Berita

PONTIANAK - Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) mempersiapkan sebanyak 80 orang bakal calon Kepala Sekolah se-Kota Pontianak. Seluruh peserta telah melalui tahapan seleksi dan mengikuti kegiatan Pelatihan Bakal Calon Kepala Sekolah (BCKS) Kota Pontianak Tahun 2026.

Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Pontianak, Ismail, mengatakan bahwa kegiatan ini merupakan langkah Pemkot Pontianak dalam menyiapkan generasi Kepala Sekolah yang berkualitas dan mampu meningkatkan kualitas pendidikan ke arah yang lebih baik. 

"Kepala Sekolah adalah pemimpin pembelajaran yang menentukan arah budaya dan kualitas layanan pendidikan di sekolah yang dipimpinnya," tegas Ismail pasca membuka kegiatan, Selasa (27/10/2026).

Ismail mengatakan, ada tiga aspek yang harus diperhatikan para calon Kepala Sekolah. Aspek tersebut yaitu integritas, berusaha yang terbaik, dan peningkatan kompetensi. Hal ini menurutnya penting bagi peserta sebagai pedoman dalam mengemban tugas dan amanah ke depannya.

"Pemimpin dicontoh melalui keteladanannya. Harus punya semangat mengabdi dan siap ditugaskan di mana saja," ungkapnya.

Ia berharap, kegiatan ini dapat melahirkan Kepala Sekolah yang berkompeten dan dapat menjawab berbagai tantangan di dunia pendidikan, khususnya di Kota Pontianak. Dengan Kepala Sekolah yang berkompeten, Ismail percaya ini akan berdampak luas ke berbagai kalangan, termasuk siswa, orang tua siswa, hingga masyarakat Kota Pontianak.

Plt Kepala Disdikbud Kota Pontianak, Hermawan Eko Wibowo, menyebut kegiatan ini sebagai sarana pembelajaran bagi para calon Kepala Sekolah sebelum mengemban tugas ke depannya. Sehingga ketika menjabat secara definitif, para calon Kepala Sekolah sudah siap dengan ilmu dan wawasan yang didapatkan melalui pelatihan.

"Peserta akan dibekali ilmu pengelolaan manajerial sekolah. Karena tantangan sebagai Kepala Sekolah bisa mencakup administratif, sosial, dan lainnya," kata Hermawan.

Hermawan juga mengatakan bahwa para calon Kepala Sekolah nantinya diharapkan dapat menjadi contoh teladan yang baik bagi para siswa di sekolah. Karena di pelatihan ini, terdapat pembiasaan berbagai karakter positif bagi para peserta.

"Semoga dengan ini, mereka dapat menjadi contoh dan menjelaskan dengan utuh berbagai karakter positif kepada siswanya," tutupnya. (Kominfo)

PONTIANAK – Pemerintah Kota Pontianak menyalurkan sebanyak 1.220 kilogram beras cadangan pangan kepada warga Kelurahan Sungai Jawi Luar. Bantuan tersebut menyasar masyarakat yang membutuhkan, terutama mereka yang belum memperoleh bantuan sosial seperti Program Keluarga Harapan (PKH) maupun Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).

Wakil Wali Kota Pontianak Bahasan mengatakan, program beras cadangan pangan merupakan bantuan yang dialokasikan melalui APBD Kota Pontianak dan telah dilaksanakan sejak 2025.

“Ini merupakan penyerahan secara simbolis bantuan beras cadangan pangan. Mudah-mudahan memberikan manfaat kepada penerima, terutama mereka yang selama ini belum menerima bantuan PKH, BPNT maupun bantuan lainnya,” ujarnya Ketika menyerahkan bantuan di Aula Kantor Lurah Sungai Jawi Luar, Selasa (27/10/2026).

Bantuan tersebut menjadi salah satu bentuk kehadiran pemerintah daerah dalam memenuhi kebutuhan dasar masyarakat sembari menunggu pembaruan dan sinkronisasi data penerima bantuan sosial dari pemerintah pusat. Bantuan ini menjadi semakin relevan di tengah adanya pergerakan harga sejumlah komoditas. Gangguan distribusi maupun keterlambatan pasokan bahan bakar juga berpotensi meningkatkan biaya angkut dan berpengaruh terhadap harga kebutuhan pokok.

