Berita

PONTIANAK – Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono mendorong pengembangan angkutan umum yang nyaman, aman, dan mudah dijangkau sebagai salah satu solusi menghadapi pertumbuhan kendaraan dan kemacetan di Kota Pontianak. Melalui program Buy The Service (BTS) dari Kementerian Perhubungan, layanan angkutan umum perkotaan ditargetkan mulai beroperasi pada Mei 2027 dengan dua koridor sebagai tahap awal.

Edi mengatakan, tantangan utama pengembangan transportasi publik adalah membangun kepercayaan masyarakat agar bersedia beralih dari kendaraan pribadi ke angkutan umum. Menurutnya, masyarakat membutuhkan layanan yang praktis, memiliki jadwal teratur, serta didukung fasilitas yang memadai.

“Kita memahami masyarakat sudah terbiasa menggunakan kendaraan pribadi karena lebih praktis. Karena itu, angkutan umum yang kita hadirkan harus memberikan pelayanan yang baik, sehingga masyarakat punya alternatif untuk menunjang mobilitas sehari-hari,” ujarnya usai koordinasi persiapan Program Teman Bus dengan skema BTS di Kantor Wali Kota Pontianak, Kamis (29/10/2026).

Menurut Edi, pemerintah perlu menyiapkan halte, titik pemberhentian yang mudah dijangkau, rambu, serta fasilitas pendukung yang terhubung dengan aktivitas masyarakat. Keteraturan jadwal, keselamatan, dan kenyamanan penumpang juga harus dijaga agar masyarakat tertarik menggunakan angkutan umum secara berkelanjutan.

“Transportasi umum harus terintegrasi dengan aktivitas masyarakat. Titik pemberhentian harus mudah dijangkau dan fasilitasnya mendukung kenyamanan penumpang. Ini yang perlu kita persiapkan bersama agar layanan bisa berjalan dengan baik,” tuturnya.

Selain kesiapan infrastruktur, Edi menekankan pentingnya keberlanjutan pembiayaan dan pengelolaan layanan. Program BTS direncanakan mendapat dukungan Kementerian Perhubungan selama tiga tahun pertama sebelum pengelolaannya diserahterimakan kepada Pemerintah Kota Pontianak.

Karena itu, kesiapan sumber daya manusia, pembiayaan operasional, dan kemampuan menjaga standar pelayanan perlu diperhitungkan sejak awal.

“Program ini harus kita persiapkan secara matang agar manfaatnya bisa dirasakan masyarakat dalam jangka panjang. Kita perlu memastikan layanan berjalan baik, kebutuhan operasional diperhitungkan, dan pengelolaannya dapat berkelanjutan,” kata Edi.

Edi mengakui, penerapan angkutan umum juga memiliki tantangan dari sisi kondisi jalan dan kepadatan lalu lintas di Pontianak. Sosialisasi kepada masyarakat serta evaluasi setelah layanan beroperasi diperlukan untuk melihat efektivitas program tersebut.

“Kondisi jalan kita tidak terlalu lebar dan kepadatannya tinggi. Ini tentu perlu menjadi perhatian karena kehadiran bus umum juga akan berdampak terhadap kelancaran lalu lintas. Kita harapkan masyarakat bisa beralih dari kendaraan pribadi ke angkutan umum sehingga kepadatan dapat berkurang. Nanti kita evaluasi dan terus melakukan perbaikan,” ujarnya.

Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) Kelas II Kalimantan Barat, I Ketut Suhartana, menjelaskan, dari tiga trayek yang telah ditetapkan, pemerintah merencanakan uji coba pada dua koridor terlebih dahulu.

Koridor pertama melayani rute Rusunawa Harapan Jaya menuju RSUD dr. Soedarso sepanjang sekitar 21,04 kilometer dengan kebutuhan delapan armada, terdiri atas tujuh bus operasional dan satu bus cadangan.

Koridor kedua menggunakan pola melingkar atau looping, dengan rute TPI Nipah Kuning menuju Sungai Raya Dalam sepanjang sekitar 34,52 kilometer. Koridor ini membutuhkan 11 armada, terdiri atas 10 bus operasional dan satu bus cadangan.

