Berita

PONTIANAK – Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak menggelar pasar murah dan bakti sosial dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-80 Republik Indonesia, yang dipusatkan di Halaman Kantor Camat Pontianak Barat, Jalan Tabrani Ahmad, Rabu (13/8/2025). Kegiatan ini disambut antusias warga yang memburu kebutuhan pokok dengan harga terjangkau.

Wali Kota Pontianak, Edi Rusdi Kamtono, mengatakan sekitar 40 stan disediakan untuk menjual bahan pokok, produk usaha mikro kecil menengah (UMKM), dan jajanan. Beras, minyak goreng, gula, serta makanan ringan menjadi incaran utama pembeli.

“Harga yang dijual lebih rendah dari pasaran. Selain itu, ada donor darah, dan bagi pendonor akan diberikan hadiah 5 kilogram beras per orang. Kami juga menyediakan pemeriksaan kesehatan gratis dan pengobatan alternatif,” ujar Edi, usai membuka acara.

Ia mengajak masyarakat aktif mencari informasi kegiatan pasar murah, baik yang digelar Pemkot Pontianak maupun bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat. Menurutnya, pasar murah rutin dilaksanakan menjelang hari besar keagamaan di enam kecamatan.

“Setiap menjelang hari besar keagamaan, kami rutin menggelar pasar murah ini di enam kecamatan. Warga harus manfaatkan kesempatan ini,” tuturnya.

Selain pasar murah, HUT ke-80 RI di Pontianak dimeriahkan pembagian bendera merah putih kepada masyarakat, perlombaan di berbagai titik, serta hiasan kemerdekaan di jalan dan gang. Edi mengimbau seluruh warga, termasuk pejabat, memasang bendera dengan baik menggunakan tiang yang benar.

“Khususnya para pejabat kami imbau juga untuk memasang bendera, dan gunakan tiang yang benar,” imbuh Edi.

Dukungan terhadap pasar murah datang dari DPRD Kota Pontianak. Ketua DPRD, Satarudin, menilai program ini penting untuk membantu rumah tangga berpenghasilan rendah memenuhi kebutuhan pokok dengan harga terjangkau.

“Operasi pasar murah harus dilakukan secara berkelanjutan agar manfaatnya dirasakan masyarakat,” tegas Satar, sapaan karibnya.

Ia juga mengingatkan pemerintah mengantisipasi potensi pemutusan hubungan kerja (PHK) di sejumlah perusahaan, serta mewaspadai penyakit demam, termasuk demam berdarah, seiring masuknya musim hujan di Pontianak.

“Sekarang juga sudah kondisi musim hujan di Pontianak yang memicu kekhawatiran terhadap penyakit demam, termasuk demam berdarah. Mudah-mudahan menjelang HUT ke-80 RI ini kita semuanya selalu diberikan kesehatan,” tutupnya. (kominfo/prokopim)

Peringatan Hari UMKM Nasional 12 Agustus 2025

PONTIANAK – Setiap tanggal 12 Agustus diperingati sebagai Hari Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Nasional. Memperingati Hari UMKM Nasional, Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono menegaskan komitmennya untuk terus mengembangkan potensi UMKM sebagai sektor strategis penopang perekonomian. Menurutnya, UMKM bukan sekadar pelengkap dalam sistem ekonomi, tetapi justru menjadi tulang punggung yang menyerap tenaga kerja, menggerakkan perputaran uang di masyarakat, dan menjaga stabilitas ekonomi daerah.

“UMKM adalah ujung tombak yang membuat ekonomi tetap bergerak, bahkan saat terjadi krisis. Di Pontianak, perannya sangat vital, baik dalam menciptakan lapangan kerja maupun mengangkat perekonomian warga,” ujarnya, Selasa (12/8/2025).

Ia mengungkapkan, Kota Pontianak memiliki ribuan pelaku UMKM yang bergerak di berbagai sektor, mulai dari kuliner, kerajinan, fesyen, hingga jasa kreatif. Untuk memperkuat daya saing mereka, Pemkot Pontianak telah menginisiasi berbagai program, di antaranya pelatihan kewirausahaan, pendampingan pengelolaan usaha, digitalisasi pemasaran dan fasilitasi akses permodalan.

“Pemerintah daerah tidak hanya memberi pelatihan, tetapi juga membuka peluang pemasaran melalui event, pameran, hingga kerja sama lintas daerah. Kita ingin UMKM Pontianak mampu menembus pasar yang lebih luas, bahkan internasional,” jelasnya.

