Berita

PONTIANAK – Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan (DKUMP) Kota Pontianak Ibrahim, mendorong para pelaku usaha untuk memperkuat mindset dan kemampuan digital sebagai kunci peningkatan daya saing. Hal itu ia sampaikan saat membuka kegiatan Inkubator Bisnis Digital Segmen Pelaku Usaha Tahun 2025 di Aula Rumah Dinas Wakil Wali Kota Pontianak, Jalan KS Tubun, Sabtu (15/11/2025).

Kegiatan yang diinisiasi Kementerian Komunikasi dan Digital (KOMDIGI) RI tersebut terselenggara melalui kerja sama dengan Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Pontianak dan Bank Kalbar. Program ini diarahkan untuk memperkuat kapasitas pelaku UMKM dalam memanfaatkan ekosistem digital.

“Keberhasilan usaha hari ini tidak hanya bertumpu pada modal besar, melainkan pada pola pikir yang tepat, ketekunan, serta kemampuan memanfaatkan teknologi digital secara kreatif,” ujar Ibrahim usai membuka acara, mewakili Wakil Wali Kota Pontianak.

Ia menjelaskan bahwa Pemerintah Kota Pontianak telah hampir tiga tahun mendorong transformasi digital UMKM melalui berbagai program, mulai dari literasi digital, manajemen keuangan, hingga pendampingan pemasaran di platform digital. Upaya tersebut dilakukan agar UMKM mampu bersaing di tengah percepatan ekonomi digital.

Ia menekankan pentingnya pemanfaatan fasilitas pemerintah seperti Rumah Kemasan Kota Pontianak, yang menyediakan layanan peningkatan kualitas tampilan produk, mulai dari desain, kemasan, hingga pendampingan pemasaran. Fasilitas ini dibangun menggunakan anggaran yang besar dan dapat dimanfaatkan secara gratis oleh pelaku usaha.

“Jangan sampai fasilitas yang sudah kita siapkan tidak digunakan. Rumah Kemasan dibuat untuk membantu branding dan kualitas produk UMKM agar naik kelas,” jelasnya.

Ibrahim juga menyoroti penggunaan metode pembayaran digital yang semakin dibutuhkan dalam transaksi sehari-hari. Menurutnya, banyak usaha lokal yang tumbuh karena konsisten menerapkan pembayaran nontunai dan memanfaatkan platform digital untuk pelayanan dan efisiensi operasional.

“Digitalisasi memudahkan transaksi. Pelanggan sekarang datang dengan sendirinya ketika layanan usaha lebih cepat dan efisien,” imbuhnya.

Ia berharap peserta inkubasi dapat memanfaatkan program ini secara optimal. Ibrahim menilai, inkubasi ibarat wadah pembinaan yang memungkinkan pelaku usaha mengetahui masalah, memperbaiki strategi, serta memperkuat jaringan dan kapasitas usaha.

“Manfaatkan inkubator ini untuk belajar dan berkembang. Jangan hanya hadir, tetapi gali ilmu sebanyak mungkin agar usaha Bapak dan Ibu tumbuh lebih matang,” tegasnya.

Ibrahim menekankan bahwa perubahan mindset merupakan fondasi utama untuk bertahan dan berkembang dalam dunia usaha modern.

“Selama mindset-nya kuat, insyaallah usaha kita akan tumbuh dan lebih berdaya saing,” pungkasnya. (kominfo)

PONTIANAK — Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak terus berupaya menjaga kestabilan harga dan ketersediaan bahan pokok menjelang akhir tahun terutama Natal dan Tahun Baru. Wakil Wali Kota Pontianak Bahasan menyatakan, pihaknya bersama seluruh instansi terkait terus memantau kondisi pasar untuk mencegah terjadinya lonjakan harga yang dapat membebani masyarakat.

“Berdasarkan hasil pantauan dari bulan ke bulan, harga di Kota Pontianak termasuk yang paling rendah, berada di peringkat 17 dari 44 kota yang dipantau. Kondisi ini menjadi perhatian kami, karena sebelumnya pada bulan Maret sempat terjadi penurunan hingga 40 persen,” ujarnya saat pemaparan pada High Level Meeting (HLM) Pengendalian Inflasi Jelang Hari Raya Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 di Aula Keriang Bandong Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalbar, Rabu (12/11/2025).