“Dari tiga trayek yang telah diputuskan, pada tahap awal ini kami akan melaksanakan uji coba pada dua trayek terlebih dahulu,” ujar Suhartana.

Ia menerangkan, BTS merupakan skema pembelian layanan oleh pemerintah kepada operator dengan mengacu pada Standar Pelayanan Minimal (SPM). Standar tersebut meliputi keselamatan, keamanan, kenyamanan, keteraturan, keterjangkauan, dan kesetaraan.

Operasional kedua koridor ditargetkan berjalan penuh saat peluncuran pada Mei 2027. Pada masa pengenalan, pemerintah juga merencanakan layanan tanpa tarif untuk membantu masyarakat mengenal kembali angkutan umum perkotaan.

“Pada saat peluncuran nanti, operasional sudah berjalan penuh sekaligus menjadi masa percobaan dan sosialisasi kepada masyarakat. Kemungkinan masyarakat tidak dipungut bayaran selama masa pengenalan ini,” jelasnya.

Untuk mendukung pengawasan, armada direncanakan dilengkapi CCTV, GPS, sistem pemantauan perilaku pengemudi, serta perangkat pembayaran elektronik Tap on Bus. PT Surveyor Indonesia akan membantu pengelolaan dan verifikasi kinerja operator berdasarkan standar pelayanan yang ditetapkan.

Suhartana menambahkan, program BTS dirancang berjalan selama tiga tahun pertama di bawah pengelolaan Kementerian Perhubungan sebelum diserahterimakan kepada Pemerintah Kota Pontianak untuk dikelola secara mandiri.

“Karena itu, kesiapan pemerintah daerah, termasuk dari sisi infrastruktur dan pengelolaan operasional, menjadi bagian penting dalam mendukung keberlanjutan layanan,” tutupnya. (prokopim)

Satgas Ketahanan Pangan Cek Pasar


PONTIANAK – Tim Satuan Tugas (Satgas) Ketahanan Pangan Kota Pontianak turun langsung ke lapangan untuk memantau ketersediaan, distribusi dan perkembangan harga sejumlah kebutuhan pokok di Pasar Flamboyan dan sejumlah supermarket, Kamis (29/10/2026). Dari hasil pengecekan, sejumlah komoditas justru tercatat mengalami penurunan harga.

Salah seorang pedagang cabai cakra di Pasar Flamboyan, Sila (18) mengatakan harga kini cenderung turun. Dua bulan lalu, harga tertinggi sempat mencapai Rp150 ribu per kilogram. Kemudian turun Rp120 ribu per kilogram dan kini menjadi Rp96 ribu per kilogram.

"Sekarang Rp96 ribu per kilogram. Paling mahal sempat Rp150 ribu per kilo dua bulan lalu," katanya.

Ia bercerita, cabai tersebut berasal dari luar Kalbar. Kecenderungan warga yang doyan makan pedas membuat cabai tetap dicari.

Sedang untuk harga ikan sempat mengalami kenaikan. Ikan tongkol paling rendah harganya Rp38 ribu per kilo. Sedang tertinggi di angka Rp50 ribu per kilo.

"Kalau tongkol sekarang Rp45 ribu per kilo. Naik turunnya tergantung suplai, kosong atau tidak," kata Aditya, salah seorang pedagang ikan di Pasar Flamboyan.

Sekretaris Daerah Kota Pontianak Amirullah mengatakan, hasil pemantauan menunjukkan kondisi pangan di Kota Pontianak secara umum masih relatif stabil. Salah satunya cabai yang sebelumnya berada pada kisaran Rp120 ribu per kilogram.

“Cabai tadi mengalami penurunan. Dari sekitar Rp120 ribu, sekarang ada yang Rp96 ribu, Rp98 ribu bahkan Rp86 ribu per kilogram. Penurunannya cukup besar, sekitar 20 persen,” ujarnya.

Selain cabai, Amirullah menyebut harga bawang juga cenderung menurun. Sementara beberapa jenis ikan mengalami sedikit kenaikan harga. Adapun telur ayam dan daging ayam terpantau relatif stabil. Ketersediaannya juga dinilai mencukupi dengan distribusi yang masih berjalan lancar.

