Berita

PONTIANAK – Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono berencana merevitalisasi sejumlah pasar yang selama ini belum berfungsi optimal menjadi ruang ekonomi kreatif, termasuk sebagai tempat aktivitas anak muda. Langkah ini dilakukan agar pasar tidak hanya menjadi pusat transaksi kebutuhan harian, tetapi juga tumbuh sebagai kawasan produktif dan destinasi ekonomi baru di Kota Pontianak.

Edi mengatakan, beberapa pasar yang saat ini kurang aktif seperti Pasar Cempaka dan Pasar Kapuas Indah perlu ditata ulang dengan konsep baru. Keberadaan pasar di pusat kota memiliki potensi besar untuk dikembangkan, apalagi di tengah keterbatasan lahan Kota Pontianak.

“Pasar-pasar yang tadinya tidak aktif seperti Pasar Cempaka dan Pasar Kapuas Indah ini perlu direvitalisasi. Harapan kita ke depan pasar ini bisa hidup dengan konsep baru,” ujarnya saat meninjau Pasar Kapuas Indah dan Cempaka, Jumat (24/4/2026) sore.

Ia mencontohkan sejumlah pasar di kota besar seperti Jakarta dan Bandung yang berhasil menghidupkan lantai atas pasar sebagai ruang kreatif anak muda. Area yang sebelumnya sepi bisa diubah menjadi tempat berkumpul, berjualan, berkarya, hingga menjadi destinasi baru yang menarik pengunjung.

“Kalau saya lihat beberapa pasar di Jawa dan Jakarta, seperti Pasar Santa, lantai dua dan seterusnya bisa berfungsi menjadi pasar anak muda. Lebih kreatif, inovatif, menarik, dan akhirnya menjadi kawasan destinasi ekonomi,” katanya.

Menurut Edi, salah satu tantangan pasar tradisional adalah sepinya pengunjung di lantai dua. Karena itu, Pemkot Pontianak akan menyiapkan konsep penataan agar ruang-ruang tersebut kembali hidup dan bernilai ekonomi. Sebelum revitalisasi dilakukan, pemerintah akan mendata ulang kepemilikan dan penggunaan kios, termasuk menertibkan kios yang sudah beralih fungsi atau tidak lagi digunakan sesuai ketentuan.

“Kita akan data ulang dan lakukan penertiban terhadap pengguna kios yang sudah beralih. Ini perlu supaya pengelolaan pasar ke depan lebih tertib,” jelasnya.

Selain Pasar Cempaka dan Pasar Kapuas Indah, Pemkot Pontianak juga mulai menyiapkan rehabilitasi sejumlah pasar lain. Tahun ini, Pasar Flamboyan dan Pasar Puring termasuk pasar yang akan mendapat perhatian untuk ditata agar lebih bersih, aman, dan nyaman bagi pedagang maupun pengunjung.

“Beberapa pasar besar akan kita jadikan pasar yang bersih dan tertata, sehingga pedagang dan pengunjung lebih nyaman,” tambahnya.

Edi menilai pasar harus mampu beradaptasi dengan perubahan zaman. Di era digital, pedagang pasar menghadapi tantangan dari marketplace dan pola belanja daring. Karena itu, pasar fisik harus memiliki daya tarik tambahan agar tetap relevan dan dikunjungi masyarakat.

“Pasar yang bersih, aman, dan kreatif pasti akan didatangi pengunjung. Ini penting karena sekarang pedagang offline juga menghadapi tantangan dari marketplace,” katanya.

Terkait anggaran revitalisasi, Edi menyebut besarannya masih menunggu hasil kajian dan perhitungan konsultan. Pemerintah juga akan melihat kemungkinan pemberian insentif atau skema tertentu bagi pedagang, terutama setelah pasar ditata kembali. Ia berharap revitalisasi pasar tidak hanya memperbaiki bangunan, tetapi juga menghidupkan aktivitas ekonomi baru yang melibatkan generasi muda, pelaku UMKM, dan komunitas kreatif di Kota Pontianak.

