Berita

PONTIANAK - Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak berkomitmen memperluas Ruang Terbuka Hijau (RTH) termasuk ruang publik. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Pontianak Firayanta menerangkan, ruang publik di Kota Pontianak ditargetkan akan ditambah 10 titik hingga tahun 2025. Dari 10 titik ruang publik tersebut, ada beberapa diantaranya sudah bisa direalisasikan. 

"Saat sekarang setiap kecamatan dan kelurahan memiliki ruang terbuka publik, hanya sebagian masih belum ditata dan dimanfaatkan maksimal," ujarnya usai ekspos laporan akhir perencanaan master plan ruang publik di Ruang Pontive Center, Selasa (21/9/2021).

Berkaitan RTH, pengembangan ruang publik di Kota Pontianak tidak seluruhnya menjadi hutan kota. Taman dengan konsep tema juga menjadi bagian dari RTH. Oleh sebab itu, pembahasan master plan ruang publik menjadi acuan kedepan untuk pengembangan RTH yang sudah ditetapkan pada tata ruang. Memang dalam menyusun master plan ruang publik secara umum ada 16 lokasi. 

"Namun dari jumlah tersebut sudah kita susun skala prioritasnya, untuk jangka pendek ada kurang lebih 10 ruang terbuka publik yang bisa di kembangkan pada jangka waktu hingga 2025," sebutnya.

Firayanta memaparkan, RTH ini sejatinya sudah ditetapkan pemerintah sebagai syarat penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yakni 20 persen merupakan RTH publik dan 10 persen RTH private. Hanya, kata dia, di dalam RTRW tersebut belum ditentukan temanya. Sebab tidak semua RTH harus dijadikan hutan kota. Ada pula yang mungkin dijadikan taman-taman kota, taman yang menjadi obyek penelitian dan wisata. Untuk itu pihaknya menyusun road map ruang publik dengan tema untuk mengisi RTH yang sudah ditetapkan.

"Serta kawasan non hijau dengan posisi strategis tetapi masih belum termanfaatkan dan ditata maksimal," ungkapnya.

Banyak lokasi yang dinilai memiliki tempat strategis sehingga dibuat perencanaan agar kedepan ada gambaran penataan kawasan ruang terbuka publik di Kota Pontianak. Dirinya berharap ada dukungan dari pemerintah provinsi maupun pusat melalui APBN. Ruang terbuka publik ini diharapkan akan memperkaya ruang publik yang bisa dinikmati masyarakat Kota Pontianak.

"Baik yang sifatnya bangunan maupun ruang terbuka yang alami seperti kawasan tepi sungai, kawasan pendukung rusun dan lainnya," sebutnya. (prokopim)

PONTIANAK - Penanggulangan kemiskinan menjadi salah satu prioritas dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Pontianak tahun 2020-2024. Wakil Wali Kota Pontianak Bahasan mengatakan, Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak terus berupaya menurunkan angka kemiskinan. Menurutnya, pandemi Covid-19 berdampak luar biasa terhadap perekonomian masyarakat. Hal ini merupakan tantangan berat dalam upaya mengentaskan kemiskinan yang mana dalam RPJMD 2024 tingkat kemiskinan ditargetkan turun menjadi 4,60 persen.

"Untuk itu data penduduk miskin mesti diperbaharui, penambahan jumlah penduduk miskin akibat pandemi harus dimasukkan dalam data terkini," ujarnya usai rapat koordinasi (rakor) penanggulangan kemiskinan daerah Kota Pontianak di Aula Rohana Muthalib Kantor Bappeda Kota Pontianak, Selasa (21/9/2021).

Data penduduk miskin diperlukan terkait program jaring pengaman sosial yang digulirkan. Upaya Pemkot Pontianak dalam pengentasan kemiskinan melalui Program Penanggulangan Kemiskinan yang mencakup empat bidang, yakni bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur dan pengembangan ekonomi kerakyatan.

"Kita minta seluruh OPD dapat bekerjasama serta saling bahu membahu agar program tersebut berhasil dan target menurunkan angka kemiskinan tercapai," katanya.

Bahasan menambahkan, digelarnya rakor penanggulangan kemiskinan ini dalam rangka meningkatkan fokus program-program tersebut agar lebih efektif dan tepat sasaran. Ia berharap kelompok masyarakat yang tidak terjangkau dan tidak mampu mengakses kegiatan produktif yang bersifat formal maupun masyarakat yang masih berada di bawah garis kemiskinan dapat lebih diperhatikan dan terbantu.

"Sehingga kegiatan pembangunan dapat mereka rasakan manfaatnya," tuturnya. (prokopim)

Pemkot Pontianak Tindaklanjuti Evaluasi SAKIP dan RB

PONTIANAK - Reformasi Birokrasi (RB) perlu diimplementasikan dalam rangka meningkatkan pelayanan publik di pemerintahan. Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono menilai pelaksanaan RB untuk mengubah pola pemikiran Aparatur Sipil Negara (ASN) agar tidak bertele-tele dan menghambat pelayanan yang diberikan sehingga tidak menimbulkan permasalahan baru. 

