Berita

Wali Kota : Bukti Sinergi Pemkot dan Kader Berdayakan Masyarakat

PONTIANAK – Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono mengapresiasi keberhasilan Tim Penggerak (TP) PKK Kota Pontianak yang kembali mempertahankan gelar Juara Umum pada Peringatan Hari Kesatuan Gerak (HKG) PKK ke-54 Tingkat Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2026. Menurutnya, capaian tersebut menjadi bukti kuatnya sinergi antara Pemerintah Kota Pontianak, TP PKK, organisasi perangkat daerah, serta seluruh kader PKK dalam menjalankan program pemberdayaan masyarakat.

"Prestasi ini tentu membanggakan sekaligus menjadi motivasi bagi kita semua untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan dan pemberdayaan masyarakat. Saya mengucapkan selamat kepada Ketua TP PKK Kota Pontianak beserta seluruh jajaran kader PKK yang telah bekerja keras sehingga kembali mengharumkan nama Kota Pontianak di tingkat Provinsi Kalimantan Barat," ujarnya usai menghadiri penutupan HKG PKK ke-54 Tingkat Provinsi Kalbar di Halaman Kantor Bupati Kubu Raya, Rabu (29/7/2026).

Ia menegaskan, Pemerintah Kota Pontianak akan terus mendukung berbagai program PKK karena memiliki peran strategis dalam meningkatkan kualitas keluarga, kesehatan masyarakat, pendidikan anak, hingga pemberdayaan ekonomi keluarga.

"Kami berharap prestasi ini tidak membuat kita cepat berpuas diri. Justru ini menjadi penyemangat untuk terus berinovasi dan memperkuat kolaborasi sehingga program-program PKK semakin dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Semoga capaian ini dapat terus dipertahankan sekaligus menjadi inspirasi bagi daerah lain," tambahnya.

Keberhasilan tersebut sekaligus mengantarkan Kota Pontianak mempertahankan gelar Juara Umum HKG PKK tingkat Provinsi Kalbar untuk keempat kalinya, setelah sebelumnya meraih prestasi serupa pada HKG PKK ke-47 Tahun 2019, ke-51 Tahun 2023, dan ke-53 Tahun 2025.

Dominasi Kota Pontianak terlihat dari raihan juara pertama pada Lomba Penyuluhan Keluarga Sadar Administrasi Kependudukan (KISAK), Lomba Konten Media Sosial (Infografis), Lomba Rumah Pendidikan dan Keterampilan (DILAN), serta Lomba Parodi Best Practice Layanan Posyandu Siklus Hidup Integrasi Layanan Primer (ILP). Selain itu, Kota Pontianak meraih juara kedua pada Lomba Vlog Kelopak Bunga PKK, serta juara ketiga pada Lomba Kreasi Busana Berbasis Budaya dan Berkelanjutan dan Lomba Vlog Cinta Lingkungan Demi Masa Depan.

Ketua Tim Penggerak PKK Kota Pontianak, Yanieta Arbiastutie, mengungkapkan rasa syukur atas kepercayaan yang kembali diberikan kepada Kota Pontianak sebagai juara umum.

"Alhamdulillah, pertama-tama saya bersyukur kepada Allah SWT karena Tim Penggerak PKK Kota Pontianak kembali diberikan amanah untuk menjadi juara umum pada Hari Kesatuan Gerak PKK ke-54 di Kabupaten Kubu Raya," ungkapnya.

Ia menilai keberhasilan tersebut merupakan buah dari kerja keras, kolaborasi, dan semangat seluruh kader PKK mulai dari tingkat kelurahan, kecamatan hingga Tim Penggerak PKK Kota Pontianak.

"Ini merupakan hasil kerja keras, hasil kerja sama dan kolaborasi yang luar biasa dari seluruh kader PKK. Saya juga menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Pemerintah Kota Pontianak, organisasi perangkat daerah, mitra, dunia usaha, serta seluruh pihak yang telah memberikan dukungan," ucap dia.

Menurut Yanieta, penghargaan tersebut bukan sekadar prestasi, tetapi menjadi cerminan bahwa pelaksanaan 10 Program Pokok PKK di Kota Pontianak berjalan secara inovatif dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

"Kemenangan ini menjadi motivasi bagi kami untuk terus bekerja, terus berkolaborasi, dan memastikan program-program PKK benar-benar disusun berdasarkan kebutuhan masyarakat, khususnya dalam pemberdayaan perempuan dan peningkatan kesejahteraan keluarga," tuturnya.

