Berita

PONTIANAK – Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono, menegaskan bahwa Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak terus berupaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan tetap memprioritaskan kepentingan yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat.

Menurutnya, arah kebijakan anggaran daerah difokuskan untuk memperkuat pelayanan publik dan mendorong aktivitas ekonomi masyarakat agar semakin mudah dan efisien. Salah satu langkah yang ditempuh adalah melalui digitalisasi layanan.

“Pelayanan digital bukan berarti mempersulit, justru sebaliknya, mempermudah masyarakat dalam mengakses berbagai layanan pemerintah,” ujarnya, Kamis (6/11/2025).

Hal ini juga sejalan dengan penekanan yang disampaikan sejumlah fraksi DPRD Kota Pontianak dalam pandangan umum saat rapat paripurna kemarin.

Edi mengakui bahwa pendataan sektor perdagangan masih belum maksimal dan menjadi pekerjaan rumah yang terus dibenahi setiap tahun. Pemerintah kota, lanjutnya, terus berikhtiar melakukan pendataan yang lebih akurat dan terkoneksi, serta memberikan imbauan dan penelusuran agar para pedagang yang memanfaatkan fasilitas pemerintah dapat menjalankan kewajibannya secara tertib.

“Pemerintah kota juga berkomitmen untuk merealisasikan hak-hak para pedagang, agar mereka dapat menggunakan fasilitas dengan baik dan nyaman. Dengan begitu, mereka bisa berusaha secara maksimal dan memperoleh penghasilan yang layak,” jelasnya.

Selain sektor perdagangan, Edi menambahkan bahwa Pemkot Pontianak juga tengah memperkuat sumber-sumber pendapatan lain, seperti pajak dan retribusi daerah, dengan tetap memperhatikan asas keadilan dan kemudahan bagi wajib pajak. Digitalisasi sistem pembayaran pajak dan retribusi menjadi salah satu strategi utama untuk meningkatkan transparansi dan efisiensi pengelolaan keuangan daerah.

“Kita terus berinovasi agar layanan pajak dan retribusi bisa dilakukan lebih cepat dan akurat. Dengan sistem yang transparan, masyarakat juga bisa ikut mengawasi pengelolaan keuangan daerah,” ungkapnya.

Edi menilai, peningkatan PAD tidak hanya bergantung pada optimalisasi penerimaan, tetapi juga pada efisiensi penggunaan anggaran. Oleh karena itu, setiap program dan kegiatan pemerintah harus diarahkan untuk memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

“Terutama dalam bidang pelayanan publik, pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dasar,” imbuhnya. (prokopim)

PONTIANAK - Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak menyerahkan bantuan operasional untuk Guru Ngaji Tradisional di Kota Pontianak, Selasa, (4/11/2025). Bertempat di Aula Rumah Dinas Wali Kota, sebanyak 880 Guru Ngaji akan menerima bantuan operasional sebesar 1,8 juta rupiah per orang yang dibagi menjadi 2 gelombang.

Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono menilai, bantuan operasional ini merupakan bentuk penghargaan pemerintah kepada para Guru Ngaji Tradisional yang telah berjasa mendidik anak-anak di Kota Pontianak. Edi berpesan agar para Guru Ngaji Tradisional bisa terus bersemangat memberikan ilmu dan wawasan yang baik sesuai ajaran agama Islam, terutama dalam hal membaca Alquran. 

"Kita bersyukur hari ini bisa bersilaturahmi dengan para Guru Ngaji Tradisional. Atas nama Pemkot Pontianak kami mengapresiasi para Guru Ngaji yang telah mencerdaskan anak-anak di Kota Pontianak," ungkapnya pasca penyerahan secara simbolis bantuan operasional.

Edi juga mengapresiasi peran Guru Ngaji di Kota Pontianak yang tidak hanya mengajarkan cara membaca Alquran, tetapi juga mengajarkan arti dan makna dari ayat-ayat di Alquran serta mengajarkan sikap dan perilaku yang baik sesuai pedoman Alquran.

"Guru Ngaji tidak hanya mengajar Alquran, tetapi juga akhlak hingga budi pekerti dan hal baik lainnya, terutama di kehidupan yang sekarang," tegasnya.

Wali Kota berharap ke depannya semakin banyak Guru Ngaji yang berkontribusi mendidik dan mencerdaskan anak-anak di Kota Pontianak. Terlebih, Pemkot Pontianak berencana untuk menambah kuota penerima bantuan serta jumlah insentif yang diterima Guru Ngaji di tahun depan.

"Harapan ke depannya, Guru Ngaji kita semakin semangat dan memberikan kualitas yang terbaik. Serta anak-anak kita semakin melek akan Alquran bagi yang beragama islam," pungkasnya. (kominfo/prokopim)

PONTIANAK – Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak melalui Dinas Koperasi, Usaha Mikro, dan Perdagangan (DKUMP) Kota Pontianak menyerahkan sebanyak 40 sertifikat halal kepada pelaku UMKM di Kota Pontianak. Lewat skema Dana APBD Kota Pontianak Tahun 2025, diharapkan UMKM yang ada di Kota Pontianak semakin tumbuh dan berkembang, terutama dari segi penjaminan kehalalan produk dan jasa yang diberikan.

