Berita

PONTIANAK – Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono mendorong pengembangan angkutan umum yang nyaman, aman, dan mudah dijangkau sebagai salah satu solusi menghadapi pertumbuhan kendaraan dan kemacetan di Kota Pontianak. Melalui program Buy The Service (BTS) dari Kementerian Perhubungan, layanan angkutan umum perkotaan ditargetkan mulai beroperasi pada Mei 2027 dengan dua koridor sebagai tahap awal.

Edi mengatakan, tantangan utama pengembangan transportasi publik adalah membangun kepercayaan masyarakat agar bersedia beralih dari kendaraan pribadi ke angkutan umum. Menurutnya, masyarakat membutuhkan layanan yang praktis, memiliki jadwal teratur, serta didukung fasilitas yang memadai.

“Kita memahami masyarakat sudah terbiasa menggunakan kendaraan pribadi karena lebih praktis. Karena itu, angkutan umum yang kita hadirkan harus memberikan pelayanan yang baik, sehingga masyarakat punya alternatif untuk menunjang mobilitas sehari-hari,” ujarnya usai koordinasi persiapan Program Teman Bus dengan skema BTS di Kantor Wali Kota Pontianak, Kamis (29/10/2026).

Menurut Edi, pemerintah perlu menyiapkan halte, titik pemberhentian yang mudah dijangkau, rambu, serta fasilitas pendukung yang terhubung dengan aktivitas masyarakat. Keteraturan jadwal, keselamatan, dan kenyamanan penumpang juga harus dijaga agar masyarakat tertarik menggunakan angkutan umum secara berkelanjutan.

“Transportasi umum harus terintegrasi dengan aktivitas masyarakat. Titik pemberhentian harus mudah dijangkau dan fasilitasnya mendukung kenyamanan penumpang. Ini yang perlu kita persiapkan bersama agar layanan bisa berjalan dengan baik,” tuturnya.

Selain kesiapan infrastruktur, Edi menekankan pentingnya keberlanjutan pembiayaan dan pengelolaan layanan. Program BTS direncanakan mendapat dukungan Kementerian Perhubungan selama tiga tahun pertama sebelum pengelolaannya diserahterimakan kepada Pemerintah Kota Pontianak.

Karena itu, kesiapan sumber daya manusia, pembiayaan operasional, dan kemampuan menjaga standar pelayanan perlu diperhitungkan sejak awal.

“Program ini harus kita persiapkan secara matang agar manfaatnya bisa dirasakan masyarakat dalam jangka panjang. Kita perlu memastikan layanan berjalan baik, kebutuhan operasional diperhitungkan, dan pengelolaannya dapat berkelanjutan,” kata Edi.

Edi mengakui, penerapan angkutan umum juga memiliki tantangan dari sisi kondisi jalan dan kepadatan lalu lintas di Pontianak. Sosialisasi kepada masyarakat serta evaluasi setelah layanan beroperasi diperlukan untuk melihat efektivitas program tersebut.

“Kondisi jalan kita tidak terlalu lebar dan kepadatannya tinggi. Ini tentu perlu menjadi perhatian karena kehadiran bus umum juga akan berdampak terhadap kelancaran lalu lintas. Kita harapkan masyarakat bisa beralih dari kendaraan pribadi ke angkutan umum sehingga kepadatan dapat berkurang. Nanti kita evaluasi dan terus melakukan perbaikan,” ujarnya.

Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) Kelas II Kalimantan Barat, I Ketut Suhartana, menjelaskan, dari tiga trayek yang telah ditetapkan, pemerintah merencanakan uji coba pada dua koridor terlebih dahulu.

Koridor pertama melayani rute Rusunawa Harapan Jaya menuju RSUD dr. Soedarso sepanjang sekitar 21,04 kilometer dengan kebutuhan delapan armada, terdiri atas tujuh bus operasional dan satu bus cadangan.

Koridor kedua menggunakan pola melingkar atau looping, dengan rute TPI Nipah Kuning menuju Sungai Raya Dalam sepanjang sekitar 34,52 kilometer. Koridor ini membutuhkan 11 armada, terdiri atas 10 bus operasional dan satu bus cadangan.

“Dari tiga trayek yang telah diputuskan, pada tahap awal ini kami akan melaksanakan uji coba pada dua trayek terlebih dahulu,” ujar Suhartana.

