Berita

PONTIANAK – Pemerintah Kota Pontianak menjalankan dua kebijakan utama dalam menangani dampak kemarau panjang dan meningkatnya kadar garam di air baku PDAM. Kebijakan tersebut meliputi penyaluran air tawar bersih ke kelurahan, kecamatan dan titik-titik publik, serta pemberian diskon bagi pelanggan rumah tangga Perumda Air Minum Tirta Khatulistiwa.

Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono mengarahkan setiap kelurahan dan kecamatan menyiapkan penampungan air berkapasitas 4.000-5.000 liter. Penampungan tersebut akan menjadi titik suplai air bersih bagi masyarakat. Air yang disalurkan merupakan air tawar bersih layak minum yang diolah Perumda Tirta Khatulistiwa. Namun untuk keamanan konsumsi, masyarakat tetap diimbau memasaknya terlebih dahulu sebelum diminum.

“Layak diminum, tapi sebaiknya dimasak dulu,” jelasnya, Senin (14/9/2026).

Edi menyebut, suplai air tawar saat ini cukup memadai seiring lancarnya pasokan dan operasional IPA 3 di booster Imam Bonjol. Setiap hari, sekitar 1.000 ton air tawar akan diproduksi dan disuplai untuk membantu kebutuhan warga. Penyaluran air tersebut dilakukan di 29 kelurahan dan kecamatan, serta sejumlah lokasi publik. Masjid-masjid yang memiliki bak penampungan air juga akan dilibatkan sebagai titik distribusi.

Edi memastikan titik-titik penyaluran air bersih akan terus diperbarui sesuai kebutuhan di lapangan. Pemerintah akan menginformasikan lokasi distribusi agar warga mengetahui tempat pengambilan air terdekat.

“Ini akan terus kita update selalu,” ujarnya.

Kebijakan kedua, Pemkot Pontianak memberikan diskon 30 persen bagi pelanggan rumah tangga Perumda Air Minum Tirta Khatulistiwa selama dua bulan. Diskon tersebut menjadi bentuk komitmen pemerintah untuk meringankan beban masyarakat terdampak krisis air bersih.

Ia menjelaskan, teknis pemberian diskon akan dihitung berdasarkan pemakaian pelanggan rumah tangga. Perhitungan dilakukan pada akhir bulan berjalan sebelum direalisasikan pada tagihan berikutnya. Kebijakan ini diharapkan dapat membantu warga yang terdampak penurunan kualitas air baku selama musim kemarau.

“Nanti akan kita hitung di akhir bulan. Untuk bulan September, dihitung pada Oktober. Oktober di November,” jelasnya.

Selain dua kebijakan tersebut, Pemkot Pontianak juga menyiapkan langkah pendukung untuk memperkuat pasokan air baku tawar. Salah satunya dengan mendatangkan air dari Terentang, Kubu Raya dengan tiga buah tongkang yang tidak terdampak intrusi air laut. Dengan tambahan sumber air baku, distribusi air tawar di wilayah terdampak diharapkan dapat lebih stabil.

“Di sana ada sumber air tawar yang akan kita bawa terutama ke IPA Nipah Kuning, IPA Parit Mayor dan Selat Panjang. Nantinya akan didistribusikan di wilayah tersebut,” jelasnya.

Untuk jangka menengah, Edi telah memerintahkan jajaran Pemkot Pontianak, Dinas Pekerjaan Umum, dan Perumda Air Minum Tirta Khatulistiwa untuk terus berkoordinasi dengan Balai Wilayah Sungai Kapuas. Koordinasi dilakukan untuk penanganan pipa distribusi dari Penepat ke Pontianak dan perbaikan instalasi pendukung.

“Saya sudah memerintahkan Dinas PU dan PDAM terus berkoordinasi dengan Balai Wilayah Sungai Kapuas yang bertanggung jawab terhadap air baku,” katanya.

Ia menambahkan, perbaikan rumah pompa dan pintu air juga menjadi perhatian. Beberapa pekerjaan telah dianggarkan dan sedang berjalan, namun tetap perlu dipercepat agar fungsi air baku bisa lebih optimal.

Sementara untuk jangka panjang, Pemkot Pontianak mendorong penambahan jaringan pipa hingga ke kawasan Biyung, Kubu Raya serta pembangunan bendung karet di kawasan Penepat. Langkah ini dinilai penting agar Pontianak memiliki sistem ketahanan air baku yang lebih kuat saat menghadapi kemarau panjang.