Edi menambahkan, digitalisasi menjadi salah satu fokus utama pembinaan UMKM. Dengan memanfaatkan platform e-commerce, media sosial, dan sistem pembayaran nontunai, pelaku usaha dapat memperluas jangkauan konsumen dan meningkatkan efisiensi.

“Era digital membuka peluang besar bagi pelaku usaha. Mereka tidak lagi terbatas menjual di pasar lokal, tetapi bisa menjangkau pembeli dari luar daerah. Oleh karena itu, kami mendorong UMKM untuk melek teknologi,” sebutnya.

Tak hanya itu, Pemkot Pontianak juga memanfaatkan momen event tahunan seperti Festival Kuliner, Pontianak Creative Expo, dan Car Free Day untuk menyediakan ruang promosi gratis bagi UMKM. Menurut Edi, strategi ini bukan hanya membantu penjualan, tetapi juga memperkuat brand dan mengenalkan produk lokal kepada masyarakat luas.

“Kita ingin membangun kebanggaan terhadap produk lokal. Jika warga sendiri mencintai dan membeli produk UMKM, maka roda ekonomi akan berputar lebih cepat,” imbuhnya.

Edi berharap peringatan Hari UMKM Nasional menjadi momentum untuk memperkuat sinergi antara pemerintah, pelaku usaha, perbankan, dan masyarakat dalam memajukan sektor ini. Ia optimistis, dengan dukungan semua pihak, UMKM Pontianak akan semakin berkembang dan mampu bersaing di pasar global.

“Ketika UMKM maju, ekonomi daerah tumbuh, dan kesejahteraan masyarakat meningkat. Itulah tujuan yang ingin kita capai bersama,” pungkasnya. (prokopim)

Bahasan : Hasil Sidak Nihil Beras Kurang Takaran

PONTIANAK – Wakil Wali Kota Pontianak Bahasan bersama Tim Terpadu Satgas Pangan Kota Pontianak turun langsung ke lapangan melakukan inspeksi mendadak ke sejumlah distributor beras. Kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari temuan adanya dugaan ketidaksesuaian takaran berat beras yang beredar di pasaran.

Bahasan menyebut, monitoring ini merupakan bagian dari pelaksanaan instruksi Presiden RI dan Menteri Perdagangan guna memastikan hak konsumen terpenuhi. Hasil dari pemeriksaan bersama tim terpadu Satgas Pangan yang terdiri dari unsur Pemkot, TNI, Polri serta Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kalbar ke sejumlah distributor beras, tidak ditemukan takaran beras yang tidak sesuai dengan berat di kemasan.

“Alhamdulillah, hampir 100 persen sampel yang kami uji hari ini takarannya sudah sesuai standar. Kalau pun ada kekurangan, itu berasal dari stok lama yang sudah diorder sebelum instruksi ini disampaikan,” ungkapnya usai memimpin sidak di sebuah distributor beras Jalan Kom Yos Sudarso Pontianak Barat, Kamis (31/7/2025).

Ia memastikan, pihaknya akan terus melakukan pengawasan berkala untuk menjamin konsumen memperoleh produk sesuai kualitas dan kuantitas yang dibeli. 

“Kami ingin masyarakat mendapatkan beras sesuai dengan jenis dan takarannya. Jika medium, maka benar-benar beras medium, dan begitu pula dengan premium,” tambahnya.

Plt Kepala Dinas Pangan Pertanian dan Perikanan Kota Pontianak, Muchammad Yamin yang juga selaku Tim Satgas Pangan Kota Pontianak, mengingatkan para distributor agar mematuhi ketentuan yang berlaku serta memastikan beras kemasan yang dipasarkan sudah sesuai dengan berat yang seharusnya.

“Jika ada yang mencoba bermain curang, kami tak segan mengambil tindakan tegas. Namun, pendekatan awal kita adalah pembinaan,” tegasnya.

Untuk memastikan takaran benar, ia menyarankan agar distributor aktif berkoordinasi dengan Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perdagangan Kota Pontianak yang memiliki alat ukur resmi dan terkalibrasi. 

“Apabila masyarakat yang menemukan indikasi pelanggaran di lapangan dipersilakan untuk melapor ke Pemkot Pontianak, kepolisian, atau langsung ke Satgas Pangan,” imbaunya.