Ia menerangkan, BTS merupakan skema pembelian layanan oleh pemerintah kepada operator dengan mengacu pada Standar Pelayanan Minimal (SPM). Standar tersebut meliputi keselamatan, keamanan, kenyamanan, keteraturan, keterjangkauan, dan kesetaraan.

Operasional kedua koridor ditargetkan berjalan penuh saat peluncuran pada Mei 2027. Pada masa pengenalan, pemerintah juga merencanakan layanan tanpa tarif untuk membantu masyarakat mengenal kembali angkutan umum perkotaan.

“Pada saat peluncuran nanti, operasional sudah berjalan penuh sekaligus menjadi masa percobaan dan sosialisasi kepada masyarakat. Kemungkinan masyarakat tidak dipungut bayaran selama masa pengenalan ini,” jelasnya.

Untuk mendukung pengawasan, armada direncanakan dilengkapi CCTV, GPS, sistem pemantauan perilaku pengemudi, serta perangkat pembayaran elektronik Tap on Bus. PT Surveyor Indonesia akan membantu pengelolaan dan verifikasi kinerja operator berdasarkan standar pelayanan yang ditetapkan.

Suhartana menambahkan, program BTS dirancang berjalan selama tiga tahun pertama di bawah pengelolaan Kementerian Perhubungan sebelum diserahterimakan kepada Pemerintah Kota Pontianak untuk dikelola secara mandiri.

“Karena itu, kesiapan pemerintah daerah, termasuk dari sisi infrastruktur dan pengelolaan operasional, menjadi bagian penting dalam mendukung keberlanjutan layanan,” tutupnya. (prokopim)

PONTIANAK – Pemerintah Kota Pontianak terus memperkuat upaya penanganan genangan melalui normalisasi saluran drainase secara rutin. Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono mengatakan pemeliharaan dilakukan setiap tahun terhadap saluran primer, sekunder hingga tersier agar aliran air tetap berfungsi optimal.

Salah satu titik yang menjadi perhatian adalah Parit Tokaya yang merupakan salah satu saluran primer utama dengan cakupan wilayah cukup luas, termasuk kawasan Kota Baru dan Pontianak Selatan.

“Parit Tokaya ini salah satu saluran primer utama. Setiap tahun terjadi pendangkalan, sehingga kita lakukan pengerukan baik menggunakan ekskavator amfibi maupun secara manual,” ujarnya saat melakukan pemantauan saluran, Jumat (9/10/2026).

Menurut Edi, normalisasi dilakukan sebagai langkah antisipasi menghadapi hujan dengan intensitas tinggi. Selain pengerukan, Pemkot Pontianak tahun ini juga menambah dua unit pompa berkapasitas besar untuk membantu mempercepat surutnya genangan, terutama ketika hujan terjadi bersamaan dengan kondisi air pasang.

“Kalau hujan bersamaan dengan air pasang, aliran dari parit menuju Sungai Kapuas menjadi lebih lambat. Pompa ini kita gunakan untuk membantu menarik air dari kawasan yang masih tergenang supaya lebih cepat kering,” jelasnya.

Ia menerangkan, kondisi topografi Pontianak yang relatif datar menjadi tantangan tersendiri dalam pengelolaan drainase. Kemiringan lahan yang kecil membuat aliran air sangat bergantung pada kondisi pasang surut.

“Pontianak ini relatif datar. Jadi ketika Sungai Kapuas sedang pasang dan debitnya tinggi, air dari parit-parit akan lebih lambat mengalir. Ketika surut, alirannya akan lebih cepat menuju sungai,” katanya.

Pemkot juga memanfaatkan pompa bergerak untuk menangani genangan pada titik-titik tertentu. Peralatan tersebut dapat digunakan ketika terdapat sumbatan pada saluran, tali air maupun parit lingkungan. Secara umum, Edi menilai sistem saluran primer, sekunder dan tersier di Pontianak tetap berfungsi sebagai jaringan drainase dan saluran pasang surut. Namun pemeliharaan harus dilakukan secara terus-menerus agar fungsi tersebut tidak terganggu sedimentasi maupun sampah. 

Selain itu, upaya memperbesar kapasitas saluran juga menghadapi keterbatasan ruang. Sejumlah parit berada di kawasan yang telah padat sehingga pelebaran penampang saluran tidak selalu mudah dilakukan.

“Kalau ingin melebarkan penampang, kita terkendala lahan. Di kanan-kiri saluran sudah cukup padat. Jadi penanganannya harus disesuaikan dengan kondisi masing-masing kawasan,” jelas Edi.

