Berita

Angka Inflasi 2,09 Sepanjang Desember 2023 

PONTIANAK -  Upaya Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak bersama Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kota Pontianak dalam mengendalikan inflasi membuahkan hasil. Betapa tidak, Kota Pontianak menjadi satu di antara 10 kota se-Indonesia yang terendah inflasinya sepanjang bulan Desember 2023, yakni di angka 2,09.

Kabar itu disampaikan Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Pontianak Mulyadi yang juga selaku Ketua Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kota Pontianak. Menurutnya, pencapaian ini sebagai buah kerja keras yang dilakukan bersama antara Pemkot Pontianak, TPID Kota Pontianak serta instansi terkait lainnya. Ia menilai bahwa pentingnya menjaga stabilitas harga di pasaran agar tidak membebani masyarakat. Untuk itu, Pemkot Pontianak bersama TPID Kota Pontianak telah merancang sebuah roadmap pengendalian inflasi yang melibatkan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait.

“Termasuk Tim Satuan Tugas (Satgas) Pangan yang bertugas mengawasi dan mengendalikan harga-harga pangan di Kota Pontianak,” ujarnya, Rabu (3/1/2024).

Mulyadi menerangkan, harga kebutuhan pokok di pasar selalu menjadi perhatian TPID Kota Pontianak. Dari sejumlah komoditas bahan pokok, beberapa di antaranya seperti bawang putih dan bawang merah mengalami kenaikan harga. Namun, harga cabai, sayur mayur, dan daging sapi relatif stabil.

"Memang harga daging ayam mengalami sedikit kenaikan karena meningkatnya permintaan dalam menyambut tahun baru, yang mana harganya berkisar antara Rp36 ribu hingga Rp37 ribu per kilogram," ungkapnya.

Meskipun demikian, lanjut Mulyadi, secara keseluruhan, inflasi di Kota Pontianak masih terkendali. Ketersediaan stok beras aman, meskipun harga beras juga mengalami kenaikan.

"Mewujudkan ketersediaan pangan yang aman menjadi yang terpenting, sehingga kebutuhan pokok masyarakat dapat terpenuhi dengan baik," tambahnya.

Pemkot Pontianak terus berkomitmen untuk mengendalikan inflasi dan memastikan ketersediaan pangan yang mencukupi bagi seluruh masyarakat. Dengan melakukan sinergi antara berbagai instansi terkait, diharapkan penyelesaian masalah inflasi dan ketersediaan pangan dapat tercapai dengan baik. (prokopim/kominfo)

PONTIANAK - Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono menyerahkan bantuan sarana prasarana (sapras) pertanian kepada Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) se-Kecamatan Pontianak Utara di Aula UPTD Agribisnis Jalan Budi Utomo Pontianak Utara, Kamis (21/12/2023).

Edi menyebut, bantuan ini merupakan upaya Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak dalam meningkatkan kesejahteraan petani serta mendukung perkembangan sektor pertanian di wilayah ini. Menurutnya, sektor pertanian mengambil peran penting dalam menghadapi tantangan global, terutama dalam memenuhi kebutuhan masyarakat akan pangan. Pengembangan pertanian yang berkelanjutan dan berdaya saing harus menjadi prioritas utama untuk dikembangkan.

"Pontianak Utara memiliki potensi pertanian yang luar biasa, namun masih terdapat kendala-kendala dalam memanfaatkan potensi tersebut misalnya faktor cuaca, ketersediaan pupuk dan sebagainya. Oleh sebab itu mudah-mudahan bantuan ini bisa bermanfaat bagi para petani meningkatkan produksi hasil pertaniannya,” ujarnya.

Bantuan sarana prasarana pertanian yang diserahkan terdiri dari pupuk, benih dan bibit tanaman serta alat-alat pertanian. Edi bilang, bantuan ini tidak hanya menjadi stimulus awal bagi petani dalam meningkatkan produktivitas, tetapi juga bertujuan untuk meningkatkan daya saing komoditas pertanian.

“Melalui program ini, diharapkan petani dapat meningkatkan hasil panen, mengurangi kerugian akibat gagal panen, dan memperluas usaha pertanian mereka,” katanya.

Dalam kesempatan itu, Edi juya mengajak semua pihak untuk bersama-sama menjaga kelestarian lingkungan dan memanfaatkan lahan pertanian. Ia mengatakan bahwa pertanian yang berkelanjutan harus dilakukan dalam harmoni dengan alam, melalui penerapan teknik pertanian organik yang ramah lingkungan.

