Berita

Apel HUT ke-69 Pemprov Kalbar di Lingkungan Pemkot Pontianak

PONTIANAK – Wakil Wali Kota Pontianak Bahasan menyatakan pentingnya sinergi dan kolaborasi lintas sektor dalam mendorong pembangunan yang merata dan berkelanjutan di Kalimantan Barat (Kalbar). Hal tersebut disampaikannya saat Apel Gabungan dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-69 Pemerintah Provinsi Kalbar di Halaman Kantor Wali Kota Pontianak, Rabu (28/1/2026).

Bahasan mengatakan, peringatan HUT ke-69 Pemerintah Provinsi Kalbar bukan sekadar seremoni, tetapi menjadi momentum refleksi atas perjalanan panjang pembangunan daerah serta pengabdian para pendahulu dalam meletakkan fondasi persatuan dan pelayanan kepada masyarakat.

“Peringatan Hari Ulang Tahun ini hendaknya kita jadikan sebagai momentum untuk memperkuat komitmen bersama dalam melanjutkan pembangunan melalui kerja nyata dan peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat,” ujarnya.

Ia menambahkan, tema HUT ke-69 Pemerintah Provinsi Kalbar, Bergerak Maju Bersama Membangun Kalimantan Barat Sejahtera, mencerminkan semangat kebersamaan dan kolaborasi dalam menghadirkan pembangunan yang inklusif hingga ke seluruh wilayah, termasuk daerah pedesaan, perbatasan, pedalaman, dan pesisir.

“Pembangunan harus dirasakan secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat. Karena itu, sinergi antara pemerintah daerah, pemangku kepentingan, dan masyarakat menjadi kunci utama,” katanya.

Bahasan juga menyoroti berbagai capaian pembangunan Kalbar sepanjang tahun 2025, seperti peningkatan Indeks Pembangunan Manusia, penurunan angka kemiskinan dan pengangguran, serta pertumbuhan ekonomi yang menunjukkan tren positif. Menurutnya, capaian tersebut patut disyukuri dan dijadikan motivasi untuk meningkatkan kinerja pembangunan ke depan.

“Capaian yang telah diraih ini harus menjadi penyemangat bagi kita semua untuk bekerja lebih keras, lebih cepat, dan lebih tepat demi mewujudkan pembangunan yang berkeadilan dan berkelanjutan,” ucapnya.

Meski demikian, ia mengingatkan masih adanya tantangan yang dihadapi, terutama terkait keterbatasan fiskal dan perlunya penyelarasan program strategis nasional dan daerah. Untuk itu, Bahasan mengajak seluruh pihak agar terus memperkuat kolaborasi dan inovasi.

“Kita harus mampu beradaptasi dengan berbagai tantangan, termasuk keterbatasan fiskal, dengan menghadirkan kebijakan yang inovatif dan tepat sasaran,” tegasnya.

Pada kesempatan tersebut, Wakil Wali Kota juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh elemen masyarakat atas kontribusi dan partisipasi aktif dalam pembangunan Kalbar.

“Semangat gotong royong dan kebersamaan inilah yang menjadi kekuatan utama dalam mewujudkan Kalbar yang adil, sejahtera, dan berdaya saing,” pungkas Bahasan.

Apel Gabungan HUT ke-69 Pemerintah Provinsi Kalbar berlangsung khidmat dan diikuti oleh jajaran aparatur sipil negara di lingkungan Pemerintah Kota Pontianak. (prokopim/kominfo)

PONTIANAK – Wakil Wali Kota Pontianak, Bahasan, meninjau langsung lokasi lahan yang terbakar di Jalan Parit H Husin II, Kecamatan Pontianak Tenggara, Selasa (27/1/2026) sore. Peninjauan dilakukan untuk memastikan kondisi di lapangan sekaligus langkah penanganan pascakebakaran.

Didampingi sejumlah pejabat terkait serta petugas di lapangan, Bahasan mengecek sisa-sisa titik api dan area lahan yang hangus terbakar. Ia juga memastikan tidak ada lagi potensi api yang dapat kembali menyala serta meninjau upaya pemadaman yang telah dilakukan.