"Maka harus dilakukan reformasi birokrasi terutama bagi aparatur di jajaran Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak. Kalau bisa dipercepat, kenapa harus dipersulit atau diperlambat ini motto yang sering kita dengar di masyarakat," ujarnya usai menghadiri Zoom Meeting Asistensi dan Fasilitasi Tindak Lanjut Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP) dan RB Pemkot Pontianak Tahun 2021 di Ruang Pontive Center, Senin (20/9/2021).

Ia menambahkan, tujuan dari RB ini sebagai wujud tata kelola pemerintahan yang baik dengan aparatur berintegritas tinggi, produktif dan melayani secara prima dalam rangka meningkatkan kepercayaan publik. Sehingga masyarakat merasakan kepuasan dalam mendapatkan pelayanan yang kita berikan.

"Kita minta kepala OPD untuk lebih serius dan ikut terlibat secara langsung karena ini berkaitan dengan pelayanan publik maka akan berefek langsung kepada masyarakat," 

Edi menyebut, jika pelayanan optimal berbasis out come akan berdampak pada percepatan pencapaian nilai-nilai indikator pelayanan itu sendiri. Sehingga bisa menuju kepada kebaikan, kemajuan dan kesejahteraan masyarakat. 

"Kuncinya dari pelayanan misalnya jika bisa dipercepat dari sebelumnya tiga hari menjadi satu hari atau bahkan cuman sekian jam itukan lebih efisien dan efektif," tuturnya.

Kesulitan dan tantangan yang dihadapi saat ini, lanjut dia, adalah dampak dari pandemi Covid-19 dengan adanya refocusing dan realokasi anggaran. Kemudian adanya Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) yang menyebabkan diterapkannya Work From Home (WFH) sehingga menghambat sistem pelayanan. Meskipun sebenarnya pihaknya sudah menerapkan aplikasi sistem pemerintahan berbasis elektronik, namun tidak semua masyarakat bisa memanfaatkan teknologi untuk mendapatkan pelayanan.

"Kita terus berproses termasuk meningkatkan kapasitas SDM yang kita miliki," ungkapnya.

Edi menuturkan, saat ini SAKIP Pemkot Pontianak tahun 2020 mendapat predikat BB dengan nilai 72,74, sedangkan RB predikat yang diperoleh B dengan skor 67,72. Ia menilai evaluasi SAKIP ini dalam rangka memetakan tingkat efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran yang merupakan hasil dari implementasi manajemen kinerja dan anggaran berbasis kinerja secara berkesinambungan.

"Oleh sebab itu kita lakukan beberapa langkah perbaikan SAKIP untuk meningkatkan nilai hasil evaluasinya," pungkasnya. (prokopim)

Ubah Sungai Kapuas Jadi Wajah Depan Kota

PONTIANAK -  Penataan beserta peningkatan infrastruktur di kawasan waterfront menjadi motor penggerak dalam meningkatkan perekonomian warga sekitar. Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono menilai keberadaan waterfront dan promenade secara tidak langsung ikut menunjang perekonomian masyarakat sebab kawasan itu memiliki potensi alam Sungai Kapuas yang menjadi daya pikat orang berkunjung ke sana. Meskipun secara langsung dikatakannya tidak berdampak signifikan terhadap perolehan Pendapatan Asli Daerah (PAD), tetapi secara tidak langsung akibat dari pertumbuhan perekonomian masyarakat di sana dimana pedagang kaki lima pendapatannya meningkat, maka hal itu berdampak pada usaha lainnya.

"Termasuk wisatawan yang berkunjung ke Pontianak yang tentunya akan menginap di hotel-hotel di Kota Pontianak," ungkapnya, Minggu (19/9/2021)

Edi menambahkan, pihaknya akan menata ulang kawasan ini menjadi potensi wisata budaya dengan waterfront yang ada di pinggir Sungai Kapuas. Penataan sepanjang pinggiran Sungai Kapuas dinilainya memiliki nilai plus untuk mengangkat potensi wisata di Kota Pontianak. "Karena viewnya indah, termasuk kehidupan masyarakat yang berada di sepanjang pinggir Sungai Kapuas," ucapnya.

Dirinya berpendapat, penataan beserta peningkatan infrastruktur di kawasan waterfront menjadi motor penggerak  meningkatkan perekonomian warga sekitar. Saat ini pihaknya tengah membangun waterfront mulai dari Kapuas Indah hingga Pelabuhan Senghie. Pembangunan itu ditargetkan rampung pada tahun 2022. Dengan dibangunnya waterfront tersebut, dia yakin akan mengubah wajah kawasan pinggir Sungai Kapuas menjadi daya tarik untuk dikunjungi. "Serta lebih rapi dan tertata," imbuh Edi.

Penataan kawasan itu akan menonjolkan konsep waterfront dengan promenadenya. Selanjutnya, bangunan-bangunan yang ada di lokasi tersebut bisa menyesuaikan dengan keberadaan waterfront nantinya. 

"Baik itu konstruksinya maupun bentuk serta fungsinya sehingga bisa menunjang keberadaan waterfront," jelasnya.

Bangunan-bangunan yang ada di sepanjang waterfront tersebut diharapkannya bisa menyesuaikan dengan membuat bagian belakang menghadap ke sungai menjadi muka bangunan. 

"Dengan begitu tampilan bangunan di sepanjang waterfront akan lebih menarik, ditambah lagi adanya penghijauan," pungkasnya. (prokopim)