“Jangka panjangnya kita minta dikaji bendung karet di Selat Parit Penepat. Kalau terjadi kemarau sangat panjang, bisa ditutup atau dibendung, tetapi tetap memperhatikan lalu lintas angkutan sungai,” jelasnya.

Edi berharap dua kebijakan utama berupa penyaluran air bersih dan diskon pelanggan rumah tangga dapat menjadi langkah cepat untuk membantu masyarakat. Di saat yang sama, pemerintah juga menyiapkan solusi menengah dan jangka panjang agar krisis air bersih tidak terus berulang.

“Ini bagian dari komitmen Pemerintah Kota Pontianak untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat,” pungkasnya. (prokopim)

PONTIANAK – Pemerintah Kota Pontianak bersama Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menyepakati sejumlah aturan penanganan antrean penyaluran BBM jenis solar bersubsidi di Kota Pontianak. Aturan tersebut akan mulai berlaku pada 1 Oktober 2026, sementara saat ini masih dalam tahap sosialisasi kepada SPBU, pengusaha angkutan, pengemudi, dan masyarakat.

Wakil Wali Kota Pontianak Bahasan mengatakan hal ini dilakukan untuk menertibkan antrean BBM bersubsidi di sejumlah SPBU agar tidak mengganggu arus lalu lintas dan keselamatan pengguna jalan. Selain membuat arus lalu lintas tersendat, antrean kendaraan besar juga berpotensi memicu kecelakaan.

“Yang terpenting muaranya adalah memudahkan masyarakat dan membuat arus lalu lintas aman,” jelasnya dalam Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Bapperida Pontianak, Senin (14/69/2026).

Bahasan mencontohkan, di sejumlah titik, kendaraan yang mengantre BBM berada di badan jalan dan mengganggu kelancaran lalu lintas. Kondisi tersebut harus menjadi perhatian bersama, terutama di kawasan yang menjadi jalur kendaraan barang dan kendaraan berat.

“Kami juga ingin memastikan, penyaluran tepat sasaran,” tegasnya.

Kepala Dinas Perhubungan Kota Pontianak Rendrayani mengatakan, pengaturan tersebut merupakan kesepakatan hasil rapat koordinasi yang melibatkan Pemkot Pontianak, PT Pertamina Patra Niaga, TNI/Polri, SPBU, asosiasi, pelaku usaha angkutan, dan instansi terkait.

“Saat ini masih tahap sosialisasi. Aturan penanganan antrean penyaluran solar bersubsidi ini mulai dilaksanakan pada 1 Oktober 2026,” ujarnya.

Rendrayani menjelaskan, salah satu poin utama yang disepakati adalah pembelian BBM solar bersubsidi wajib menggunakan QR Code atau barcode MyPertamina. Pengemudi juga wajib menunjukkan STNK sesuai tanda nomor kendaraan bermotor atau TNKB. Batas maksimal pengisian solar bersubsidi juga disepakati mengikuti ketentuan pada QR Code atau barcode MyPertamina. Dengan aturan ini, penyaluran diharapkan lebih tertib, tepat sasaran, dan mengurangi potensi penyalahgunaan.

Selain itu, untuk menjaga kepastian penyaluran, distribusi solar bersubsidi dari Integrated Terminal Pontianak akan dimulai pukul 02.00 WIB. SPBU berkewajiban menerima pendistribusian tersebut agar pelayanan kepada pengguna dapat berjalan lebih baik.

“SPBU wajib melaksanakan penyaluran sesuai harga, kuota, volume, dan ketentuan yang berlaku,” jelas Rendrayani.

Ia menambahkan, operator SPBU wajib melakukan pemeriksaan QR Code atau barcode MyPertamina, STNK, dan TNKB sebelum pengisian BBM. SPBU bersama Pertamina juga diminta melakukan sosialisasi dan pengaturan antrean agar tidak mengganggu kelancaran lalu lintas.

Dalam kesepakatan itu, kendaraan pengangkut BBM maksimal roda 10 dengan kapasitas tangki maksimal 16 kiloliter dalam keadaan kosong dapat melintas di Jembatan Duplikasi Kapuas I pada pukul 08.00 sampai 16.00 WIB dan pukul 19.00 sampai 05.00 WIB. Ketentuan ini tetap harus memperhatikan keselamatan lalu lintas dan aturan yang berlaku.

“SPBU bersama Pertamina harus berkoordinasi dengan Dinas Perhubungan dan kepolisian dalam pengaturan antrean, termasuk penataan jalur masuk dan keluar kendaraan,” ujarnya.

