Berita

PONTIANAK – Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak memastikan ketersediaan pangan pasca Idulfitri dalam kondisi aman dengan harga yang relatif terkendali. Hal ini disampaikan Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Pontianak, Amirullah, usai melakukan pengecekan langsung di Pasar Flamboyan dan salah satu ritel modern di Jalan Gajah Mada, Rabu (15/4/2026).

Amirullah menjelaskan, kegiatan tersebut merupakan bagian dari upaya validasi terhadap laporan petugas di lapangan. Ia menegaskan, pemantauan rutin dilakukan untuk memastikan harga tetap sesuai dan ketersediaan barang terjaga.

“Berdasarkan pemeriksaan langsung, ketersediaan barang terjamin. Kami melakukan cross-check di pasar tradisional dan ritel modern, hasilnya stok aman dan tidak ada pembatasan pembelian oleh konsumen,” ujarnya usai pemantauan.

Ia mengungkapkan, tren harga dalam beberapa minggu terakhir setelah Idulfitri menunjukkan kecenderungan menurun. Sejumlah komoditas seperti ikan dan telur mengalami penurunan harga, sementara komoditas lain seperti bawang, bawang putih, dan kentang relatif stabil.

“Secara umum harga cenderung turun dibandingkan minggu sebelumnya. Untuk beras premium memang ada kenaikan sekitar Rp1.000 per 20 kilogram, namun masih dalam batas wajar,” jelasnya.

Menurut Amirullah, kenaikan pada beberapa komoditas dipengaruhi oleh faktor eksternal, salah satunya harga kemasan plastik yang meningkat cukup signifikan, yakni antara 30 hingga 90 persen. Kondisi ini berdampak pada produk yang menggunakan kemasan plastik, termasuk beras.

Meski demikian, ia memastikan harga kebutuhan pokok yang memiliki harga acuan seperti beras dan minyak goreng tetap terkendali dan tersedia di pasaran.

Dalam kesempatan tersebut, Amirullah juga mengimbau masyarakat agar tetap tenang dan berbelanja sesuai kebutuhan.

“Kami mengajak masyarakat untuk tidak melakukan panic buying. Jika terjadi pembelian berlebihan, hal ini bisa memicu kenaikan harga dan mempengaruhi psikologi konsumen lain,” tegasnya.

Selain memantau harga dan stok, Satgas Pangan juga melakukan pengawasan terhadap perlindungan konsumen, salah satunya melalui pemeriksaan timbangan pedagang di pasar tradisional.

“Hampir seluruh timbangan dalam kondisi baik dan masih tersegel. Ada satu yang sudah tua, langsung kami imbau untuk diganti. Ini penting agar tidak merugikan konsumen,” ungkapnya.

Pemkot Pontianak melalui Satgas Pangan berkomitmen untuk terus melakukan pemantauan secara berkala guna menjaga stabilitas harga serta memastikan kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi pasca Idulfitri. (kominfo/prokopim)

PONTIANAK – Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono menyatakan, Pemerintah Kota Pontianak tetap berkomitmen dalam meningkatkan tata kelola keuangan yang transparan dan akuntabel, meskipun dihadapkan pada berbagai tantangan fiskal. 

Hal tersebut disampaikannya saat penyerahan Laporan Keuangan Unaudited Tahun 2025 oleh Pemerintah Daerah se-Kalimantan Barat dan Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Dana Bantuan Partai Politik Tahun Anggaran 2025 di Aula Kantor Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Provinsi Kalbar, Selasa (31/3/2026).

Edi menjelaskan, setiap hasil pemeriksaan yang disampaikan BPK akan ditindaklanjuti secara serius dan cepat. Menurutnya, hal ini penting guna menjawab harapan masyarakat terhadap pengelolaan keuangan daerah yang baik dan bertanggung jawab.

“Kami menyadari bahwa setiap proses audit membawa konsekuensi perbaikan. Oleh karena itu, hasil pemeriksaan akan kami tindak lanjuti secara optimal,” ujarnya usai penyerahan laporan keuangan tersebut.

Edi bilang, pemerintah daerah saat ini dihadapkan pada tantangan besar, terutama terkait kemampuan fiskal sehingga masih bergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat.

Untuk itu, Pemerintah Kota Pontianak terus berupaya meningkatkan kapasitas fiskal melalui inovasi dan kreativitas. Namun, lanjut dia, upaya tersebut juga harus mempertimbangkan kondisi ekonomi masyarakat, termasuk inflasi dan daya beli.

“Penyesuaian pajak tidak bisa dilakukan secara serta-merta karena harus melihat kondisi ekonomi masyarakat. Ini menjadi tantangan tersendiri,” ungkapnya.