Kepada Bidang Perindustrian DKUMP Kota Pontianak, Kusmiati mengatakan, sertifikat halal ini dapat meningkatkan kepercayaan dan minat masyarakat dalam membeli produk dan jasa yang disediakan oleh UMKM di Kota Pontianak. Ia menggarisbawahi, jika sebuah produk atau jasa telah tersertifikasi halal, nilai jualnya juga semakin menarik di mata masyarakat.

“Dengan adanya sertifikat halal, ini bisa meningkatkan promosi dari produk-produk yang mereka hadirkan. Kemudian tentu saja dapat memberikan rasa aman kepada konsumen dan pengguna jasanya,” ungkapnya pasca penyerahan sertifikat halal di UMKM Center, Jumat (31/10/2025).

Kusmiati menambahkan, sektor UMKM yang menerima sertifikat halal kali ini didominasi oleh sektor makanan. Namun, dirinya tidak menutup kemungkinan jika ada pelaku usaha sektor lainnya yang ingin mendaftarkan usahanya untuk pengajuan sertifikasi halal.

“Kami tahun ini targetnya 115 sertifikat. Sekarang yang sudah terbit itu 40. Kita sedang berproses lagi untuk gelombang kedua dan kita harapkan dalam waktu dekat itu bisa terbit lagi sertifikat halalnya,” jelas Kusmiati.

Direktur LPPOM Provinsi Kalimantan Barat (Kalbar), Agus Wibowo, mengapresiasi langkah Pemkot Pontianak dalam mendorong peningkatan dan perkembangan UMKM di Kota Pontianak, khususnya dalam pengurusan dan penerbitan sertifikat halal. Ia juga mengatakan bahwa literasi masyarakat tentang kehalalan produk dan jasa sudah semakin meningkat. Sehingga penting bagi seluruh pelaku usaha di Kota Pontianak untuk mengurus kehalalan produk dan jasanya.

“Sekarang kesadaran masyarakat Kota Pontianak saya lihat sudah semakin meningkat. Dengan sertifikasi halal, maka kepedulian masyarakat akan poduk dan jasa yang halal itu semakin tinggi,” terangnya.

Agus juga mengimbau kepada pelaku usaha di Kota Pontianak untuk tidak ragu mengajukan sertifikasi halal bagi produk dan jasanya. Karena prosesnya cukup mudah dan tidak memakan waktu yang lama.

“Mengurus sertifikasi halal itu ada dua skema. Pertama skema self-declare, itu nol biaya. Ini untuk produk-produk yang non resiko atau yang resikonya kecil. Kedua yaitu skema reguler, inilah yang berbiaya. Untuk biaya sudah ditentukan,” tutupnya. (kominfo)

Warga Antusias Serbu Pasar Murah

PONTIANAK – Pemerintah Kota Pontianak menggelar operasi pasar murah di enam kecamatan se-Kota Pontianak. Setelah Kecamatan Pontianak Timur, giliran Pontianak Barat yang menjadi lokasi pasar murah. Kehadiran pasar murah ini untuk membantu masyarakat mendapatkan bahan kebutuhan pokok dengan harga terjangkau. Kegiatan ini disambut antusias warga, dengan jumlah pembeli yang mencapai ribuan kepala keluarga di setiap titik pelaksanaan.

Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono, mengatakan bahwa antusiasme masyarakat menunjukkan pentingnya operasi pasar sebagai langkah menjaga kestabilan ekonomi di tengah tekanan harga.

“Saya menyaksikan langsung operasi pasar di tiga kecamatan. Antusiasme warga sangat tinggi, bahkan mencapai dua hingga tiga ribu kepala keluarga di tiap lokasi. Ini menunjukkan masyarakat sangat membutuhkan kegiatan seperti ini untuk keberlangsungan hidup keluarganya,” ujarnya usai meninjau pasar murah di halaman Kantor Camat Pontianak Barat, Selasa (28/10/2025).

Menurutnya, kegiatan operasi pasar merupakan bagian dari upaya pemerintah kota dalam menekan laju inflasi sekaligus menjaga daya beli masyarakat. Ia menyebut, situasi harga di Pontianak relatif stabil, namun kemampuan belanja sebagian warga mengalami penurunan.

“Kalau saya lihat, bukan harga yang terus naik, tetapi daya beli masyarakat yang sedikit menurun. Inflasi Kota Pontianak sejauh ini masih tergolong rendah. Karena itu, operasi pasar ini penting untuk membantu masyarakat berpenghasilan rendah,” jelasnya.

Untuk pelaksanaan tahun 2025, Pemerintah Kota Pontianak telah menyiapkan anggaran sebesar Rp500 juta guna mendukung kegiatan operasi pasar murah di berbagai titik. Edi menyebut, anggaran tersebut akan terus ditingkatkan pada tahun-tahun berikutnya, menyesuaikan kondisi perekonomian dan kebutuhan masyarakat.

“Ke depan, anggarannya akan kita tambah lagi karena kita melihat langsung kondisi masyarakat di lapangan. Kalau tingkat kemiskinan menurun, berarti daya beli masyarakat meningkat,” tambahnya.

Edi juga menyatakan, kebijakan operasi pasar menjadi bagian dari strategi Pemkot Pontianak dalam menjaga stabilitas ekonomi lokal di tengah dinamika ekonomi global dan regional yang masih berfluktuasi. (prokopim)