Ia menambahkan, penurunan harga yang terlalu tajam juga perlu diwaspadai karena dapat mempengaruhi keseimbangan pasokan dan distribusi barang di pasaran. Dari 54 titik pantauan harga di Kota Pontianak, sebanyak 47 titik menunjukkan tren harga yang cenderung rendah.

“Hal ini bisa disebabkan oleh distribusi yang tidak merata dan adanya perbedaan jarak pasokan antar wilayah. Karena itu, kami terus berkoordinasi agar tidak terjadi gejolak harga di kemudian hari,” jelasnya.

Bahasan mengatakan, Pemkot Pontianak bersama Pemerintah Provinsi Kalbar dan instansi vertikal lainnya telah menyiapkan berbagai langkah antisipasi, termasuk operasi pasar dan program beras murah. Selain itu, pihaknya juga meminta dukungan masyarakat dan pemerintah di tingkat kecamatan untuk terus melaporkan kondisi lapangan agar kebijakan intervensi harga tepat sasaran.

“Bulan lalu kita telah menyalurkan sekitar 20 ton beras bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Insya Allah ke depan kami akan tetap berhati-hati dan berupaya menjaga stabilitas harga serta ketersediaan pangan,” ungkapnya.

Menurut Bahasan, Pemkot Pontianak juga telah menyiapkan alokasi anggaran khusus untuk mendukung pelaksanaan operasi pasar dan program pangan murah. Upaya tersebut dilakukan agar harga kebutuhan pokok di Kota Pontianak tetap terkendali di bawah rata-rata nasional.

“Kami juga mengembangkan inovasi sistem peringatan dini atau early warning system untuk memantau harga secara real-time, sehingga langkah antisipasi bisa dilakukan lebih cepat,” ungkapnya.

Wakil Wali Kota juga mengapresiasi dukungan berbagai pihak, termasuk kelompok tani, TP PKK Kota Pontianak, pelaku usaha, dan masyarakat, yang telah berkontribusi menjaga stabilitas harga di lapangan.

“Menjelang awal tahun, biasanya ada potensi kenaikan harga di beberapa komoditas. Karena itu, kami mengajak semua pihak untuk terus bersinergi dan bekerja sama. Dengan semangat kebersamaan, Insya Allah kita dapat mengendalikannya dengan baik,” tutup Bahasan. (prokopim)

Pelatihan Peningkatan Kompetensi SDM bagi Pengurus KDKMP

PONTIANAK – Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak terus mendorong penguatan peran koperasi di tingkat kelurahan agar semakin profesional, modern dan bermanfaat bagi masyarakat. Hal tersebut disampaikan Sekretaris Daerah Kota Pontianak, Amirullah, saat membuka Pelatihan Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia bagi Pengurus Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih (KDKMP) Kota Pontianak 2025 di Aula Gedung Dikat Dapen Bank Kalbar, Senin (10/11/2025).

Amirullah mengatakan, pelatihan ini merupakan bagian dari program strategis nasional Kementerian Koperasi dan UKM yang dilaksanakan serentak di seluruh Indonesia. Program tersebut bertujuan memperkuat koperasi di tingkat akar rumput agar mampu menjadi wadah ekonomi rakyat yang berdaya saing.

“Program KDKMP ini harus berjalan dan dilaksanakan dengan baik. Pemkot Pontianak berkomitmen mendukung penuh agar koperasi desa dan kelurahan bisa tumbuh menjadi lembaga ekonomi yang modern dan profesional,” ujarnya.

Ia menegaskan, koperasi merupakan bentuk nyata dari amanat Pasal 33 Ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang menegaskan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Karena itu, kata Amirullah, pengurus koperasi harus memahami prinsip dasar koperasi yang berpihak pada anggota.

“Dari anggota, oleh anggota, dan untuk anggota. Koperasi yang baik adalah koperasi yang memberi manfaat langsung bagi anggotanya. Kalau anggota merasa nyaman dan terbantu, berarti koperasinya berjalan dengan benar,” tuturnya.

Amirullah juga mengingatkan para pengurus koperasi agar fokus dan profesional dalam menjalankan bidang usahanya. Ia menilai, banyak koperasi yang berhasil karena dikelola dengan serius, transparan dan mengutamakan pelayanan terhadap anggota.