Selain itu, Edi juga menyoroti kebijakan pemerintah pusat terkait pengelolaan keuangan daerah, khususnya dalam implementasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Ia menilai, beberapa kebijakan memberikan dampak signifikan terhadap pendapatan daerah, seperti penurunan tarif pajak parkir dari 20 persen menjadi 10 persen serta penghapusan retribusi rumah kos.

“Di Pontianak, potensi pendapatan parkir cukup besar. Namun dengan penyesuaian tarif tersebut, tentu berdampak pada penerimaan daerah,” jelasnya.

Di sisi lain, sektor parkir juga menjadi sumber penghidupan bagi sekitar empat ribu kepala keluarga, sehingga kebijakan yang diambil harus mempertimbangkan aspek sosial.

Dengan adanya pengurangan dana transfer ke daerah dan dinamika ekonomi nasional, pemerintah daerah dituntut untuk semakin adaptif dalam mengelola keuangan.

“Kami akan terus berupaya mencari strategi terbaik agar kemampuan fiskal daerah meningkat, tanpa mengabaikan kondisi masyarakat,” terangnya.

Menanggapi hal tersebut, Ketua DPRD Kota Pontianak Satarudin, memberikan dukungan penuh lembaganya terhadap upaya Pemerintah Kota Pontianak dalam meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah.

Ia menyebutkan, DPRD memiliki peran strategis dalam fungsi pengawasan, penganggaran dan legislasi guna memastikan setiap penggunaan anggaran berjalan efektif, efisien, serta tepat sasaran.

“Kami di DPRD akan terus mengawal proses pengelolaan keuangan daerah, mulai dari perencanaan hingga pertanggungjawaban, agar tetap sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,” katanya.

Sementara itu, Kepala Perwakilan BPK RI Provinsi Kalbar, Sri Haryati , menyampaikan apresiasi kepada seluruh pemerintah daerah di Kalbar atas penyampaian laporan keuangan tahun anggaran 2025 yang dilakukan tepat waktu.

Menurutnya, penyampaian laporan keuangan bukan sekadar kewajiban administratif, melainkan mencerminkan komitmen bersama dalam menjaga transparansi, akuntabilitas, serta kualitas pengelolaan keuangan negara.

“Pemeriksaan laporan keuangan pemerintah daerah merupakan mandat konstitusi yang diberikan kepada BPK, sebagaimana diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan,” tegasnya.

Sri menambahkan, khusus untuk laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD), BPK telah melaksanakan pemeriksaan interim pada 26 Januari hingga 1 Maret 2026. Pemeriksaan tersebut bertujuan untuk memastikan sistem pengendalian intern berjalan memadai, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta kebenaran penyajian transaksi yang mempengaruhi laporan keuangan tahun 2025.

Selain itu, pemeriksaan juga dilakukan untuk memantau tindak lanjut atas hasil pemeriksaan sebelumnya serta menguji kecukupan pengungkapan informasi yang berdampak signifikan bagi pengguna laporan keuangan.

“Selanjutnya, pemeriksaan terinci akan segera dilaksanakan untuk memberikan keyakinan memadai bahwa laporan keuangan telah disajikan secara wajar sesuai standar akuntansi pemerintahan yang berlaku,” ungkapnya.

Ia berharap, pelaksanaan pemeriksaan tahun ini menunjukkan peningkatan kualitas dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, sehingga mampu mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan yang lebih baik, khususnya di lingkungan pemerintah daerah di Kalbar.

Namun demikian, berdasarkan hasil pemeriksaan interim, Sri mengungkapkan masih terdapat sejumlah permasalahan yang perlu menjadi perhatian bersama. 

“Di antaranya terkait pengendalian intern, pengelolaan kas, rekonsiliasi kas, serta pengelolaan aset tetap,” sebutnya.

Selain itu, proses serah terima aset sebagai dampak pelaksanaan urusan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah (P3D) juga dinilai belum sepenuhnya terselesaikan.

“Kondisi ini berpotensi mempengaruhi ketepatan pencatatan, kejelasan penguasaan, serta kewajaran penyajian aset dalam laporan keuangan. Oleh karena itu, penyelesaiannya perlu menjadi perhatian serius,” imbuhnya.

Lebih lanjut, ia mendorong pemerintah daerah untuk terus meningkatkan kemandirian fiskal guna mengurangi ketergantungan terhadap pemerintah pusat. Menurutnya, optimalisasi PAD dapat dilakukan melalui intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan, termasuk pengelolaan aset daerah secara produktif.

