Berita

PONTIANAK – Kolaborasi antarpemangku kepentingan menjadi strategi utama Pemerintah Kota Pontianak dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan di tengah tantangan ekonomi nasional maupun global. Hal itu disampaikan Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono saat didapuk menjadi narasumber di hadapan peserta Penguatan Kapasitas Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat di Balai Petitih Kantor Gubernur Kalbar, Sabtu (25/7/2026).

Dalam paparan bertajuk Kolaborasi Pemerintah Kota Pontianak dalam Upaya Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan, Edi menjelaskan bahwa meskipun pertumbuhan ekonomi Kota Pontianak relatif stabil, masih terdapat sejumlah tantangan struktural yang harus dihadapi secara bersama melalui sinergi lintas sektor.

"Pertumbuhan ekonomi harus dipastikan terus meningkat setiap tahunnya melalui investasi dan kolaborasi. Dengan sinergi seluruh pihak, potensi ekonomi Kota Pontianak dapat dioptimalkan secara berkelanjutan," ungkapnya.

Ia memaparkan, kondisi perekonomian Kota Pontianak menunjukkan tren positif. Pada triwulan I 2026, pertumbuhan ekonomi tercatat mencapai 6,10 persen. Di sisi lain, jumlah penduduk miskin juga mengalami penurunan dari 28,56 ribu jiwa pada 2024 menjadi 27,50 ribu jiwa pada 2025 atau turun sekitar empat persen.

Menurut Edi, capaian tersebut tidak terlepas dari meningkatnya aktivitas investasi di Kota Pontianak. Sepanjang 2025, Penanaman Modal Asing (PMA) tumbuh 78,9 persen menjadi Rp373,09 miliar, sementara Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) tetap menjadi penyumbang terbesar dengan nilai Rp1,17 triliun. Aktivitas investasi tersebut juga mampu menyerap 81.137 tenaga kerja.

“Tentunya kita perlu terus memperkuat daya saing agar mampu menghadapi berbagai risiko perekonomian ke depan. Oleh sebab itu, Pemerintah Kota telah menyiapkan sejumlah rekomendasi kebijakan strategis,” ujarnya.

Rekomendasi tersebut meliputi penguatan kerja sama lintas batas dengan kabupaten di sekitar Pontianak melalui harmonisasi tata ruang, investasi dan perizinan, memperkuat koridor industri kawasan sekitar melalui pembangunan rantai pasok, melakukan diversifikasi ekonomi dengan mengembangkan ekonomi digital, pariwisata perkotaan (MICE) dan industri kreatif, serta memperkuat infrastruktur konektivitas jalan, pelabuhan dan bandara untuk meningkatkan efek berganda perdagangan antardaerah.

Edi menekankan, integrasi kebijakan daerah, penguatan konektivitas, dan diversifikasi ekonomi merupakan kunci untuk mengoptimalkan potensi Kota Pontianak. Ia berharap semangat kolaborasi terus diperkuat agar pembangunan ekonomi tidak hanya mampu mendorong pertumbuhan, tetapi juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara merata.

"Kolaborasi menjadi fondasi penting untuk mewujudkan Kota Pontianak yang maju, sejahtera, berwawasan lingkungan, dan humanis," pungkasnya. (prokopim)

PONTIANAK – Ketua Dewan Masjid Indonesia (DMI) Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono berupaya agar masjid tidak hanya berfungsi sebagai tempat ibadah, tetapi juga menjadi pusat pembinaan umat dan penggerak ekonomi masyarakat. Dewan Masjid Indonesia (DMI) Kota Pontianak selama ini telah memiliki kepengurusan dari tingkat kota hingga kecamatan. Di tingkat kecamatan, kepengurusan DMI juga cukup aktif menggelar berbagai kegiatan di sejumlah masjid.

Namun, menurutnya, fungsi masjid sebagai pusat pembinaan umat, pendidikan, sosial, dan ekonomi masih perlu terus diperkuat. Ia menilai potensi besar yang dimiliki masjid di Pontianak belum sepenuhnya tergarap secara optimal.