Kepala Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perdagangan (Diskumdag) Kota Pontianak Ibrahim mengatakan, kondisi Pasar Cempaka saat ini memerlukan sejumlah pembenahan, mulai dari atap bangunan, pengecatan, hingga penataan kembali kios-kios yang selama ini tidak berfungsi optimal. Setiap kios memiliki Surat Pemakaian Tempat Usaha (SPTU) yang memuat aturan pemanfaatan. Karena itu, pemerintah akan memeriksa kembali status kios, termasuk kios yang sudah lama kosong atau tidak lagi digunakan oleh pemegang hak pemakaian.

“Di SPTU itu ada aturan mainnya. Kalau sudah sekian lama tidak digunakan, maka bisa diambil kembali oleh pemerintah kota melalui dinas terkait,” jelasnya.

Menurutnya, lantai dua Pasar Cempaka selama ini banyak dalam kondisi kosong dan minim aktivitas. Pemerintah kota ingin menghidupkan kembali ruang tersebut dengan konsep baru, sesuai arahan Wali Kota Pontianak, yakni sebagai tempat kuliner, ruang kreatif anak muda, kafe, atau kegiatan usaha lain yang lebih menarik.

“Kita akan coba perbaiki dan baguskan. Pesan Pak Wali tadi, tempat ini bisa untuk kuliner, kreativitas pemuda, coffee shop dan sebagainya,” terangnya.

Ibrahim menilai, sebagai kota perdagangan dan jasa, Pontianak harus mampu memanfaatkan aset pasar yang belum optimal. Lantai dua pasar yang selama ini kosong perlu didorong agar memiliki fungsi ekonomi baru dan dapat menarik minat masyarakat. Setelah penataan dilakukan, pemerintah akan membuka peluang bagi pelaku usaha yang berminat mengisi kios atau ruang usaha di kawasan tersebut. Namun sebelum itu, Disperindagkop akan menyelesaikan pendataan, penertiban, serta perbaikan fisik bangunan.

“Kalau sudah bagus nanti kita umumkan. Siapa yang ingin berusaha, silakan. Kita harapkan tempat ini bisa benar-benar dimanfaatkan untuk aktivitas perdagangan,” ungkapnya.

Ibrahim menambahkan, saat ini terdapat 18 pasar yang dikelola Pemerintah Kota Pontianak. Perbaikan pasar akan dilakukan secara bertahap berdasarkan tingkat kerusakan, baik pada bangunan maupun fasilitas pendukung.

Khusus Pasar Cempaka, pihaknya menargetkan penataan dapat mulai dilakukan tahun ini. Selain itu, kawasan tersebut juga direncanakan terintegrasi dengan pengembangan aktivitas perdagangan lain, termasuk sentra kuliner malam dan pasar malam di sekitar kawasan pasar.

“Mudah-mudahan ini bisa disambut baik oleh pelaku usaha, sehingga ruang-ruang pasar yang selama ini kosong bisa kembali hidup dan memberi dampak bagi ekonomi Kota Pontianak,” pungkasnya. (prokopim)

Peringatan Hari Buruh Internasional

PONTIANAK – Forkopimda Kota Pontianak memperkuat sinergi dan kolaborasi dengan serikat pekerja dan buruh melalui rapat koordinasi yang digelar menjelang Hari Buruh Internasional, Jumat (24/4/2026). Forum tersebut menjadi ruang dialog antara pemerintah, aparat keamanan, dan organisasi pekerja untuk membahas berbagai persoalan ketenagakerjaan di Kota Pontianak.

Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono mengatakan pertemuan ini merupakan bentuk komitmen pemerintah dalam membangun komunikasi yang sehat dengan para pekerja. Menurutnya, kesejahteraan pekerja tidak hanya menjadi tanggung jawab satu pihak, tetapi memerlukan kerja sama antara pemerintah, dunia usaha, dan serikat pekerja. Dalam forum tersebut pemerintah kota menerima berbagai masukan dari serikat pekerja, terutama terkait hak dan kewajiban pekerja. Ia berharap komunikasi yang terbangun dapat menjadi dasar untuk menyelesaikan persoalan ketenagakerjaan secara bersama-sama.

“Bagaimana kita membangun sinergi antara pemerintah, dunia usaha, dan para pekerja agar bersama-sama meningkatkan kesejahteraan. Kalau komunikasi ini terjalin dengan baik, tentu akan berdampak pada peningkatan pertumbuhan ekonomi, IPM, dan indikator pembangunan lainnya,” kata Wali Kota.

Beberapa isu yang mengemuka dalam dialog tersebut di antaranya hak pekerja yang belum terpenuhi, upah yang tidak sesuai, keterlambatan pembayaran, hingga pemutusan hubungan kerja secara sepihak. Meski pengawasan ketenagakerjaan menjadi kewenangan pemerintah provinsi, Edi menegaskan Pemkot Pontianak tetap akan melakukan koordinasi agar persoalan tersebut dapat ditangani secara tepat.

“Pengawasan memang menjadi kewenangan pemerintah provinsi, namun kami tetap melakukan koordinasi. Intinya kolaborasi dan sinergi harus terus ditingkatkan,” jelasnya.

Kapolresta Pontianak Kombes Pol Endang Tri Purwanto menyampaikan bahwa pihak kepolisian juga terus membangun komunikasi dengan serikat pekerja dan buruh menjelang peringatan Hari Buruh Internasional pada 1 Mei 2026. Menurutnya, pendekatan dialog menjadi cara yang baik untuk menjaga suasana tetap kondusif.

“Kami mengedepankan pendekatan dialog dibandingkan aksi. Seperti kegiatan hari ini, dilakukan melalui tatap muka dan diskusi, dan disambut positif oleh para ketua serikat pekerja dan buruh,” ungkapnya.

Ia menambahkan, ke depan forum seperti ini akan kembali diagendakan dengan melibatkan lebih banyak pihak, termasuk organisasi dunia usaha seperti PHRI dan Apindo, agar pembahasan persoalan ketenagakerjaan menjadi lebih komprehensif.

Sementara itu, Koordinator Wilayah (Korwil) Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI) Kalbar Suherman mengapresiasi langkah Wali Kota Pontianak dan Kapolresta yang memfasilitasi ruang dialog bagi serikat pekerja. Menurutnya, forum tersebut menjadi sarana penting untuk menyampaikan aspirasi secara langsung dan konstruktif.

“Kami mengapresiasi Kapolresta dan Wali Kota yang telah memfasilitasi dialog ini, karena melalui dialog aspirasi kami bisa tersampaikan,” tuturnya.

Ia menegaskan, aliansi serikat pekerja dan buruh berkomitmen menjaga kondusivitas di Kalimantan Barat, khususnya Kota Pontianak. Aspirasi pekerja, lanjutnya, akan tetap disampaikan secara elegan melalui dialog sosial.

“Kami berkomitmen menjaga kondusivitas. Aspirasi akan kami sampaikan secara elegan melalui dialog sosial,” pungkasnya. (prokopim)

Seminar Nasional Energi Terbarukan

PONTIANAK – Wakil Wali Kota Pontianak Bahasan mengatakan kolaborasi akan mempercepat transisi energi di Kalbar. Saat ini, hal tersebut harus mulai dipandang sebagai kebutuhan mendesak, bukan lagi agenda masa depan yang jauh. Dampak perubahan iklim membuat pemerintah daerah harus mulai mengurangi ketergantungan terhadap energi fosil secara bertahap. 

“Saat ini dunia tengah menghadapi tantangan perubahan iklim yang nyata. Kita tidak lagi bicara tentang masa depan yang jauh, melainkan tentang apa yang harus kita lakukan hari ini,” ujarnya saat membuka Seminar Nasional Energi Terbarukan bertema Akselerasi Transisi Energi di Kalimantan Barat di Hotel Golden Tulip, Sabtu (18/4/2026) pagi.