SPBU juga berkewajiban menyediakan petugas pengatur jalur antrean untuk mengatur arus kendaraan, mencegah kemacetan, serta menjaga keamanan dan keselamatan area SPBU. Sementara Dinas Perhubungan Kota Pontianak akan memasang marka parkir dan rambu untuk membatasi area antrean kendaraan.

Pengusaha angkutan, asosiasi, dan pengemudi juga diminta mematuhi ketentuan penyaluran BBM. Mereka dilarang menyalahgunakan QR Code atau barcode, menggunakan tangki modifikasi maupun tangki cadangan yang tidak sesuai ketentuan, serta melakukan pengisian berulang yang bertentangan dengan aturan.

“Semua pihak harus ikut menjaga. Pengusaha, pengemudi, SPBU, Pertamina, dan aparat terkait punya peran masing-masing agar antrean solar bersubsidi ini bisa lebih tertib,” katanya.

Untuk truk trailer, pengemudi tidak diperbolehkan membawa gandengan atau tempelan saat melakukan pengisian. Gandengan harus ditempatkan di pool atau lokasi yang ditentukan agar tidak menambah kepadatan dan risiko keselamatan di sekitar SPBU.

Rendrayani menegaskan, pengawasan akan dilakukan bersama BPH Migas, Pertamina Patra Niaga, TNI/Polri, Dinas Perhubungan, dan instansi terkait sesuai tugas dan kewenangan masing-masing. Pengawasan meliputi penyalahgunaan QR Code, pelanggaran penyaluran, praktik premanisme, gangguan keamanan, serta persoalan antrean dan lalu lintas.

“Jika ada pelanggaran, akan diberikan tindakan atau sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan kewenangan masing-masing pihak,” tegasnya.

Ia berharap masa sosialisasi sebelum 1 Oktober dapat dimanfaatkan seluruh pihak untuk memahami ketentuan baru tersebut. Dengan begitu, pelaksanaannya nanti dapat berjalan lebih tertib, tidak menimbulkan kebingungan, dan memberi kepastian bagi masyarakat.

“Tujuan utamanya adalah memastikan penyaluran solar bersubsidi lebih tertib, tepat sasaran, dan tidak mengganggu lalu lintas. Kami berharap semua pihak bisa mendukung pelaksanaan aturan ini,” pungkasnya. (prokopim)

PONTIANAK - Pemerintah Kota Pontianak bersama Perumda Air Minum Tirta Khatulistiwa mengambil sejumlah langkah untuk menjaga ketersediaan air bersih masyarakat di tengah gangguan sumber air baku akibat intrusi air laut.

Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono mengatakan, kondisi sumber air baku di Waduk Penepat saat ini mengalami peningkatan kadar garam yang cukup tinggi. Kondisi tersebut membuat proses pengolahan air menghadapi kendala, sementara kebutuhan air bersih masyarakat tetap harus dipenuhi.

“Melihat perkembangan sampai kemarin, sumber air baku kita di Penepat sudah terintrusi air laut. Kadar garamnya di atas 1.000 miligram per liter dan kondisinya keruh. Jadi, kita tidak punya pilihan lain selain mencari sumber alternatif,” ujar Edi, Minggu (13/9/2026).

Sebagai langkah darurat, Pemkot Pontianak menyiapkan sumber air baku alternatif dari Desa Radak, Kecamatan Terentang, Kubu Raya. Tiga tongkang disiapkan untuk membawa air tersebut ke Pontianak. Berdasarkan pengecekan, kadar garam air di lokasi tersebut berada di bawah 10 miligram per liter.

“Besok akan kita bawa air itu ke sini untuk diolah. Pengolahannya kemungkinan kita drop di IPA Parit Mayor untuk menyuplai masyarakat Pontianak Timur dan Nipah Kuning Dalam di wilayah barat. Selanjutnya juga ke IPA Selat Panjang,” katanya.

Selain mendatangkan air baku dari luar Pontianak, Pemkot juga menambah kapasitas pengolahan melalui mesin reverse osmosis atau RO. Edi mengatakan, penambahan tersebut dilakukan untuk memperkuat kemampuan pengolahan air selama kondisi darurat.

“Kita sudah meminta penambahan mesin RO agar kapasitasnya lebih besar. Ini kondisi darurat, jadi kapasitas pengolahan harus kita tambah,” kata Edi.

