoknya. Kemudian kan tentunya juga ada pantauan dari pihak TNI maupun kepolisian lewat satgas yang sudah dibentuk,” tutupnya.

Sementara, Dimas P Wardana, perwakilan BI Kalbar menjelaskan, tercatat kenaikan pada beberapa komoditas seperti cabai merah, daging ayam dan minyak goreng jika lihat dari data week to week (setiap pekan). Selain itu, komoditas gula pasir juga sedang meningkat. Penyebabnya diperkirakan karena stok, yaitu tebu, yang menipis dari pulau Jawa.

“Apalagi di Kalimantan kita masih banyak memasok dari pulau Jawa dan Sumatera. Mungkin bisa jadi perhatian, dengan mencari alternatif lainnya,” terangnya.

Seperti yang disebut Wali Kota Edi Kamtono sebelumnya, Dimas menganggap perlunya menjaga ketersediaan dengan menggunakan alternatif lain. Karena sudah menjadi isu penting terkait lambannya distribusi produksi.

“MIsalkan substitusi barang dengan gula semut, gula kelapa, atau dicari dari berbagai daerah. Diversifikasi risiko, jadi jika distribusi pasokan ini terganggu, kita punya pasokan lain,” pungkasnya. (kominfo/prokopim)

37 Guru Madrasah Diniyah Takmiliyah Terima Bantuan Dana Transportasi

PONTIANAK - Dalam rangka meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terutama di sektor pendidikan non formal, Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak menyerahkan bantuan dana transportasi bagi 37 guru Madrasah Diniyah Takmiliyah se-Kota Pontianak. Bantuan yang diberikan masing-masing Rp300 ribu per bulan atau total Rp3,6 juta per tahun. Selain itu, sebanyak 33 Madrasah Diniyah juga menerima bantuan buku pustaka untuk melengkapi kegiatan belajar mengajar. 

Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono bantuan dana transport bagi guru Madrasah Diniyah Takmiliyah ini sebagai bentuk perhatian Pemkot Pontianak terhadap lembaga pendidikan agama non formal.

"Lembaga pendidikan ini tidak kalah pentingnya karena merupakan bagian dari pembentukan sumber daya manusia yang berakhlak," ujarnya usai menyerahkan bantuan dana transportasi secara simbolis kepada guru Madrasah Diniyah Takmiliyah di Aula Sultan Syarif Abdurrahman (SSA) Kantor Wali Kota Pontianak, Kamis (31/3/2022).

Ia menambahkan, peran madrasah diniyah sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 73 pasal 22 ayat 3 menyebutkan bahwa madrasah diniyah termasuk kelompok pendidikan keagamaan jalur luar sekolah yang dilembagakan dan bertujuan untuk mempersiapkan peserta didik menguasai pengetahuan agama Islam, yang dibina oleh Menteri Agama. Hal ini patut didukung sebagai wujud kolaborasi antara pemerintah dan lembaga pendidikan madrasah diniyah untuk mendongkrak IPM di Kota Pontianak.

"Sehingga diharapkan melalui lembaga pendidikan tersebut lahir sumber daya manusia yang berkualitas dan berakhlakul karimah," tuturnya.

Tidak hanya pada lembaga madrasah diniyah takmiliyah, lanjutnya lagi, bantuan serupa juga diberikan kepada guru ngaji tradisional, kaum dhuafa, Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan lainnya.

"Pemkot Pontianak terus berupaya meningkatkan pelayanan bagi masyarakat. Meskipun jumlah bantuan ini tidak banyak namun kita akan terus meningkatkan setiap tahunnya," sebutnya.

Edi berharap kuantitas dan kualitas pendidikan terutama yang berbasis agama terus meningkat. Pihaknya berkomitmen untuk membantu pelayanan dan peningkatan fasilitas lembaga pendidikan.

"Misalnya jika ada pondok pesantren atau lembaga pendidikan silakan ajukan saja permohonan untuk fasilitas jalan agar santri tidak melalui jalan yang becek," kata dia.

Namun Edi bilang, bantuan yang diberikan nantinya disesuaikan dengan kemampuan anggaran Pemkot Pontianak. Selain itu pula bantuan rumah ibadah seperti rehab dan lainnya juga digelontorkan.