“Harapan kita, masjid tidak hanya sebagai tempat ibadah, tetapi juga tempat pembinaan umat, ekonomi, dan lain sebagainya. Ini memang masih belum optimal kita rasakan,” ujarnya ketika membuka Musyawarah Daerah DMI Kota Pontianak Tahun 2026 di Aula Rumah Dinas Wali Kota Pontianak, Jumat (24/7/2026).

Edi, yang juga menjabat Wali Kota Pontianak, menyebut, Kota Pontianak memiliki 347 masjid dan hampir 600 musala. Jumlah tersebut menjadi kekuatan besar apabila mampu dikoordinasikan dan dikembangkan melalui program yang kreatif, inovatif, serta berdampak langsung bagi jamaah.

“Potensi ekonomi di masjid itu sebenarnya sangat besar. Kalau ini kita koordinir dan kembangkan, bisa menjadi kekuatan umat Islam, terutama dalam pemberdayaan ekonomi,” katanya.

Ia mencontohkan, jika setiap masjid mampu menghimpun dan mengelola dana secara produktif, maka potensi ekonomi umat yang terkumpul akan sangat besar. Karena itu, ia berharap DMI ke depan dapat membangun kerja sama dengan lembaga keuangan syariah dan pihak terkait agar potensi tersebut dapat dikelola lebih terarah.

Selain pemberdayaan ekonomi, Edi juga menekankan pentingnya peningkatan kualitas pelayanan masjid kepada masyarakat. Di antaranya melalui peningkatan kualitas imam, takmir, pengurus masjid, serta pengelolaan kegiatan keagamaan yang lebih baik.

“Program ke depan yang bisa kita implementasikan adalah meningkatkan kualitas pelayanan masjid kepada masyarakat, termasuk kualitas imam dan takmir,” jelasnya.

Edi juga menyoroti persoalan sertifikasi lahan masjid dan tanah wakaf. Menurutnya, masih ada sejumlah lahan masjid yang perlu ditata dan diselesaikan secara administrasi agar tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari. Ia menambahkan, Pemerintah Kota Pontianak setiap tahun mengalokasikan dana hibah rata-rata Rp2 miliar hingga Rp2,5 miliar untuk masjid, terutama untuk pembangunan, rehabilitasi, dan menutup kekurangan pembangunan. Namun saat ini, Pemkot juga mulai memberi perhatian pada madrasah tradisional karena dinilai penting bagi penguatan sumber daya manusia.

“Kita sekarang juga fokus menangani madrasah-madrasah secara fisik, karena madrasah sangat penting untuk SDM masyarakat,” katanya.

Edi berharap Musda DMI Kota Pontianak menjadi ruang evaluasi dan penyusunan program yang lebih implementatif. Seluruh peserta diminta menyampaikan persoalan yang dihadapi masjid di kecamatan masing-masing agar dapat dibahas dan dirumuskan menjadi program kerja.

“Dalam musyawarah ini semua berkesempatan menyampaikan hal-hal untuk kemajuan ke depan, termasuk masalah yang dihadapi di masing-masing kecamatan dan masjid,” jelasnya.

Ia juga menyampaikan permohonan maaf apabila kepengurusan sebelumnya belum optimal menjawab berbagai tantangan. Ke depan, ia berharap DMI Kota Pontianak dapat menjadi role model bagi DMI kabupaten/kota lainnya.

“DMI Kota harus berusaha membuat program yang implementatif, kreatif, dan memberi dampak positif, terutama bagi perekonomian umat dan jamaah,” pungkasnya. (prokopim)

PONTIANAK – Satuan Tugas (Satgas) Ketahanan Pangan Kota Pontianak melakukan monitoring ketersediaan stok pangan di sejumlah titik, Jumat (24/7/2026). Kegiatan tersebut meliputi pengecekan di Pasar Tradisional Kemuning, agen telur di Jalan Dr Sutomo, gudang penyimpanan daging beku, serta gudang penyimpanan ikan beku di Jalan Komyos Sudarso. Hasil pemantauan menunjukkan ketersediaan pangan di Kota Pontianak masih dalam kondisi aman dengan distribusi yang berjalan lancar.

Sekretaris Daerah Kota Pontianak, Amirullah, mengatakan monitoring dilakukan secara rutin sebagai upaya memastikan kondisi ketahanan pangan tetap terjaga, sekaligus memantau berbagai faktor yang dapat memengaruhi ketersediaan maupun stabilitas harga pangan.