“Semoga pengembangan sektor pertanian di Kota Pontianak mencapai kemandirian pangan dan kesejahteraan petani yang lebih baik,” pungkasnya. (prokopim)

Pengembangan Sektor Pertanian dan Pemberdayaan Masyarakat di Pontianak Utara

PONTIANAK - Keberadaan Badan Usaha Milik Rukun Warga (BUMRW) 33 di Kelurahan Siantan Hilir Kecamatan Pontianak Utara telah membawa perubahan bagi masyarakat sekitar. Dengan mengedepankan pemberdayaan masyarakat, BUMRW telah berkembang dalam berbagai sektor usaha, mulai dari pertanian, peternakan, jasa dan sebagainya. 

Wali Kota Pontianak, Edi Rusdi Kamtono, mengungkapkan apresiasinya terhadap usaha produktif yang dilakukan oleh masyarakat Pontianak Utara dalam memanfaatkan lahan gambut sebagai sentra pertanian. Lahan gambut yang luas di wilayah tersebut dapat dikelola secara baik dan produktif. Namun, ia juga mengingatkan akan risiko kebakaran yang dapat terjadi di lahan gambut saat musim kemarau. Oleh karena itu, penting bagi pengurus BUMRW 33 untuk meningkatkan kolaborasi dengan koordinasi yang lebih baik di bawah Camat Pontianak Utara.

"Dengan adanya kolaborasi yang lebih baik dan terorganisir, saya berharap BUMRW 33 dapat semakin produktif dalam mengembangkan kegiatan pertanian di wilayah Pontianak Utara," terangnya.

Lebih lanjut, Wali Kota berharap bahwa upaya ini akan menjadi bagian dari inovasi yang bertujuan untuk membangkitkan semangat warga di Kelurahan Siantan Hilir. Diharapkan hasil pertanian dari kegiatan ini terus meningkat dan mampu memberikan kesejahteraan bagi masyarakat. Masyarakat Pontianak Utara sendiri telah terbukti memiliki potensi dalam mengembangkan pertanian di lahan gambut. Salah satu contohnya adalah BUMRW 33, yang telah berhasil menanam sayur-mayur dan mengembangkan peternakan. Masyarakat diharapkan mendukung inisiatif ini dengan tetap memperhatikan keselamatan dan kelestarian lahan gambut.

"Kita berharap kolaborasi ini tidak hanya memberikan hasil yang baik secara ekonomi, tetapi juga mempertimbangkan aspek lingkungan yang berkelanjutan," pesannya.

Irwan, Ketua BUMRW 33 mengungkapkan latar belakang terbentuknya badan usaha ini bermula dari seringnya terjadi perselisihan antara gabungan kelompok tani dengan kelompok tani (poktan) lainnya, baik terkait bantuan maupun permasalahan lainnya. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, dirinya mengambil inisiatif membentuk BUMRW 33 sebagai wadah yang menghimpun poktan-poktan yang ada di wilayah tersebut. BUMRW 33 secara resmi didirikan pada tahun 2022 dengan tujuan utama untuk menetralisir dan menyamakan persepsi antar-poktan agar tidak berjalan sendiri-sendiri. 

"Harapan kami adalah BUMRW ini berporos ke masyarakat, di mana segala jenis bantuan, baik itu dari sektor pertanian, sosial, maupun sektor lainnya, dapat bermanfaat bagi masyarakat di sini," ungkapnya usai peresmian Balai Warga BUMRW 33, Senin (18/12/2023).

Menurutnya, bantuan yang diterima oleh BUMRW 33 bukanlah hanya untuk kepentingan pribadi atau individu, tetapi benar-benar diperuntukkan bagi kemaslahatan masyarakat secara keseluruhan. Ke depan, ia bersama para pengurus BUMRW 33 akan mengembangkan badan usaha ini dalam berbagai sektor.

"Jadi, inovasi baru yang akan kita lakukan ke depan adalah menjajaki sektor sosial, ekonomi, dan pemberdayaan masyarakat selain sektor pertanian," jelasnya.

Selain memberikan manfaat kepada anggotanya, pengelolaan BUMRW 33 juga bertujuan untuk membantu masyarakat sekitar yang kurang mampu. Pendapatan yang diperoleh dari berbagai kegiatan BUMRW ini akan disisihkan untuk melaksanakan program Corporate Social Responsibility (CSR) yang ditujukan kepada masyarakat yang membutuhkan.

