,
menampilkan: hasil
‘Bunga Basah’ Antar Posyandu Ananda Pontianak Timur Raih Juara II Nasional
PONTIANAK – Inovasi Bunga Basah atau Bunda Timbang Anak Bawa Sampah menjadi kunci sukses Posyandu Ananda Kelurahan Paritmayor, Kecamatan Pontianak Timur, hingga berhasil meraih juara II nasional dalam lomba posyandu berprestasi tingkat nasional. Program ini dinilai mampu menggabungkan pelayanan kesehatan dengan kepedulian lingkungan sekaligus peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono, mengapresiasi prestasi tersebut dan menyebut Bunga Basah sebagai contoh nyata inovasi kader posyandu yang berdampak langsung bagi warga.
“Melalui Bunga Basah, masyarakat tidak hanya diajak menjaga kesehatan anak dan lingkungan, tetapi juga diberi nilai tambah secara ekonomi. Ini inovasi yang lahir dari kepedulian dan gotong royong,” ujarnya usai menyimak pengumuman serentak secara daring, Selasa (11/11/2025).
Program Bunga Basah mengajak para ibu membawa sampah anorganik saat datang ke posyandu untuk kegiatan penimbangan anak. Sampah yang dikumpulkan kemudian ditimbang dan hasilnya dikonversi menjadi uang tunai.
Dana tersebut dikembalikan kepada warga, yang dapat mereka gunakan untuk membeli kebutuhan pokok dan keperluan rumah tangga lainnya. Dengan cara ini, posyandu bukan hanya menjadi tempat layanan kesehatan dasar, tetapi juga wadah pemberdayaan ekonomi masyarakat.
“Inovasi ini semakin kuat berkat pembinaan dan pendampingan langsung dari Pembina Posyandu Kecamatan mulai dari pelaporan hingga penerapan Posyandu Integrasi Layanan Primer (ILP),” imbuh Edi.
Posyandu Ananda memiliki delapan kader aktif yang secara rutin melakukan kunjungan rumah dan memberikan pelayanan dasar kesehatan kepada masyarakat.
Camat Pontianak Timur, M Akif, mengatakan bahwa pencapaian tersebut merupakan hasil kerja keras kader yang konsisten memberikan pelayanan dan inovasi berkelanjutan.
“Kami mendampingi para kader dari awal, terutama dalam penerapan ILP dan peningkatan kualitas pelayanan. Bunga Basah lahir dari kepedulian mereka terhadap kesehatan dan lingkungan sekaligus, dan ternyata berhasil membawa prestasi nasional,” ungkapnya.
Selain menjadi inovasi unggulan, Bunga Basah juga mendorong kesadaran masyarakat untuk datang ke posyandu dengan membawa sampah anorganik yang kemudian ditukar dengan layanan penimbangan dan edukasi kesehatan.
Keberhasilan Posyandu Ananda menjadi bukti bahwa inovasi di tingkat akar rumput dapat memberi dampak besar.
“Melalui program Bunga Basah, Pontianak tidak hanya mengukir prestasi nasional, tetapi juga menegaskan komitmennya dalam membangun masyarakat yang sehat, peduli lingkungan, dan sejahtera,” tutup Akif. (kominfo)
Genjot Capaian Imunisasi Lengkap Anak Lewat Imunisasi Kejar
PONTIANAK - Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak terus berupaya meningkatkan cakupan imunisasi bagi anak-anak, menyusul masih rendahnya angka imunisasi lengkap di Kota Pontianak. Berdasarkan data tahun 2025, dari total sasaran 10.738 bayi di Kota Pontianak, baru sebanyak 3.834 anak atau sekitar 35,7 persen yang mendapatkan imunisasi lengkap.
Hal tersebut diungkapkan Wakil Wali Kota Pontianak, Bahasan, saat membuka kegiatan Persiapan Imunisasi Kejar dan Sosialisasi Imunisasi Rutin Bersama Kader dan Lintas Sektor di Hotel Orchardz Ayani, Selasa (11/11/2025).