Ia menjelaskan, Kalimantan Barat memiliki potensi energi surya yang besar karena berada di garis khatulistiwa. Selain itu, potensi biomassa dan energi air di wilayah sekitar juga dinilai menjadi modal penting yang belum tergarap secara maksimal. Namun, menurutnya, transisi energi bukan sekadar mengganti sumber energi, melainkan membangun ekosistem baru yang berkelanjutan. 

"Pemerintah Kota Pontianak terus mendorong efisiensi energi, mulai dari penggunaan lampu jalan hingga edukasi kepada masyarakat mengenai pola konsumsi energi yang lebih berkelanjutan," katanya.

Wakil Wali Kota menekankan bahwa pemerintah tidak bisa berjalan sendiri dalam agenda ini. Ia menyebut percepatan transisi energi membutuhkan kolaborasi kuat antara pemerintah sebagai regulator, akademisi sebagai motor inovasi dan riset, serta sektor swasta dan masyarakat sebagai pelaku utama penerapan energi bersih dalam kehidupan sehari-hari.

“Persoalan ini tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah. Pemerintah tidak bisa berjalan sendiri. Harus ada akselerasi dan kolaborasi antara regulator, akademisi, sektor swasta, dan masyarakat,” katanya.

Dalam kesempatan itu, ia juga menyinggung potensi sumber daya strategis di Kalimantan Barat, termasuk kandungan uranium. Menurutnya, potensi tersebut harus mulai dipikirkan pengelolaannya secara serius melalui kerja sama pemerintah daerah dan perguruan tinggi, agar generasi muda Kalbar dapat dipersiapkan menjadi pelaku utama, bukan sekadar penonton.

Ia berharap sinergi antara pemerintah daerah dan kampus-kampus di Pontianak dapat diperkuat untuk melahirkan sumber daya manusia unggul yang siap mengelola potensi energi masa depan di daerah sendiri.

“Jangan sampai kita hanya menjadi penonton. Perguruan tinggi bersama pemerintah daerah saya yakin bisa menyiapkan anak-anak muda Kalimantan Barat agar nanti mampu mengelola sumber daya alamnya sendiri,” tegasnya.

Rektor Universitas Nahdlatul Ulama (UNU) Kalbar, Prof Sukino menyatakan komitmen kampusnya untuk menjadi ruang pengembangan intelektualitas modern yang tetap berpijak pada nilai-nilai luhur bangsa dan ajaran Islam Ahlussunnah wal Jamaah. Mereka tengah memperkuat riset dan kolaborasi dengan berbagai pihak. Termasuk menyelenggarakan seminar isu strategis seperti transisi energi. Langkah itu dilakukan agar putra-putri daerah memiliki kesempatan untuk bersaing di tingkat nasional dan internasional tanpa kehilangan identitas lokal.

Perihal energi terbarukan dan akselerasi transisi energi di Kalimantan Barat, ia menilai isu tersebut bukan hanya persoalan teknis dan ekonomi, tetapi juga menyangkut tanggung jawab moral manusia untuk menjaga kelestarian bumi.

“Dalam Islam kita diajarkan untuk tidak melakukan kerusakan di muka bumi. Karena itu, transisi dari energi fosil menuju energi terbarukan bukan sekadar urusan teknis, tetapi ikhtiar kita untuk menjaga alam,” imbuhnya.

Ia menyebut energi hijau sebagai energi yang adil, karena memberi jaminan bahwa generasi mendatang masih dapat menikmati udara bersih dan kekayaan alam Kalimantan Barat. Karena itu, ia berharap seminar tersebut mampu melahirkan gagasan-gagasan kritis, sementara rangkaian kegiatan lain seperti jalan sehat dapat membangun optimisme masyarakat.