"Ke depan kita juga akan berupaya membantu pondok-pondok pesantren yang ada. Kita membantu infrastruktur penunjang bagi lembaga pendidikan islam di Kota Pontianak," pungkasnya. (prokopim)

Wali Kota Pontianak Sampaikan LKPJ APBD Tahun 2021

PONTIANAK - Wali Kota Pontianak, Edi Rusdi Kamtono menyebut, terdapat beberapa usulan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda), baik dari Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak maupun usulan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Pontianak. Di antaranya tentang Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), ketenagakerjaan, Smart City dan penataan Pedagang Kaki Lima (PKL). Diusulkannya Raperda PBG sebagai tindaklanjut dari amanat Undang-undang (UU) Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Ciptaker).

“Perlahan PBG ini secara bertahap akan mengganti Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Nanti kalau PBG sudah disahkan, retribusinya akan masuk ke kas daerah dan menambah Pendapatan Asli Daerah (PAD),” ujarnya usai Rapat Paripurna Penyampaian LKPJ APBD 2021 dan usuan sejumlah raperda di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kota Pontianak, Rabu (30/3/2022).

Edi juga menyampaikan capaian serta penghargaan yang sudah ditorehkan Pemkot Pontianak selama setahun terakhir. Tak tanggung-tanggung, sebanyak 20 penghargaan diterima dan didominasi penghargaan dari kementerian atau tingkat nasional.

“Tadi juga disampaikan capaian-capaian yang terukur, seperti pertumbuhan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), angka kemiskinan, stunting, dan lainnya. Indikatornya sudah pada tren yang positif meski di tengah pandemi covid,” jelasnya.

Pihaknya akan melanjutkan program yang sempat tertunda karena pandemi silam. Mulai dari sektor pendidikan, pembangunan infrastruktur sampai pengelolaan destinasi wisata Tugu Khatulistiwa yang direncanakan akan dibangun Planetarium Matahari.

“Di Tugu Khatulistiwa itu harusnya wisata berbasis astronomi, artinya peristiwa alam. Itu ingin kita jadikan suatu destinasi wisata sekaligus edukasi,” imbuhnya.

Ketua DPRD Kota Pontianak, Satarudin berujar, empat usulan Raperda harus segera dilaksanakan, khususnya Raperda tentang Smart City. Dia menilai, selama ini program Smart City di Kota Pontianak sudah berjalan, namun belum memiliki landasan hukum daerah yang kuat.

“Jadi kita siapkan payung hukumnya, supaya segera terwujud Pontianak Smart City,” pungkasnya. (kominfo/prokopim)

Kelurahan Banjar Serasan Juara Umum MTQ XXX Pontianak Timur

PONTIANAK -  Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) XXX Tingkat Kecamatan Pontianak Timur telah berakhir. Kelurahan Banjar Serasan meraih juara umum pada MTQ tersebut. MTQ di Pontianak Timur menjadi penutup dari seluruh MTQ tingkat kecamatan se-Kota Pontianak yang telah digelar sebelumnya. Selanjutnya akan digelar MTQ Tingkat Kota Pontianak.

Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono mengharapkan kegiatan rutin MTQ ini mampu meningkatkan pengetahuan dan pemahaman terhadap Al Quran dan hadits. Tidak hanya sekadar mencari juara, tapi juga sarat dengan syiar Islam, terlebih menjelang bulan Ramadan.

“Mudah-Mudahan melalui MTQ ini mampu menghasilkan qori dan qoriiah terbaik serta menambah berkah dari seluruh masyarakat, khususnya warga Kecamatan Pontianak Timur,” ujarnya sebelum menutup MTQ XXX Kecamatan Pontianak Timur di Gedung LPMP Provinsi Kalbar, Selasa (29/3/2022).

Ia juga menyampaikan ucapan selamat kepada seluruh peserta yang berhasil meraih juara. Meski beberapa diantara peserta ada yang belum mendapat kesempatan meraih juara, namun dirinya berpesan agar tetap semangat dan berusaha lebih giat lagi dengan berlatih tekun.

"Teruslah berlatih dan memperbaiki kekurangan, jangan sampai kehilangan motivasi," pesannya.

Ketua Panitia Pelaksana MTQ XXX Pontianak Timur, Norani menjelaskan, terdapat tujuh kelurahan yang turut berkompetisi pada lomba MTQ dengan jumlah keseluruhan peserta sebanyak 203 peserta. Menurutnya, MTQ ini ditujukan untuk mempersiapkan peserta agar dapat lanjut ke jenjang selanjutnya.

“MTQ dimaksudkan untuk menumbuhkembangkan pemahaman dan pengalaman isi kandungan Al Quran,” pungkasnya. (kominfo/prokopim)