Karena itu, Pemkot Pontianak melalui Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) terus memantau perkembangan harga dan pasokan.

“Bagi warga yang memang membutuhkan uluran tangan, kita ingin tetap hadir. Memang bantuan ini sifatnya jangka pendek, tetapi paling tidak dapat membantu memenuhi kebutuhan dasar mereka,” katanya.

Selain penyaluran bantuan, Bahasan menekankan pentingnya pemutakhiran data agar program perlindungan sosial semakin tepat sasaran. Pemkot, katanya, terus berkoordinasi dengan Badan Pusat Statistik (BPS) dan berbagai unsur terkait agar data pemerintah pusat dan daerah semakin sinkron.

“Data memang bukan segala-galanya, tetapi dengan data kita bisa berbuat banyak. Jangan sampai data pusat berbeda dengan kondisi yang kita temukan di daerah,” katanya.

Berbeda dengan sejumlah program bantuan yang menggunakan data pemerintah pusat, bantuan beras cadangan pangan dari APBD Kota Pontianak memungkinkan pemerintah daerah melakukan koordinasi lebih dekat terhadap calon penerima yang belum terakomodasi dalam program bantuan lainnya. Bahasan menegaskan, Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono bersama dirinya tidak menginginkan ada warga yang luput dari perhatian hingga mengalami kesulitan memenuhi kebutuhan dasar.

“Kita tidak ingin ada warga Pontianak yang sampai tidak makan berhari-hari karena ketidakmampuannya atau ada masyarakat yang sakit dan terlantar tanpa penanganan,” tegasnya.

Karena itu, Pemkot juga menerapkan pola jemput bola dengan melibatkan perangkat daerah, layanan kesehatan, kelurahan serta jaringan RT dan RW untuk memantau kondisi masyarakat.

“Lurah punya jaringan RT dan RW. Tolong terus berkoordinasi agar kondisi masyarakat terpantau, sehingga pemerintah bisa segera action terhadap warga yang memang membutuhkan,” pesannya.

Bahasan berharap penyaluran 1.220 kilogram beras di Sungai Jawi Luar dapat meringankan kebutuhan penerima sekaligus menjadi bagian dari upaya pemerintah menjaga daya beli masyarakat.

“Yang paling penting bantuan tepat sasaran dan benar-benar sampai kepada mereka yang membutuhkan,” pungkasnya. (prokopim)

PONTIANAK – Sebanyak empat warga menerima bantuan alat bantu dan sandang dari Pemerintah Kota Pontianak. Mereka adalah Lawati, warga Kelurahan Tanjung Hilir dan Siti Minasari warga Kelurahan Siantan Tengah yang menerima kursi roda dewasa serta sandang lansia. Kemudian Muruyeh, warga Kelurahan Siantan Hilir menerima kursi roda dewasa dan sandang disabilitas, dan Suparmi, warga Kelurahan Batu Layang memperoleh bantuan kaki palsu dan sandang bagi penyandang disabilitas.

Alat bantu dan sandang tersebut diserahkan langsung Wakil Wali Kota Pontianak Bahasan yang mengunjungi rumah mereka, Selasa (27/10/2026). Bantuan itu diberikan sebagai bentuk perhatian pemerintah dalam mendukung aktivitas sehari-hari lansia dan penyandang disabilitas.

Bahasan mengatakan, bantuan tersebut merupakan bagian dari upaya Pemerintah Kota Pontianak untuk memastikan masyarakat yang membutuhkan mendapat dukungan sesuai kondisinya.

“Bantuan seperti kursi roda maupun kaki palsu ini mungkin terlihat sederhana, tetapi bagi penerimanya sangat berarti karena membantu mobilitas dan aktivitas sehari-hari,” ujarnya.

Menurutnya, pemerintah harus hadir hingga menyentuh kebutuhan masyarakat secara langsung, terutama bagi kelompok lansia, penyandang disabilitas, serta warga yang memiliki keterbatasan dalam menjalankan aktivitas secara mandiri.

