Berita

PONTIANAK – Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono menyebut Pemerintah Kota Pontianak terus mengoptimalkan aset daerah sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah atau PAD. Hal itu disampaikannya usai rapat paripurna DPRD Kota Pontianak terkait pendapat akhir Wali Kota atas diterimanya tiga rancangan peraturan daerah, Jumat (31/7/2026).

Tiga raperda tersebut yakni tentang Barang Milik Daerah, Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Bank Pasar Kota Pontianak, serta pajak dan retribusi daerah. Agenda paripurna juga dilanjutkan dengan penandatanganan kesepakatan KUA-PPAS serta penyampaian pidato KUA-PPAS Tahun 2027.

Edi mengatakan, salah satu penekanan dalam raperda pajak dan retribusi daerah adalah penyesuaian tarif terhadap pemanfaatan aset-aset milik pemerintah kota. Penyesuaian itu di antaranya berkaitan dengan fasilitas olahraga dan aset lainnya yang dapat memberikan kontribusi bagi PAD.

“Penekanannya adalah penyesuaian tarif untuk aset-aset kita, seperti lapangan olahraga. Ada penyesuaian,” ujarnya.

Menurutnya, aset milik Pemkot Pontianak memiliki potensi untuk memberikan pemasukan. Terlebih, sejumlah aset yang selama ini digunakan pihak ketiga dengan skema hak guna bangunan atau HGB mulai memasuki masa akhir dan akan diperpanjang.

“Bisa, pasti. Tahun ini alhamdulillah beberapa yang di-HGB-kan itu sudah berakhir dan akan diperpanjang. Ini menjadi pemasukan,” katanya.

Edi menjelaskan, kondisi Pontianak sebagai kota dengan lahan terbatas membuat optimalisasi aset menjadi penting. Aset yang ada harus dimanfaatkan sebaik mungkin, baik untuk pelayanan publik maupun untuk memperkuat PAD.

“Kota ini lahannya terbatas, jadi yang ada akan kita optimalkan untuk menambah PAD. Seperti pasar, ada juga yang digunakan untuk hotel dan ruko-ruko,” jelasnya.

Ia menyebut, pada 2026 hingga 2027 akan ada sejumlah perpanjangan pemanfaatan aset. Salah satunya aset yang sebelumnya digunakan untuk Hotel Santika, yang kini sedang dalam proses perpanjangan HGB oleh pihak ketiga.

“Pihak ketiga sudah mengajukan permohonan untuk perpanjangan dan akan difungsikan kembali. Mudah-mudahan dalam waktu singkat bisa dieksekusi, karena itu berakhir tahun 2027,” ujarnya.

Terkait gedung parkir, Edi mengakui pemanfaatannya sampai saat ini belum optimal. Pemkot Pontianak masih mencari skema pengelolaan yang paling tepat agar aset tersebut dapat lebih produktif. Ia membuka peluang kerja sama dengan pihak ketiga apabila ada investor atau pengelola yang berminat dan memiliki skema yang layak secara bisnis.

“Kalau ada pihak ketiga yang ingin mengelola dan itu feasible, masuk, akan kita kerja samakan,” tutupnya. (prokopim)

PONTIANAK – Sebanyak 270 anak Kota Pontianak mulai mengikuti Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) di Sekolah Rakyat, Jalan Flora, Kelurahan Batu Layang, Kecamatan Pontianak Utara, Kamis (30/7/2026). Sekolah tersebut menampung siswa jenjang SD, SMP, dan SMA, masing-masing sebanyak 90 siswa.

Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono mengatakan, seluruh siswa yang masuk Sekolah Rakyat berasal dari Kota Pontianak dan telah melalui proses seleksi beberapa bulan sebelumnya. Seleksi dilakukan bersama tim Kementerian Sosial, pendamping Program Keluarga Harapan (PKH), Dinas Pendidikan, dan Dinas Sosial Kota Pontianak.

“Tahun ini ada 90 siswa SD, 90 siswa SMP, dan 90 siswa SMA. Totalnya 270 siswa. Semuanya dari Kota Pontianak dan sudah diseleksi beberapa bulan lalu,” ujarnya saat membuka MPLS Sekolah Rakyat Tahun Ajaran 2026/2027.