“Ini menjadi momentum bagi kepala daerah untuk memiliki jiwa kewirausahaan dalam mengelola daerahnya. Kita tidak bisa sepenuhnya bergantung pada pemerintah pusat,” pungkasnya. (prokopim)

PONTIANAK – Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono mengambil langkah cepat untuk mengatasi antrean panjang bahan bakar minyak (BBM) dengan memerintahkan seluruh SPBU di Kota Pontianak beroperasi 24 jam. Pertamina diminta mengantar BBM sebelum terjadi kekosongan. Pihak kepolisian dan TNI juga akan berjaga di stasiun pengisian bahan bakar.

Kebijakan ini diambil guna mempercepat pelayanan kepada masyarakat dan mengurai kepadatan antrean. Sebelumnya, Pemkot juga telah memperbolehkan mobil tangki Pertamina melewati Jembatan Kapuas I, bahkan turut dibantu pengawalan agar distribusi lancar.

"Kita minta Pertamina mengatur distribusi dengan lebih baik, sehingga pengisian dilakukan sebelum stok di SPBU kosong,” tegasnya usai menggelar rapat bersama pengusaha SPBU, Pertamina, serta unsur Forkopimda di Kantor Pertamina, Jumat (20/3/2026).

Edi menjelaskan, berdasarkan hasil koordinasi, antrean panjang yang terjadi disebabkan oleh kendala teknis di lapangan, terutama pada alur bongkar muat, distribusi dan tingginya permintaan masyarakat.

“BBM ini ada. Permasalahan yang terjadi lebih kepada teknis di lapangan seperti distribusi,” jelasnya.

Untuk itu, ia meminta Pertamina memastikan distribusi BBM ke SPBU berjalan lancar, bahkan sebelum stok di SPBU benar-benar habis. Selain itu, Pemerintah Kota Pontianak bersama aparat kepolisian juga melakukan pengawasan di lapangan guna mencegah praktik penimbunan atau penjualan BBM secara tidak wajar.

“Untuk oknum yang diduga menimbun atau menjual dengan harga tinggi, saat ini sedang diteliti oleh Polresta. Kita juga menempatkan petugas untuk mengawasi di lapangan,” katanya.

Edi mengimbau masyarakat untuk tidak melakukan pembelian secara berlebihan. Ia memastikan stok BBM terus didistribusikan ke seluruh SPBU.

“Stok BBM Pertamina akan terus distribusikan,” ujarnya.

Eksekutif General Manager Pertamina Patra Niaga Regional Kalimantan, Isfahani menyampaikan bahwa Pertamina terus memaksimalkan distribusi dari Terminal BBM Pontianak. Upaya ini dilakukan untuk memastikan pasokan tetap terjaga di tengah meningkatnya permintaan masyarakat.

“Penyaluran sudah kami lakukan semaksimal mungkin sesuai kebutuhan. Kami juga memastikan stok di terminal tetap tersedia agar distribusi ke SPBU berjalan lancar,” ungkapnya.

Selain itu, optimalisasi juga dilakukan dari sisi operasional, termasuk penambahan operator SPBU serta penguatan koordinasi distribusi BBM dari terminal ke titik penyaluran. Menanggapi adanya keluhan masyarakat terkait antrean meskipun stok dinyatakan aman, ia mengakui bahwa terdapat kendala teknis di lapangan, khususnya dalam proses distribusi dari terminal ke SPBU. 

“Permasalahan utama ada di distribusi. Dengan dukungan pemerintah dan pengamanan, ini sangat membantu percepatan penyaluran,” terangnya.

Pertamina memastikan akan terus menjaga stabilitas pasokan dan distribusi BBM dalam beberapa hari ke depan agar masyarakat dapat memperoleh BBM dengan lebih nyaman tanpa kendala antrean panjang. (prokopim)

Edi : Pemkot Terus Pantau Lonjakan Harga Jelang Idulfitri

PONTIANAK – Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono meninjau langsung ketersediaan serta harga bahan pokok di Pasar Puring Siantan, Jumat (13/3/2026) pagi. Peninjauan tersebut dilakukan untuk memastikan kondisi pasokan dan stabilitas harga kebutuhan pokok di pasaran.

Dalam kunjungannya, Edi menyampaikan bahwa secara umum harga bahan pokok di pasar tersebut masih dalam kondisi relatif terkendali, meskipun terdapat beberapa komoditas yang mengalami kenaikan.

“Beberapa komoditas memang ada yang naik, seperti cabai rawit yang saat ini sekitar Rp90 ribu per kilogram. Namun kenaikannya masih bertahap dan masih dalam batas yang bisa dipantau,” ujarnya.