Menurutnya, terdapat pula sumber air dengan kadar garam sekitar 47 miligram per liter yang ditargetkan dapat masuk ke IPA 3. Apabila proses tersebut berjalan sesuai rencana, kapasitas yang dapat dialirkan mencapai sekitar 100 liter per detik.

“Kalau ini bisa masuk, ini bisa 100 liter per detik. Ini sangat membantu dan bisa kita salurkan lagi ke kecamatan-kecamatan,” ujarnya.

Direktur Utama Perumda Air Minum Tirta Khatulistiwa Abdullah menjelaskan, gangguan yang terjadi pada sumber air baku berkaitan dengan intrusi air laut yang meningkatkan kadar garam air baku secara signifikan. Kondisi tersebut membuat proses pengolahan air menjadi lebih berat dan berpengaruh terhadap operasional peralatan pengolahan.

Menurut Abdullah, kondisi air baku saat ini berada jauh di atas kadar garam yang selama ini menjadi acuan dalam proses pengolahan. Karena itu, PDAM perlu menggunakan sejumlah langkah teknis secara bersamaan, mulai dari mencari sumber air baku dengan kadar garam lebih rendah, menambah kapasitas RO, hingga mendatangkan air menggunakan tongkang.

Abdullah mengatakan, teknologi SWRO yang dimiliki PDAM saat ini memiliki kapasitas terbatas sehingga belum dapat memenuhi kebutuhan air dalam skala kota. Sementara kapasitas total instalasi pengolahan air PDAM mencapai sekitar 2.300 liter per detik.

“SWRO yang kita miliki kapasitasnya masih kecil, sehingga penggunaannya lebih sebagai solusi saat kondisi tertentu. Dalam kondisi seperti sekarang, kita perlu mencari sumber air baku dengan kadar garam yang lebih rendah agar dapat diolah dengan sistem yang tersedia,” jelasnya.

Untuk menjaga pelayanan kepada masyarakat, PDAM juga terus melakukan distribusi air bersih melalui sejumlah titik penampungan dan mobil tangki. Berdasarkan data PDAM, dari penampungan Perum 3 dengan stok awal sekitar 1,5 juta liter, sekitar 1,3 juta liter telah disalurkan. Di Wonoyoso, dari stok sekitar 500 ribu liter, sekitar 350 ribu liter telah tersalurkan. Sementara di Boster Kesehatan, sekitar 20 ribu liter dari stok 30 ribu liter telah digunakan.

“Air kita salurkan melalui mobil tangki dan masyarakat juga bisa mengambil secara mandiri menggunakan galon atau jeriken,” kata Abdullah.

Distribusi juga diarahkan ke sejumlah rumah sakit dan fasilitas kesehatan, termasuk RSUD Sudarso, rumah sakit milik Pemkot, Yarsi, Rumah Sakit Universitas Tanjungpura, serta klinik-klinik yang memiliki layanan cuci darah.

Menurut Abdullah, penyaluran air telah dilakukan di hampir seluruh kecamatan di Pontianak. Distribusi mencakup wilayah Barat, Utara, Timur, Kota, Selatan, dan Tenggara. Volume distribusi disesuaikan dengan kebutuhan pada setiap titik.

“Penyalurannya hampir semua kecamatan sudah kita lakukan. Namun secara volume memang belum sama banyak karena kita menyesuaikan dengan titik-titik yang membutuhkan air bersih atau air tawar,” ujarnya.

Air hasil pengolahan dari sumber alternatif nantinya dapat dimanfaatkan masyarakat seperti air bersih pada umumnya. Untuk sementara, air tersebut akan diberikan secara gratis kepada masyarakat. Pasokan tersebut belum dapat langsung disalurkan melalui sambungan rumah karena kapasitas pengangkutan tongkang masih terbatas. Penambahan jumlah tongkang akan meningkatkan volume air baku yang dapat dibawa ke Pontianak dan selanjutnya diolah melalui instalasi yang tersedia. (prokopim)

PONTIANAK – Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono menegaskan komitmen Pemerintah Kota Pontianak untuk terus memperkuat pelayanan publik yang bersih, transparan, dan bebas dari praktik korupsi maupun pungutan liar. Beberapa upaya yang dilakukan adalah dengan memperketat pengawasan dan digitalisasi pelayanan.

Edi mengatakan, korupsi merugikan semua pihak karena dapat menghambat jalannya program pembangunan dan pelayanan masyarakat. Karena itu, upaya pencegahan harus dilakukan secara berkelanjutan, baik melalui pengawasan internal maupun perbaikan sistem pelayanan.