“Kami turun langsung untuk memastikan bahwa api benar-benar sudah padam dan tidak ada lagi titik-titik yang berpotensi menyala kembali,” ujar Bahasan di sela-sela peninjauan.

Ia menegaskan bahwa kebakaran lahan harus menjadi perhatian serius semua pihak, terutama saat kondisi cuaca panas dan kering. Menurutnya, pembakaran lahan tidak hanya merusak lingkungan, tetapi juga berdampak langsung terhadap kesehatan masyarakat akibat asap yang ditimbulkan.

“Kami mengimbau masyarakat agar tidak membuka lahan dengan cara dibakar. Dampaknya sangat luas, mulai dari kerusakan lingkungan hingga gangguan kesehatan warga,” tegasnya.

Bahasan menambahkan, Pemerintah Kota Pontianak terus memperkuat koordinasi dengan unsur terkait, termasuk aparat kewilayahan dan relawan, untuk meningkatkan pengawasan serta kesiapsiagaan dalam menghadapi potensi kebakaran lahan.

“Pencegahan adalah kunci utama. Kami berharap kerja sama semua pihak agar kejadian kebakaran lahan seperti ini tidak terus berulang di Kota Pontianak,” tutupnya.

Selain itu, Pemerintah Kota Pontianak terus berkoordinasi dengan unsur terkait untuk meningkatkan pengawasan serta kesiapsiagaan dalam menghadapi potensi kebakaran lahan. Upaya tersebut diharapkan mampu meminimalkan risiko kebakaran dan dampak kabut asap di wilayah Kota Pontianak. (prokopim)

Cakupan JKN Tembus 99,05 persen

PONTIANAK – Pemerintah Kota Pontianak kembali menorehkan capaian di bidang pelayanan publik. Dengan cakupan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) mencapai 99,05 persen, Kota Pontianak meraih penghargaan Universal Health Coverage (UHC) kategori Pratama dari BPJS Kesehatan. Berdasarkan data kepesertaan per 1 Januari 2026, dari total jumlah penduduk Kota Pontianak sebanyak 690.277 jiwa, tercatat 683.706 jiwa telah terdaftar sebagai peserta JKN. Capaian ini menempatkan Pontianak sebagai salah satu daerah dengan tingkat perlindungan jaminan kesehatan tertinggi di Kalimantan Barat.

Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono menegaskan bahwa capaian UHC ini merupakan bagian dari program prioritas Pemerintah Kota Pontianak pada periode kepemimpinannya yang kedua, dengan fokus memastikan seluruh warga memiliki akses layanan kesehatan tanpa hambatan biaya.

“Sejak awal periode kedua, kami menempatkan jaminan kesehatan sebagai kebutuhan dasar yang wajib dipenuhi negara. UHC ini untuk memastikan warga bisa berobat dengan tenang dan bermartabat,” ujarnya usai menerima penghargaan di Jakarta, Selasa (27/1/2026).

Edi menjelaskan, Pemkot Pontianak secara konsisten mengalokasikan anggaran untuk menjamin kepesertaan masyarakat, khususnya melalui skema Penerima Bantuan Iuran sebanyak 161.843 jiwa yang didanai pemerintah daerah. Selain itu, pemerintah kota juga aktif mendorong kepesertaan pekerja formal maupun informal agar tetap terlindungi dalam sistem JKN.

Selain capaian terkini, tren pertumbuhan UHC Kota Pontianak dalam 12 bulan terakhir menunjukkan peningkatan signifikan. Dari kisaran 88–89 persen pada awal 2025, cakupan meningkat stabil hingga menembus 99 persen sampai di akhir 2025.

“Ini menunjukkan kerja yang berkelanjutan, bukan instan. Kami pastikan warga tidak hanya terdaftar, tetapi juga aktif kepesertaannya, sehingga bisa langsung digunakan saat membutuhkan layanan kesehatan,” tambah Edi.