Selain cabai rawit, harga daging ayam di Pasar Puring tercatat di kisaran Rp36 - Rp37 ribu per kilogram. Untuk hasil laut, seperti sotong dan udang, harganya berkisar Rp60 ribu per kilogram. Sementara harga telur berada di kisaran Rp35 ribu per kilogram dan relatif sama dengan harga di sejumlah pasar lainnya di Kota Pontianak.

Menurut Edi, kondisi tersebut menunjukkan bahwa upaya intervensi pemerintah daerah dalam menjaga stabilitas harga sejauh ini cukup efektif. Pemerintah Kota Pontianak terus melakukan pemantauan agar lonjakan harga tidak terjadi secara signifikan.

“Kenaikan harga masih dalam kategori standar. Artinya intervensi yang selama ini kita lakukan cukup berhasil,” katanya.

Meski demikian, Edi mengingatkan bahwa potensi kenaikan harga masih dapat terjadi, terutama beberapa hari menjelang Hari Raya Idulfitri. Oleh sebab itu, pemerintah terus menyiapkan berbagai langkah antisipasi.

“Salah satunya melalui pelaksanaan pasar murah yang digelar oleh Pemerintah Kota Pontianak bersama berbagai pihak, termasuk unsur kepolisian dan sejumlah BUMN, guna membantu masyarakat memperoleh bahan pokok dengan harga lebih terjangkau,” ungkapnya.

Selain memantau harga, Edi juga meninjau kondisi fasilitas pasar. Ia menyebutkan bahwa Pemerintah Kota Pontianak berencana melakukan revitalisasi terhadap Pasar Puring pada tahun ini.

“Saat ini perencanaannya sedang dalam tahap finalisasi. Revitalisasi ini bertujuan meningkatkan kualitas pasar agar lebih nyaman bagi pedagang maupun pengunjung,” jelasnya.

Ia menambahkan, Pasar Puring sudah cukup lama tidak mengalami perbaikan, dengan rehabilitasi terakhir dilakukan sekitar delapan tahun lalu. Oleh karena itu, penataan ulang juga akan dilakukan, termasuk pengaturan ruang bagi pedagang kaki lima (PKL).

“Kita akan menata kembali agar lebih tertib. Pedagang nyaman berjualan, dan masyarakat juga lebih nyaman saat berbelanja,” imbuhnya.

Sementara itu, salah seorang pedagang daging, Deddy Junaidi (42), mengatakan permintaan daging saat ini cukup baik, terutama untuk kebutuhan bakso. Banyak pembeli yang membeli daging untuk digiling sebagai bahan bakso.

“Permintaan lumayan banyak, terutama untuk bakso. Banyak yang masih menggiling daging untuk bakso,” tuturnya saat ditemui di lapak dagangnya di Pasar Puring.

Ia menjelaskan, saat ini harga daging sapi beku berada di kisaran Rp140 ribu per kilogram. Sementara daging sapi lokal dijual sekitar Rp160 ribu per kilogram. Sebelum Lebaran lalu, harga daging beku masih sekitar Rp130 ribu per kilogram dan daging lokal sekitar Rp150 ribu per kilogram.

“Jenis daging yang paling banyak dicari pembeli adalah daging untuk kebutuhan bakso karena permintaannya relatif stabil dibandingkan jenis lainnya,” terangnya.

Meski demikian, ia berharap harga daging dapat lebih stabil. Pasalnya, jika harga dari pemasok terlalu tinggi, pedagang juga harus mengambil dengan harga mahal sehingga keuntungan yang diperoleh menjadi kecil.

“Harapannya harga daging jangan terlalu mahal. Kalau kami mengambilnya sudah mahal, penjualan jadi kurang sesuai dan pendapatan juga sedikit,” jelasnya.

Selain daging segar dan lokal, sebagian pembeli juga memilih daging beku yang didatangkan melalui Bulog, termasuk daging dengan kode tertentu seperti kode 11 dan kode 06, serta daging tetelan yang harganya relatif lebih terjangkau.

Di sisi lain, Deddy juga berharap pemerintah dapat memperhatikan kondisi pasar, khususnya terkait penataan dan fasilitas bagi pedagang maupun pembeli. 

Menurutnya, kondisi pasar saat ini perlu dilakukan renovasi, terutama pada area luar pasar yang dinilai masih sempit dan kurang tertata.

“Sepertinya memang perlu direnovasi. Di luar itu terlalu sempit, terutama untuk lahan parkir. Selain itu juga banyak pedagang kaki lima, sehingga ruangnya jadi semakin terbatas,” tukasnya.

Ia berharap apabila dilakukan perbaikan pasar ke depan, fasilitas seperti area parkir dapat ditata lebih baik agar memberikan kenyamanan bagi pedagang maupun pengunjung pasar. (prokopim)