“Yang pasti korupsi merugikan kita semua. Program-program tidak berjalan. Oleh sebab itu, kita perkuat APIP dan Inspektorat untuk pengawasan dan monitoring,” ujarnya ketika membuka Sosialisasi Anti Korupsi bagi Masyarakat di Kantor Wali Kota Pontianak, Kamis (10/9/2026).

Saat ini, Pemkot Pontianak juga memiliki tim yang berkaitan dengan upaya pencegahan korupsi dan pungutan liar. Tim tersebut diperkuat untuk membantu mengurangi peluang terjadinya praktik-praktik yang dapat mencederai pelayanan publik.

Selain itu, salah satu langkah penting yang terus dilakukan Pemkot Pontianak adalah mendorong digitalisasi pelayanan. Dalam pelayanan publik, transaksi yang sebelumnya dilakukan secara tunai secara bertahap diarahkan menjadi nontunai atau cashless. Pembayaran nontunai dapat dilakukan melalui berbagai kanal, seperti e-money, kartu kredit, QRIS, maupun aplikasi pembayaran daring lainnya. Sistem tersebut dinilai mampu mengurangi kontak langsung antara petugas dan masyarakat, sehingga potensi penyimpangan dapat ditekan.

“Itu mengurangi kontak langsung,” ujarnya.

Meski demikian, Edi mengakui penerapan pembayaran nontunai tidak bisa dilakukan secara sekaligus. Pemerintah perlu memperhatikan kesiapan masyarakat, terutama warga yang belum memiliki rekening, belum terbiasa menggunakan aplikasi pembayaran, atau masih memakai perangkat yang terbatas.

“Ini tidak bisa serta-merta kita terapkan, karena diperlukan kreativitas dan inovasi agar pembayaran cashless bisa berlangsung dengan baik,” katanya.

Ia mencontohkan penerimaan retribusi seperti parkir, pelabuhan, maupun pasar. Menurutnya, pembayaran tunai memiliki risiko lebih besar karena petugas setiap hari berhadapan langsung dengan uang.

“Kecenderungan untuk tergoda itu bisa ada karena melihat uang setiap hari,” jelasnya.

Karena itu, selain penguatan integritas ASN, Pemkot Pontianak secara perlahan melakukan sosialisasi dan pembiasaan kepada masyarakat. Edi menyebut, penerapan pembayaran digital perlu dibarengi edukasi, pendampingan, bahkan insentif agar masyarakat terdorong beralih ke sistem yang lebih tertib.

“Saya bilang jangan sekaligus, tetapi diberikan sosialisasi, pemahaman, dan reward,” ujarnya.

Menurutnya, perbankan juga dapat dilibatkan dalam mendorong budaya transaksi nontunai. Selain mendukung transparansi, langkah ini sejalan dengan upaya memperluas akses keuangan masyarakat.

“Ini juga bagian dari akses keuangan daerah. Masyarakat bisa mulai terbiasa menabung, menggunakan layanan keuangan, dan bertransaksi secara lebih tertib,” katanya.

Edi menambahkan, pencegahan korupsi juga harus dimulai dari pendidikan karakter. Nilai disiplin, integritas, dan kejujuran perlu dibiasakan sejak dini, termasuk melalui pendidikan di PAUD, TK, SD, hingga jenjang berikutnya.

“Kita mulai membiasakan untuk belajar disiplin, menjaga integritas, dan seterusnya,” ucapnya.

Dalam pelayanan administrasi, Edi juga mengingatkan pentingnya menutup ruang bagi praktik percaloan. Ia mencontohkan pelayanan kependudukan yang rawan dimanfaatkan oknum apabila masyarakat ingin mendapatkan layanan lebih cepat melalui jalur tidak resmi.

“Kalau yang namanya oknum itu ada. Ada oknum aparat, tetapi ada juga oknum masyarakat. Tidak semuanya, tetapi ini yang harus kita awasi,” katanya.

Untuk memperkuat pengawasan, Pemkot Pontianak juga memasang CCTV pada sejumlah titik pelayanan. Hal itu dilakukan agar proses pelayanan berjalan lebih transparan dan meminimalkan penyimpangan.

“Di pelayanan Dukcapil, misalnya, kita pasang CCTV,” ujarnya.

Edi menegaskan, membangun pelayanan bebas korupsi bukan pekerjaan yang mudah. Menurutnya, yang perlu dilakukan adalah memperkecil peluang dan membangun sistem yang mampu mencegah terjadinya penyimpangan. (prokopim)