Berita

PONTIANAK – PT Permodalan Nasional Madani (PNM) Cabang Pontianak menjajaki peluang kerja sama dengan Pemerintah Kota Pontianak untuk memperluas jangkauan program pemberdayaan ekonomi masyarakat, khususnya kelompok rentan dan penyandang disabilitas.

Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono mengungkapkan, Pemerintah Kota Pontianak terus mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat berpenghasilan rendah melalui kemitraan dengan PNM. Saat ini sebanyak 22 ribu warga telah menerima bantuan pinjaman tanpa jaminan dari PNM melalui skema program pembiayaan ultra mikro.

“Ini sangat membantu pelaku usaha ultra mikro. Bantuan ini diberikan tanpa jaminan dan sudah berjalan dengan baik. Syaratnya, mereka tergabung dalam kelompok,” ungkapnya usai menerima kunjungan jajaran PT PNM Cabang Pontianak di ruang kerjanya, Senin (21/7/2025).

Menurut Edi, total dana yang telah disalurkan PNM kepada warga mencapai hampir Rp67 miliar. Dana ini digunakan untuk mendukung pengembangan usaha warga yang sebagian besar baru memulai ataupun sedang menjalankan usaha kecil.

“Program ini menyasar masyarakat berpenghasilan rendah yang ingin mandiri secara ekonomi. Dengan adanya dukungan permodalan ini, diharapkan bisa meningkatkan pendapatan dan daya beli masyarakat,” jelasnya.

Dalam upaya memperkuat pelaksanaan program tersebut, sejumlah dinas teknis dilibatkan untuk mendampingi dan memastikan program berjalan optimal. Beberapa di antaranya adalah Dinas Sosial, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, serta Dinas Tenaga Kerja.

“Kami berharap ke depan sinergi antara pemerintah daerah dan PNM Madani semakin intens, agar lebih banyak warga yang terbantu dan ekonomi keluarga makin meningkat,” harapnya.

Pemimpin PNM Cabang Pontianak, Deded Oktavi menjelaskan hasil pertemuan pihaknya dengan jajaran Pemerintah Kota Pontianak antara lain membahas potensi kolaborasi antara PNM dengan sejumlah perangkat daerah, seperti Dinas Sosial dan Dinas Tenaga Kerja (Disnaker), untuk mendukung program pelatihan kerja dan penyaluran tenaga kerja binaan.

“Kedepan, kami ingin menjajaki kerja sama konkret dengan pemerintah kota, salah satunya dalam pemberdayaan penyandang disabilitas melalui pelatihan dan penyaluran kerja,” ujarnya.

Deded menyampaikan, jika pihak Disnaker memiliki program pelatihan yang sejalan, PNM siap menampung dan menyalurkan peserta pelatihan sebagai bagian dari karyawan binaan.

Selain itu, ia juga menegaskan bahwa PNM mendukung program pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan ekstrem melalui Program Penguatan Kapasitas Usaha Ultra Mikro (P3KI). Menurutnya, misi PNM sejalan dengan upaya pemerintah untuk memperluas akses permodalan dan peningkatan kapasitas usaha masyarakat kecil.

“Melalui program ‘Mekaar’, kami tidak hanya memberikan pembiayaan, tetapi juga pendampingan dan pelatihan usaha kepada masyarakat prasejahtera, yang pada akhirnya turut membantu menurunkan tingkat kemiskinan ekstrem,” jelas Deded.

PNM berharap kolaborasi dengan pemerintah kota dapat segera terealisasi agar manfaatnya bisa langsung dirasakan oleh masyarakat Kota Pontianak. (prokopim)

PONTIANAK – Presiden Prabowo Subianto meresmikan 80 ribu Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes) Merah Putih secara serentak di seluruh Indonesia. Acara dipusatkan di Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, Senin (21/7/2025).

Wali Kota Pontianak, Edi Rusdi Kamtono, turut menyaksikan peresmian tersebut secara daring di Aula Sultan Syarif Abdurrahman (SSA) Kantor Wali Kota. Ia menyebut Kota Pontianak telah memiliki enam unit Kopdes Merah Putih yang berizin operasional.

“Di Kota Pontianak ada 29 koperasi, enam di antaranya sudah memiliki izin usaha melalui OSS. Sisanya, 23 koperasi sedang berproses,” ujarnya usai acara, didampingi Wakil Wali Kota Bahasan dan Forkopimda yang hadir.

Edi menjelaskan, pihaknya masih menunggu petunjuk teknis dari pemerintah pusat terkait operasional koperasi, mencakup kepengurusan, perlengkapan, hingga administrasi.

“Ada yang menanyakan apakah sudah bisa meminjam di koperasi. Kami masih mengumpulkan informasi lebih lanjut,” jelasnya.

Dalam waktu dekat, Edi meminta dinas terkait menjalin koordinasi dengan Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) untuk menyiapkan skema dana pinjaman bagi koperasi.

