Berita

DEPOK – Pontianak menjadi satu di antara 32 kabupaten dan kota se-Indonesia yang ikut peluncuran secara bersama Computer Security Incident Response Team (CSIRT) atau Tim Tanggap Insiden Siber (TTIS) yang digelar oleh Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), di Aula dr. Roebiono Kertopati, Kantor BSSN Sawangan, Depok, Rabu (24/7/2024).

Peluncuran ditandai dengan penekanan tombol serentak dan dilanjutkan penyerahan Surat Tanda Registrasi (STR) oleh Kepala BSSN Hinsa Siburian.

Pj Sekretaris Daerah Kota Pontianak Zulkarnain menerangkan, CSIRT sendiri adalah tim cepat tanggap yang dimiliki suatu instansi untuk mendeteksi permasalahan siber. Di Kota Pontianak, CSIRT sudah aktif dan berperan memberikan layanan keamanan siber bagi individu ASN dan juga perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak.

“Pendirian CSIRT ini merupakan langkah yang sangat penting bagi Kota Pontianak dalam mengantisipasi dan menanggulangi berbagai ancaman keamanan siber yang dapat mengganggu stabilitas jaringan dan layanan publik,” katanya, usai acara.

CSIRT Pontianak tidak hanya fokus pada perlindungan infrastruktur pemerintah, tetapi juga memberikan layanan perlindungan kepada sektor swasta, termasuk perusahaan dan lembaga keuangan. Ini bertujuan untuk memastikan bahwa semua entitas di Kota Pontianak memiliki akses ke sumber daya yang diperlukan untuk melindungi diri dari serangan siber yang berpotensi merusak.

Salah satu langkah awal yang diambil oleh CSIRT Pontianak adalah melakukan pemetaan risiko keamanan siber di seluruh sektor, baik pemerintah maupun swasta. Langkah ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih baik tentang potensi titik lemah yang dapat dieksploitasi oleh para penyerang.

"Dengan kolaborasi yang kuat antara sektor publik dan pemangku kebijakan, kami yakin CSIRT Pontianak akan menjadi garda terdepan dalam melindungi infrastruktur teknologi informasi di Kota Pontianak dari serangan siber yang merugikan," ungkap Pj Sekda.

Bukan hanya tentang respons terhadap insiden, CSIRT Pontianak turut memberikan perhatian khusus pada upaya pencegahan. Mereka secara aktif melakukan sosialisasi kepada masyarakat dan pelaku usaha mengenai praktik keamanan siber yang baik serta memberikan pelatihan kepada personel IT di berbagai institusi untuk meningkatkan kemampuan deteksi dan tanggap terhadap ancaman siber. Zulkarnain berharap, keberadaan CSIRT ini akan memberikan perlindungan yang lebih baik bagi warga dan bisnis di Kota Pontianak dari ancaman siber di masa depan.

“Pendirian CSIRT Pontianak ini merupakan langkah progresif yang menunjukkan komitmen Kota Pontianak dalam menghadapi tantangan keamanan siber yang semakin kompleks,” sambungnya.

Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi menilai, Indonesia memerlukan lebih banyak lagi talenta tim tanggap siber. Hal tersebut menyusul data dari Astra Security 2024, di mana terdapat 2.200 serangan siber global per hari. Indonesia, lanjutnya, menjadi peringkat ke-10 target serangan siber global.

“Tingginya ancaman siber, implementasi CSIRT dapat memberikan berbagai manfaat antisipatif, seperti memberikan perlindungan dari ancaman pencurian data,” paparnya, usai menjadi keynote speaker.

Ia berharap lewat peluncuran CSIRT atau TTIS ini kemudian terjadi percepatan untuk mencetak tim tanggap insiden siber. Diawali dengan kesadaran internal membentuk CSIRT.

“Kunci CSIRT ada lima, identifikasi, proteksi, deteksi, respon dan pemulihan. Kita perlu cermati dalam implementasi teknis selalu jadi tantangan, ada keterbatasan sumber daya anggaran dan manusia,” katanya.

Hinsa Siburian, Kepala BSSN RI menyampaikan, perlindungan siber meliputi tiga lapis ruang. Ketiganya adalah infrastruktur, ruang logika dan ruang sosial. Ketika serangan siber terjadi, outputnya adalah rekayasa informasi dan propaganda kepada masyarakat.

