Berita

PONTIANAK – Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono meminta perbankan memperluas akses Kredit Usaha Rakyat (KUR) bagi masyarakat, khususnya pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Apalagi dari 10 program kerja Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Kota Pontianak tahun 2025, hanya program KUR yang belum capai target.

"Perluasan akses pembiayaan produktif menjadi kunci dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat," katanya ketika memberikan arahan dalam Rapat Pleno TPKAD Kota Pontianak Tahun 2026 di Aula Sultan Syarif Abdurrahman Kantor Wali Kota Pontianak, Rabu (8/7/2026).

Edi mengatakan, peran perbankan sangat strategis dalam mendukung target pembangunan nasional, terutama yang berkaitan dengan sektor keuangan dan inklusi keuangan sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang RPJPN 2025–2045.

“Oleh sebab itu, perbankan harus ikut berkontribusi melalui perluasan akses pembiayaan, termasuk KUR,” ujarnya.

Menurutnya, KUR merupakan instrumen penting untuk memperkuat sektor riil, terutama bagi UMKM yang selama ini masih menghadapi keterbatasan akses terhadap pembiayaan formal. Karena itu, ia mendorong bank penyalur KUR untuk lebih proaktif menjangkau masyarakat yang layak namun belum terlayani. Apalagi dengan adanya Roadmap TPAKD Kota Pontianak 2026–2030, peran Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah semakin penting dalam mendorong perluasan akses keuangan di daerah.

“Kita perlu memastikan bahwa program-program TPAKD benar-benar hadir menjawab kebutuhan masyarakat, termasuk dalam membuka akses KUR bagi pelaku usaha yang membutuhkan,” jelasnya.

Sementara itu, Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Kalimantan Barat Rochma Hidayati menyampaikan, dari 10 program kerja TPAKD Kota Pontianak tahun 2025, sebanyak sembilan program telah terealisasi sesuai target bahkan melebihi 100 persen. Namun, masih terdapat satu program yang realisasinya belum mencapai target.

Rochma menjelaskan, program yang belum mencapai target tersebut adalah akselerasi penyaluran KUR. Dari target 5.500 debitur, realisasinya baru mencapai sekitar 4.800 debitur. Artinya, masih terdapat kekurangan sekitar 700 debitur yang perlu dikejar melalui penguatan koordinasi pada tahun 2026.

“Jadi masih kurang sekitar 700 debitur,” jelasnya.

Menurut Rochma, capaian tersebut perlu dievaluasi bersama, terutama karena berkaitan dengan sektor perbankan yang berada dalam pengawasan OJK. Ia mengajak pemerintah daerah, perbankan, dan pemangku kepentingan terkait untuk membahas kendala yang menyebabkan target belum tercapai.

“Karena ini terkait dengan perbankan, tentunya kami siap mendukung. Mari kita rapatkan dan diskusikan apa masalahnya, sehingga di tahun 2026 bisa kita perbaiki,” katanya. (prokopim)

Kontribusi Langsung untuk Bangun Jalan dan Drainase

PONTIANAK – Sekretaris Daerah Kota Pontianak Amirullah mengajak masyarakat untuk meningkatkan kesadaran membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan atau PBB-P2. Menurutnya, pembayaran PBB merupakan bentuk partisipasi paling nyata warga dalam membiayai pembangunan kota.

Amirullah mengatakan, pembangunan Kota Pontianak tidak akan berjalan optimal tanpa keterlibatan masyarakat. Salah satu bentuk keterlibatan itu adalah memenuhi kewajiban pajak daerah. Terutama PBB yang hasilnya digunakan kembali untuk membiayai pembangunan infrastruktur dasar.

“Membangun kota ini dari kita, oleh kita, dan untuk kita. Kalau dari kita, wujudnya ikut membiayai pembangunan. Caranya yang paling sederhana adalah membayar PBB,” ujarnya dalam Sosialisasi Pajak Daerah di Aula Kantor Kecamatan Pontianak Timur, Selasa (7/7/2026).