“Kami akan menggelar rapat teknis bersama bank yang ditunjuk pemerintah pusat, Himbara, dan kementerian terkait. Semangat Presiden adalah menjadikan koperasi sebagai penopang perekonomian,” kata Edi.

Menurutnya, kehadiran Kopdes Merah Putih dapat membantu warga kelas menengah ke bawah dengan menyediakan barang berkualitas, harga lebih terjangkau, serta kemudahan berutang atau meminjam dana.

“Manfaatnya pasti lebih terasa bagi masyarakat. Kami berharap produktivitas warga Pontianak meningkat,” tutupnya. (kominfo)

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto akan meresmikan pendirian Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes) Merah Putih, Senin, 21 Juli 2025. Kopdes Merah Putih termasuk Asta Cita ke-6 Presiden untuk menggerakkan ekonomi lokal sehingga pengentasan kemiskinan bisa dimulai dari tingkat desa/kelurahan.

Kepala Komunikasi Kepresidenan, Hasan Nasbi mengatakan, Kopdes Merah Putih merupakan satu dari trisula pengentasan kemiskinan di era pemerintahan Prabowo. Trisula pengentasan kemiskinan diluncurkan sepanjang Juli 2025. 

“Senjata pertama adalah kesehatan, senjata kedua adalah pendidikan, dan senjata ketiga adalah sosial-ekonomi,” kata Hasan, Minggu (20/7).

Ketiga senjata itu terwujud masing-masing dalam Program Cek Kesehatan Gratis Sekolah, Sekolah Rakyat, dan Kopdes Merah Putih. Tiga program ini merupakan upaya dan komitmen serius pemerintah untuk memastikan pemerataan kesejahteraan yang nyata, bukan sekadar seremoni.

Kopdes Merah Putih diluncurkan berdasarkan Instruksi Presiden No 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Inpres dikeluarkan dan berlaku pada 27 Maret 2025.

Program ini bertujuan untuk membangun ekonomi dari desa dan menciptakan pemerataan dan memerdekakan masyarakat dari kemiskinan. Sebanyak 13 kementerian dan 2 badan dilibatkan untuk menyukseskan program Kopdes Merah Putih, termasuk para Gubernur, Walikota/Bupati dan Kepala Desa.

Kemiskinan merupakan sumber ketidakmampuan masyarakat untuk mengakses layanan dasar utama seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur yang layak. Berdasarkan data BPS (2025) jumlah penduduk miskin pada September 2024 sebanyak 24,06 juta orang atau 8,57%. Bahkan, 3.170.003 jiwa masuk dalam kategori miskin ekstrem.

Persoalan kemiskinan menjadi tantangan dalam upaya menuju visi Indonesia Emas 2045. Kemiskinan sangat mempengaruhi pengembangan sumber daya manusia, karena kemiskinan akan berdampak pada keterbatasan akses terhadap pendidikan yang berkualitas, pelatihan keterampilan, layanan kesehatan yang memadai, serta pangan dan gizi yang mencukupi.

Tenaga Ahli Utama Kantor Komunikasi Kepresidenan/Presidential Communication Office (PCO), Adita Irawati mengatakan, kelembagaan  80.000 Kopdes Merah Putih akan diluncurkan pada Senin, 21 Juli 2025, di mana 103 nya menjadi mock up atau model percontohan ke depan. Kisah sukses dari 103 Kopdes Merah Putih ini nantinya akan direplikasi  ke desa lainnya, yang  diharapkan dapat beroperasi penuh pada  28 Oktober 2025.

"Sebanyak 103 Kopdes Merah Putih ini akan dilihat operasionalisasinya. (Kopdes Merah Putih) yang lain persiapannya bertahap. Ini dilakukan untuk memastikan bukan hanya berdiri dan beroperasi, tapi Kopdes Merah Putih bisa memberi manfaat optimal bagi masyarakat,” kata Adita.

Kopdes Merah Putih dioperasikan melalui pendekatan yang inklusif, modern, dan berbasis gotong-royong. Kopdes Merah Putih diharapkan bisa memperkuat ekonomi desa, meningkatkan ketahanan pangan, dan ujungnya mengurangi kemiskinan. 

Jadi, tidak adalah lagi pinjol ilegal atau tengkulak dan rentenir yang selama ini menjerat masyarakat desa. Kopdes Merah Putih juga berpotensi mendorong usaha lokal, memperpendek rantai distribusi, dan menyediakan akses terhadap sumber daya serta layanan yang dibutuhkan masyarakat desa.

Kopdes Merah Putih mengedepankan kemakmuran dan kesejahteraan petani, karena menjadi tempat menampung hasil produksi pertanian secara langsung, tanpa melewati panjangnya rantai pasok yang selama ini menekan keuntungan petani. Rantai pasok yang singkat juga menekan pergerakan tengkulak dan menguntungkan konsumen yang bisa mendapatkan harga yang lebih terjangkau.