"Dengan adanya BUMRW 33, harapannya adalah kita dapat merangkul semua pihak, baik petani maupun masyarakat luas, dalam upaya pengembangan sektor pertanian dan pemberdayaan masyarakat. Kami berkomitmen untuk memberikan yang terbaik bagi kesejahteraan masyarakat di wilayah ini," tambah Irwan.

Irwan berharap bahwa dengan adanya BUMRW 33, akan tercipta sinergi yang kuat antara BUMRW, pemerintah, dan masyarakat sehingga dapat mengatasi berbagai persoalan yang ada di wilayah tersebut. 

"Kami akan terus berupaya mengoptimalkan pengelolaan BUMRW ini demi kebaikan bersama," tandasnya.

Sebagai badan usaha yang dikelola oleh masyarakat, BUMRW 33 bertekad untuk terus berinovasi dan mengembangkan sektor pertanian serta melaksanakan program pemberdayaan masyarakat. Dengan demikian, diharapkan dapat memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat yang ada di wilayah tersebut. Irwan juga mengajak semua pihak, baik dari kalangan petani, tokoh masyarakat maupun pemerintah, untuk bersama-sama mendukung dan berpartisipasi aktif dalam pengembangan BUMRW 33. 

“Dengan kolaborasi yang baik, diharapkan mampu menciptakan perubahan positif serta memberikan kontribusi nyata dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” pungkasnya. 

Dalam kesempatan itu, Wali Kota Edi Rusdi Kamtono dan Wakil Wali Kota Bahasan juga menyerahkan bantuan alat-alat pertanian dari Pemerintah Kota Pontianak dan Pertamina. (prokopim)

HLM Inflasi Jelang Nataru

PONTIANAK – Komoditas angkutan udara menjadi penyumbang rutin angka inflasi di Kota Pontianak dalam dua tahun belakangan, bahkan tidak hanya saat menjelang hari besar perayaan agama. Khawatir dengan harga tiket angkutan udara yang terus naik, Wakil Wali Kota Pontianak Bahasan mengimbau penyedia jasa angkutan udara untuk dapat meninjau kembali harga tiket  pesawat dari/tujuan Pontianak yang terjangkau kemampuan masyarakat.

“Angkutan udara selalu menjadi penyumbang inflasi. Ini menjadi atensi kami setelah rapat lintas sektor. Harga tiket pesawat masih bisa ditekan,” paparnya usai High Level Meeting (HLM) bersama Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) dan instansi lintas sektor, di Ruang Pontive Center, Selasa (12/12/2023).

Inflasi Kota Pontianak menjelang Natal dan Tahun Baru (Nataru) relatif stabil dengan angka 2 persen (yoy). Bahasan mengutarakan, berbagai upaya antisipasi telah dilaksanakan untuk mencegah terjadinya lonjakan harga. Per bulan September sampai November, inflasi terjaga rendah dan berada pada peringkat ketiga nasional dalam 10 kota terendah inflasi gabungan kota se-Indonesia, setelah Jayapura dan Banda Aceh. Adapun lima komoditas penyumbang inflasi yg paling sering muncul pada periode Januari-November 2023 di antaranya yaitu angkutan udara, rokok kretek filter, beras, cabai rawit dan sawi.

“Dalam upaya pengendalian inflasi, kami berpatokan kepada prinsip 4K yaitu Ketersediaan Pasokan, Keterjangkauan Harga, Kelancaran Distribusi dan Komunikasi Efektif,” imbuhnya.

Pengendalian inflasi oleh TPID Kota Pontianak melibatkan lintas sektor, seperti Bulog, Kejaksaan Negeri (Kejari), TNI hingga kepolisian. Terbukti dengan keseimbangan inflasi tersebut, dirinya berharap terus terciptanya sinergitas antara pemangku kebijakan dalam mengendalikan inflasi di Kota Pontianak. Beberapa penghargaan pun telah diraih Kota Pontianak seperti pengendalian inflasi terbaik se-Kalimantan.

“Di saat pasca pandemi covid dan penyesuaian harga BBM  inflasi 2022 Kota Pontianak sempat di angka 6,35 persen” ungkapnya.

Kedepan ia berharap kebijakan Pemkot Pontianak dalam mengendalikan inflasi dapat dilanjutkan dengan penyempurnaan. Mendekati masa purna tugas kepemimpinan Wali Kota Edi dan Wakil Wali Kota Bahasan, dirinya mengajak penjabat setelahnya untuk semangat mempertahankan inflasi tetap terjaga di Kota Pontianak.

“Karena Pontianak adalah ibu kota provinsi, yang menjadi pilot project bagi daerah lainnya,” tutup Bahasan. (kominfo)