Berita

PONTIANAK - Pemerintah Kota Pontianak bersama Perumda Air Minum Tirta Khatulistiwa mengambil sejumlah langkah untuk menjaga ketersediaan air bersih masyarakat di tengah gangguan sumber air baku akibat intrusi air laut.

Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono mengatakan, kondisi sumber air baku di Waduk Penepat saat ini mengalami peningkatan kadar garam yang cukup tinggi. Kondisi tersebut membuat proses pengolahan air menghadapi kendala, sementara kebutuhan air bersih masyarakat tetap harus dipenuhi.

“Melihat perkembangan sampai kemarin, sumber air baku kita di Penepat sudah terintrusi air laut. Kadar garamnya di atas 1.000 miligram per liter dan kondisinya keruh. Jadi, kita tidak punya pilihan lain selain mencari sumber alternatif,” ujar Edi, Minggu (13/9/2026).

Sebagai langkah darurat, Pemkot Pontianak menyiapkan sumber air baku alternatif dari Desa Radak, Kecamatan Terentang, Kubu Raya. Tiga tongkang disiapkan untuk membawa air tersebut ke Pontianak. Berdasarkan pengecekan, kadar garam air di lokasi tersebut berada di bawah 10 miligram per liter.

“Besok akan kita bawa air itu ke sini untuk diolah. Pengolahannya kemungkinan kita drop di IPA Parit Mayor untuk menyuplai masyarakat Pontianak Timur dan Nipah Kuning Dalam di wilayah barat. Selanjutnya juga ke IPA Selat Panjang,” katanya.

Selain mendatangkan air baku dari luar Pontianak, Pemkot juga menambah kapasitas pengolahan melalui mesin reverse osmosis atau RO. Edi mengatakan, penambahan tersebut dilakukan untuk memperkuat kemampuan pengolahan air selama kondisi darurat.

“Kita sudah meminta penambahan mesin RO agar kapasitasnya lebih besar. Ini kondisi darurat, jadi kapasitas pengolahan harus kita tambah,” kata Edi.

Menurutnya, terdapat pula sumber air dengan kadar garam sekitar 47 miligram per liter yang ditargetkan dapat masuk ke IPA 3. Apabila proses tersebut berjalan sesuai rencana, kapasitas yang dapat dialirkan mencapai sekitar 100 liter per detik.

“Kalau ini bisa masuk, ini bisa 100 liter per detik. Ini sangat membantu dan bisa kita salurkan lagi ke kecamatan-kecamatan,” ujarnya.

Direktur Utama Perumda Air Minum Tirta Khatulistiwa Abdullah menjelaskan, gangguan yang terjadi pada sumber air baku berkaitan dengan intrusi air laut yang meningkatkan kadar garam air baku secara signifikan. Kondisi tersebut membuat proses pengolahan air menjadi lebih berat dan berpengaruh terhadap operasional peralatan pengolahan.

Menurut Abdullah, kondisi air baku saat ini berada jauh di atas kadar garam yang selama ini menjadi acuan dalam proses pengolahan. Karena itu, PDAM perlu menggunakan sejumlah langkah teknis secara bersamaan, mulai dari mencari sumber air baku dengan kadar garam lebih rendah, menambah kapasitas RO, hingga mendatangkan air menggunakan tongkang.

Abdullah mengatakan, teknologi SWRO yang dimiliki PDAM saat ini memiliki kapasitas terbatas sehingga belum dapat memenuhi kebutuhan air dalam skala kota. Sementara kapasitas total instalasi pengolahan air PDAM mencapai sekitar 2.300 liter per detik.

“SWRO yang kita miliki kapasitasnya masih kecil, sehingga penggunaannya lebih sebagai solusi saat kondisi tertentu. Dalam kondisi seperti sekarang, kita perlu mencari sumber air baku dengan kadar garam yang lebih rendah agar dapat diolah dengan sistem yang tersedia,” jelasnya.

Untuk menjaga pelayanan kepada masyarakat, PDAM juga terus melakukan distribusi air bersih melalui sejumlah titik penampungan dan mobil tangki. Berdasarkan data PDAM, dari penampungan Perum 3 dengan stok awal sekitar 1,5 juta liter, sekitar 1,3 juta liter telah disalurkan. Di Wonoyoso, dari stok sekitar 500 ribu liter, sekitar 350 ribu liter telah tersalurkan. Sementara di Boster Kesehatan, sekitar 20 ribu liter dari stok 30 ribu liter telah digunakan.

