Berita

PONTIANAK – Pemerintah Kota Pontianak terus memperkuat dukungan terhadap pengusaha mikro melalui berbagai bentuk fasilitasi. Tahun ini, Pemkot menyerahkan sarana dan prasarana hasil musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) kepada sembilan warga, sertifikat halal kepada 78 UMKM, serta fasilitasi kemasan melalui program Rumah Packaging kepada 11 UMKM.

Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono mengatakan, dukungan tersebut merupakan bagian dari peran pemerintah untuk memberikan kemudahan bagi pengusaha agar semakin berkembang dan memiliki daya saing.

“Ini bagian dari peran Pemerintah Kota Pontianak untuk memberikan kemudahan kepada pengusaha, terutama mikro,” ujarnya usai penyerahan simbolis bantuan, Rabu (28/10/2026).

Menurut Edi, dukungan bagi UMKM tidak hanya diberikan dalam bentuk peralatan usaha. Pemkot juga memberikan perhatian terhadap kualitas kemasan produk agar barang yang dihasilkan pengusaha lokal memiliki nilai tambah dan lebih menarik di pasaran.

“Kita sudah membeli peralatan untuk kemasan, bahkan fasilitasnya diberikan secara gratis. Jadi pengusaha UMKM bisa meningkatkan kualitas produknya, bukan hanya dari sisi rasa atau isi, tetapi juga tampilannya,” katanya.

Fasilitasi tersebut diwujudkan melalui Rumah Packaging, salah satu program yang didorong Pemkot Pontianak untuk membantu pengusaha UMKM mendapatkan kemasan yang lebih baik. Tahun ini, sebanyak 11 UMKM mendapatkan fasilitasi kemasan melalui program tersebut.

Selain kemasan, Edi menilai kepastian kehalalan produk menjadi bagian penting dalam pengembangan usaha, khususnya sektor kuliner. Sebanyak 78 UMKM tahun ini menerima sertifikat halal yang difasilitasi pemerintah.

“Kedua adalah sertifikat halal. Ini memberikan kepastian kepada masyarakat. Kalau memang produknya halal, maka jelas halal. Kalau tidak, juga harus jelas. Jadi konsumen mempunyai kepastian terhadap makanan yang akan dikonsumsi,” terangnya.

Menurutnya, sertifikasi halal juga akan semakin penting seiring rencana Pemkot mengembangkan Pontianak sebagai destinasi wisata halal.

“Kita ke depan akan meluncurkan Pontianak sebagai kota wisata halal. Karena itu secara bertahap usaha-usaha, terutama kuliner, kita dorong untuk memiliki sertifikasi halal,” katanya.

Edi menambahkan, kepastian informasi mengenai produk penting tidak hanya bagi masyarakat Pontianak, tetapi juga bagi wisatawan maupun tamu yang berkunjung ke kota ini.

“Orang yang datang ke Pontianak harus bisa mendapatkan kepastian, makanan yang akan dimakan ini halal atau tidak. Informasinya harus jelas,” ujarnya.

Selain sertifikasi halal dan kemasan, tahun ini Pemkot Pontianak juga menyerahkan sarana dan prasarana hasil usulan musrenbang kepada sembilan warga. Bantuan tersebut diarahkan untuk mendukung aktivitas usaha dan meningkatkan produktivitas penerima.

Edi mengatakan, berbagai bentuk fasilitasi itu merupakan upaya agar pengembangan UMKM tidak berhenti pada pemberian bantuan, tetapi juga menyentuh aspek produksi, pengemasan, legalitas hingga perluasan pasar. Ia berharap para penerima dapat memanfaatkan fasilitas yang diberikan untuk meningkatkan kualitas dan keberlanjutan usahanya.

“Harapannya usaha mereka tumbuh, produknya semakin baik dan bisa diterima pasar yang lebih luas. Pemerintah memberikan ruang dan kemudahan, kemudian pelaku UMKM harus terus berinovasi,” pungkasnya. (prokopim)

PONTIANAK – Pemerintah Kota Pontianak mengikuti asistensi dan evaluasi Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) bersama Kementerian Dalam Negeri di Pontive Center Kantor Wali Kota Pontianak, Rabu (28/10/2026). Sekretaris Daerah Kota Pontianak Amirullah mengatakan, pembahasan tersebut menjadi bagian penting untuk menyelaraskan regulasi daerah dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Ia menjelaskan, penyesuaian regulasi dilakukan dengan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah serta Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

“Melalui asistensi dan evaluasi ini, kita ingin memastikan produk hukum daerah selaras dengan ketentuan yang lebih tinggi,” ujarnya.