"Hari ini kami bersama Tim Satgas Ketahanan Pangan melakukan monitoring ke sejumlah lokasi untuk melihat langsung kondisi ketersediaan pangan di Kota Pontianak. Selain mengecek stok, kami juga berdiskusi dengan para pelaku usaha mengenai berbagai faktor yang memengaruhi distribusi dan ketahanan pangan," ujarnya.

Menurut Amirullah, pemantauan tidak hanya difokuskan pada ketersediaan barang, tetapi juga mencakup pemeriksaan standar alat ukur, perkembangan harga, hingga proses distribusi pangan. Tim turut membandingkan harga komoditas dengan periode sebelumnya sebagai bagian dari upaya mengendalikan inflasi daerah.

Ia menjelaskan, Satgas Ketahanan Pangan juga melakukan pembinaan kepada pelaku usaha serta memastikan proses penyimpanan dan distribusi pangan memenuhi ketentuan yang berlaku. Untuk pengawasan produk pangan olahan dan industri rumah tangga, Satgas melibatkan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM).

"Kami juga memastikan perlindungan konsumen berjalan dengan baik, mulai dari proses penyimpanan, distribusi, hingga produk yang dipasarkan kepada masyarakat," katanya.

Dalam pelaksanaan monitoring, Satgas Ketahanan Pangan melibatkan berbagai instansi dan pemangku kepentingan, di antaranya Kodim 1207/Pontianak, Polresta Pontianak, Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan (DKUMP), Dinas Pangan, Pertanian, dan Perikanan (DPPP), serta BBPOM. Kolaborasi tersebut dilakukan untuk memperkuat pengawasan sekaligus menjaga stabilitas pasokan pangan di Kota Pontianak.

Berdasarkan hasil pemantauan, Amirullah menyebut belum ditemukan kendala yang berdampak signifikan terhadap kenaikan harga maupun ketersediaan stok pangan. Distribusi komoditas juga masih berjalan dengan baik sehingga kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi.

"Kesimpulan sementara dari hasil monitoring, kondisi pangan di Kota Pontianak masih terkendali. Stok tersedia, distribusi relatif lancar, dan belum ada faktor yang secara signifikan memengaruhi kenaikan harga," jelasnya.

Meski demikian, ia menegaskan pemerintah akan terus mengantisipasi berbagai faktor eksternal yang dapat memengaruhi ketahanan pangan, termasuk kelancaran distribusi dari daerah pemasok. Menurutnya, Pemerintah Kota Pontianak akan terus memastikan sarana distribusi, akses transportasi, serta operasional gudang penyimpanan tetap berjalan optimal guna menjaga pasokan pangan bagi masyarakat. (kominfo)

PONTIANAK – Pemerintah Kota Pontianak terus memperkuat sarana pengangkutan sampah dengan menambah armada baru dan merehabilitasi kontainer sampah. Tahun ini, Pemkot Pontianak mengadakan dua dump truk pengangkut sampah dan 20 kontainer sampah baru, serta merehabilitasi enam kontainer.

Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono mengatakan, penanganan sampah menjadi salah satu tanggung jawab utama pemerintah kota dalam menjaga Pontianak tetap bersih dan tertata. Komitmen tersebut terlihat dari capaian Kota Pontianak yang telah memperoleh sertifikat Adipura. Meski demikian, ia mengakui masih ada beberapa titik yang membutuhkan penanganan lebih optimal, terutama kawasan pasar.

“Masalah sampah ini menjadi konsen kami. Kami berusaha untuk menjaga Kota Pontianak bersih, dan itu sudah dilakukan,” ujarnya, Kamis (23/7/2026).

Menanggapi beredarnya foto kontainer sampah yang rusak. Ia menjelaskan, kemungkinan besar gambar diambil ketika kontainer tersebut dalam perjalanan ke bengkel Dinas Lingkungan Hidup yang terletak di Jalan Kebangkitan Nasional. Konteiner sengaja dibawa untuk diperbaiki.

“Yang kemarin sempat terfoto itu adalah kontainer yang rusak, yang sedang dibawa menuju ke bengkel LH untuk diperbaiki,” ujarnya.