“Kasus campak dan penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi (PD3I) tengah meningkat di Kota Pontianak. Ini menjadi perhatian serius karena cakupan imunisasi kita masih sangat rendah,” ujarnya.
Bahasan menegaskan, imunisasi merupakan hak anak yang wajib dipenuhi agar terlindung dari penyakit berbahaya yang dapat dicegah melalui vaksin. Pemerintah kota, lanjutnya, memiliki tanggung jawab untuk memberikan perlindungan secara menyeluruh kepada masyarakat, salah satunya melalui pelaksanaan imunisasi kejar.
Menurutnya, imunisasi kejar diberikan kepada anak yang belum mendapatkan vaksin tertentu atau tertinggal dari jadwal imunisasi rutin. Langkah ini penting agar anak memperoleh kekebalan tubuh yang optimal. Namun, pelaksanaannya menghadapi berbagai tantangan, di antaranya rendahnya kesadaran masyarakat serta maraknya informasi keliru atau hoaks tentang imunisasi yang beredar di media sosial.
“Maka dari itu, saya mengajak seluruh pihak untuk berperan aktif dalam menyebarluaskan informasi yang benar tentang imunisasi,” tegas Bahasan.
Ia juga meminta dukungan dari seluruh unsur, mulai dari Bapperida, Dinas Kominfo, TP-PKK, camat, lurah, Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), tokoh agama, tokoh masyarakat, organisasi kewanitaan, hingga kader Posyandu agar turut meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya imunisasi lengkap bagi bayi dan balita.
“Dengan kerja sama lintas sektor, kita harapkan seluruh sasaran anak di Kota Pontianak mendapatkan imunisasi lengkap sehingga terbentuk kekebalan kelompok (herd immunity),” sebutnya.
Bahasan juga mengimbau orang tua untuk membawa anak-anak mereka ke fasilitas pelayanan imunisasi terdekat, seperti posyandu, puskesmas, rumah sakit, maupun praktik bidan. Langkah ini juga sekaligus mendukung pelaksanaan Bulan Imunisasi Anak Sekolah (BIAS) yang berlangsung pada November ini.
“Semoga kegiatan ini berjalan lancar dan membawa hasil maksimal, serta dapat menurunkan kasus PD3I di Kota Pontianak,” imbuhnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Kota Pontianak, Saptiko, menyebut, pertemuan ini menjadi langkah awal untuk menggerakkan upaya masif dalam mengejar ketertinggalan cakupan imunisasi di Kota Pontianak.
“Dalam pertemuan ini, kita merencanakan upaya masif agar cakupan imunisasi di Kota Pontianak dapat meningkat sesuai target yang telah ditetapkan. Saat ini capaian imunisasi dasar lengkap masih tergolong rendah, sekitar 35 persen,” jelasnya.
Menurut Saptiko, kondisi tersebut berdampak pada meningkatnya risiko masyarakat, terutama bayi, balita, dan anak sekolah, terhadap penyakit yang sebenarnya dapat dicegah melalui imunisasi. Oleh karena itu, Dinas Kesehatan akan melaksanakan kegiatan imunisasi secara menyeluruh di seluruh posyandu di Kota Pontianak.
“Kegiatan ini bertujuan untuk mensosialisasikan kembali pentingnya imunisasi dalam meningkatkan kekebalan anak terhadap penyakit serta menurunkan angka kesakitan dan kematian,” terang dia.
Saptiko menambahkan, kegiatan persiapan imunisasi kejar dan sosialisasi imunisasi rutin tersebut merupakan bagian dari rangkaian kegiatan yang telah dan akan dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan. Sebelumnya telah dilakukan pertemuan persiapan bersama pihak puskesmas, dan kali ini diikuti sekitar 400 peserta, terdiri atas 311 kader posyandu, tokoh agama, tokoh masyarakat, camat, lurah, penanggung jawab program kesehatan serta perwakilan dari Bapperida, Dinas Kominfo, TP-PKK, Health Security Partnership (HSP), akademisi, ahli epidemiologi Indonesia, dan narasumber dari tingkat provinsi maupun kota.
