Berita

PONTIANAK – Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono menerangkan, Pemerintah Kota Pontianak terus melakukan penyesuaian kebijakan pajak dan retribusi daerah agar selaras dengan regulasi nasional, sekaligus tetap menjaga efektivitas penerimaan daerah. Hal itu disampaikannya dalam Rapat Paripurna ke-4 DPRD Kota Pontianak saat menyampaikan pidato tanggapan dan jawaban atas pandangan umum fraksi-fraksi terhadap tiga Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Kota Pontianak, Senin (9/3/2026).

Dalam penjelasannya, Wali Kota menyebut, salah satu substansi penting dalam Raperda tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah penyederhanaan jenis retribusi. Langkah ini merupakan tindak lanjut dari amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. 

Secara nasional, jenis retribusi disederhanakan dari 32 jenis menjadi 18 jenis. Sementara di Kota Pontianak, dari 16 jenis retribusi yang diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2023, dalam rancangan perda terbaru disederhanakan menjadi 15 jenis retribusi.

"Jenis retribusi yang dihapus dalam rancangan perda tersebut adalah retribusi pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air," katanya. 

Menurutnya, penghapusan itu dilakukan karena implementasinya saat ini telah diakomodasi melalui retribusi jasa kepelabuhanan, sehingga tidak perlu lagi diatur secara terpisah. Ia juga menegaskan bahwa secara umum besaran persentase maupun tarif pajak dalam rancangan perda tersebut tidak mengalami kenaikan dibandingkan dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2023 beserta perubahannya. 

Pengaturan tarif tetap disusun selaras dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 dan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak dan Retribusi Daerah. 

“Dengan demikian, penyesuaian regulasi ini lebih menitikberatkan pada harmonisasi aturan dan penguatan tata kelola, bukan membebani masyarakat dengan kenaikan tarif,” tutupnya. (prokopim)

Selaraskan Program Prioritas Daerah dan Nasional

PONTIANAK – Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono menekankan supaya penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027 harus mampu menjawab kebutuhan masyarakat sekaligus memperkuat arah pembangunan kota di tengah keterbatasan lahan dan anggaran. Hal itu disampaikan dalam Forum Lintas Perangkat Daerah Kota Pontianak yang digelar di Aula Sultan Syarif Abdurrahman, Kantor Wali Kota Pontianak, Rabu (4/3/2026).

Menurutnya, forum tersebut menjadi wadah strategis untuk menyelaraskan program dan kegiatan perangkat daerah dengan prioritas pembangunan nasional, provinsi, serta aspirasi masyarakat yang sebelumnya dihimpun melalui musyawarah perencanaan pembangunan di tingkat kelurahan dan kecamatan. Melalui forum ini, lanjutnya lagi, seluruh program perangkat daerah diharapkan dapat terintegrasi dan mendukung implementasi visi pembangunan Kota Pontianak.

Wali Kota menjelaskan bahwa Pontianak sebagai ibu kota provinsi memiliki peran penting sebagai pusat pemerintahan, perekonomian, pendidikan, dan layanan kesehatan di Kalimantan Barat. 

"Namun di sisi lain, kota ini menghadapi tantangan keterbatasan wilayah yang hanya seluas sekitar 118 kilometer persegi serta kondisi geografis yang disatukan Sungai Kapuas dan Sungai Landak," katanya.

Meski demikian, berbagai indikator pembangunan menunjukkan tren positif. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Pontianak telah mencapai 82,80 dengan kategori sangat tinggi, lebih baik dibandingkan rata-rata nasional maupun provinsi. Pertumbuhan ekonomi kota juga mencapai 5,34 persen pada 2025 dengan tingkat kemiskinan yang berhasil ditekan menjadi sekitar 4 persen.

Ke depan, pemerintah kota akan memprioritaskan penguatan ekonomi berkelanjutan melalui pengembangan UMKM, ekonomi kreatif, serta digitalisasi usaha. Wali Kota menyebut sektor kuliner seperti kafe, restoran, dan warung kopi menjadi salah satu motor ekonomi kota karena mampu menyerap tenaga kerja sekaligus memberikan kontribusi terhadap pendapatan asli daerah melalui pajak restoran.

Selain ekonomi, pemerintah kota juga memberi perhatian pada isu lingkungan dan kualitas kota. Pengelolaan sampah, perluasan ruang terbuka hijau, serta pembangunan fasilitas pengolahan sampah terpadu menjadi bagian dari program prioritas. 