Amirullah menjelaskan, Kota Pontianak sebelumnya telah memiliki Perda Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang kemudian diubah melalui Perda Nomor 10 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Perda Nomor 10 Tahun 2023. Penyempurnaan regulasi kembali diperlukan untuk mengakomodasi perkembangan kebijakan serta sejumlah materi yang perlu diselaraskan dengan aturan di atasnya.

Salah satu materi yang dibahas adalah pengaturan Pajak Air Tanah yang mulai diinisiasi Pemkot Pontianak sebagai salah satu sumber pendapatan daerah.

“Tahun ini kita mulai menginisiasi Pajak Air Tanah. Dasarnya memang sudah ada dalam ketentuan yang lebih tinggi, kemudian kita sesuaikan dalam regulasi daerah agar dapat diterapkan,” katanya.

Selain Pajak Air Tanah, perubahan juga mengakomodasi penyesuaian dan penambahan sejumlah pasal maupun tarif pajak dan retribusi yang dikelola perangkat daerah. Pemkot juga memperkuat ketentuan mengenai digitalisasi pajak daerah serta melengkapi sejumlah ketentuan dalam PP Nomor 35 Tahun 2023 yang belum terakomodasi dalam regulasi sebelumnya.

“Digitalisasi pajak juga menjadi bagian yang kita perkuat. Arahnya bagaimana pemungutan menjadi semakin mudah, tertib, transparan dan mampu meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat,” jelasnya.

Secara umum, Raperda tersebut memuat delapan jenis pajak yang akan diatur di Kota Pontianak, yakni Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2), Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT), Pajak Reklame, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Air Tanah, Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), serta Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB).

Sementara retribusi daerah dikelompokkan ke dalam tiga jenis, yakni Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha dan Retribusi Perizinan Tertentu. Pengelolaannya dilakukan oleh perangkat daerah sesuai kewenangan masing-masing.

Menurut Amirullah, asistensi dan evaluasi tidak sekadar menjadi tahapan administratif, tetapi diperlukan untuk memastikan substansi Raperda dapat dilaksanakan, tidak bertentangan dengan regulasi yang lebih tinggi, serta sesuai dengan kebutuhan daerah.

“Namanya harmonisasi, berarti kita mengharmoniskan, menyelaraskan dan menyesuaikan. Output yang kita harapkan adalah produk peraturan daerah yang benar-benar selaras dan dapat diterapkan dengan baik,” ujarnya.

Ia juga menyampaikan apresiasi kepada narasumber dari Kementerian Dalam Negeri serta seluruh perangkat daerah yang terlibat dalam proses pembahasan. Amirullah berharap Raperda PDRD nantinya mampu memberikan kepastian hukum sekaligus memperkuat pengelolaan pendapatan daerah melalui sistem yang semakin efektif, transparan dan akuntabel.

“Yang kita inginkan adalah regulasi yang kuat secara hukum, mudah dilaksanakan, serta mendukung optimalisasi pendapatan daerah tanpa mengurangi kualitas pelayanan kepada masyarakat,” pungkasnya. (prokopim)

PONTIANAK – Pemerintah Kota Pontianak kembali menggelar pasar murah, kali ini di halaman Kantor Camat Pontianak Timur, sebagai bagian dari rangkaian Hari Jadi ke-255 Kota Pontianak. Wakil Wali Kota Pontianak Bahasan mengatakan kegiatan tersebut menjadi salah satu upaya pemerintah membantu masyarakat menghadapi kenaikan harga sejumlah kebutuhan pokok.

“Semoga pasar murah ini memberikan manfaat kepada masyarakat. Pemerintah Kota Pontianak akan terus berikhtiar bagaimana membantu meringankan beban warga terhadap kenaikan harga komoditas atau sembako di pasaran,” ujarnya, Rabu (28/10/2026).

Bahasan mengatakan, harga yang ditawarkan dalam pasar murah berada di bawah harga pasaran melalui dukungan pemerintah dan berbagai pihak yang terlibat.

“Ini sifatnya bukan menanggung seluruh kebutuhan masyarakat, tetapi membantu meringankan. Artinya harga kita subsidi sehingga lebih rendah dibandingkan harga di pasaran,” katanya.

Selain paket kebutuhan pokok, warga yang hadir juga mendapat kesempatan memperoleh sejumlah bahan pangan tambahan seperti sayuran dan ikan lele. Pembagiannya dilakukan secara terbatas agar manfaatnya dapat dirasakan lebih banyak warga.

“Sayurnya gratis, kemudian ada juga lele meskipun jumlahnya terbatas. Kita atur supaya warga yang lain juga kebagian,” jelasnya.