Ia berharap berbagai program yang dijalankan PKK dapat terus berkontribusi mewujudkan masyarakat Kota Pontianak yang sehat, cerdas, dan sejahtera.

Yanieta juga mengingatkan bahwa mempertahankan prestasi tidaklah mudah sehingga dibutuhkan semangat yang terus dijaga oleh seluruh kader PKK.

"Mempertahankan juara umum tentu lebih sulit daripada meraihnya. Karena itu saya mengajak seluruh kader PKK di Kota Pontianak untuk terus bergerak, bekerja keras, berkarya, dan mengarahkan setiap program agar benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat," tutupnya. (prokopim)

PONTIANAK – Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono menekankan bahwa aparatur sipil negara (ASN) dituntut menjadi pelayan masyarakat yang profesional, adaptif, dan mampu menjawab tantangan pelayanan publik di tengah keterbatasan sumber daya serta perubahan birokrasi.

Pesan tersebut disampaikannya saat membuka Pelatihan Kepemimpinan Pengawas (PKP) Angkatan XIII Tahun 2026 di lingkungan Pemerintah Kota Pontianak, Rabu (29/7/2026).

Menurutnya, jabatan pengawas memiliki peran strategis karena menjadi penghubung antara kebijakan pimpinan dengan pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat.

Oleh sebab itu, peserta pelatihan harus memanfaatkan kesempatan tersebut untuk meningkatkan kompetensi kepemimpinan, kemampuan analisis, koordinasi, serta inovasi dalam bekerja.

"ASN tidak cukup hanya memahami aturan. Kita juga harus mampu membaca persoalan di lapangan, mencari solusi, dan memberikan pelayanan yang cepat, tepat, dan pasti kepada masyarakat," ujarnya usai membuka pelatihan.

Edi menuturkan, ekspektasi masyarakat terhadap ASN semakin tinggi, terlebih di era digital ketika setiap pelayanan publik mudah menjadi perhatian publik. Karena itu, ASN harus tetap bekerja secara profesional dalam koridor peraturan yang berlaku.

Ia juga mengingatkan bahwa tugas ASN tidak berhenti pada uraian jabatan. Seorang aparatur, khususnya di tingkat kecamatan dan kelurahan, harus memiliki kepedulian terhadap berbagai persoalan di wilayahnya, mulai dari kebersihan lingkungan, infrastruktur, pelayanan administrasi, hingga kondisi sosial masyarakat.

"Kalau ada jalan berlubang, lampu penerangan mati, lingkungan kumuh, atau ada warga yang belum mendapatkan pelayanan, itu harus menjadi perhatian. Meskipun bukan tugas utama, tetapi itu bagian dari fungsi sebagai pelayan masyarakat," jelasnya.

Di tengah keterbatasan jumlah pegawai, Edi meminta ASN terus meningkatkan kapasitas melalui pembelajaran, penguasaan regulasi, serta pemanfaatan inovasi dan digitalisasi agar kualitas pelayanan tetap terjaga.

Ia juga mengajak peserta pelatihan memanfaatkan masa pendidikan sebagai sarana memperkuat kompetensi, membangun komunikasi, dan melakukan introspeksi diri sebagai aparatur negara.

"Terus tingkatkan kompetensi, kreativitas, dan komunikasi. Bekerjalah dengan sabar, ikhlas, dan penuh tanggung jawab. Kemampuan seseorang akan terlihat dari bagaimana ia mampu menyelesaikan persoalan. Dari situlah lahir pemimpin-pemimpin yang berkualitas," tutupnya. (prokopim/kominfo)

Forsesda se-Kalbar Audiensi dengan Menteri PANRB

JAKARTA – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini menerima audiensi Pemerintah Provinsi serta pemerintah kabupaten/kota se-Kalimantan Barat (Kalbar) yang tergabung dalam Forum Sekretaris Daerah (Forsesda) di Kantor Kementerian PANRB di Jakarta, Selasa (28/7/2026).

Dalam pertemuan tersebut, Menteri Rini menyampaikan arahan strategis kepada Forsesda se-Kalbar sebagai upaya memperkuat tata kelola pemerintahan, meningkatkan kualitas aparatur sipil negara (ASN), mempercepat transformasi digital, serta menghadirkan pelayanan publik yang semakin berkualitas. 

Menindaklanjuti arahan tersebut, Sekretaris Daerah Kota Pontianak Amirullah menyatakan Pemerintah Kota Pontianak berkomitmen memperkuat transformasi birokrasi melalui digitalisasi layanan yang terintegrasi dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.