"Upaya ini dilakukan untuk menjaga kualitas lingkungan di tengah meningkatnya jumlah penduduk dan volume sampah yang saat ini telah mencapai lebih dari 370 ton per hari," katanya.

Wali Kota menambahkan, pembangunan Kota Pontianak juga diarahkan pada penguatan sektor pariwisata perkotaan berbasis budaya dan kuliner, termasuk pengembangan kawasan waterfront Sungai Kapuas dan revitalisasi kawasan heritage. Ia menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah kota, provinsi, dan pusat untuk mengatasi berbagai tantangan pembangunan, terutama setelah adanya pengurangan dana transfer daerah yang berdampak pada kapasitas fiskal pemerintah kota.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Kota Pontianak Bebby Nailufa menekankan pentingnya perencanaan pembangunan yang partisipatif, terintegrasi, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat dalam Forum Lintas Perangkat Daerah Kota Pontianak. DPRD sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah memiliki fungsi pembentukan peraturan daerah, penganggaran, serta pengawasan. Oleh karena itu, DPRD memandang forum ini sebagai momentum penting untuk memastikan arah kebijakan dan program pembangunan yang direncanakan benar-benar mencerminkan aspirasi masyarakat.

“Forum ini penting untuk memperkuat sinergi antara perangkat daerah sekaligus memastikan program pembangunan yang dirancang benar-benar mendukung pencapaian tujuan pembangunan Kota Pontianak,” katanya.

Bebby juga menegaskan bahwa perencanaan pembangunan harus didasarkan pada evaluasi capaian kinerja sebelumnya serta mempertimbangkan isu dan tantangan strategis yang dihadapi daerah. Selain itu, efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran juga harus menjadi perhatian utama.

“Kita harus memastikan setiap program memiliki indikator kinerja yang terukur, realistis, dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat,” tegasnya.

Menurutnya, sinergi dan kolaborasi lintas sektor menjadi kunci dalam menjawab kompleksitas pembangunan kota, baik dalam aspek pelayanan publik, pembangunan infrastruktur, penguatan ekonomi, maupun tata kelola pemerintahan.

DPRD Kota Pontianak, lanjut Bebby, berkomitmen untuk terus mendukung proses perencanaan pembangunan yang transparan dan akuntabel serta berbasis pada kebutuhan riil masyarakat.

Ia berharap melalui forum tersebut dapat lahir rumusan program dan kegiatan yang inovatif serta adaptif terhadap dinamika pembangunan, sekaligus mampu memperkuat daya saing Kota Pontianak sebagai kota jasa dan perdagangan.

“Melalui forum ini kita harapkan lahir program-program yang mampu mendorong Pontianak menjadi kota yang maju, nyaman untuk ditinggali, dan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” tutupnya. (prokopim/kominfo)

Pandangan Umum Fraksi DPRD

PONTIANAK – Fraksi-fraksi DPRD Kota Pontianak menyampaikan pandangan umum terhadap pidato Wali Kota Pontianak atas tiga Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) yang telah disampaikan kemarin. Secara umum, fraksi-fraksi menerima dan sepakat untuk melanjutkan pembahasan tiga Raperda Kota Pontianak bersama pihak eksekutif. Tiga Raperda tersebut adalah Raperda tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Raperda tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Khatulistiwa Pontianak menjadi Perseroda, serta Raperda tentang Pemajuan Kebudayaan yang merupakan usulan inisiatif DPRD. 

Wakil Wali Kota Pontianak Bahasan mengatakan, seluruh pandangan fraksi telah didengarkan dan pada prinsipnya mendukung agar ketiga raperda tersebut segera dibahas pada tahap selanjutnya bersama tim dari eksekutif.

“Pada intinya, tiga raperda yang dibahas hari ini sudah kami dengarkan pandangan umum dari fraksi-fraksi. Hampir semuanya menerima dan menginginkan agar segera dibahas bersama tim eksekutif,” ujarnya dalam Rapat Paripurna ke-3 dengan agenda Pandangan Umum Fraksi-fraksi DPRD Kota Pontianak terhadap pidato Wali Kota Pontianak, Selasa (3/3/2026), di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kota Pontianak.

Ia menjelaskan, salah satu poin yang menjadi perhatian adalah optimalisasi pendapatan daerah, termasuk pengaturan terkait air tanah yang sebelumnya belum sepenuhnya masuk dalam skema pengaturan. 

“Ke depan, hal tersebut akan dimasukkan agar regulasi yang dihasilkan lebih komprehensif,” ungkap Bahasan.