“Air kita salurkan melalui mobil tangki dan masyarakat juga bisa mengambil secara mandiri menggunakan galon atau jeriken,” kata Abdullah.

Distribusi juga diarahkan ke sejumlah rumah sakit dan fasilitas kesehatan, termasuk RSUD Sudarso, rumah sakit milik Pemkot, Yarsi, Rumah Sakit Universitas Tanjungpura, serta klinik-klinik yang memiliki layanan cuci darah.

Menurut Abdullah, penyaluran air telah dilakukan di hampir seluruh kecamatan di Pontianak. Distribusi mencakup wilayah Barat, Utara, Timur, Kota, Selatan, dan Tenggara. Volume distribusi disesuaikan dengan kebutuhan pada setiap titik.

“Penyalurannya hampir semua kecamatan sudah kita lakukan. Namun secara volume memang belum sama banyak karena kita menyesuaikan dengan titik-titik yang membutuhkan air bersih atau air tawar,” ujarnya.

Air hasil pengolahan dari sumber alternatif nantinya dapat dimanfaatkan masyarakat seperti air bersih pada umumnya. Untuk sementara, air tersebut akan diberikan secara gratis kepada masyarakat. Pasokan tersebut belum dapat langsung disalurkan melalui sambungan rumah karena kapasitas pengangkutan tongkang masih terbatas. Penambahan jumlah tongkang akan meningkatkan volume air baku yang dapat dibawa ke Pontianak dan selanjutnya diolah melalui instalasi yang tersedia. (prokopim)

PONTIANAK – Pemerintah Kota Pontianak terus berupaya memperluas jaminan sosial ketenagakerjaan pekerja informal. Saat ini cakupan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan Kota Pontianak berada pada angka 40,71 persen. Capaian itu lebih tinggi dari rata-rata Kalimantan Barat sebesar 28,32 persen.

Meski demikian, Pontianak masih harus mengejar target yang telah ditetapkan sebesar 55,80 persen. Artinya, masih terdapat selisih sekitar 15,1 persen yang perlu dicapai. Perlindungan pekerja ini penting ketika mereka mengalami kecelakaan kerja, meninggal dunia, atau menghadapi risiko lain yang dapat menghilangkan sumber penghasilan.

“Ketika seorang pekerja mengalami kecelakaan kerja, meninggal dunia, atau menghadapi risiko lainnya, dampaknya tidak hanya dirasakan pekerja tersebut, tetapi juga keluarga yang menjadi tanggungannya,” ujar Sekretaris Daerah Kota Pontianak, Amirullah dalam rapat Optimalisasi Peningkatan Universal Coverage Jamsostek (UCJ) di Hotel Ibis Pontianak, Rabu (9/9/2026).

Untuk mempercepat perluasan kepesertaan, Amrullah menekankan pentingnya pembangunan data yang lebih baik, peningkatan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat, serta memastikan program perlindungan sosial ketenagakerjaan menjangkau masyarakat secara lebih luas dan tepat sasaran.

“Jaminan sosial ketenagakerjaan bukan hanya merupakan program perlindungan bagi pekerja, tetapi juga bagian penting dari strategi pembangunan sosial ekonomi daerah,” ujarnya.

Pasalnya, pekerja merupakan salah satu unsur utama yang menggerakkan perekonomian. Mereka memberi kontribusi melalui pekerjaan dan produktivitas, baik di sektor formal maupun informal. Namun, di balik kontribusi tersebut, masih terdapat pekerja yang belum mendapatkan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan secara optimal. Karena itu, perluasan kepesertaan menjadi tanggung jawab bersama.

Kepala BPJS Ketenagakerjaan cabang Pontianak Suhuri Ali menyampaikan hingga Agustus 2026, pihaknya telah membayarkan klaim sebesar Rp115 miliar di Pontianak. Nilai tersebut mencakup berbagai manfaat jaminan sosial bagi pekerja dan keluarganya.

Dari jumlah tersebut, manfaat Jaminan Hari Tua menjadi komponen terbesar dengan nilai Rp93 miliar. Pembayaran manfaat itu diberikan kepada 6.644 peserta. Selain itu, BPJS Ketenagakerjaan juga membayarkan manfaat Jaminan Kecelakaan Kerja sebesar Rp8 miliar untuk 2.700 transaksi pembayaran. Sementara Jaminan Kematian yang telah dibayarkan mencapai Rp7 miliar.

Manfaat lainnya adalah Jaminan Pensiun sebesar Rp4 miliar. BPJS Ketenagakerjaan juga telah membayarkan beasiswa bagi anak pekerja yang meninggal dunia, dengan total Rp1,6 miliar untuk jenjang pendidikan dari TK hingga perguruan tinggi.