Edi menjelaskan, siswa yang diterima merupakan anak-anak dari keluarga yang masuk kategori desil 1 dan desil 2. Menurutnya, Sekolah Rakyat dihadirkan untuk memberi kesempatan pendidikan yang lebih baik bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu.

“Sesuai harapan Bapak Presiden Prabowo, Sekolah Rakyat ini menampung masyarakat miskin dan sangat miskin. Mereka harus kita muliakan, agar ke depan bisa mengubah kualitas kehidupan, terutama keluarganya,” katanya.

Dalam kesempatan itu, Edi juga meninjau langsung kondisi fisik bangunan sekolah, mulai dari aula, rumah ibadah, ruang kelas, hingga asrama. Secara umum, bangunan sudah dapat digunakan sebagian, meski masih ada beberapa pekerjaan penyempurnaan. Beberapa pekerjaan yang masih dilanjutkan antara lain drainase, akses jalan, kelengkapan utilitas, toilet, hingga penghijauan kawasan sekolah. Edi berharap seluruh pekerjaan dapat tuntas dalam waktu sekitar satu bulan agar fasilitas sekolah berfungsi optimal.

“Mudah-mudahan dalam satu bulan terakhir ini semua bisa tuntas dan berfungsi optimal, termasuk penghijauan dan uji fungsi utilitas seperti drainase dan toilet,” ujarnya.

Sekolah Rakyat Pontianak berdiri di atas lahan seluas 5,7 hektare. Selain ruang belajar, sekolah ini juga dilengkapi dengan asrama karena siswa akan tinggal dan mengikuti pembelajaran dalam lingkungan sekolah. Edi berharap para siswa dapat beradaptasi dengan lingkungan baru. Terlebih bagi siswa jenjang SD, yang sebagian besar masih membutuhkan dukungan orang tua agar merasa betah tinggal di asrama.

“Pesan saya, mudah-mudahan mereka betah, sehat, dan bisa bekerja sama dengan orang tua. Terutama yang SD, karena mereka masih anak-anak,” katanya.

Ia juga menyampaikan terima kasih kepada para orang tua yang telah mendukung anak-anaknya untuk mengikuti pendidikan di Sekolah Rakyat. Menurutnya, perubahan dari kebiasaan tinggal di rumah menjadi tinggal di asrama tentu membutuhkan proses penyesuaian.

Terkait tenaga pendidik, saat ini sekolah didukung guru kontrak dan tenaga tetap yang direkrut melalui seleksi, termasuk dari Kementerian Sosial. Jumlah guru yang disiapkan sebanyak 34 orang dan akan terus dilengkapi sesuai kebutuhan.

“Gurunya sementara direkrut guru kontrak dan ada tenaga tetap. Ada 34 guru, nanti akan terus ditingkatkan dan dilengkapi,” jelasnya.

Edi menegaskan, keberhasilan Sekolah Rakyat membutuhkan kolaborasi banyak pihak, mulai dari pemerintah pusat, provinsi, Pemkot Pontianak, guru, kepala sekolah, kepala asrama, orang tua, hingga masyarakat sekitar. Ia berharap Sekolah Rakyat menjadi ruang bagi anak-anak Pontianak untuk tumbuh sebagai generasi yang cerdas, kuat, berkarakter, dan berprestasi.

“Mudah-mudahan dengan Sekolah Rakyat ini, anak-anak menjadi harapan masa depan, bisa mengubah kualitas kehidupan keluarganya, dan berprestasi untuk masa depan Indonesia,” pungkasnya. (prokopim)

Wali Kota Minta Perkuat Kinerja dan Pelayanan Publik

PONTIANAK – Pemerintah Kota Pontianak merotasi sejumlah posisi pejabat pimpinan tinggi pratama, administrator, hingga pengawas di lingkungan Pemkot Pontianak. Pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan dipimpin langsung Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono di Aula Sultan Syarif Abdurrahman Kantor Wali Kota Pontianak, Kamis (30/7/2026).