“Nanti dicari Indonesia kekuatannya, kelemahannya, disusupi dengan serangan siber, mereka mencari celah melalui referensi data yang dicuri,” ucapnya.

Sebagai contoh kejahatan siber yang baru-baru ini terjadi, papar Hinsa, memiliki motif menyandera data untuk kemudian meminta imbalan.

“Semakin maju teknologi semakin membuat malware ikut maju mengikuti perkembangan bahkan ia bisa di depan,” pungkasnya. (kominfo)

PONTIANAK - Inovasi Monitoring dan Evaluasi Terintegrasi Pengendalian Kegiatan melalui Dashboard Monev (Meriam Karbit) memudahkan analisa dan pengambilan keputusan terkait serapan anggaran dan realisasi pendapatan di Pemerintah Kota Pontianak. Sejak inovasi ini dibangun tahun 2022, data-data yang dibutuhkan tersedia secara real time, dan dapat langsung dianalisa.

Meriam Karbit merupakan terobosan dari Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Pontianak, Elsa Risfadona. Sebelumnya, pihaknya rutin memonitoring dan mengevaluasi pembangunan dengan datang langsung ke unit kerja. Hal ini makan waktu dan kurang efisien. Akibatnya, ketika data diperlukan, tak bisa langsung tersedia.

"Meriam Karbit mengintegrasikan data keuangan dan pengadaan, sehingga data langsung tersistem, tanpa perlu menambah beban kerja operator di perangkat daerah," terang inovator Meriam Karbit Elsa Risfadona.

Inovasi ini membuat analisa data menjadi lebih cepat dan mudah karena data diubah menjadi grafis menggunakan sistem informasi. Monev kegiatan juga tak tidak perlu dilakukan secara satu per satu ke setiap perangkat daerah, cukup melalui rakor dengan seluruh perangkat daerah setiap triwulan, semester, tahunan. Hal ini menghemat biaya dan jauh lebih efisien.

Kini, data-data penyerapan anggaran dan realisasi pendapatan dapat diketahui secara cepat. Kepala perangkat daerah pun dapat memonitor kemajuan kegiatan dan realisasi anggaran menggunakan Dashboard Monev Meriam Karbit.

Dalam Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik Kota Pontianak tahun 2023, Meriam Karbit juga menjadi inovasi terbaik II kategori perangkat daerah. 

"Dengan inovasi ini, data penyerapan anggaran kegiatan dan realisasi pendapatan daerah yang tersebar pada pada Perangkat Daerah dalam satu dashboard, sehingga pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap Perangkat Daerah dapat dilakukan secara lebih efektif dan efisien," tutupnya. (Sumber : bappeda_pontianak)

Penandatanganan Nota Kesepakatan Penempatan dan Pelindungan PMI

JAKARTA - Penjabat (Pj) Wali Kota Pontianak Ani Sofian menyambut baik penandatanganan nota kesepakatan antara Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) dengan Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak terkait Penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI). Penandatanganan nota kesepakatan itu digelar di Aula BP2MI Jakarta, Rabu (24/7/2024).

"Kita sangat mengapresiasi kerja sama ini dan ini merupakan langkah penting dalam upaya melindungi hak-hak pekerja migran terutama warga Kota Pontianak yang bekerja di luar negeri," ujarnya usai menandatangani nota kesepakatan.

Dia berharap kerja sama ini akan membawa dampak positif bagi para pekerja migran dan keluarganya, serta berkontribusi pada peningkatan ekonomi Kota Pontianak secara keseluruhan.

"Semoga dengan kerja sama ini, para pekerja migran kita bisa bekerja dengan aman dan nyaman di luar negeri," tuturnya.

Ani Sofian menambahkan, selain memastikan pelindungan PMI, nota kesepakatan ini juga bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan kompetensi para tenaga kerja tersebut. Dengan adanya nota kesepakatan ini, maka akan memperkuat koordinasi antara Pemkot Pontianak dan BP2MI dalam menangani berbagai isu terkait pekerja migran, mulai dari proses penempatan hingga perlindungan selama bekerja di luar negeri.

"Dengan adanya kesepakatan ini, kita berharap dapat meningkatkan kualitas pelayanan dan perlindungan bagi para pekerja migran asal Pontianak, serta meminimalisir potensi permasalahan yang mungkin timbul," terangnya.