“Posisi coverage kita (Pontianak) saat ini 40,71 persen. Saat ini yang tertinggi se-Kalimantan Barat adalah Kota Pontianak,” katanya.

Untuk mengejar target tersebut, BPJS Ketenagakerjaan akan menyasar beberapa segmen pekerja yang belum terlindungi optimal. Salah satunya sektor jasa konstruksi, yang kepesertaannya masih perlu diperkuat.

Ia menjelaskan, berdasarkan data LKPP, dari 744 entitas proyek, baru 438 proyek yang terdaftar dalam perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan. Karena itu, BPJS Ketenagakerjaan bersama Kejaksaan Negeri dan Dinas Tenaga Kerja akan terus mendorong kepatuhan sektor ini. Selain jasa konstruksi, segmen usaha mikro, kecil, dan menengah juga menjadi sasaran penting. Banyak pekerja di kafe, rumah makan, toko, toko bangunan, apotek, serta bidang usaha kecil lainnya yang belum terlindungi.

“Kami juga titipkan sektor UMKM. Masih banyak usaha kecil dan mikro yang belum melindungi pekerjanya,” ujarnya.

BPJS Ketenagakerjaan juga menyoroti pekerja di sekolah swasta, madrasah swasta, ekosistem koperasi, transportasi online, dan kurir. Untuk transportasi online, menurutnya, mekanisme kepesertaan sebenarnya sudah tersedia melalui aplikasi, namun kesadaran pekerja untuk melindungi diri masih perlu dibangun.

“Untuk transportasi online dan kurir, secara aplikasi sebenarnya sudah ada tools-nya. Namun kesadaran untuk melindungi diri perlu kita bangun,” katanya.

Upaya lain yang akan didorong adalah perlindungan pekerja rentan melalui dukungan CSR perusahaan. Perusahaan diharapkan dapat mengalokasikan sebagian dana CSR untuk membantu pekerja dengan penghasilan tidak menentu agar memiliki perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan.

“Konsep CSR ini bisa memberikan perlindungan kepada pekerja rentan, yaitu pekerja yang penghasilannya tidak menentu dan kesadarannya terhadap jaminan sosial masih rendah,” jelasnya.

Selain itu, BPJS Ketenagakerjaan juga menggagas gerakan ASN melindungi pekerja rentan di sekitarnya. Misalnya asisten rumah tangga, pekerja kebun, orang tua, saudara, atau warga sekitar yang bekerja secara informal maupun mandiri.

“Gagasannya, ASN ikut melindungi pekerja rentan. Bisa asisten rumah tangga, orang tua, saudara, atau orang di sekitarnya yang bekerja informal,” ujarnya.

Sinergi Kejari

Kepala Kejaksaan Negeri Pontianak Agus Eko Purnomo mengapresiasi pembentukan Tim Optimalisasi Peningkatan Universal Coverage Jaminan Sosial Ketenagakerjaan atau Jamsostek Kota Pontianak. Menurutnya, forum tersebut menjadi momentum memperkuat sinergi dan komitmen bersama dalam memperluas perlindungan bagi tenaga kerja.

Ia menjelaskan, pemerintah telah menerbitkan Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2021 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan. Sebagai tindak lanjut, Kejaksaan Negeri Pontianak telah menerbitkan surat keputusan pada 19 Agustus 2026 terkait pembentukan tim. Agus menyebut pembentukan tim tersebut merupakan bentuk komitmen kejaksaan dalam mendukung optimalisasi universal coverage Jamsostek di Kota Pontianak.

“Pembentukan tim ini merupakan bentuk komitmen kejaksaan untuk mendukung optimalisasi peningkatan universal coverage Jamsostek di Kota Pontianak,” jelasnya.

Peran kejaksaan dalam program ini tidak terbatas pada penegakan hukum. Kejaksaan hadir sebagai mitra strategis pemerintah dalam membangun budaya kepatuhan hukum melalui pendekatan preventif, edukatif, dan kolaboratif. Melalui kewenangan di bidang perdata dan tata usaha negara, Kejaksaan dapat memberikan bantuan hukum, pertimbangan hukum, pelayanan hukum, serta tindakan hukum lain yang mendorong kepatuhan badan usaha dalam penyelenggaraan jaminan sosial ketenagakerjaan.

