Berita

PONTIANAK – Gedung TK Islam Mathla’ul Anwar diresmikan Pj Gubernur Kalimantan Barat (Kalbar) Harisson, Sabtu (20/7/2024). Dengan diresmikannya gedung yang terletak di Jalan Pak Benceng Kecamatan Pontianak Selatan, Pj Wali Kota Pontianak Ani Sofian berharap, kemajuan teknologi selaras dengan kemajuan pengetahuan dan wawasan beragama anak muda di Kota Pontianak.

“Gedung baru saya lihat sudah modern, dari desainnya. Mudah-mudahan bisa ditiru untuk bangunan lain serta pondok pesantren yang ada di Kota Pontianak, kita ingin anak-anak dekat dengan ajaran agama tetapi juga terdepan memanfaatkan teknologi,” ungkapnya.

Selain untuk warga Kota Pontianak, kehadiran pondok pesantren seringkali mengundang minat masyarakat di luar daerah untuk menyekolahkan anaknya di pondok pesantren. Umumnya dari wilayah lain di Kalbar. Ani Sofian menyebut, dengan jumlah umat muslim yang tinggi, diharapkan Kota Pontianak menjadi pusat penelitian keislaman di Kalbar.

“Sebagai umat muslim kita harus banyak belajar dari para pendahulu tentang agama, banyak hikmah yang bisa dipetik dari sejarah Islam,” tuturnya.

Selain itu juga, ia ingin muncul banyak penghafal Al Quran dari Kota Pontianak sehingga perlu dipupuk bibit santri agar ke depan mampu menjadi hafidz dan hafidzah.

“Insyaallah para penghafal ini selain menjaga pedoman umat muslim, juga akan menjaga diri mereka masing-masing dari perbuatan negatif dan menjadi contoh bagi pemuda lainnya di sekitarnya,” pesannya.

Harapan itu juga sejalan dengan mempersiapkan cita-cita Indonesia Emas 2045, di mana jumlah usia produktif akan lebih banyak ketimbang usia lanjut. Ani Sofian menerangkan, ketika 2045, seluruh anak bangsa sudah harus menduduki posisi penting di dunia, bukan hanya pekerja kasar.

“Doa kita bersama agar pemuda pemudi bangsa bisa menjadi pemimpin berkelas dunia dan jadi penentu kemajuan, bisa bersaing di kancah global. Untuk itu kita perlu mempersiapkan mental mereka, mental yang jujur, fokus, berani dan cerdas, dari pondok pesantren,” tutupnya. (kominfo/prokopim)

PONTIANAK – Pj Wali Kota Pontianak Ani Sofian mengimbau masyarakat untuk tidak membakar lahan, termasuk membakar sampah. Hal tersebut mengingat cuaca panas yang mendominasi akhir-akhir ini.

“Kita juga berharap kepada pemerintah provinsi untuk mengingatkan daerah lain, yang memiliki hutan luas, agar tidak melakukan pembakaran terutama saat pembukaan lahan pertanian karena akan berdampak juga terhadap Kota Pontianak,” terangnya, Sabtu (20/7/2024).

Pihaknya juga telah membentuk satuan tugas (satgas) khusus mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang dapat berakibat kabut asap di wilayah Kota Pontianak. Ani Sofian menerangkan, satgas secara rutin patroli di wilayah berpotensi karhutla.

“Apabila ada kebakaran dan terindikasi disengaja, kami akan lakukan penindakan,” tegasnya.

Spanduk-spanduk imbauan yang mengingatkan masyarakat untuk tidak membakar lahan juga dipasang di titik-titik yang mudah terlihat. Sehingga masyarakat membaca pesan yang disampaikan agar setop membakar lahan.

"Kita lebih mengutamakan pencegahan dengan membentuk tim patroli setiap hari dengan berkeliling di titik-titik rawan karhutla," ujar Ani Sofian.

Saat ini, lanjutnya, memang sudah memasuki musim kemarau sebab dalam sepekan terakhir belum terjadi hujan. Efek El Nino yang berdampak pada cuaca di Kota Pontianak berupa musim kemarau dan cuaca panas serta kekeringan. Oleh karenanya kondisi ini perlu dilakukan antisipasi terutama bahaya kebakaran lahan. 

"Oleh sebab itu kami dari Pemerintah Kota Pontianak dan unsur Forkopimda bersama seluruh masyarakat untuk bersama-sama menjaga jangan sampai terjadinya kebakaran lahan, apalagi di wilayah tanah gambut yang berisiko mudah meluasnya kebakaran lahan," pungkas Pj Wali Kota. (kominfo)

PONTIANAK – Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak tengah menyempurnakan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Rancangan Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2025-2045 Kota Pontianak. Pj Wali Kota Pontianak Ani Sofian menerangkan, Raperda tersebut merupakan tindak lanjut dari RPJPN.

“Kami bacakan kepada legislatif sebagai dasar nanti bagi mereka yang akan maju menjadi calon wali kota,” ungkapnya, usai Rapat Paripurna 3 dan 4 Masa Persidangan III di Gedung DPRD Kota Pontianak, Kamis (4/7/2024).

Bagi individu yang hendak mencalonkan diri menjadi Wali Kota Pontianak, terang Ani Sofian, perlu mengacu pada RPJPD 2025-2045 dalam merumuskan visi dan misi sebelum menjadi kepala daerah.

“Para calon mengacu RPJPD dalam merumuskan visi dan misi untuk menjadi Wali Kota Pontianak ke depan,” imbuh Ani Sofian.