Kopdes Merah Putih dikembangkan melalui tiga pendekatan utama. Pertama, membangun koperasi baru; kedua mengembangkan koperasi yang sudah ada, dan ketiga merevitalisasi koperasi. Secara kelembagaan, Kopdes Merah Putih terdiri dari kantor, gerai sembako, unit simpan pinjam, klinik dan apotek desa, cold storage, dan distribusi logistik.

“Fasilitas yang terdapat di Kopdes Merah Putih diharapkan bisa mempermudah masyarakat mengakses  kebutuhan pokok yang lebih terjangkau. Masyarakat juga bisa meminjam modal dengan mudah tanpa melalui rentenir. Layanan kesehatan akan lebih dekat. Hasil tani dan laut bisa disimpan di tempat yang aman. Distribusi logistik juga berjalan lancar,” pungkas Adita. (*)

PONTIANAK – Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak terus menunjukkan komitmennya dalam mempercepat transformasi digital di bidang keuangan daerah. Langkah ini menjadi bagian dari strategi nasional dalam mendorong Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD), yang bertujuan menciptakan tata kelola keuangan yang lebih efisien, transparan dan akuntabel.

Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono mengatakan, pihaknya telah melakukan sejumlah terobosan dalam implementasi digitalisasi keuangan di lingkungan Pemkot Pontianak.

“Alhamdulillah Kota Pontianak telah memulai langkah-langkah digitalisasi melalui platform e-Ponti, baik untuk sistem pembayaran maupun layanan administrasi perpajakan dan pendapatan daerah lainnya. Kita juga sudah menjalankan sistem QRIS, dan ke depan akan terus kita tingkatkan melalui pengembangan e-commerce daerah,” ujarnya usai mengikuti rapat percepatan digitalisasi keuangan daerah yang digelar Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Kalbar di Aula Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalbar, Rabu (16/7/2025).

Menurutnya, melalui sistem e-commerce, masyarakat maupun wajib pajak akan dipermudah dalam melakukan transaksi elektronik, khususnya untuk pembayaran retribusi dan pajak daerah. Dengan begitu, interaksi manual yang selama ini menjadi potensi kebocoran dapat diminimalisir.

“Melalui sistem digital ini, kita ingin menciptakan kemudahan dan kenyamanan bagi masyarakat dalam membayar kewajiban mereka. Mulai dari pajak restoran, pajak hotel, hingga retribusi layanan lainnya bisa dilakukan secara online,” jelasnya.

Wali Kota Edi Kamtono menambahkan, Bank Indonesia memiliki peran penting sebagai mitra strategis dalam mendorong percepatan elektronifikasi transaksi di daerah. Selain sebagai regulator, BI juga memberikan dukungan dalam bentuk pendampingan dan evaluasi berkala terhadap capaian digitalisasi yang telah dilakukan oleh pemerintah daerah.

“Bank Indonesia tentu sangat berkepentingan dalam mendorong transformasi ini. Karena itu, kita bersama-sama mengevaluasi sejauh mana percepatan digitalisasi keuangan daerah telah berjalan. Kita juga menyusun langkah-langkah strategis ke depan,” tutur Edi.

Namun, Edi tak menampik masih adanya sejumlah kendala di lapangan. Beberapa tantangan yang dihadapi antara lain adalah keterbatasan infrastruktur teknologi informasi, kesiapan sumber daya manusia, serta keterbatasan perangkat digital di sektor usaha mikro dan kecil.

Untuk itu, Pemkot Pontianak mendorong peran aktif Bank Pembangunan Daerah, dalam hal ini Bank Kalbar, untuk terlibat lebih optimal. Salah satu upaya yang sedang dikembangkan adalah penerapan alat transaksi digital seperti tapping box dan Electronic Point of Sales (e-POS) terutama untuk sektor pajak restoran.

“Kita harapkan Bank Kalbar dapat menjadi mitra utama yang mampu menjawab kebutuhan transformasi digital ini. Dengan penggunaan tapping box dan e-POS yang lebih luas, kita bisa meningkatkan akurasi data transaksi dan pada akhirnya meningkatkan potensi pendapatan asli daerah,” jelasnya.

Langkah percepatan digitalisasi ini sejalan dengan arahan pemerintah pusat melalui Satgas Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (P2DD), yang menargetkan seluruh pemerintah daerah di Indonesia dapat mengimplementasikan transaksi nontunai secara menyeluruh.

“Kita optimistis, dengan kolaborasi yang baik antara pemerintah daerah, Bank Indonesia, dan bank daerah, percepatan digitalisasi keuangan ini bisa membawa dampak positif, baik dari sisi pelayanan publik maupun optimalisasi penerimaan daerah,” pungkas Edi. (prokopim)