“Melalui kegiatan ini, diharapkan para lurah, camat, kader, serta penanggung jawab imunisasi di setiap puskesmas dapat menyusun dan mengkoordinasikan pelaksanaan imunisasi kejar di seluruh posyandu,” harapnya.
Ketua TP-PKK Kota Pontianak Yanieta Arbiastutie, menuturkan, pentingnya peran seluruh elemen masyarakat, khususnya para kader PKK dan Posyandu, dalam menggerakkan keluarga agar memastikan anak-anak mendapatkan imunisasi lengkap sesuai jadwal.
“Imunisasi merupakan salah satu hak dasar anak yang harus dipenuhi dan diperjuangkan, bukan hanya oleh orang tua, tapi juga oleh seluruh elemen masyarakat,” ungkapnya.
Menurutnya, PKK berperan vital dalam mendukung keberhasilan program ini melalui 10 Program Pokok PKK, khususnya bidang kesehatan dan kelestarian lingkungan hidup. Kader Dasawisma dan Posyandu, kata Yanieta, telah bekerja keras melakukan pendataan, penyuluhan, dan menggerakkan masyarakat dari rumah ke rumah untuk memastikan tidak ada anak yang terlewat.
“Saya mengajak seluruh kader dan masyarakat untuk tidak ragu membawa anak-anak ke posyandu atau gerai imunisasi terdekat, melengkapi status imunisasi sesuai jadwal, serta mengabaikan berita bohong atau hoaks tentang imunisasi,” imbaunya. (prokopim/kominfo)
Pendidikan Karakter Fondasi Lahirnya Generasi Cerdas dan Berakhlak Mulia
PONTIANAK – Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak terus berkomitmen membangun generasi muda yang cerdas, berakhlak mulia dan berkarakter kuat. Wakil Wali Kota Pontianak Bahasan menjelaskan, Pemerintah Kota Pontianak telah melaksanakan berbagai program strategis untuk memperkuat pendidikan karakter di lingkungan sekolah.
“Di antaranya melalui integrasi nilai-nilai karakter dalam kegiatan intrakurikuler, kokurikuler dan ekstrakurikuler, serta penerapan Sekolah Ramah Anak dan pendidikan inklusi yang menumbuhkan budaya belajar positif dan aman bagi peserta didik,” ujarnya saat memaparkan materi selaku narasumber Program Kita Indonesia dengan tema ‘Anak Indonesia Berkarakter’ yang digelar Radio Republik Indonesia (RRI) Pontianak di Aula Rumah Dinas Wali Kota, Senin (10/11/2025).
Menurutnya, pembangunan karakter anak Indonesia bukan sekadar pelengkap pendidikan formal, tetapi merupakan fondasi utama lahirnya generasi yang cerdas, berakhlak mulia, toleran dan cinta tanah air.
Selain itu, Pemkot juga mendorong Gerakan Literasi Sekolah agar anak-anak dapat berpikir kritis, beretika dan bijak dalam bermedia sosial.
“Upaya ini selaras dengan semangat revolusi mental yang digaungkan pemerintah,” tuturnya.
Berbagai kegiatan berbasis budaya dan keagamaan juga terus digalakkan, seperti Pekan Kebudayaan Daerah, Lomba Saprahan, dan Lomba Tundang, sebagai bagian dari pelestarian budaya lokal sekaligus pembentukan karakter anak Pontianak yang menghargai nilai-nilai tradisi.
Kolaborasi lintas sektor turut menjadi kunci sukses upaya ini. Pemerintah Kota Pontianak menggandeng dunia pendidikan, masyarakat, media seperti RRI, serta berbagai lembaga lainnya untuk menyebarluaskan nilai-nilai karakter positif melalui siaran, pelatihan dan kampanye edukatif.