Dalam rotasi tersebut, sejumlah pejabat eselon II menempati jabatan baru. Derry Gunawan dilantik sebagai Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Utin Sri Lena sebagai Staf Ahli Bidang Keuangan dan Pembangunan, Firayanta sebagai Kepala Dinas PUPR, Rendrayani sebagai Kepala Dinas Perhubungan, Sri Sujiarti sebagai Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, Yuli Trisna Ibrahim sebagai Kepala Bapperida, Much Yamin sebagai Kepala BPBD, serta RM Nasir sebagai Kepala Badan Kesbangpol.

Selain itu, Syarifah Welly dilantik sebagai Camat Pontianak Timur. Sejumlah lurah juga menempati jabatan baru, yakni Yully Wanda Sari sebagai Lurah Sungai Jawi Luar, Muliansjah sebagai Lurah Siantan Hulu, Muliawan sebagai Lurah Saigon, Nur Apriliawati sebagai Lurah Bansir Darat, dan Nur Santriana Rahayu sebagai Lurah Tanjung Hilir.

Edi mengatakan, rotasi dan pengisian jabatan tersebut telah melalui proses panjang sejak tiga hingga empat bulan sebelumnya. Proses itu dilakukan untuk mengisi jabatan yang kosong karena pejabat sebelumnya memasuki masa pensiun, evaluasi jabatan, serta sebagai bagian dari penataan organisasi.

“Pelantikan dan pengambilan sumpah ini bukan sekadar acara seremoni, tapi menjadi penyemangat Bapak-Ibu untuk bekerja membantu Pemerintah Kota Pontianak,” ujarnya.

Ia menyampaikan terima kasih atas pengabdian para pejabat di jabatan sebelumnya. Menurutnya, sebagian besar pejabat telah menunjukkan kinerja baik dan sesuai ekspektasi. Namun, di tempat tugas baru, kinerja tersebut harus terus ditingkatkan.

“Tunjukkan profesionalisme, kompetensi, dan kemampuan dalam melakukan inovasi dan kreativitas untuk mengatasi permasalahan yang ada di Kota Pontianak,” tegasnya.

Edi menyoroti berbagai persoalan yang harus menjadi perhatian pejabat, mulai dari pelayanan publik, infrastruktur, sosial, ekonomi, perhubungan, hingga persoalan teknis di lapangan. Ia menilai kepedulian terhadap permasalahan riil masyarakat masih perlu diperkuat.

“Saya melihat yang perlu ditingkatkan adalah kepedulian kita terhadap permasalahan di lapangan yang masih belum optimal,” katanya.

Menurutnya, banyak persoalan muncul karena masalah lama yang belum selesai, persoalan yang sedang berjalan, maupun potensi masalah di masa mendatang. Karena itu, pejabat diminta bekerja cerdas, memahami aturan, serta mampu membaca kondisi lapangan.

Edi juga menekankan pentingnya perencanaan dalam setiap program pembangunan. Program tahunan harus mampu menjawab persoalan yang mendesak, sekaligus disusun bertahap dan berkelanjutan agar memberi dampak jangka pendek maupun jangka panjang.

“Perencanaan menjadi sangat penting dalam setiap program pembangunan. Rumuskan persoalan apa yang mendesak, apa yang bisa dikerjakan bertahap, dan kegiatan apa yang berdampak,” ujarnya.

Khusus perangkat daerah teknis, Edi meminta agar penanganan persoalan infrastruktur semakin responsif. Sementara perangkat daerah lain, seperti perhubungan, diminta memahami aturan dalam menjawab persoalan parkir dan transportasi.

“Pahami semua aturan yang ada, undang-undang yang berlaku, untuk memudahkan kita dalam melaksanakan pekerjaan,” katanya.

Ia turut mengingatkan pejabat administrator dan pengawas agar terus mengembangkan kemampuan. Jika menghadapi persoalan, pejabat diminta segera berkomunikasi dan tidak menyimpan masalah sendiri.