Antusiasme masyarakat terlihat dari panjangnya antrean di lokasi pasar murah. Bahasan menyampaikan permohonan maaf kepada warga yang harus menunggu karena proses penyaluran tetap harus dilakukan secara tertib dan mengikuti administrasi yang telah ditetapkan.

“Saya mohon maaf karena antreannya panjang, mungkin bapak ibu juga capek. Tetapi prosesnya memang harus kita lakukan dengan tertib,” ujarnya.

Menurutnya, pelaksanaan pasar murah membutuhkan kolaborasi berbagai unsur, mulai dari perangkat daerah, kecamatan, kelurahan, Perumda Air Minum Tirta Khatulistiwa, Bulog hingga pihak lainnya.

“Kita bersama-sama bergerak bagaimana meringankan beban masyarakat, terutama masyarakat yang memang membutuhkan,” katanya.

Bahasan menambahkan, kegiatan serupa merupakan salah satu bentuk kehadiran pemerintah di tengah masyarakat. Selain membantu daya beli, pasar murah juga menjadi bagian dari upaya menjaga keterjangkauan harga pangan. Ia berharap masyarakat dapat memanfaatkan program tersebut sesuai kebutuhan dan pembagiannya berlangsung merata.

“Yang kita harapkan tentu manfaatnya benar-benar sampai kepada warga. Karena itu pembagiannya kita atur supaya tidak hanya dinikmati oleh beberapa orang,” ujarnya.

Bahasan juga meminta jajaran camat dan lurah terus memantau kondisi masyarakat di wilayah masing-masing sehingga pemerintah dapat mengetahui kebutuhan warga secara lebih cepat.

“Doakan kami bersama jajaran, camat, lurah, kepala dinas dan seluruh pihak yang terlibat bisa terus berikhtiar dan bergerak bersama untuk membantu masyarakat,” pungkasnya. (prokopim)

Hari Sumpah Pemuda ke 98

PONTIANAK – Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono mengajak orang muda meningkatkan empati, semangat belajar, kreativitas, dan kepedulian sosial sebagai bagian dari kontribusi membangun bangsa. Pesan itu disampaikannya dalam apel peringatan Hari Sumpah Pemuda di Halaman Kantor Wali Kota Pontianak, Rabu (28/10/2026).

Edi mengatakan, momentum Sumpah Pemuda harus menjadi pengingat bahwa orang muda memiliki peran besar dalam menentukan arah masa depan bangsa, termasuk pembangunan Kota Pontianak.

“Orang muda harus terus meningkatkan empati dan ikut membangun bangsa ini. Mudah-mudahan momentum Sumpah Pemuda memberikan semangat khususnya kepada orang-orang muda di Kota Pontianak,” ujarnya.

Menurutnya, pemerintah dan orang muda perlu terus berkolaborasi untuk mewujudkan Pontianak sebagai kota yang maju, tumbuh, sekaligus tetap humanis. Terlebih kontribusi mereka selama ini hadir melalui banyak jalur. Tidak hanya secara perseorangan, tetapi juga melalui organisasi kepemudaan, organisasi kemasyarakatan, komunitas kampus maupun berbagai kelompok yang bergerak di bidang sosial, olahraga, kesenian hingga politik.

“Kontribusi mereka sangat besar, baik secara perorangan maupun melalui organisasi kepemudaan, organisasi di kampus, maupun organisasi yang bergerak di kegiatan sosial, olahraga, kesenian dan bidang lainnya,” jelasnya.

Karena itu, ia menilai pemerintah akan terus membuka ruang yang semakin luas agar orang muda dapat menyalurkan gagasan dan kemampuannya.

“Orang muda harus diberi ruang dan fasilitas supaya mereka bisa berkreasi, berinovasi dan ikut memikirkan masa depan Kota Pontianak maupun bangsa Indonesia,” ujarnya.

Edi berharap orang muda Pontianak tidak hanya menjadi penonton dalam proses pembangunan. Ia mendorong mereka turut aktif mengambil peran sesuai minat dan bidang masing-masing. Energi, kreativitas dan kemampuan beradaptasi yang dimiliki orang muda menjadi modal penting di tengah perubahan zaman yang semakin cepat.

Ia juga menekankan bahwa kemajuan kota tidak hanya diukur dari pembangunan fisik. Kualitas manusia, kepedulian terhadap sesama dan kemampuan menciptakan ruang yang inklusif menjadi bagian penting dari arah pembangunan Pontianak.

“Yang kita bangun bukan hanya kotanya, tetapi juga manusianya. Orang muda harus menjadi bagian dari kota yang maju, tetapi tetap punya kepedulian dan nilai-nilai kemanusiaan,” pungkasnya. (prokopim)