“Berdasarkan wawancara dengan para pedagang, sejauh ini tidak ada persoalan dari sisi produksi maupun distribusi. Harga beberapa komoditas yang kita pantau juga relatif stabil,” katanya.

Menurut Amirullah, kelancaran distribusi menjadi salah satu faktor penting yang menentukan stabilitas harga di tingkat konsumen. Karena itu, pemantauan tidak hanya difokuskan pada harga jual, tetapi juga pada rantai pasok sejak produksi hingga komoditas tersedia di pasar.

“Kita memastikan mulai dari produksi, distribusi, ketersediaan sampai harga. Faktor-faktor itulah yang menjadi perhatian Satgas Ketahanan Pangan,” katanya.

Ia menjelaskan, pemantauan lapangan dilakukan secara rutin sepanjang tahun, baik dalam agenda bulanan, triwulanan maupun semesteran. Hasil pengecekan kemudian menjadi bahan evaluasi bersama untuk menentukan langkah yang perlu diambil pemerintah. Satgas Ketahanan Pangan, lanjut Amirullah, juga berjalan beriringan dengan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID). Tujuannya memastikan kebutuhan pokok masyarakat tersedia, terdistribusi dengan baik dan tetap terjangkau.

“Yang paling penting kebutuhan pokok masyarakat harus terjamin, tersedia, distribusinya lancar dan harganya tetap terjangkau,” jelasnya.


Meski demikian, Pemkot Pontianak tetap memberi perhatian terhadap komoditas yang mengalami pergerakan harga cukup besar. Pemantauan rutin terus dilakukan perangkat daerah terkait, termasuk yang membidangi perdagangan, pangan, pertanian dan perikanan.

“Kita ingin memastikan ketersediaan tetap terjaga dan mengetahui lebih cepat kalau ada pergerakan harga yang tidak wajar,” terangnya.

Jika ditemukan lonjakan harga yang dinilai signifikan atau terjadi gangguan pasokan, pemerintah dapat mengambil langkah intervensi, termasuk melalui operasi pasar seperti yang dilakukan di seluruh kecamatan beberapa waktu lalu.

“Kalau dipandang perlu dan terjadi distorsi harga yang tinggi, operasi pasar bisa dilakukan. Seperti yang sudah kita lakukan sebelumnya,” katanya.

Untuk kondisi saat ini, Amirullah menegaskan belum terdapat persoalan berarti pada pasokan maupun distribusi kebutuhan pokok di Pontianak.

“Untuk sekarang kondisinya masih relatif stabil. Tetapi pemantauan tetap kita lakukan supaya kalau ada perubahan, pemerintah bisa segera mengambil langkah,” pungkasnya. (prokopim)

PONTIANAK – Wakil Wali Kota Pontianak Bahasan menyatakan Pemerintah Kota Pontianak terbuka terhadap berbagai bentuk keterlibatan orang muda, termasuk melalui ruang diskusi, dialog maupun kegiatan sosial di lapangan. Menurutnya, selama kegiatan tersebut positif dan memberi manfaat, Pemkot siap mendukung dan memfasilitasi.

“Selagi positif, kita dukung penuh. Kita mengikuti keinginan para orang muda, seperti apa ruang yang mereka anggap nyaman, dengan catatan diskusi atau dialog itu memberi manfaat ke depan,” ujarnya usai Mimbar Pemuda dan Wakil Rakyat di Halaman Garden Aqua Cafe, Pontianak Timur, Kamis (29/10/2026) malam.

Bahasan mengatakan, ruang diskusi penting karena menjadi tempat orang muda menyampaikan gagasan, kritik dan aspirasi mengenai pembangunan Kota Pontianak. Pemikiran orang muda menjadi salah satu suara dalam pembangunan. 

"Kami ingin terus membersamai mereka agar apa yang didiskusikan tidak berhenti menjadi pemikiran, tetapi bisa menjadi gerakan nyata yang diimplementasikan di masyarakat,” katanya.

Menurutnya, keinginan orang muda untuk dilibatkan dalam pembangunan sebenarnya sejalan dengan sikap Pemkot yang selama ini membuka ruang partisipasi. Keterlibatan tidak harus selalu menunggu undangan pemerintah. Orang muda maupun komunitas dapat menginisiasi kegiatan, kemudian berkoordinasi dengan perangkat daerah apabila membutuhkan dukungan.