“Kalau koperasi punya banyak bidang usaha, kerjakan satu per satu secara profesional. Jangan tergesa-gesa karena sesuatu yang terburu-buru sering menimbulkan kesalahan. Yang penting, koperasi mampu mensejahterakan anggotanya,” pesannya.

Ia berharap, pelatihan ini menjadi momentum bagi para pengurus koperasi untuk meningkatkan kemampuan dan memperkuat kelembagaan. Dengan demikian, koperasi dapat menjadi motor penggerak ekonomi masyarakat di tingkat kelurahan dan sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi daerah.

“Melalui pelatihan ini, kita ingin koperasi di Kota Pontianak semakin kuat, mandiri, dan benar-benar menjadi wadah ekonomi rakyat yang bisa diandalkan,” terangnya. 

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Kalbar Ayub Barombo mengatakan, kegiatan ini merupakan bagian dari program nasional Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia yang digelar serentak di beberapa kota di Indonesia, termasuk di Pontianak.

“Kegiatan ini ditujukan khusus bagi para pengurus KDKMP agar mereka memahami dengan baik tugas dan tanggung jawabnya dalam mengelola usaha koperasi. Harapannya, tahun depan kegiatan serupa juga bisa diberikan kepada para pengawas agar pemahamannya sejalan dengan pengurus dan pendamping koperasi,” ungkapnya.

Melalui kegiatan ini, Ayub berharap para pengurus koperasi dapat segera menerapkan ilmu yang diperoleh untuk memperkuat pengelolaan usaha dan mempercepat pemberdayaan ekonomi masyarakat di tingkat kelurahan.

“Kami ingin koperasi menjadi motor penggerak ekonomi masyarakat. Dengan kapasitas pengurus yang meningkat, koperasi bisa berperan nyata dalam menciptakan kemandirian ekonomi dan kesejahteraan anggota,” pungkasnya. (prokopim) 

PONTIANAK – Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono, menegaskan bahwa Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak terus berupaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan tetap memprioritaskan kepentingan yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat.

Menurutnya, arah kebijakan anggaran daerah difokuskan untuk memperkuat pelayanan publik dan mendorong aktivitas ekonomi masyarakat agar semakin mudah dan efisien. Salah satu langkah yang ditempuh adalah melalui digitalisasi layanan.

“Pelayanan digital bukan berarti mempersulit, justru sebaliknya, mempermudah masyarakat dalam mengakses berbagai layanan pemerintah,” ujarnya, Kamis (6/11/2025).

Hal ini juga sejalan dengan penekanan yang disampaikan sejumlah fraksi DPRD Kota Pontianak dalam pandangan umum saat rapat paripurna kemarin.

Edi mengakui bahwa pendataan sektor perdagangan masih belum maksimal dan menjadi pekerjaan rumah yang terus dibenahi setiap tahun. Pemerintah kota, lanjutnya, terus berikhtiar melakukan pendataan yang lebih akurat dan terkoneksi, serta memberikan imbauan dan penelusuran agar para pedagang yang memanfaatkan fasilitas pemerintah dapat menjalankan kewajibannya secara tertib.

“Pemerintah kota juga berkomitmen untuk merealisasikan hak-hak para pedagang, agar mereka dapat menggunakan fasilitas dengan baik dan nyaman. Dengan begitu, mereka bisa berusaha secara maksimal dan memperoleh penghasilan yang layak,” jelasnya.

Selain sektor perdagangan, Edi menambahkan bahwa Pemkot Pontianak juga tengah memperkuat sumber-sumber pendapatan lain, seperti pajak dan retribusi daerah, dengan tetap memperhatikan asas keadilan dan kemudahan bagi wajib pajak. Digitalisasi sistem pembayaran pajak dan retribusi menjadi salah satu strategi utama untuk meningkatkan transparansi dan efisiensi pengelolaan keuangan daerah.

“Kita terus berinovasi agar layanan pajak dan retribusi bisa dilakukan lebih cepat dan akurat. Dengan sistem yang transparan, masyarakat juga bisa ikut mengawasi pengelolaan keuangan daerah,” ungkapnya.

Edi menilai, peningkatan PAD tidak hanya bergantung pada optimalisasi penerimaan, tetapi juga pada efisiensi penggunaan anggaran. Oleh karena itu, setiap program dan kegiatan pemerintah harus diarahkan untuk memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

“Terutama dalam bidang pelayanan publik, pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dasar,” imbuhnya. (prokopim)