“Mari kita jadikan momentum ini sebagai energi baru untuk membesarkan UNU Kalbar sekaligus memperkuat kontribusinya bagi masyarakat,” pungkasnya. (prokopim)

PONTIANAK – Ketua Dharma Wanita Persatuan (DWP) Kementerian Lingkungan Hidup, Sulikah, mengapresiasi keberadaan Gedung UMKM Center Dekranasda Kota Pontianak saat melakukan kunjungan, Kamis (16/4/2026).

Dalam kunjungannya, Sulikah mengaku terkesan dengan kondisi gedung yang dinilai tertata rapi, terawat, serta memiliki fasilitas yang representatif.

“Saya sangat terkesan dengan kondisi gedung ini. Dari lantai bawah hingga lantai atas semuanya tertata rapi dan terawat. Fasilitas di sini juga sangat baik,” ujarnya.

Ia menilai penataan interior, dekorasi, dan suasana gedung memberikan kesan positif serta mampu menjadi daya tarik tersendiri bagi masyarakat maupun tamu yang berkunjung.

“Hal-hal kecil seperti penataan ruangan, dekorasi, dan suasana seperti ini jika dikemas dengan baik akan menjadi daya tarik yang luar biasa,” katanya.

Ia bahkan menyebut fasilitas gedung tersebut sangat baik dan tidak kalah dibandingkan sejumlah kantor pemerintahan di daerah lain.

“Di beberapa daerah lain, bahkan kantor pemerintah tingkat provinsi belum tentu memiliki fasilitas sebagus ini. Karena itu, saya menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya,” tambahnya.

Sulikah berharap dapat kembali berkunjung ke Pontianak pada kesempatan berikutnya. Ia juga berencana mengusulkan kepada Menteri Lingkungan Hidup agar kegiatan kementerian dapat dilaksanakan di Kota Pontianak.

Dalam kesempatan itu, Sulikah turut menilai Kalimantan Barat memiliki kekayaan budaya yang luar biasa.

“Terutama dari corak kain dan ciri khas daerah yang sangat menarik, seperti kain corak insang dari Pontianak ini,” tuturnya.

Ketua Dekranasda Kota Pontianak, Yanieta Arbiastutie Kamtono, menyampaikan apresiasi atas kunjungan Ketua DWP Kementerian Lingkungan Hidup ke UMKM Center Galeri Dekranasda Kota Pontianak.

“Kunjungan ini menjadi kebanggaan sekaligus motivasi bagi kami untuk terus mengembangkan produk-produk UMKM lokal agar semakin berkualitas dan mampu bersaing,” imbuhnya.

Ia mengatakan, tamu dari Kementerian Lingkungan Hidup memberikan apresiasi terhadap keberadaan UMKM Center serta beragam produk unggulan khas Pontianak yang dipamerkan. Salah satu yang menarik perhatian adalah kain corak insang khas Pontianak, yang rencananya akan digunakan pada peringatan Hari Kartini mendatang.

“Tentunya menjadi kebanggaan tersendiri bagi masyarakat Kota Pontianak karena produk lokal, khususnya kain corak insang, semakin dikenal hingga luar daerah,” ungkap Yanieta.

Selain mendorong promosi produk UMKM, Dekranasda Kota Pontianak juga aktif memberikan edukasi kepada generasi muda melalui kunjungan pelajar ke galeri.

“Kegiatan tersebut diikuti siswa mulai tingkat TK, SD, SMP hingga SMA,” tuturnya.

Yanieta menambahkan, pengenalan ikon-ikon Kota Pontianak juga dilakukan melalui seragam sekolah yang dikenakan para pelajar, sehingga anak-anak dapat lebih mengenal identitas daerah sejak dini.

“Dengan harapan generasi muda mampu memahami, mencintai, serta ikut melestarikan kekayaan budaya dan ikon khas Kota Pontianak di masa mendatang,” tutupnya. (prokopim/kominfo)