“Kalau kita bisa memfasilitasi, tentu kita fasilitasi. Pelibatan itu juga bisa datang dari inisiatif mereka sendiri,” jelasnya.

Ia mencontohkan persoalan lingkungan di tingkat masyarakat yang dapat menjadi ruang keterlibatan konkret orang muda. Apabila terdapat persoalan seperti genangan atau kebutuhan penanganan lingkungan, komunitas dapat menyampaikannya kepada pemerintah untuk kemudian ditindaklanjuti bersama perangkat daerah terkait.

“Kalau membutuhkan armada atau tim dari OPD terkait, sampaikan kepada kami. Kita bisa turun bersama. Bahkan Pak Wali atau saya bisa ikut langsung untuk mengedukasi dan memberikan semangat kepada orang muda maupun masyarakat,” katanya.

Selain membuka ruang kolaborasi, Bahasan juga menegaskan bahwa Pemkot Pontianak terbuka terhadap kritik dan masukan. Menurutnya, substansi kritik tetap harus menjadi perhatian meskipun disampaikan secara tegas. Kritik yang diarahkan untuk memperbaiki pelayanan dan pembangunan justru menjadi bagian penting dalam proses pemerintahan.

“Yang paling penting adalah isi pemikirannya. Kalau tujuannya untuk perbaikan pembangunan di berbagai bidang, tentu harus kita dengarkan,” katanya.

Bahasan menilai keterbukaan informasi juga menjadi salah satu cara menjaga kepercayaan masyarakat. Ketika muncul pertanyaan atau keraguan terhadap suatu kebijakan maupun penggunaan anggaran publik, pemerintah menurutnya perlu memberikan penjelasan secara terbuka sesuai ketentuan.

“Kalau memang tidak ada yang perlu disembunyikan, tentu kita jelaskan. Transparansi itu penting supaya masyarakat mendapatkan informasi yang jelas dan tidak menimbulkan kecurigaan,” ujarnya.

Ia berharap orang muda Pontianak terus aktif menyampaikan gagasan sekaligus mengambil peran nyata di tengah masyarakat.

“Jangan hanya berhenti di ruang diskusi. Kalau ada gagasan yang baik untuk masyarakat, mari kita kerjakan bersama. Pemerintah terbuka untuk berkolaborasi,” pungkasnya. (prokopim)

PONTIANAK – Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono mengajak masyarakat bersama pemerintah membangun budaya antikorupsi mulai dari perilaku sehari-hari. Menurutnya, pencegahan akan jauh lebih efektif apabila dilakukan sejak awal melalui disiplin, integritas, transparansi, serta pelayanan publik yang semakin minim celah penyimpangan.

“Yang kita bangun adalah kesamaan persepsi dan komitmen bersama. Tidak ada kata terlambat untuk terus memperbaiki, terutama dalam pelayanan Pemerintah Kota Pontianak,” ujarnya dalam Sosialisasi Antikorupsi bagi Masyarakat di Lingkungan Pemerintah Kota Pontianak di Aula Sultan Syarif Abdurrahman, Kantor Wali Kota Pontianak, Rabu (28/10/2026).

Edi mengatakan, upaya pencegahan korupsi membutuhkan keterlibatan pemerintah, akademisi, dan masyarakat. Titik rawan dapat muncul dalam berbagai bentuk pelayanan, mulai dari perizinan, penerbitan surat keterangan, hingga pelayanan yang berkaitan dengan percepatan dan kepastian proses. Karena itu, budaya integritas perlu dibangun melalui kebiasaan sederhana.

Ia mencontohkan sikap disiplin dan kesediaan mengikuti antrean tanpa mencari jalan pintas.

“Kadang kita tidak sabar mengantre dan ingin lebih cepat. Dari kebiasaan-kebiasaan kecil seperti itu sebenarnya budaya integritas harus mulai dibangun. Kalau tidak ingin terlambat, solusinya adalah berangkat lebih awal dan lebih disiplin,” katanya.