“Kita perlu memastikan data antarinstansi dapat terintegrasi dengan baik, koordinasi berjalan efektif, dan langkah yang dilakukan mampu meningkatkan cakupan kepesertaan serta kepatuhan pemberi kerja,” jelasnya. (prokopim)

Wako Edi Tinjau Booster Perumnas III

PONTIANAK – Heri, warga Siantan, Pontianak Utara merasa terbantu dengan layanan air tawar yang disiapkan Pemerintah Kota Pontianak bersama Perumda Air Minum Tirta Khatulistiwa. Ia sudah beberapa kali mengisi galon kosongnya di titik layanan booster Perumnas III, Pontianak Timur.

“Bagus untuk keluarga dan masyarakat. Sekarang di Pontianak ini kendalanya air asin. Dengan bantuan ini bisa membantu masyarakat,” katanya, Senin (31/8/2026) malam.

Heri menyebut, air yang diambil akan digunakan untuk kebutuhan sehari-hari, terutama memasak dan mencuci. Menurutnya, keberadaan titik air tawar ini cukup membantu warga yang kesulitan mendapatkan air dengan kualitas lebih baik.

Hal senada diungkapkan Ari, warga Purwosari IV yang memanfaatkan layanan air tawar di booster Wonoyoso, Pontianak Selatan. Dalam beberapa hari terakhir, depot-depot pengisian air selalu antre. Air yang diambilnya akan dipakai untuk keperluan mencuci dan konsumsi. 

"Semoga cepat hujan, dan ada truk-truk tangki PDAM yang didistribusikan ke warga," tutupnya.

Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono pun meninjau langsung layanan air tawar di booster Perumnas III, Senin malam. Edi menjelaskan, Pemkot Pontianak bersama PDAM juga sedang memperbaiki pipa bocor agar produksi air tawar dapat lebih optimal. Jika perbaikan selesai, sumber tersebut ditargetkan mampu memproduksi air tawar hingga 100 liter per detik dengan kadar garam di bawah 100 miligram per liter.

“Kita juga sedang memperbaiki pipa yang bocor. Nanti itu akan memproduksi air tawar 100 liter per detik dan menjadi sumber air tawar dengan kadar garam di bawah 100 miligram per liter,” jelasnya.

Menurutnya, produksi air PDAM tetap berjalan meski kadar garam pada air baku mengalami fluktuasi. Air yang diproduksi tetap disalurkan untuk kebutuhan mandi dan mencuci, sementara layanan air tawar disiapkan khusus untuk membantu kebutuhan konsumsi warga.

“Sebenarnya produksi air PDAM tetap terus berjalan. Fluktuasi kadar garam ini di antara seribu sampai di bawah seribu. Kita tetap produksi untuk cuci dan mandi,” katanya.

Untuk air tawar yang disediakan di titik layanan, Edi memastikan kualitasnya sudah diuji. Air tersebut layak dimanfaatkan masyarakat, namun tetap dianjurkan untuk dimasak terlebih dahulu sebelum dikonsumsi.

“Ini harus dimasak, tapi yang jelas airnya tawar dan layak. Sudah dites dan diuji di laboratorium,” ujarnya.

Selain di Perumnas III, titik air tawar juga tersedia di beberapa lokasi lain, di antaranya kawasan booster Wonoyoso, dan Imam Bonjol. Sementara untuk wilayah yang belum memiliki titik layanan, distribusi dilakukan menggunakan mobil tangki. Pemkot Pontianak juga menjalin kerja sama dengan sejumlah pihak untuk mendukung pendistribusian air tawar. 

Edi menegaskan, air tawar yang disiapkan pemerintah diperuntukkan bagi kebutuhan rumah tangga masyarakat. Ia meminta warga mengambil air secara wajar sesuai kebutuhan dan tidak memperjualbelikannya.

“Yang jelas untuk konsumsi sendiri, bukan untuk dijual,” pesannya.

Ia berharap layanan air tawar ini dapat membantu masyarakat selama kondisi air baku belum sepenuhnya normal. Pemkot Pontianak bersama PDAM akan terus memantau kondisi di lapangan dan menyesuaikan distribusi sesuai kebutuhan warga. (prokopim)

PONTIANAK – Pemerintah Kota Pontianak kembali menyesuaikan aktivitas belajar mengajar bagi peserta didik PAUD/TK, SD, SMP, dan pendidikan kesetaraan mulai Senin (24/8/2026). Kebijakan ini dilakukan sebagai langkah perlindungan terhadap anak menyusul kualitas udara di Kota Pontianak yang belum membaik akibat kabut asap kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono mengatakan, keselamatan dan kesehatan anak menjadi pertimbangan utama dalam pengambilan kebijakan tersebut. Untuk jenjang SMA dan SMK, kewenangan pengaturan pembelajaran berada pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.