“Kalau ada persoalan harus dikomunikasikan, jangan disimpan. Selama ini kelemahan kita adalah selalu menyimpan persoalan, menganggap persoalan itu bisa diselesaikan sendiri, padahal tidak bisa,” pungkasnya. (prokopim)

PONTIANAK – Pemerintah Kota Pontianak mendukung hadirnya aplikasi transportasi online Kite Antar sebagai inovasi digital karya anak daerah yang diharapkan mampu memberikan alternatif layanan transportasi dan jasa antar dengan tarif terjangkau sekaligus meningkatkan kesejahteraan para mitra pengemudi. Dukungan tersebut ditandai dengan pelepasan rombongan Mitra Kite Antar di Halaman Kantor Wali Kota Pontianak, Kamis (30/7/2026).

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak, Syamsul Akbar, mengatakan pelepasan rombongan menjadi simbol dimulainya operasional aplikasi Kite Antar di Kota Pontianak. Menurutnya, kehadiran platform tersebut menunjukkan kemampuan sumber daya manusia lokal dalam menghadirkan inovasi berbasis teknologi.

"Kita mendukung hadirnya Kite Antar sebagai aplikasi yang dikembangkan oleh putra-putri daerah. Semoga dapat memberikan kontribusi bagi kemudahan transportasi dan layanan antar bagi masyarakat Kota Pontianak," ujarnya.

Akbar menjelaskan, terdapat sejumlah keunggulan yang ditawarkan aplikasi tersebut. Selain memberikan tarif yang lebih kompetitif bagi masyarakat, sistem bagi hasil yang diterapkan juga dinilai lebih berpihak kepada mitra pengemudi sehingga diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan mereka.

Ia juga menilai pembatasan jumlah mitra yang diterapkan menjadi salah satu strategi untuk menjaga peluang pendapatan para pengemudi tetap optimal.

"Ini membuktikan bahwa kemampuan sumber daya manusia Kota Pontianak tidak kalah dengan daerah lain, bahkan mampu menghasilkan aplikasi transportasi online yang berkualitas. Tinggal bagaimana masyarakat dapat menerima dan memanfaatkan layanan ini sebagai pilihan baru yang lebih baik dan lebih terjangkau," katanya.

Sementara itu, Manager Operasional PT Kite Antar Teknologi, Yudhiansyah, mengatakan kegiatan tersebut bertujuan memperkenalkan Kite Antar kepada masyarakat. Rangkaian peluncuran diawali di Kantor DPRD Provinsi Kalimantan Barat, dilanjutkan ke Kantor Gubernur Kalimantan Barat, kemudian konvoi keliling Kota Pontianak sebelum berakhir di Kantor Wali Kota Pontianak.

Menurutnya, Kite Antar hadir dengan konsep yang lebih menguntungkan bagi pengemudi maupun pelaku usaha. Potongan biaya layanan hanya sebesar lima persen tanpa biaya tambahan lainnya, sehingga pendapatan mitra tetap lebih besar dibandingkan platform sejenis.

"Dengan potongan yang lebih kecil, pengemudi memperoleh pendapatan yang lebih optimal. Di sisi lain, tarif yang dibayar masyarakat juga lebih murah sehingga memberikan manfaat bagi kedua belah pihak," jelasnya.

Yudhiansyah menambahkan, kebijakan serupa juga diterapkan kepada merchant atau mitra usaha. Potongan layanan tetap sebesar lima persen tanpa mengurangi keuntungan pelaku usaha karena penyesuaian dilakukan pada harga yang ditampilkan di aplikasi.

Ia mengungkapkan, Kite Antar merupakan produk asli Pontianak yang dikembangkan oleh tim dari berbagai daerah di Kalimantan Barat, seperti Pontianak, Singkawang, Sambas, Pemangkat, Tebas, dan Sintang. Saat ini layanan telah beroperasi di sejumlah wilayah tersebut dengan sekitar 200 mitra pengemudi serta puluhan merchant yang telah bergabung.

Aplikasi Kite Antar kini sudah dapat diunduh secara gratis melalui Play Store maupun App Store dan diharapkan menjadi salah satu pilihan layanan transportasi online bagi masyarakat Kalimantan Barat. (kominfo)