Ia menjelaskan, penerimaan PBB yang dibayarkan masyarakat dialokasikan untuk pembangunan fisik di Kota Pontianak. Di antaranya untuk pembangunan jalan lingkungan, saluran drainase, dan berbagai kebutuhan infrastruktur dasar lainnya.

“PBB yang Bapak Ibu bayarkan itu menjadi pasir, batu, semen, dan aspal. Dibangun menjadi jalan dan saluran yang manfaatnya kembali dirasakan masyarakat,” katanya.

Meski demikian, Amirullah menyebut kontribusi PBB terhadap kebutuhan pembangunan infrastruktur masih belum mencukupi. Kebutuhan pembangunan infrastruktur dasar setiap tahun jauh lebih besar dibandingkan realisasi penerimaan PBB.

Menurutnya, kondisi tersebut menunjukkan pentingnya peningkatan partisipasi masyarakat dalam membayar pajak. Semakin banyak warga yang taat membayar PBB, semakin besar pula kemampuan pemerintah daerah dalam mempercepat pembangunan infrastruktur di lingkungan masyarakat.

“Kalau ingin jalannya bagus, salurannya bagus, maka pendapatan daerah dari PBB harus kita tingkatkan. Ini untuk kita bersama,” jelasnya.

Amirullah juga menyoroti tingkat pembayaran PBB di sejumlah wilayah yang masih perlu ditingkatkan. Ia meminta peserta sosialisasi ikut menyampaikan informasi kepada warga di lingkungan masing-masing agar tidak hanya memahami kewajiban membayar pajak, tetapi juga mengetahui manfaatnya secara langsung.

Ia mencontohkan, nilai PBB yang dibayarkan setiap tahun sebenarnya dapat direncanakan sejak awal oleh warga. Jika PBB sebesar Rp100 ribu per tahun, maka warga cukup menyisihkan sekitar Rp8 ribu hingga Rp9 ribu per bulan.

“Kalau PBB setahun Rp100 ribu, dibagi 12 bulan, sebenarnya tidak berat. Yang penting disiapkan dan dibayarkan tepat waktu,” ungkapnya.

Selain mengingatkan soal PBB, Amirullah juga menyampaikan pentingnya warga memahami kewajiban pajak lainnya, termasuk pajak kendaraan bermotor. Menurutnya, pajak daerah merupakan bagian dari partisipasi warga dalam mendukung jalannya pemerintahan dan pembangunan.

Ia menambahkan, pemerintah terus berupaya mempermudah masyarakat dalam melakukan pembayaran. Warga diminta menyimpan nomor-nomor penting objek pajak, seperti Nomor Objek Pajak PBB maupun nomor pembayaran lain, agar lebih mudah ketika akan melakukan transaksi.

Amirullah menegaskan, membayar pajak bukan semata kewajiban administratif, tetapi bagian dari gotong royong membangun kota. Infrastruktur yang dibangun dari pajak akan dinikmati bersama, baik oleh warga yang membayar maupun masyarakat luas yang melintas dan memanfaatkan fasilitas tersebut.

“Yang menikmati jalan dan saluran itu orang banyak. Karena itu, mari bersama-sama berpartisipasi membayar PBB,” pungkasnya. (prokopim)

MEDAN - Sebuah pameran mungkin hanya berlangsung beberapa hari. Namun, peluang yang lahir dari sana memberikan manfaat bagi perajin ekonomi kreatif dalam jangka panjang. Itulah makna kehadiran Kota Pontianak dalam Indonesia City Expo (ICE) 2026, bagian dari rangkaian Rapat Kerja Nasional (Rakernas) XVIII Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi) di Kota Medan.

Di balik setiap produk UMKM yang dipamerkan, setiap karya ekonomi kreatif yang diperkenalkan, dan setiap potensi daerah yang ditampilkan, tersimpan harapan agar Pontianak semakin dikenal. Semakin banyak orang mengenal potensi kota, semakin besar pula peluang investasi, kerja sama, dan terbukanya pasar bagi pelaku usaha lokal.

Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono, menilai ICE merupakan kesempatan strategis untuk memperkenalkan keunggulan Kota Pontianak sekaligus membangun jejaring dengan berbagai daerah dan dunia usaha.