Ia menerangkan, kontainer sampah memiliki risiko kerusakan yang cukup tinggi karena setiap hari digunakan mengangkut sampah dengan kadar asam yang tinggi. Kondisi tersebut membuat kontainer lebih cepat mengalami korosi atau karat.

“Kontainer ini membawa sampah yang kadar asamnya tinggi. Jadi tingkat korosifnya cepat, bahkan lebih daridua tahun saja sudah bisa berkarat dan memerlukan perbaikan supaya tidak keropos,” katanya.

Meski setiap hari kontainer disemprot dan dicuci menggunakan air tawar setelah mengangkut sampah, sisa-sisa sampah tetap dapat mempercepat proses karat. Karena itu, perbaikan rutin menjadi hal yang harus terus dilakukan.

Saat ini, Pemkot Pontianak memiliki sekitar 109 unit kontainer sampah. Jumlah tersebut akan terus ditambah dan diperbaiki secara bertahap agar pelayanan persampahan semakin baik.

“Kita ada 109 kontainer dan akan terus tambah. Saya berkomitmen menjadikan kontainer bersih, jadi tidak ada alasan rusak,” tegasnya.

Edi menambahkan, pembenahan armada angkutan sampah dan kontainer merupakan bagian dari upaya menjaga kebersihan kota secara berkelanjutan. Ia berharap masyarakat juga ikut mendukung dengan membuang sampah pada tempatnya dan mengikuti jadwal pembuangan yang telah ditetapkan.

“Saya berkomitmen untuk menjadikan Pontianak bersih, dan ini memang salah satu fokus kami,” tegasnya.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Pontianak, Syarif Usmulyono, menegaskan pihaknya berkomitmen meningkatkan kinerja dalam penanganan sampah di Kota Pontianak. Menurutnya, keberhasilan pengelolaan sampah tidak hanya bergantung pada pemerintah, tetapi juga memerlukan dukungan dan partisipasi aktif seluruh masyarakat.

“DLH Kota Pontianak terus berupaya meningkatkan pelayanan pengelolaan sampah agar lebih optimal. Komitmen ini kami wujudkan melalui peningkatan kinerja serta penyediaan sarana dan prasarana yang memadai,” imbuhnya.

Usmulyono mengapresiasi dukungan Wali Kota yang dinilai memiliki komitmen kuat terhadap sektor lingkungan hidup. Dukungan tersebut diwujudkan melalui alokasi anggaran untuk pengadaan armada angkutan sampah dan berbagai fasilitas penunjang pengelolaan persampahan.

Ia menjelaskan, komitmen Pemerintah Kota Pontianak juga tercermin dari langkah cepat dalam menindaklanjuti sanksi administratif yang diberikan oleh Kementerian Lingkungan Hidup terkait pengelolaan tempat pemrosesan akhir (TPA). Kota Pontianak menjadi satu-satunya daerah di Kalimantan Barat dan salah satu daerah di Indonesia yang segera merespons kebijakan tersebut dengan menutup TPA lama yang masih menerapkan sistem open dumping dan membangun TPA baru menggunakan sistem sanitary landfill yang lebih ramah lingkungan.

Menurutnya, transformasi sistem pengelolaan TPA tersebut menjadi langkah penting dalam meningkatkan kualitas pengelolaan sampah sekaligus mengurangi dampak pencemaran lingkungan di masa mendatang.

Meski demikian, ia menegaskan bahwa keberhasilan pengelolaan sampah tetap membutuhkan peran aktif masyarakat. Untuk itu, DLH Kota Pontianak mengimbau warga agar membuang sampah di tempat penampungan sementara (TPS) yang telah disediakan, mematuhi jadwal pembuangan sampah mulai pukul 18.00 hingga 06.00 WIB, serta menjaga kebersihan lingkungan di sekitar tempat tinggal masing-masing.

“Kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat menjadi kunci dalam mewujudkan Kota Pontianak yang bersih, sehat, dan nyaman untuk dihuni. Dengan disiplin membuang sampah pada tempat dan waktu yang telah ditentukan, kita dapat menciptakan lingkungan yang lebih baik bagi generasi mendatang,” tutupnya. (prokopim)