“Pembangunan karakter anak Pontianak bukan hanya tanggung jawab sekolah, tetapi gerakan bersama antara pemerintah, masyarakat, dan media. Kita ingin melahirkan generasi muda yang cerdas secara intelektual, tangguh secara moral, dan kuat dalam kepribadian,” jelasnya.
Korwilnus IX Kalbar/Kepala LPP RRI Pontianak Peri Widodo mengungkapkan, bahwa Radio Republik Indonesia (RRI) sedari dulu ikut serta dalam upaya mewujudkan anak yang berkarakter sebagai generasi penerus bangsa.
"Salah satunya melalui program Kita Indonesia hadir sebagai ruang kebersamaan dan inspirasi tempat suara kebaikan dikumandangkan dan nilai kebangsaan disebarluaskan melalui siaran edukasi dan kegiatan nyata," terangnya.
Peri Widodo menerangkan, upaya dalam mewujudkan anak Indonesia Berkarakter merupakan salah satu Asta Cita Presiden.
Peri Widodo menegaskan, bahwa RRI berkomitmen menumbuhkan karakter anak-anak bangsa agar tetap berpijak pada budaya dan melangkah mantap ke masa depan digital yang penuh tantangan.
"Karakter bukanlah tugas satu pihak, tetapi ini adalah tanggung jawab bersama anatara keluarga, sekolah, pemerintah, media dan lingkungan. Maka mari kita bergandengan tangan memastikan setiap anak Indonesia tumbuh dengan cinta tanah air, empati sosial dan integritas yang tinggi kami yakin jika anak-anak Indonesia berkarakter, maka masa depan bangsa ini tidak hanya cerah, tetapi juga gemilang," pungkasnya. (prokopim)
Tak Hanya Terima Bantuan, Warga Miskin Harus Bisa Berdaya dan Mandiri
Lima Arah Kebijakan Percepatan Penanggulangan Kemiskinan di Pontianak
PONTIANAK – Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak berkomitmen mempercepat penanggulangan kemiskinan melalui lima arah kebijakan utama yang menjadi fokus kerja lintas sektor. Hal itu disampaikan Wakil Wali Kota Pontianak, Bahasan, saat membuka Rapat Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Kota Pontianak.
Bahasan menjelaskan, arah kebijakan pertama adalah pembaharuan dan integrasi data kemiskinan berbasis kelurahan, RT, dan RW yang dilakukan secara berkala agar data menjadi terpadu, kredibel dan diverifikasi. Kedua, fokus pada penghapusan kemiskinan ekstrem melalui pendekatan berbasis kasus dengan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat.
“Seperti pangan, rumah layak huni, air bersih, sanitasi, jaminan sosial dan akses layanan kesehatan,” ujarnya usia membuka rakor di Aula Rohana Muthalib Kantor Bapperida Kota Pontianak, Senin (10/11/2025).
Ketiga, lanjutnya lagi, transformasi ekonomi dan pemberdayaan masyarakat dengan memperluas akses pelatihan kerja, wirausaha, serta permodalan melalui skema Kredit Usaha Rakyat (KUR), program Corporate Social Responsibility (CSR), dan kemitraan usaha.
“Kita tidak ingin warga miskin hanya menerima bantuan, tetapi berdaya dan mandiri,” tuturnya.
Kemudian, arah kebijakan keempat adalah penguatan kolaborasi pentahelix yang melibatkan pemerintah, akademisi, dunia usaha, media, serta komunitas masyarakat dalam menjalankan program penanggulangan kemiskinan.
“Kelima, perbaikan tata kelola dan sistem monitoring serta evaluasi program, dengan fokus tidak hanya pada hasil keluaran (output), tetapi juga pada hasil akhir (outcome) dan dampak nyata di masyarakat,” terang Bahasan.