Bersamaan dengan penyampaian Raperda tersebut, Pj Wali Kota juga mendengarkan pandangan fraksi atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Pontianak tahun 2023.

“Jadi banyak hal yang harus tingkatkan sesuai dengan pendapat fraksi tadi dan besok kami akan menyampaikan jawaban dari pandangan umum DPRD Kota Pontianak,” jelasnya.

Ani Sofian menerangkan, pandangan fraksi banyak fokus membahas peningkatan pendapatan daerah lewat retribusi daerah. Selain itu juga perbaikan drainase di beberapa titik di Kota Pontianak.

“Dipandang teman-teman DPRD sektor ini masih bisa ditingkatkan karena potensinya masih banyak, tentu didukung masyarakat Kota Pontianak agar peningkatan pembangunan bisa dilaksanakan,” sambungnya.

Ketua DPRD Kota Pontianak Satarudin menerangkan, pihaknya mendorong eksekutif untuk meningkatkan pendapatan daerah Kota Pontianak. Ia menilai, potensi pendapatan perlu dioptimalkan.

“Sudah banyak membahas itu, besok kita mendengar jawaban dari Pj Wali Kota seperti apa, ada beberapa target belum tercapai apakah SDM kurang atau bagaimana akan kita perdalam di pembahasan anggaran,” pungkasnya. (kominfo/prokopim)

Sentuh 1,98 Persen, Terendah Dalam Lima Tahun Terakhir

PONTIANAK – Inflasi Kota Pontianak kini berada di posisi terendah ke-9 dari seluruh kota se-Indonesia dengan angka 1,98 persen. Penjabat (Pj) Wali Kota Pontianak Ani Sofian mengatakan, semakin rendah inflasi menandakan harga pasar yang terkendali. Ia mengapresiasi kinerja pihak terkait dalam hal ini Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Kota Pontianak.

“Alhamdulillah angka inflasi bisa di bawah dua persen, artinya harga-harga barang terkendali tidak melonjak. Kita akan tekan terus agar perekonomian dan daya beli masyarakat meningkat,” ucapnya, usai rapat koordinasi bersama Kementerian Dalam Negeri melalui virtual di Ruang Pontive Center, Selasa (2/7/2024).

Dilansir dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Pontianak, beberapa komoditas mengalami kenaikan harga. Seperti beras, tarif angkutan udara, ikan tongkol, sawi hijau dan wortel. Kemudian kopi bubuk, makanan ringan, tomat, udang basah, tarif bimbingan belajar, emas perhiasan, tarif kontrak rumah, gula pasir, tukang bukan mandor, sigaret kretek mesin (SKM), sepeda motor, ikan nila, minyak goreng, pelumas hingga kangkung.

Sedangkan komoditas penyumbang deflasi antara lain ikan kembung, bahan bakar rumah tangga, daging ayam ras, telepon seluler, ikan bawal, telur ayam ras dan jeruk. Kemudian daging babi, buah naga, obat dengan resep, daging sapi, sabun cair, buku pelajaran SMP, sampo, timun sampai pengharum cucian. Ani Sofian menyebut, pada tahun 2023 di bulan yang sama, inflasi Kota Pontianak berada di angka 4,26 persen. 

“Artinya Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak sangat serius untuk mengendalikan inflasi, Inflasi yang dianggap baik adalah 3,0 persen untuk 2022 dan 2023, dan 2,5persen untuk 2024. Ini telah ditentukan oleh pemerintah via menteri keuangan, dan Bank Indonesia (BI),” ungkapnya.

Ani Sofian menambahkan, inflasi bulanan (month-to-month) dari Januari sampai Juni 2024 Kota Pontianak, capaian inflasi Juni 2024 merupakan yang terendah yakni -0,42 persen. Kemudian Indeks Harga Konsumen (IHK) meningkat menjadi 106,10.

Inflasi terjadi karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh naiknya sepuluh indeks kelompok pengeluaran, yaitu: kelompok makanan, minuman dan tembakau sebesar 4,34 persen; kelompok pakaian dan alas kaki sebesar 1,78 persen; kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga sebesar 0,23 persen; kelompok perlengkapan, peralatan dan pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar 0,05 persen; kelompok kesehatan sebesar 0,70 persen.

Selanjutnya adalah kelompok transportasi sebesar 2,59 persen; kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya sebesar 0,92 persen; kelompok pendidikan sebesar 1,36 persen; kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran sebesar 0,54 persen; dan kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 1,90 persen. Sedangkan kelompok pengeluaran yang mengalami penurunan harga adalah kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan sebesar 0,16 persen.

“Pemkot Pontianak lewat dinas terkait selalu melakukan pemantauan di lapangan terkait harga pangan, kita ingin semuanya terkendali. Kita juga menggelar gerakan ASN menanam cabai di pekarangan rumah,” lanjut Pj Wali Kota.

Sebelumnya, TPID Kota Pontianak mendapat penghargaan TPID terbaik ke-2 se-Kalimantan. Penghargaan itu diterima langsung oleh Ani Sofian di Istana Negara, Jakarta. Atas perolehan itu, menurutnya harus dipertahankan bahkan menjadi motivasi untuk jajarannya bekerja lebih giat.

“Kinerja kita sudah mendapat perhatian pemerintah pusat, harus ditingkatkan lagi dan intinya semoga bermanfaat bagi masyarakat Kota Pontianak,” pungkasnya. (kominfo)