"Kita ingin potensi Kota Pontianak semakin dikenal luas. Ketika investasi bertambah, UMKM berkembang, dan kerja sama antar daerah semakin kuat, manfaatnya akan kembali kepada masyarakat melalui tumbuhnya perekonomian dan meningkatnya kesejahteraan," ungkapnya ketika berkunjung di stand pameran Pemerintah Kota Pontianak, (1/7/2026).

Tak hanya menjadi etalase potensi daerah, Indonesia City Expo juga menjadi ruang belajar bagi pemerintah kota. Berbagai inovasi pelayanan publik, transformasi digital, pengelolaan lingkungan, hingga pengembangan ekonomi dipertemukan dalam satu forum. Bagi Pontianak, pengalaman tersebut menjadi bekal untuk terus menghadirkan pelayanan yang lebih mudah, cepat, dan berkualitas bagi masyarakat.

Dia menambahkan, keberhasilan Indonesia City Expo bukan diukur dari megahnya stand.pameran, melainkan dari manfaat yang dirasakan masyarakat. 

“Ketika produk lokal semakin diminati, investasi mulai berdatangan, dan inovasi pelayanan terus berkembang, di situlah sebuah pameran menjadi awal lahirnya peluang baru bagi Kota Pontianak dan warganya,” imbuhnya.

Hal senada juga disampaikan oleh Ketua Dekranasda Kota Pontianak, Yanieta Arbiastutie ketika mendampingi Wali Kota Pontianak. Ia mengatakan Dekranasda Kota Pontianak mengikutsertakan perajin akar keladi air untuk mempromosikan produknya pada ICE 2026 di kota medan. Beraneka produk terbaik juga juga dipamerkan.

“Pengunjung dapat melihat langsung bagaimana pembuatan produk dari keladi air di stand Kota Pontianak sembari menikmati Kopi khas Pontianak dan makanan ringan ketika berkunjung di stan Kota Pontianak, “ ujarnya.

Ia menargetkan, seluruh barang yang dibawa bisa terjual seluruhnya sehingga perajin kota Pontianak semakin bersemangat untuk menciptakan produk terbaru.

“Jika melihat antusias pengunjung yang hadir pada even ICE 2026 saya meyakini bahwa produk Kota Pontianak akan semakin digemari sehingga peluang repeat order semakin terbuka luas,” pungkasnya. (humas Dekranasda 2026).

Ajang Produk Bersertifikasi Halal

PONTIANAK - Timbalan Menteri di Jabatan Premier Sarawak Datuk Haji Abdul Rahman Haji Junaidi menilai Kota Pontianak memiliki posisi penting dalam memperkuat hubungan ekonomi antara Sarawak dan Kalimantan Barat. Sebagai kota utama yang memiliki hubungan sejarah, budaya, dan ekonomi yang erat dengan Sarawak, Pontianak dinilai memainkan peran penting dalam memperkuat hubungan ekonomi lintas batas.

“Pontianak merupakan nadi perdagangan dan ekonomi Kalimantan Barat, serta pintu penting kepada aktivitas perdagangan dan perkhidmatan di wilayah ini,” jelasnya saat audiensi terkait penyelenggaraan Borneo International Halal Showcase Conference Exhibition atau BIHAS 2026 di Kantor Wali Kota Pontianak, Kamis (25/6/2026) sore.

Sarawak, lanjutnya, melihat Pontianak sebagai mitra strategis dalam meningkatkan perdagangan lintas batas, pengembangan usaha, pariwisata, industri halal, serta berbagai peluang kerja sama ekonomi yang memberi manfaat bagi kedua wilayah. Karenanya, keterlibatan pemerintah dan pengusaha dari Kota Khatulistiwa menjadi penting di tengah ekonomi Borneo.

“Pontianak ini destinasi kami yang keempat. Selama lima hari kami bergerak, dari Brunei, Sabah, Jakarta, dan hari ini Alhamdulillah berada di Pontianak, Kalimantan Barat,” ujarnya.