Selain pekerjaan fisik, ia menekankan pentingnya partisipasi masyarakat dalam menjaga fungsi drainase. Sampah yang masuk ke parit dapat menjadi penyebab tersumbatnya aliran dan memperlambat surutnya genangan.

“Kuncinya juga masyarakat jangan membuang sampah ke parit. Pemerintah melakukan normalisasi, tetapi kalau salurannya kembali tersumbat sampah, tentu fungsinya tidak maksimal,” tegasnya.

Edi memastikan penanganan genangan tetap menjadi salah satu prioritas Pemkot Pontianak. Ia juga meminta jajaran terkait terus turun ke lapangan untuk memantau titik-titik yang berpotensi mengalami hambatan aliran.

“Setelah ini kita akan terus berkeliling dan memantau. Saya minta jangan sampai ada lagi sumbatan-sumbatan yang mengganggu jalannya air. Penanganan genangan ini menjadi prioritas dan harus dilakukan terus-menerus,” pungkasnya. (prokopim)

PONTIANAK – Pemerintah Kota Pontianak mulai menata jaringan kabel telekomunikasi yang berada di ruang publik. Penataan ini menjadi bagian dari upaya mewujudkan wajah Kota Pontianak yang lebih tertata, aman, dan nyaman bagi masyarakat.

Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono mengatakan, keberadaan kabel jaringan yang terjuntai dan menumpuk di sejumlah ruas jalan perlu ditangani secara serius. Selain memengaruhi estetika kota, kondisi tersebut juga berkaitan dengan keamanan dan kenyamanan masyarakat yang beraktivitas di ruang publik.

“Kita ingin Pontianak ini semakin tertata. Kabel-kabel jaringan yang selama ini terlihat semrawut akan kita rapikan. Ini menyangkut wajah kota, tetapi juga keamanan dan kenyamanan masyarakat,” ujarnya ketika membuka Rapat Penataan, Keteraturan, dan Penertiban Instalasi Jaringan Fiber Optic (FO) dan Kabel Utilitas di Pontive Center, Kamis (8/10/2026).

Penataan dilakukan berdasarkan pemetaan dan pengamatan kondisi jaringan di sejumlah koridor jalan. Hasil survei menunjukkan masih terdapat kabel yang menumpuk pada satu tiang, gulungan kabel dan sambungan yang menggantung, serta kabel yang melintas dengan ketinggian tidak seragam. Di beberapa titik, kabel juga terlihat berada dekat badan jalan, area pejalan kaki, vegetasi, hingga saluran air. Kondisi tersebut menambah kepadatan visual koridor sekaligus dapat mengganggu pemeliharaan ruang publik.

Edi menegaskan, penataan tidak dilakukan secara parsial karena dalam satu koridor dapat terdapat berbagai jaringan utilitas, mulai dari fiber optik, listrik hingga perangkat sambungan. Karena itu, penataan dilaksanakan secara terkoordinasi dengan melibatkan operator dan pemangku kepentingan terkait.

“Jangan sampai setelah dirapikan, muncul lagi kabel baru yang tidak tertata. Karena itu harus kita data, kita koordinasikan, kemudian penataannya dilakukan bersama,” katanya.

Selain penataan jaringan yang sudah ada, Pemkot Pontianak juga menyiapkan konsep penataan utilitas bawah tanah melalui masterplan ducting kota. Konsep tersebut mengintegrasikan saluran untuk jaringan fiber optik, listrik, dan air bersih sehingga pekerjaan utilitas dapat dilakukan lebih terencana. Penataan utilitas bawah tanah juga diharapkan mengurangi tumpang tindih pekerjaan galian serta memudahkan pemeliharaan jaringan. Dengan begitu, ruang publik dapat dijaga tetap rapi sekaligus mendukung kebutuhan infrastruktur kota yang terus berkembang.

“Kita kerjakan bertahap. Yang penting arah penataannya jelas, koordinasinya jalan, dan ke depan utilitas kota kita semakin tertib,” ujar Edi.

Penataan jaringan kabel tersebut menjadi salah satu langkah Pemkot Pontianak dalam memperbaiki kualitas ruang publik dan membangun kota yang lebih tertata, aman, serta nyaman untuk aktivitas masyarakat. (prokopim)

Kado Hari Jadi ke 255 Pontianak 

PONTIANAK – Keringanan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) menjadi kado spesial bagi warga Kota Pontianak. Betapa tidak, dalam rangka menyambut Hari Jadi Pontianak yang ke-255, Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Pontianak memberikan keringanan berupa pembebasan sanksi administratif serta pengurangan pokok pajak hingga 50 persen bagi wajib pajak PBB-P2.

Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono mengatakan, kebijakan tersebut merupakan bentuk apresiasi sekaligus upaya Pemerintah Kota Pontianak memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Di sisi lain, program ini diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan masyarakat serta membantu mengoptimalkan penerimaan daerah untuk mendukung pembangunan Kota Pontianak.

“Kita memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk menyelesaikan kewajiban PBB-P2. Momentum HUT ke-255 Kota Pontianak ini kita manfaatkan untuk memberikan keringanan, sehingga masyarakat dapat memanfaatkan kesempatan tersebut dengan sebaik-baiknya,” ujarnya, Rabu (7/10/2026).

Ia berharap masyarakat yang masih memiliki tunggakan PBB-P2 dapat memanfaatkan kebijakan tersebut sebelum masa berlaku program berakhir. Menurutnya, kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak sangat penting karena pajak menjadi salah satu sumber pembiayaan pembangunan dan pelayanan publik.

Melalui kebijakan tersebut, wajib pajak PBB-P2 memperoleh pembebasan sanksi administratif serta pengurangan pokok pajak hingga 50 persen. Program ini berlaku hingga 30 November 2026 dan ditetapkan melalui Surat Keputusan (SK) Wali Kota Pontianak Nomor 902/Bapenda/Tahun 2026.

Kepala Bapenda Kota Pontianak, Ruli Sudira, mengatakan kebijakan tersebut merupakan bentuk perhatian Pemerintah Kota Pontianak untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat menyelesaikan kewajiban perpajakannya dengan lebih ringan.

“Program ini kami hadirkan untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat dalam menyelesaikan kewajiban PBB-P2 dengan lebih ringan. Selain bebas dari sanksi administratif, terdapat pengurangan pokok pajak sebesar 50 persen untuk periode tertentu,” ujar Ruli.

Ia menjelaskan, pembebasan sanksi administratif diberikan untuk tunggakan PBB-P2 tahun 2008 hingga 2026. Sementara itu, pengurangan pokok pajak sebesar 50 persen berlaku untuk PBB-P2 tahun 2008 hingga 2017.

Menurut Ruli, kebijakan tersebut diharapkan dapat dimanfaatkan masyarakat sebelum batas waktu program berakhir. Dengan adanya keringanan ini, wajib pajak tidak hanya dapat mengurangi beban pembayaran, tetapi juga sekaligus menuntaskan kewajiban pajak yang masih tertunggak.

“Harapan kami, masyarakat dapat memanfaatkan kesempatan ini sebaik-baiknya dan tidak menunggu sampai mendekati batas akhir. Semakin cepat kewajiban diselesaikan, tentunya semakin baik,” katanya.

Selain memberikan keringanan, Bapenda Kota Pontianak juga terus mendorong kemudahan pembayaran PBB-P2 melalui berbagai kanal. Pembayaran dapat dilakukan melalui layanan e-Ponti, termasuk menggunakan Virtual Account Bank Kalbar dan BCA serta QRIS.

Masyarakat juga dapat melakukan pembayaran melalui sejumlah kanal lainnya, antara lain Tokopedia, Indomaret, i.Saku, LinkAja, Alfamart, pajakdah rahku.id, DANA, Blibli, Bank Kalbar, dan Shopee.

Ruli menambahkan, digitalisasi layanan pembayaran pajak merupakan bagian dari upaya Bapenda meningkatkan kemudahan dan kenyamanan masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan.

“Dengan tersedianya berbagai kanal pembayaran, masyarakat tidak harus datang langsung ke kantor pelayanan. Pembayaran dapat dilakukan dengan lebih mudah, cepat, dan praktis,” jelasnya.

Ia mengajak seluruh wajib pajak PBB-P2 di Kota Pontianak untuk memanfaatkan program keringanan tersebut sebelum 30 November 2026.

“Ini merupakan kesempatan yang baik bagi wajib pajak untuk menyelesaikan tunggakan PBB-P2. Kami mengimbau masyarakat memanfaatkan program ini dan bersama-sama meningkatkan kepatuhan pajak demi mendukung pembangunan Kota Pontianak,” pungkas Ruli. (bapenda.pontianak)