Edi juga menyoroti kebiasaan memberikan uang kepada petugas untuk mempercepat pelayanan. Menurutnya, praktik semacam itu dapat menjadi pintu masuk tumbuhnya budaya yang tidak sehat, bahkan ketika petugas pada awalnya tidak meminta.

“Ada yang ingin cepat lalu menyisipkan uang di bawah map. Padahal yang melayani tidak meminta. Kalau dibiarkan, lama-lama menjadi kebiasaan dan yang datang kemudian merasa harus melakukan hal yang sama,” ujarnya.

Ia menegaskan, Pemkot Pontianak telah menjatuhkan sanksi terhadap sejumlah pelanggaran yang ditemukan dalam pelayanan, mulai dari penundaan kenaikan gaji berkala hingga penurunan pangkat, sesuai tingkat pelanggarannya.

Selain praktik yang disengaja, Edi mengingatkan bahwa lemahnya pengawasan dan kelalaian teknis juga dapat menurunkan kualitas pekerjaan pemerintah. Ia mencontohkan pekerjaan konstruksi yang secara perencanaan telah sesuai standar, tetapi kualitasnya menurun karena pelaksanaan di lapangan tidak mengikuti spesifikasi.

“Kadang niat korupsinya tidak ada, tetapi karena pengawasan lemah, kualitas pekerjaan turun. Ini juga harus menjadi pembelajaran karena hasil akhirnya tetap merugikan masyarakat,” katanya.

Untuk memperkecil celah penyimpangan, Edi mendorong penguatan tata kelola pelayanan yang transparan, disertai pengawasan dan pemanfaatan teknologi. Digitalisasi dinilai dapat membantu memastikan proses pelayanan berjalan sesuai ketentuan, mengurangi peluang penyalahgunaan wewenang, serta memberikan kepastian kepada masyarakat.

Inspektur Kota Pontianak Trisnawati menjelaskan, salah satu upaya mitigasi kebocoran keuangan dan pungutan liar adalah memperluas penggunaan transaksi nontunai serta layanan digital. Sistem tersebut mengurangi kontak langsung antara masyarakat dan petugas, sekaligus membuat transaksi tercatat sehingga lebih mudah ditelusuri.

“Transaksi digital ini salah satu cara untuk memotong rantai pungutan liar ataupun suap, karena semua dilakukan melalui digitalisasi. Transaksinya juga terekam dan tercatat dengan baik sehingga potensi kebocoran bisa diminimalkan,” jelasnya.

Menurut Trisnawati, sejumlah perangkat daerah di lingkungan Pemkot Pontianak telah berupaya menerapkan layanan digital. Pengembangan perlu terus dilakukan agar masyarakat mendapatkan pelayanan yang lebih mudah, transparan, dan berintegritas, termasuk dalam layanan yang berkaitan dengan pembayaran.

Ia mengakui, penerapan layanan digital masih menghadapi kendala karena tidak semua masyarakat memiliki sarana dan kemampuan yang memadai untuk mengaksesnya. Karena itu, pemerintah perlu menyiapkan mekanisme alternatif sekaligus pendampingan agar masyarakat tetap memperoleh pelayanan. Salah satu contohnya adalah penggunaan kartu dengan sistem *tap* untuk pembayaran parkir.

Trisnawati menegaskan, digitalisasi tidak serta-merta menghilangkan seluruh kemungkinan penyimpangan. Celah dalam sistem tetap perlu diantisipasi melalui evaluasi dan perbaikan berkelanjutan. Meski demikian, transaksi yang tercatat secara digital dapat memperkecil peluang kebocoran dibandingkan mekanisme manual yang memiliki keterbatasan dalam pencatatan dan penelusuran.

Ia menambahkan, pengembangan konsep *Smart City* di Pontianak perlu berjalan seiring dengan peningkatan kualitas pelayanan publik. Upaya tersebut mencakup penguatan tata kelola pemerintahan, kesiapan aparatur, serta kemampuan masyarakat beradaptasi dengan perkembangan teknologi.

“Ini menjadi pekerjaan bersama. Harapannya, Pontianak bisa terus berkembang menjadi kota cerdas dalam pelaksanaan pelayanan publik. Selain ASN-nya, masyarakat juga perlu kita dorong agar semakin cakap beradaptasi dengan kemajuan teknologi,” tutupnya. (prokopim)