“Yang kita inginkan adalah bantuan ini benar-benar tepat sasaran dan dirasakan manfaatnya oleh penerima. Pemerintah harus hadir, terutama kepada warga yang memang membutuhkan perhatian lebih,” katanya.

Penyaluran bantuan juga menjadi bagian dari pelayanan sosial yang terus dilakukan Pemkot Pontianak melalui perangkat daerah terkait. Pendataan dan verifikasi diperlukan agar jenis bantuan sesuai dengan kebutuhan masing-masing penerima.

Ia meminta jajaran pemerintah di tingkat kecamatan dan kelurahan terus aktif memantau kondisi warga di lingkungannya. Informasi dari RT, RW, tokoh masyarakat maupun keluarga dinilai penting agar warga yang membutuhkan bantuan dapat segera terdata.

“Kalau ada warga yang membutuhkan alat bantu atau memiliki persoalan sosial, sampaikan melalui kelurahan dan kecamatan. Jangan sampai ada masyarakat yang sebenarnya membutuhkan tetapi tidak terjangkau informasi,” pesannya.

Bahasan berharap alat bantu yang diberikan dapat meningkatkan kemandirian penerima sekaligus meringankan beban keluarga dalam mendampingi aktivitas sehari-hari. Pemkot Pontianak akan terus memperkuat pelayanan sosial melalui kolaborasi antara Dinas Sosial, pemerintah kecamatan, kelurahan dan masyarakat.

“Prinsipnya, pemerintah ingin hadir sedekat mungkin dengan warga. Kalau ada kebutuhan yang bisa kita bantu sesuai kemampuan dan ketentuan, tentu akan kita upayakan,” pungkasnya. (prokopim)

PONTIANAK – Wakil Wali Kota Pontianak Bahasan mendorong pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) di Kota Pontianak untuk terus berkembang dan naik kelas. Menurutnya, perkembangan UMKM yang semakin nyata menunjukkan sektor tersebut memiliki peran penting dalam menggerakkan ekonomi daerah.

“UMKM di Pontianak dan Kalimantan Barat harus terus eksis. Sekarang sudah terlihat bahwa banyak yang mulai naik kelas,” ujarnya usai Bursa Wirausaha Unggulan 2026 di Auditorium Universitas Tanjungpura, Senin (26/10/2026).

Bahasan menilai perubahan penyebutan dari “pelaku usaha UMKM” menjadi “pengusaha UMKM” juga membawa pesan penting. Istilah tersebut dinilainya dapat menumbuhkan rasa percaya diri sekaligus memotivasi para pelaku usaha untuk melihat usahanya sebagai bagian penting dari perekonomian.

“Kalau sebelumnya disebut pelaku usaha UMKM, sekarang disebut pengusaha UMKM. Ini menurut saya luar biasa karena memberi motivasi dan semangat kepada mereka,” katanya.

Ia berharap semangat tersebut mendorong UMKM untuk terus meningkatkan kualitas produk, manajemen usaha, pemasaran, serta daya saing. Dukungan terhadap UMKM juga harus dilakukan secara bersama-sama oleh pemerintah daerah di seluruh Kalimantan Barat. 

Ia menyinggung adanya komitmen bersama dari 14 kabupaten dan kota untuk terus memberikan dukungan terhadap pengembangan UMKM.

“Sudah ada penandatanganan bersama dari 14 kabupaten dan kota. Ini menjadi komitmen bahwa pemerintah daerah harus terus memberikan dukungan terbaik kepada UMKM,” ujarnya.

Bahasan menambahkan, dukungan tersebut penting agar UMKM tidak hanya bertahan, tetapi juga mampu memperluas pasar dan berkembang menjadi usaha yang lebih kuat.

“Yang kita inginkan bukan sekadar UMKM tetap ada, tetapi benar-benar tumbuh, berkembang, dan semakin berdaya saing,” katanya.

Ia berharap kolaborasi antara pemerintah daerah, dunia usaha, perbankan dan berbagai pemangku kepentingan dapat semakin memperkuat ekosistem UMKM di Pontianak.

“Kalau dukungannya kuat dan berkelanjutan, saya yakin semakin banyak pengusaha UMKM kita yang naik kelas,” pungkasnya. (prokopim)