Berita

PONTIANAK – Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono menyebutkan kondisi ekonomi Kota Pontianak secara umum masih menunjukkan tren positif meskipun dihadapkan pada berbagai tantangan global. Hal tersebut disampaikannya saat membuka Focus Group Discussion (FGD) Asumsi dan Kerangka Ekonomi Makro Kota Pontianak dalam rangka penyusunan dokumen Perubahan RKPD Tahun 2026 dan RKPD Tahun 2027 di Aula Muis Amin Bapperida Pontianak, Kamis (12/3/2026).

Menurut Edi, forum diskusi ini penting untuk merumuskan arah kebijakan pembangunan daerah ke depan dengan mempertimbangkan berbagai asumsi ekonomi yang berkembang baik di tingkat lokal, nasional maupun global. 

“Dokumen ini nantinya akan menjadi dasar bagi kita dalam menyusun program pembangunan Kota Pontianak ke depan,” ujarnya.

Ia menjelaskan, dari sisi kemampuan fiskal, Kota Pontianak saat ini masih berada pada kategori sedang. Edi menambahkan, perkembangan global seperti konflik di Timur Tengah, kondisi cuaca serta hambatan distribusi logistik juga berpotensi memengaruhi kondisi ekonomi daerah. Salah satu contohnya adalah keterlambatan distribusi barang dari Pelabuhan Tanjung Priok yang berdampak pada pengiriman barang ke berbagai daerah termasuk Pontianak.

Meski demikian, sejumlah indikator makro ekonomi Kota Pontianak masih menunjukkan capaian yang cukup baik. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Pontianak pada tahun 2025 tercatat sebesar 82,80 atau lebih tinggi dari target 82,73. Angka tersebut juga jauh di atas rata-rata Provinsi Kalimantan Barat yang berada pada 72,09 serta nasional sebesar 75,90.

Selain itu, pertumbuhan ekonomi Kota Pontianak pada tahun 2025 mencapai 5,34 persen. Walaupun sedikit di bawah pertumbuhan ekonomi Provinsi Kalimantan Barat yang berada di angka 5,39 persen, angka tersebut masih lebih tinggi dibandingkan rata-rata nasional sebesar 5,11 persen.

“Pertumbuhan ekonomi ini sangat penting karena berkaitan dengan pembukaan lapangan pekerjaan. Semakin tinggi pertumbuhan ekonomi maka semakin besar pula peluang kerja yang bisa tercipta,” jelasnya.

Edi menyebutkan bahwa karakter ekonomi Kota Pontianak yang tidak memiliki sektor tambang maupun perkebunan besar membuat sektor jasa menjadi tulang punggung perekonomian daerah. Oleh sebab itu, pemerintah kota terus mendorong tumbuhnya berbagai usaha di sektor jasa seperti pendidikan, kesehatan, perdagangan, kafe, restoran serta berbagai usaha jasa lainnya.

“Pontianak adalah kota jasa. Karena itu kita harus mendorong investasi di sektor jasa yang mampu menyerap tenaga kerja dan meningkatkan aktivitas ekonomi masyarakat,” tutupnya. (prokopim/kominfo)

Pertamina Pastikan Stok Aman

PONTIANAK — Pemerintah Kota Pontianak bersama aparat kepolisian dan PT Pertamina Patra Niaga memastikan ketersediaan bahan bakar minyak (BBM) di Kota Pontianak tetap aman meski terjadi peningkatan konsumsi masyarakat selama bulan Ramadan. Di sisi lain, aparat menegaskan akan menindak tegas pihak-pihak yang mencoba menimbun BBM.

Wali Kota Pontianak bersama Kapolresta Pontianak, Dandim, serta manajemen Pertamina Kalimantan Barat melakukan pemantauan langsung ke sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) untuk memastikan distribusi BBM berjalan normal, Rabu (11/3/2026) siang. Tinjauan dilakukan di SPBU Parit H Husein II dan SPBU Imam Bonjol.

Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono menyampaikan bahwa secara umum operasional SPBU di Kota Pontianak berjalan lancar dan stok BBM tersedia. Antrean memang sempat terlihat. Selain akibat isu ketersediaan bahan bakar yang terbukti tak benar, hal ini turut dikarenakan meningkatnya aktivitas masyarakat menjelang Hari Raya Idulfitri.