Pj Wali Kota menegaskan bahwa Pemkot Pontianak berkomitmen untuk mengimplementasikan isi nota kesepakatan tersebut dengan sebaik-baiknya, termasuk meningkatkan kompetensi dan kualitas PMI sebelum diberangkatkan ke luar negeri.

"Kita akan terus berkoordinasi dengan BP2MI untuk memastikan bahwa hak-hak pekerja migran asal Pontianak terlindungi dengan baik, baik sebelum keberangkatan, selama bekerja di luar negeri, maupun saat kembali ke tanah air," tutupnya. (prokopim)

LPTahun 2023-2024 Angka Kemiskinan Turun 0,25 persen

PONTIANAK - Tren angka kemiskinan di Kota Pontianak dari tahun ke tahun terus menunjukkan penurunan. Hal itu tergambar dari data Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Kalimantan Barat (Kalbar). Tahun 2024, angka kemiskinan di Kota Pontianak tercatat 4,20 persen atau turun 0,25 persen jika dibandingkan dengan tahun 2023 yang menyentuh angka 4,45 persen. Hasil itu menempatkan Kota Pontianak berada di urutan kedua angka kemiskinan terendah se-Kalbar setelah Kabupaten Kubu Raya yang menyentuh angka 4,08 persen.

Pj Wali Kota Pontianak Ani Sofian mengungkapkan, tren angka kemiskinan di Kota Pontianak tercatat terus menurun dari tahun ke tahun. Hal ini tidak terlepas dari program-program yang dilakukan Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak bersama stakeholder dalam mengentaskan kemiskinan di Kota Pontianak. Program-program tersebut antara lain pemberdayaan masyarakat, pembangunan ekonomi serta pengentasan kemiskinan yang efektif dan berkelanjutan. Misalnya penyaluran bantuan sosial, bantuan perbaikan rumah tak layak huni, pasar murah sembako, program padat karya, pelatihan keterampilan dan lainnya.

“Alhamdulillah, kita bersyukur atas pencapaian ini. Tren penurunan angka kemiskinan di Kota Pontianak menunjukkan bahwa program-program pengentasan kemiskinan yang kita laksanakan berdampak bagi masyarakat,” ujarnya, Minggu (21/7/2024).

Menurutnya, posisi Kota Pontianak sebagai daerah dengan angka kemiskinan terendah kedua di Kalbar mencerminkan komitmen Pemkot Pontianak dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Langkah-langkah strategis akan terus dilakukan guna memastikan bahwa seluruh warga Kota Pontianak dapat merasakan manfaat dari pembangunan yang berkelanjutan.

"Meskipun demikian, kita tidak boleh berpuas diri. Masih banyak pekerjaan rumah yang harus kita selesaikan untuk terus menurunkan angka kemiskinan di Kota Pontianak," tambah Ani Sofian.

Pj Wali Kota menegaskan bahwa Pemkot Pontianak akan terus berupaya mengoptimalkan program-program pengentasan kemiskinan, termasuk peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, dan penciptaan lapangan kerja.

"Kita akan terus berkolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk pemerintah pusat, provinsi, swasta dan masyarakat untuk bersama-sama mewujudkan Kota Pontianak yang lebih sejahtera," tuturnya.

Ani Sofian juga memberikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah berperan aktif dalam upaya pengentasan kemiskinan dan meningkatkan taraf hidup masyarakat Pontianak. Dengan komitmen dan langkah-langkah konkret yang diambil, pihaknya optimis untuk meraih target penurunan kemiskinan ekstrem demi kesejahteraan masyarakat Kota Pontianak

“Semoga upaya ini dapat memberikan dampak positif dan membawa perubahan yang signifikan bagi warga Kota Pontianak,” tutupnya.

Sebagai catatan, angka kemiskinan di Kota Pontianak tercatat mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Berdasarkan data BPS Provinsi Kalbar, angka kemiskinan di Kota Pontianak tahun 2021 di angka 4,58 persen. Kemudian, di tahun 2022 turun menjadi 4,46 persen. Lalu di tahun 2023, menyentuh angka 4,45 atau turun 0,01 persen. Tahun 2024 turun secara signifikan yakni di angka 4,20 persen. (prokopim/kominfo)