Selain aspek pendapatan, Bahasan menekankan pentingnya regulasi yang mampu memberikan perlindungan dan mendorong pelestarian budaya di Kota Pontianak. Menurutnya, seluruh komunitas etnis yang ada harus mendapatkan ruang agar budayanya tetap hidup dan berkembang.

“Penekanannya supaya lebih optimal, lebih bisa melindungi, termasuk budaya agar bisa lebih hidup. Semua komunitas etnis di Kota Pontianak harus terus dilestarikan,” katanya.

Terkait retribusi, ia berharap pengelolaan dapat dilakukan secara lebih maksimal. Termasuk perubahan nomenklatur Perusahaan Umum Daerah (Perumda) yang ditegaskannya bukan sekadar pergantian nama, melainkan memiliki urgensi untuk memperkuat peran badan usaha daerah tersebut dalam menopang dan mendukung peningkatan kinerja serta pendapatan daerah.

“Perubahan nama Perumda itu bukan sekadar perubahan nama, tetapi ada urgensi yang bisa membuat Perumda lebih kuat dalam menopang dan mendukung pembangunan daerah,” tambahnya.

Sementara itu, Ketua DPRD Kota Pontianak Satarudin menyampaikan, pandangan umum fraksi merupakan bagian penting dalam proses legislasi daerah. Ia menegaskan, DPRD akan mengawal pembahasan tiga raperda tersebut agar substansinya benar-benar berpihak pada kepentingan masyarakat.

“Pandangan umum fraksi ini menjadi catatan penting untuk dibahas lebih mendalam bersama pihak eksekutif. Kita ingin regulasi yang dihasilkan nantinya benar-benar berkualitas, implementatif dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Kota Pontianak,” tegasnya.

Menurut Satarudin, DPRD juga akan memastikan setiap masukan, termasuk terkait optimalisasi pendapatan daerah dan penguatan Perumda, dibahas secara komprehensif sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. (prokopim)

Pemkot Dukung Program 3 Juta Rumah Presiden Prabowo Subianto

PONTIANAK - Pemerintah Kota Pontianak mendukung program 3 juta rumah Presiden Prabowo dengan mengambil sejumlah kebijakan. Antara lain mengeluarkan peraturan tentang pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), percepatan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), bantuan stimulan bedah rumah, hingga pengusulan pembangunan rumah susun baru di Nipah Kuning, Pontianak Barat dan Gang Semut, Pontianak Timur.

Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (PRKP) Kota Pontianak, Derry Gunawan menerangkan kebijakan tersebut telah berjalan. Program Presiden ini sendiri bukan berarti proyek pembangunan oleh pemda, tapi dukungan strategis. Pembangunan dilakukan oleh masyarakat melalui swadaya maupun developer. Pembangunan yang dilakukan pemda misalnya program bedah rumah dan rusun.

"Untuk lahannya ya dicari oleh masing-masing developer, biasanya di wilayah yang masih murah harganya karena harga jualnya dibatasi," ujarnya usai rapat koordinasi dengan Mendagri via daring, Senin (23/2/2026).

Di Pontianak, lahan permukiman yang masih terjangkau berada di Pontianak Utara dan Pontianak Barat. Namun harganya juga lebih tinggi jika dibandingkan lahan di Kubu Raya.

Sedang yang swadaya, berupa bantuan bedah rumah dari pemerintah. Di tahun 2025 pemerintah pusat membantu 200 unit, dan 150 unit bedah rumah dan bedah WC dari anggaran Pemkot.

"Kami mengusulkan pembangunan rumah susun baru di Nipah Kuning Dalam dan di Gang Semut," terangnya.

Tipe rusunnya nanti akan disesuaikan dengan kondisi dan luas tanah. Saat ini, rusun yang ada di Pontianak hanya tipe standar. Antara lain Rusunawa Harapan Jaya di Jalan Harapan Jaya, Pontianak Selatan, dan Rusunawa Sungai Beliung dan Rusunawa Nipah Kuning di Pontianak Barat. Di lokasi yang disebut terakhir, baru ada satu tower. Lahannya masih bisa dibangun empat hingga delapan tower.

"Jadi bentuknya itu ada beberapa prototipe nanti disesuaikan dengan kebutuhan hasil peninjauan lapangan oleh tim teknis," sebutnya.

Tidak hanya itu, Pemerintah Pusat lewat perbankan juga memudahkan pemberian kredit. Pengembang diberi bunga murah, demikian pula konsumen.

"Untuk yang mau membeli rumah subsidi biasanya kan belasan persen (bunganya), sekarang 5-6 persen. Jadi mungkin sekitar 6 persennya disubsidi oleh pemerintah," tutupnya. (prokopim)