Terkait beras oplosan, Yamin mengaku pihaknya belum menemukan indikasi tersebut di Pontianak. Meski demikian, pihaknya tetap akan melakukan pengujian sampel secara intensif. 

“Pengawasan ini sifatnya terus-menerus. Kita tidak ingin lengah. Jika perlu, kami kirim tim yang bertugas secara intelijen agar hasilnya lebih maksimal,” katanya.

Selain itu, Pemkot Pontianak juga telah membentuk tim pengendalian inflasi bersama dengan Pemerintah Kabupaten Kubu Raya dan Pemerintah Kabupaten Mempawah. Tim ini nantinya akan terjun langsung dalam pengawasan distribusi pangan lintas wilayah.

“Monitoring akan kami lakukan secara rutin. Tidak hanya dari kota, tapi juga melibatkan provinsi dan kabupaten tetangga, demi memastikan distribusi pangan di wilayah Kalbar ini benar-benar terkontrol dan aman bagi masyarakat,” pungkas Yamin. (prokopim)

PONTIANAK - Penekanan tombol oleh Gubernur Kalimantan Barat, Wali Kota Pontianak, Bupati Mempawah, Wakil Bupati Kubu Raya dan Kepala Perwakilan Bank Indonesia Kalimantan Barat menjadi penanda diresmikannya pembentukan laman website Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) tiga daerah Kubu Raya-Pontianak-Mempawah (KUPONWAH). Laman website kuponwah.pontianak.go.id tersebut berisikan informasi terkini harga pangan di tiga wilayah.

Wali Kota Pontianak, Edi Rusdi Kamtono, menyambut baik kolaborasi antardaerah dalam upaya menekan inflasi. Menurutnya, tantangan pengendalian inflasi kerap melibatkan lintas wilayah.

“Terutama terkait distribusi pangan. Untuk masuk ke Kota Pontianak, pasokan tidak selalu melalui jalur udara. Jalur darat juga berperan penting, misalnya dari Kubu Raya atau Mempawah. Oleh karena itu, infrastruktur jalan harus dipastikan memadai,” katanya seusai acara di Aula Keriang Bandong, Gedung Bank Indonesia Kalimantan Barat, Jalan Ahmad Yani, Rabu (30/7/2025).

Edi berharap TPID KUPONWAH mampu merancang rencana aksi bersama yang dapat diimplementasikan untuk memperpendek rantai pasok dan menekan disparitas harga antarwilayah.

“Saling membantu dalam mengatasi gejolak harga pangan di daerah masing-masing akan memperkuat stabilitas,” tambahnya.

Melalui sinergi antardaerah, Edi optimistis efisiensi di berbagai sektor seperti pengelolaan sumber daya dan infrastruktur dapat meningkat, terutama dengan dukungan teknologi digital.

“Harapannya tercipta iklim investasi yang kondusif, daya beli masyarakat tetap terjaga, dan pertumbuhan ekonomi berjalan berkelanjutan,” jelasnya.

Per Juni 2025, inflasi di Kota Pontianak tercatat stabil pada level 0,92 persen. Angka tersebut menempatkan Pontianak di peringkat ke-8 dari 44 kota Indeks Harga Konsumen (IHK) dengan inflasi terendah menurut data Badan Pusat Statistik (BPS).

“Selama dua tahun terakhir, inflasi di Pontianak relatif terkendali. Tidak terjadi lonjakan signifikan. Ini perlu kita jaga,” ungkap Edi.

Gubernur Kalimantan Barat, Ria Norsan, mengapresiasi inisiatif pembentukan TPID KUPONWAH. Ia menilai kolaborasi ini sebagai inovasi satu-satunya di Indonesia dan mengajak daerah lain di Kalbar mengikuti langkah serupa.

“Misalnya membentuk TPID Singbebas, gabungan dari Singkawang, Bengkayang, dan Sambas. Bisa juga untuk wilayah Sanggau, Landak, Sintang, dan sekitarnya,” ujarnya.

Pengendalian inflasi menjadi salah satu fokus utama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Menurut Norsan, iklim investasi akan tumbuh jika inflasi terkendali.

“Saya mengingatkan kepala daerah di kabupaten dan kota agar menciptakan iklim yang mendukung investasi. Tujuannya agar masyarakat bisa merasakan langsung dampak dari pertumbuhan ekonomi,” tutupnya. (kominfo/prokopim)