Menurutnya, lima kebijakan tersebut menjadi arah strategis Pemkot Pontianak untuk mempercepat penurunan angka kemiskinan, terutama kemiskinan ekstrem, melalui kerja sama lintas sektor yang terintegrasi.
“Pertemuan ini bukan sekadar agenda rutin, tetapi merupakan agenda prioritas pemerintah yang membutuhkan kolaborasi lintas sektor,” katanya di hadapan peserta rakor.
Ia menekankan bahwa penanggulangan kemiskinan bukan hanya kewajiban administratif, tetapi juga tanggung jawab moral seluruh pihak untuk memastikan tidak ada warga Pontianak yang tertinggal dari pembangunan.
Bahasan menilai, kemiskinan tidak hanya persoalan ekonomi, melainkan juga persoalan kemanusiaan, akses dan peluang hidup. Karena itu, upaya penanggulangannya tidak bisa dilakukan secara sektoral.
“Tidak boleh ada ego sektoral, tidak boleh ada yang berjalan sendiri-sendiri. Yang kita perlukan adalah kolaborasi, integrasi, dan keseriusan,” tegasnya.
Ia juga memaparkan sejumlah isu strategis yang masih menjadi tantangan, di antaranya masih adanya penduduk miskin dan miskin ekstrem yang membutuhkan intervensi terintegrasi, validitas data yang perlu diperbarui agar program tepat sasaran, serta akses layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, gizi, sanitasi, air minum, dan perumahan yang masih harus diperkuat.
Selain itu, Bahasan menyoroti persoalan kemiskinan struktural yang dipengaruhi pengangguran, keterbatasan keterampilan, rendahnya produktivitas ekonomi keluarga miskin, serta tumpang tindih program antar organisasi perangkat daerah (OPD). Ia berharap seluruh lembaga dan instansi yang tergabung dalam TKPK dapat menanggalkan ego sektoral dan bekerja dalam satu visi bersama.
“Kita ingin kehadiran TKPK Kota Pontianak benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Jika kita mengambil keputusan yang tepat, bekerja dengan sungguh-sungguh, dan melibatkan semua pihak, maka Pontianak akan mampu mempercepat penurunan kemiskinan, bahkan menuju nol kemiskinan ekstrem sesuai target nasional,” imbuhnya.
Sementara itu, Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) Kota Pontianak, Yanieta Arbiastutie, menyatakan kesiapan PKK untuk bersinergi dengan Pemkot Pontianak dalam membantu pengumpulan dan pemutakhiran data kemiskinan di wilayah kota.
“Sebagai mitra strategis pemerintah, khususnya Pemkot Pontianak, kader-kader kami yang berakar di tingkat masyarakat siap berkolaborasi dan bersinergi. Kami juga telah menjalankan berbagai program yang langsung menyentuh masyarakat, khususnya masyarakat miskin,” katanya.
Yanieta menambahkan, upaya penanggulangan kemiskinan tidak hanya cukup dengan pemberian bantuan, tetapi harus diiringi dengan pemberdayaan agar masyarakat dapat mandiri. Salah satu program yang dijalankan adalah peningkatan kompetensi pelaku Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga (UP2K) di kelurahan-kelurahan.
“Melalui kegiatan ini, perempuan dapat lebih berdaya dan mandiri secara ekonomi. Seperti kita ketahui, perempuan-perempuan di Kota Pontianak memiliki peran luar biasa dalam peningkatan ekonomi keluarga,” jelasnya.
Selain itu, TP-PKK juga mengembangkan berbagai kegiatan melalui 10 Program Pokok PKK, di antaranya program Halaman Asri, Teratur, Indah, dan Nyaman (Hatinya) PKK.
“Yang mendorong keluarga untuk memanfaatkan pekarangan rumah sebagai sumber pangan guna mengurangi beban ekonomi keluarga,” sebutnya.
Ia berharap, kolaborasi antara pemerintah dan PKK dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat serta membantu mempercepat penurunan angka kemiskinan di Kota Pontianak. (prokopim)