Menurutnya, arahan Menteri PANRB menjadi pengingat bahwa digitalisasi tidak hanya sebatas menghadirkan aplikasi baru, tetapi harus diawali dengan penyederhanaan proses bisnis agar pelayanan publik menjadi lebih efektif, efisien, dan mudah diakses.

"Kami di Pemerintah Kota Pontianak terus berupaya memperkuat transformasi birokrasi dengan memastikan setiap layanan publik memiliki proses bisnis yang sederhana dan saling terintegrasi. Digitalisasi harus memberikan kemudahan bagi masyarakat, bukan justru menambah tahapan pelayanan," ujarnya usai pertemuan dengan Menteri PANRB bersama Sekda se-Kalbar.

Ia mengatakan, Pemkot Pontianak akan terus meningkatkan sinergi antarperangkat daerah agar pengelolaan data dan pelayanan publik tidak berjalan secara terpisah. Integrasi sistem dinilai menjadi kunci untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih cepat, transparan, dan akuntabel.

Selain itu, Amirullah menegaskan penguatan kapasitas aparatur sipil negara (ASN) juga menjadi perhatian pemerintah daerah. ASN didorong untuk mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi sekaligus tetap menjunjung tinggi integritas dan budaya kerja BerAKHLAK dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

"Arahan Ibu Menteri menjadi motivasi bagi kami untuk terus mempercepat reformasi birokrasi di Kota Pontianak. Tujuan akhirnya adalah menghadirkan pelayanan publik yang semakin berkualitas, mudah diakses, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat," tutupnya. (prokopim)

PONTIANAK – Pemerintah Kota Pontianak terus mendorong pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) privat melalui kawasan sekolah dan kelurahan sebagai upaya mewujudkan kota yang hijau, sehat, dan nyaman dihuni. Komitmen tersebut ditegaskan dalam Sosialisasi Pengelolaan RTH Privat Berbasis Kawasan Sekolah dan Kelurahan Melalui Klinik Keanekaragaman Hayati (Kehati) Kota Pontianak Tahun 2026 yang digelar di Aula Sultan Syarif Abdurrahman, Kantor Wali Kota Pontianak, Selasa (28/7/2026).

Staf Ahli Wali Kota Pontianak Bidang Keuangan dan Pembangunan, Muchammad Yamin, mengatakan penyediaan ruang terbuka hijau merupakan salah satu aspek penting dalam menciptakan lingkungan yang sehat, asri, sekaligus mendukung kualitas hidup masyarakat. Program tersebut menjadi bagian dari komitmen Pemerintah Kota Pontianak dalam memperluas ruang hijau yang dimulai dari lingkungan rumah tangga, sekolah hingga kelurahan.

"Ruang terbuka hijau sangat penting karena memberikan banyak manfaat, mulai dari menghasilkan oksigen, menciptakan lingkungan yang lebih sehat, hingga menjadikan kota lebih indah dan nyaman untuk ditinggali," ujarnya.

Yamin menjelaskan, berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang serta Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN Nomor 14 Tahun 2022, setiap wilayah perkotaan wajib memiliki ruang terbuka hijau minimal 30 persen dari luas wilayah, yang terdiri atas 20 persen RTH publik dan 10 persen RTH privat.

Ia menyebutkan, Kota Pontianak telah memenuhi ketentuan tersebut. Pada 2025, luas RTH di Kota Pontianak telah mencapai sekitar 31,35 persen. Meski demikian, pemerintah akan terus mendorong peningkatan kualitas dan pengelolaan ruang hijau agar manfaatnya semakin dirasakan masyarakat.

Menurutnya, gerakan penghijauan tidak hanya melibatkan kelurahan serta sekolah dasar dan menengah pertama, tetapi juga diharapkan dapat diperluas hingga jenjang SMA, perguruan tinggi, dan berbagai elemen masyarakat lainnya.

"Kami berharap program ini terus digalakkan sehingga seluruh masyarakat dapat berpartisipasi. Dengan begitu, Kota Pontianak benar-benar menjadi rumah bersama yang sehat, hijau, dan layak untuk ditinggali," katanya.

Yamin juga mengajak masyarakat meneladani kebiasaan menanam pohon yang telah dicontohkan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pontianak. Menurutnya, pohon yang ditanam puluhan tahun lalu kini telah tumbuh besar dan memberikan manfaat bagi lingkungan.

"Kalau kita mulai menanam dari sekarang, manfaatnya akan dirasakan oleh generasi berikutnya. Karena itu, mari kita mulai dari diri sendiri dan lingkungan sekitar untuk menjaga serta menambah ruang terbuka hijau di Kota Pontianak," tutupnya. (kominfo)