“Kami memastikan bahwa stok BBM tersedia,” ujarnya.

Ia juga mengimbau masyarakat agar tidak terpancing isu terkait panic buying atau kekhawatiran kelangkaan BBM. Pemerintah bersama Pertamina telah memastikan distribusi tetap berjalan lancar.

Kapolresta Pontianak Kombes Pol Endang Tri Purwanto menambahkan bahwa pihaknya akan menindak tegas apabila ditemukan praktik penimbunan BBM di tengah meningkatnya kebutuhan masyarakat.

“Kami mengimbau kepada seluruh pihak agar tidak melakukan penimbunan BBM, baik Pertalite maupun solar. Apabila ditemukan di lapangan, tentu akan kami lakukan penegakan hukum sesuai aturan yang berlaku,” tegasnya.

Selain menindak oknum masyarakat, pengawasan juga dilakukan terhadap SPBU. Jika ditemukan SPBU yang melakukan pelanggaran, Pertamina sebagai pembina akan memberikan sanksi sesuai ketentuan. 

“Saya mengimbau masyarakat tetap tenang dan melaporkan jika menemukan indikasi pelanggaran di lapangan,” ucapnya.

Sementara itu, Sales Area Manager Pertamina Patra Niaga Kalimantan Barat, Widhi Tri Ardhi Hidayat, memastikan bahwa stok BBM di wilayah Pontianak dalam kondisi aman. Pertamina bahkan telah menambah suplai untuk mengantisipasi lonjakan konsumsi masyarakat selama Ramadan.

“Selama lima hari terakhir kami menambah suplai sekitar 100 ribu liter per hari. Normalnya konsumsi BBM di Pontianak sekitar 500 ribu liter per hari,” jelasnya.

Selain penambahan pasokan, Pertamina juga mengoperasikan sejumlah SPBU selama 24 jam untuk memastikan kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi.

Widhi menjelaskan bahwa suplai BBM untuk Pontianak dikirim dari Depot Tanjung Uban di Kepulauan Riau dengan jadwal pengiriman rutin setiap dua hingga tiga hari. Dengan langkah tersebut, pemerintah dan Pertamina memastikan ketersediaan BBM di Kota Pontianak tetap terjaga hingga periode Lebaran.

“Kami memastikan distribusi BBM berjalan lancar dan masyarakat tidak perlu khawatir akan ketersediaan BBM,” tegasnya.

Silvi, satu di antara warga Pontianak yang tengah mengantre di SPBU Paris II,  mengaku sudah mengantre sejak pagi untuk mengisi BBM sepeda motor miliknya. 

“Sebelumnya, saya tadi sempat mengantre tetapi karena terlalu lama dan harus menjemput anak-anak pulang sekolah, saya keluar dari antrean. Sekarang anak-anak sudah dijemput dari sekolah dan saya lanjut mengantre karena bensin motor saya sudah hampir habis,” bebernya.

Menurutnya, kondisi itu sudah biasa terjadi karena banyak warga yang harus menyesuaikan waktu dengan aktivitas keluarga. 

“Saya juga harus mengantar dan menjemput anak sekolah. Jarak rumah lumayan jauh, jadi kalau tidak ada bensin tentu sulit untuk beraktivitas,” tutupnya. (prokopim)

PONTIANAK - Dinas Koperasi, Usaha Mikro, dan Perdagangan (DKUMP) Kota Pontianak memberikan pelatihan pengelolaan arus kas dan laporan keuangan secara digital kepada tiga puluh pengusaha UMKM di Kota Pontianak. Kepala DKUMP Kota Pontianak, Ibrahim menyebut, pelatihan ini melibatkan Komunitas Informasi Masyarakat (KIM) Borneo Istimewa dan Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) Republik Indonesia sebagai mitra pelaksana.

“Pelatihan ini melibatkan 30 peserta, yaitu para pengusaha UMKM yang ada di tiga sektor, pertama fashion kriya, kedua pertanian dan perikanan, ketiga pangan olahan,” ungkap Ibrahim pasca membuka pelatihan di Ruang Abdul Muis Amin Kantor Bapperida Kota Pontianak, Senin (9/3/2026).