“Kita sudah mulai meliburkan kembali anak sekolah dari TK sampai SMP. Kalau SMA dan SMK menjadi kewenangan provinsi,” ujarnya, Minggu (23/8/2026).

Edi menyebut, hasil pemantauan menunjukkan kualitas udara di Kota Pontianak berada pada kategori tidak sehat. Kondisi tersebut mulai dirasakan masyarakat dengan munculnya keluhan gangguan kesehatan, terutama bagi warga yang sensitif terhadap infeksi saluran pernapasan akut (ISPA).

Seiring kondisi udara yang belum membaik, Pemerintah Kota Pontianak juga menunda sejumlah kegiatan yang telah diagendakan. Langkah tersebut dilakukan untuk mengurangi aktivitas masyarakat di luar ruangan di tengah kondisi cuaca dan kualitas udara yang belum kondusif.

Kebijakan pembelajaran selama status siaga darurat kabut asap juga tertuang dalam surat Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pontianak Nomor B/400.7.15/1028/DISDIKBUD/2026 tertanggal 21 Agustus 2026. Surat tersebut ditujukan kepada kepala PAUD/TK, SD, SMP, dan pendidikan kesetaraan negeri maupun swasta di Kota Pontianak.

Dalam surat itu dijelaskan, mulai 24 Agustus 2026 satuan pendidikan dapat melaksanakan pembelajaran jarak jauh atau daring apabila indeks kualitas udara berada pada status sangat tidak sehat atau berbahaya. Pembelajaran tatap muka dapat kembali dilaksanakan apabila kualitas udara berada pada kategori sedang.

Kebijakan tersebut mengacu pada Keputusan Wali Kota Pontianak Nomor 684/BPBD/TAHUN 2026 tentang Status Siaga Darurat Bencana Kabut Asap Kota Pontianak akibat kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Barat Tahun 2026.

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pontianak meminta kepala satuan pendidikan memastikan pembelajaran jarak jauh tetap berlangsung sesuai jadwal. Sekolah dapat memanfaatkan sarana dan platform pembelajaran yang tersedia, baik secara sinkronus maupun asinkronus, dengan tetap memperhatikan kondisi dan kemampuan peserta didik.

Sekolah juga diminta berkoordinasi dengan guru, tenaga kependidikan, peserta didik, serta orang tua atau wali murid agar pelaksanaan pembelajaran daring tetap berjalan efektif. Satuan pendidikan turut diminta memperhatikan peserta didik yang memiliki keterbatasan akses terhadap perangkat maupun jaringan internet.

Khusus jenjang PAUD/TK, pembelajaran dilakukan dengan berkolaborasi bersama orang tua atau wali melalui kegiatan pembelajaran di rumah. Kepala satuan pendidikan juga diminta melakukan pemantauan dan evaluasi, serta melaporkan kendala pelaksanaan pembelajaran daring kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pontianak.

Selain mengatur proses pembelajaran, surat edaran tersebut juga meminta orang tua atau wali peserta didik berperan aktif mengawasi dan mendampingi anak selama pembelajaran jarak jauh. Orang tua turut diimbau membatasi aktivitas anak di luar rumah dan memastikan anak menggunakan masker apabila harus beraktivitas di luar rumah.

Edi mengatakan, pemerintah bersama berbagai pihak juga menyiapkan dukungan bagi masyarakat terdampak kabut asap. Salah satunya melalui Posko Segar yang menyediakan pemeriksaan kesehatan, oksigen gratis, serta bantuan kebutuhan dasar berupa beras, gula, dan perlengkapan sehari-hari bagi relawan.

Ia mengajak masyarakat yang mengalami gangguan pernapasan untuk memanfaatkan layanan tersebut. Puskesmas dan rumah sakit di Kota Pontianak juga disiagakan untuk memberikan pelayanan kepada warga yang membutuhkan.

“Kalau ada warga atau keluarga yang sesak, ayo datang ke Posko Segar. Termasuk di puskesmas dan rumah sakit juga sudah siaga bagi warga yang sensitif terhadap ISPA,” ungkapnya.

Pemkot Pontianak telah menyiapkan fasilitas dan anggaran untuk mengantisipasi apabila kondisi kabut asap masih berlanjut. Pemerintah juga berharap hujan segera turun sehingga kualitas udara membaik dan penanganan karhutla dapat dilakukan lebih efektif.

“Kita harapkan segera turun hujan, jadi tidak semakin parah,” pungkasnya. (prokopim)