Ke depan, Pemkot Pontianak berkomitmen menjaga keberlanjutan UHC dengan terus meningkatkan kualitas layanan kesehatan, memperkuat fasilitas, serta memastikan pelayanan yang responsif dan manusiawi.

“Target kami, tidak boleh ada warga Pontianak yang menunda berobat karena alasan biaya. UHC harus benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” imbuhnya.

Kepala Dinas Kesehatan Pontianak, Saptiko mengatakan penghargaan UHC kategori Pratama ini menjadi penanda bahwa komitmen Pemerintah Kota Pontianak dalam membangun sistem kesehatan yang inklusif dan berkeadilan terus berjalan konsisten dari perencanaan hingga pelaksanaan. Dengan adanya label UHC, jaminan kesehatan yang baru didaftarkan dapat langsung digunakan.

"Dengan UHC ini, warga Pontianak yang menjadi peserta baru jaminan kesehatan, bisa langsung menikmati layanan, tidak perlu menunggu masa aktivasi 14 hari kerja," katanya. (prokopim)

Bayar Retribusi Bisa Lewat ATM, QRIS, M-Banking hingga e-Wallet

PONTIANAK – Wakil Wali Kota Pontianak, Bahasan, memberikan pengarahan dan sosialisasi Peraturan Wali Kota (Perwa) Pontianak Nomor 43 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pelayanan Pasar dan Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha kepada para pedagang Pasar Tengah, Selasa (27/1/2026).

Kegiatan yang berlangsung di Masjid An Nur Pasar Tengah tersebut diikuti oleh para pedagang yang bertujuan memberikan pemahaman menyeluruh terkait mekanisme pemungutan, pembayaran, hingga sanksi administratif retribusi pasar yang kini diatur secara lebih tertib dan transparan sesuai ketentuan yang berlaku.

Dalam arahannya, Bahasan menegaskan bahwa Perwa Nomor 43 Tahun 2025 diterbitkan sebagai tindak lanjut dari Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kota Pontianak.

“Peraturan ini dibuat untuk memberikan kepastian hukum sekaligus menata sistem pemungutan retribusi pasar agar lebih transparan, akuntabel, dan berkeadilan bagi para pedagang,” ujarnya di hadapan para pedagang.

Ia menjelaskan, retribusi pelayanan pasar dikenakan atas penggunaan fasilitas pasar tradisional seperti pelataran, los, kios, dan toko yang dikelola Pemerintah Kota Pontianak. Sementara itu, retribusi penyediaan tempat kegiatan usaha mencakup pemanfaatan bangunan pasar, pasar grosir, pertokoan, serta tempat usaha lainnya.

Menurutnya, regulasi tersebut juga memberikan kemudahan bagi pedagang dalam melakukan pembayaran retribusi, baik secara tunai maupun non-tunai melalui bank persepsi, ATM, QRIS, mobile banking, internet banking, hingga dompet elektronik.

“Sekarang pembayaran retribusi bisa dilakukan dengan berbagai cara non-tunai. Ini untuk memudahkan pedagang sekaligus memastikan seluruh penerimaan daerah tercatat dengan baik,” katanya.

Bahasan juga mengingatkan para pedagang agar mematuhi kewajiban pembayaran retribusi tepat waktu. Sesuai ketentuan, keterlambatan atau kekurangan pembayaran akan dikenakan sanksi administratif berupa denda bunga.

“Kami mengimbau para pedagang agar tertib administrasi dan membayar retribusi sesuai jadwal. Namun, pemerintah juga membuka ruang pengajuan keringanan, pengurangan, atau pembebasan retribusi sesuai mekanisme yang telah diatur,” jelasnya.

Melalui sosialisasi ini, Pemerintah Kota Pontianak berharap para pedagang Pasar Tengah dapat memahami substansi Perwa Nomor 43 Tahun 2025 dan mendukung pelaksanaannya demi terwujudnya pengelolaan pasar yang tertib, nyaman dan berkelanjutan. (prokopim)