Menurut Ibrahim, pelatihan yang dikemas dengan nama Pandu Literasi Digital Pelaku Usaha ini diharapkan dapat menjadi wadah bagi para pengusaha UMKM di Kota Pontianak untuk belajar mengelola arus kas dan membuat laporan Keuangan secara digital. Karena di era teknologi dan informasi yang berkembang saat ini, pengusaha UMKM juga dituntut untuk bisa beradaptasi dengan perkembangan zaman.

“Pelatihan ini bekenaan dengan digitalisasi, terutama pembukuan yang biasanya menjadi kelemahan dari UMKM kita. Bagaimana memilah antara uang pribadi dan uang yang dijadikan modal untuk usaha,” tekannya.

Ibrahim juga mengingatkan kepada para peserta pelatihan agar lebih teliti dalam menghitung arus kas usaha, termasuk keuntungan dan kerugian. Sehingga diharapkan, dengan pelatihan ini para perwakilan UMKM yang tersebar di enam kecamatan di Kota Pontianak dapat lebih akurat dalam menentukan langkah bisnis di kemudian hari berdasarkan kondisi keuangan masing-masing usaha.

“Saya berpesan kepada para peserta setelah pelatihan ini jangan lupa untuk berbagi ilmu yang didapat kepada rekan-rekan pengusaha UMKM lainnya di Kota Pontianak,” ajaknya.

Lebih lanjut, ia juga berharap para pengusaha UMKM di Kota Pontianak bisa lebih berkreasi dan berinovasi terhadap produk dan jasa yang ditawarkan kepada masyarakat. Ibrahim mengimbau agar para pelaku usaha bisa memanfaatkan media sosial dan internet untuk menarik minat konsumen lewat langkah-langkah promosi.

“Manfaatkan digitalisasi ini, promosikan produk dan jasanya lewat Instagram, Facebook, WhatsApp, dan lainnya. Sehingga bisa menarik minat konsumen dalam berbelanja,” tutupnya. ( kominfo )

Stok Bahan Pokok Dipastikan Aman

PONTIANAK – Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono mengimbau masyarakat untuk tidak melakukan panic buying atau pembelian berlebihan terhadap kebutuhan pokok. Ia memastikan ketersediaan bahan pangan di Kota Pontianak saat ini masih dalam kondisi aman.

Edi menjelaskan Pemerintah Kota Pontianak melalui Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) terus melakukan pemantauan harga kebutuhan pokok secara real time setiap hari. Selain itu, pemerintah juga menyiapkan langkah intervensi melalui operasi pasar untuk menjaga stabilitas harga.

“Saya sudah arahkan kepada Tim Pengendali Inflasi Daerah Kota Pontianak untuk terus memantau secara real time setiap hari. Kita juga melakukan operasi pasar untuk komoditas pokok seperti beras, gula, tepung dan telur agar harga tetap terkendali dan inflasi tidak meningkat,” ujarnya Minggu (8/3/2026).

Ia juga menegaskan pemerintah akan mengawasi distribusi bahan pokok agar tidak terjadi penimbunan oleh pihak tertentu yang dapat memicu kenaikan harga di pasaran.

“Jangan sampai ada pihak yang menimbun kebutuhan pokok untuk kepentingan tertentu. Ini yang terus kita awasi,” katanya.

Berdasarkan hasil rapat koordinasi dengan sejumlah pihak beberapa waktu lalu, Edi memastikan stok bahan pokok di Pontianak masih mencukupi. Persediaan tersebut berasal dari Bulog maupun jaringan distributor dan agen yang ada di daerah.

“Stok dari Bulog dan agen-agen tersedia. Jadi masyarakat tidak perlu khawatir,” tambahnya.

Edi juga menyinggung kondisi ekonomi global yang berpotensi mempengaruhi harga energi, termasuk bahan bakar minyak (BBM). Menurutnya, situasi geopolitik internasional seperti konflik di Timur Tengah dapat berdampak pada harga BBM secara global sehingga pemerintah daerah tetap mengikuti kebijakan yang ditetapkan pemerintah pusat.

Karena itu, ia kembali mengingatkan masyarakat agar tidak melakukan pembelian berlebihan yang justru dapat memicu gejolak harga di pasaran.

“Kita jangan sampai melakukan panic buying atau belanja borong. Justru itu akan membuat situasi tidak nyaman dan bisa memicu kenaikan harga,” pungkasnya. (prokopim)