Ia menjelaskan, kunjungan tersebut bertujuan menyampaikan informasi mengenai konferensi dan pameran halal internasional yang akan digelar di Kuching, Sarawak, pada 21 hingga 23 Juli 2026. Kegiatan ini untuk pertama kalinya melibatkan empat wilayah utama di Kepulauan Borneo, yakni Sarawak, Sabah, Brunei, dan Indonesia yang diwakili Kalimantan.

Menurutnya, BIHAS 2026 diharapkan menjadi platform perdagangan dan investasi internasional yang mempertemukan pelaku industri, pengusaha, investor, pembeli internasional, lembaga pemerintah, serta institusi pembangunan ekonomi dari Borneo, ASEAN, Nusantara, hingga pasar global. Selain pameran perdagangan, BIHAS 2026 juga akan diisi dengan berbagai kegiatan, mulai dari business matching, forum dan konferensi internasional, program pengembangan wirausaha, sesi investasi dan networking, pertemuan pembeli dan penjual, hingga peluang akses pasar dan kerja sama strategis.

“Maka kami di Sarawak mengharapkan BIHAS ini menjadi platform untuk memperkukuh jaringan perniagaan, menarik pelaburan, dan membuka peluang kerja sama ekonomi yang lebih luas, terutama di Kepulauan Borneo,” ujarnya.

Sebagai bagian dari BIHAS 2026, Sarawak juga berencana menggelar Sarawak–Kalimantan Barat Economic Roundtable Session. Forum ini akan mempertemukan pemimpin pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, pemerintah kabupaten dan kota, lembaga pembangunan ekonomi, dewan perniagaan, serta pelaku industri dari Sarawak dan Kalimantan Barat. Forum tersebut akan menjadi ruang strategis untuk membahas peluang kerja sama yang dapat diterjemahkan menjadi tindakan nyata. Beberapa sektor yang menjadi perhatian antara lain perdagangan, investasi lintas batas, industri halal, agroindustri, ketahanan pangan, logistik, konektivitas, pariwisata, ekonomi digital, inovasi, serta penguatan UMKM.

“Roundtable ini akan menjadi platform strategik untuk membincangkan peluang kerja sama yang boleh diterjemahkan kepada tindakan dan hasil yang nyata,” ungkapnya.

"Keterlibatan aktif Kota Pontianak dalam BIHAS 2026 akan memperkuat jaringan ekonomi Borneo dan membuka lebih banyak peluang kerja sama antara komunitas bisnis Sarawak dan Kalimantan Barat," katanya.

Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono menyatakan dukungan Pemerintah Kota Pontianak terhadap penyelenggaraan BIHAS 2026. Kegiatan tersebut menjadi peluang penting untuk memperkuat hubungan ekonomi, perdagangan, investasi, dan kerja sama lintas batas antara Pontianak, Kalimantan Barat, dan Sarawak.

“Pada prinsipnya, Pemerintah Kota Pontianak sangat mendukung dan ingin berpartisipasi,” ujarnya.

Edi mengatakan, Sarawak, khususnya Kuching, merupakan wilayah yang memiliki kedekatan geografis dan historis dengan Kota Pontianak. Kedua wilayah berada dalam satu pulau, yakni Borneo, serta memiliki aksesibilitas yang cukup lancar, baik melalui jalur darat maupun udara. Keberadaan sejumlah pintu perbatasan antara Kalimantan Barat dan Sarawak semakin membuka peluang kerja sama ekonomi yang lebih erat. Karena itu, BIHAS 2026 dinilai dapat menjadi momentum untuk memperluas jejaring pelaku usaha, UMKM, koperasi, dan sektor ekonomi halal di kawasan Borneo.

Ia berharap BIHAS 2026 dapat berjalan sukses dan menjadi ruang kerja sama yang produktif bagi pelaku usaha Pontianak dan Kalimantan Barat. Menurutnya, sektor halal, perdagangan, pariwisata, dan UMKM memiliki potensi besar untuk dikembangkan melalui jejaring regional Borneo.

“Kita mengapresiasi dan mendukung kegiatan ini untuk suksesnya BIHAS 2026,” pungkasnya. (prokopim)