Berita

PONTIANAK – Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono, menegaskan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kecamatan Pontianak Barat menjadi bagian penting dalam merespons persoalan nyata pembangunan wilayah, mulai dari infrastruktur, mobilitas warga, hingga pengelolaan lingkungan. Pontianak Barat memiliki karakteristik kompleks karena diapit Kabupaten Kubu Raya. Pertumbuhan kawasan perumahan yang pesat, khususnya di wilayah Nipah Kuning, berdampak pada meningkatnya mobilitas warga dengan akses jalan yang relatif terbatas. Kondisi ini diperparah oleh status kota yang telah lama terbangun sehingga menyisakan sejumlah titik problematik.

“Salah satu persoalan besar di Pontianak Barat adalah aktivitas pelabuhan. Ada empat perusahaan bongkar muat dengan lalu lintas sekitar 450 ribu kontainer per tahun,” ujarnya ketika membuka Musrenbang RKPD Pontianak Barat 2027 di Hotel Golden Tulip, Selasa (10/2/2026).

Ia menyebutkan, Pemerintah Kota Pontianak telah berupaya mendorong relokasi pelabuhan tersebut melalui koordinasi dengan pemerintah provinsi dan nasional. Namun, keterbatasan lahan perkotaan menjadi tantangan tersendiri dalam penataan kawasan.

Terkait infrastruktur jalan, Edi menjelaskan pelebaran Jalan Komyos Soedarso telah direncanakan menyesuaikan badan jalan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp16,6 miliar pada tahun ini. Namun, pengerjaan fisik jalan tersebut akan ditunda sementara karena adanya proyek strategis pengelolaan air limbah dari pemerintah pusat. Sistem perpipaan akan ditanam melalui jalur jalan tersebut.

“Program SPALDT (Sistem Pengelolaan Air Limbah Daerah Terpadu) akan segera dimulai. Pipa besar akan ditanam dari Nipah Kuning hingga Martapura untuk mengalirkan air limbah rumah tangga ke instalasi pengolahan di eks RPH Sapi. Targetnya 16 ribu sambungan rumah,” jelasnya.

Program ini bertujuan mengolah air limbah agar tidak mencemari air tanah dan lingkungan, sekaligus meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat. Karena jalur pipa melintasi Jalan Komyos, pelebaran jalan akan dilakukan setelah proyek SPALD rampung.

Selain itu, Pemkot juga memprioritaskan penuntasan pararel Jalan Husein Hamzah hingga di wilayah Sungai Jawi. Hingga saat ini sudah ada 15 titik lahan yang siap dibebaskan. Jalan tersebut nantinya akan dibangun oleh Pemerintah Provinsi Kalbar dengan urusan lahan diserahkan kepada Pemkot Pontianak.

“Kota ini kita bangun berdasarkan kebutuhan. Jalan, drainase, dan infrastruktur dasar lainnya harus diselesaikan secara bertahap, tapi pasti,” pungkas Edi. (prokopim)

PONTIANAK – Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono menegaskan bahwa peningkatan kualitas keterhubungan infrastruktur jalan menjadi salah satu fokus utama Pemerintah Kota Pontianak, khususnya di Kecamatan Pontianak Tenggara. Kawasan ini didukung banyak fasilitas penting, mulai dari perkantoran pemerintah pusat dan provinsi, lembaga vertikal, pusat ekonomi, pendidikan hingga kawasan perumahan yang mayoritas dihuni masyarakat menengah ke atas.

“Secara infrastruktur, jalan-jalan di Pontianak Tenggara relatif sudah mantap. Namun memang masih ada beberapa ruas yang belum bisa kita intervensi karena terkendala persoalan lahan,” ujarnya saat membuka Musrenbang RKPD 2027 tingkat Kecamatan Pontianak Tenggara di Hotel Mercure, Kamis (5/2/2026).

Ia mencontohkan Jalan Gang Amali dan Jalan Aloevera yang hingga kini belum dapat ditingkatkan secara optimal akibat persoalan status lahan. Meski demikian, untuk jalan-jalan utama, Pemkot Pontianak terus melakukan peningkatan, terutama untuk mendukung jaringan inner ring road.

Menurut Edi, pada akhir tahun ini pembangunan inner ring road akan dimulai dari Paris II menuju Jalan Perdana, sebagai terusan dari Jalan Harapan Jaya dan Cahaya Baru. Selain itu, pembangunan Jalan Perdana hingga Sepakat II juga akan dilanjutkan untuk memperlancar arus lalu lintas.

“Kepadatan lalu lintas di Pontianak Tenggara cukup tinggi karena banyak pusat kegiatan, mulai dari perkantoran, sekolah, rumah sakit, pusat perbelanjaan, hingga keberadaan Universitas Tanjungpura dengan puluhan ribu mahasiswa,” jelasnya.

Pemkot juga terus melakukan pelebaran ruas-ruas jalan rawan macet, seperti Jalan Paris II yang telah dilebarkan melalui perubahan anggaran. Tahun ini, pelebaran sejumlah jembatan dan pembangunan trotoar secara bertahap juga dilakukan. Selain jalan kota, Edi menyebut pihaknya siap bersinergi dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat terkait pelebaran Jalan Adi Sucipto dan Imam Bonjol yang berstatus jalan provinsi. 

“Kita siap melebarkan hingga enam meter kiri dan kanan, termasuk penataan ulang drainase dan penghijauan,” tegasnya.

Melalui Musrenbang ini, Edi berharap seluruh usulan masyarakat dapat dirumuskan secara realistis dan terintegrasi, sehingga pembangunan infrastruktur jalan di Pontianak Tenggara benar-benar menjawab kebutuhan mobilitas warga dan mendukung pertumbuhan kota secara berkelanjutan. (prokopim)

Musrenbang RKPD Pontianak Kota 2027

PONTIANAK – Pemerintah Kota Pontianak menaruh perhatian serius pada optimalisasi pusat-pusat ekonomi dan kawasan strategis dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD Tahun 2027 tingkat Kecamatan Pontianak Kota. Fokus tersebut disampaikan langsung oleh Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono saat membuka kegiatan yang digelar di Aula Kantor Kecamatan Pontianak Kota, Rabu (4/1/2026).

Menurut Edi, Kecamatan Pontianak Kota memiliki karakter wilayah yang sangat strategis karena menjadi simpul aktivitas perdagangan, jasa, pendidikan, dan sosial kemasyarakatan. Kawasan ini berbatasan langsung dengan Kecamatan Pontianak Barat dan Pontianak Selatan, serta memiliki sejumlah kelurahan dengan intensitas kegiatan ekonomi yang tinggi.

“Di Pontianak Kota ini ada kawasan perdagangan dan waterfront yang harus kita optimalkan. Pasar Tengah, kawasan waterfront, hingga Pasar Sudirman menjadi perhatian utama karena menjadi denyut ekonomi masyarakat,” ujarnya.

Selain sektor perdagangan, Edi juga menyoroti keberadaan pusat-pusat pendidikan di wilayah tersebut, seperti perguruan tinggi dan sekolah negeri maupun swasta. Aktivitas pendidikan dinilai turut memengaruhi mobilitas, kebutuhan transportasi, serta potensi gangguan lingkungan yang perlu dikelola secara terpadu.

Isu kerentanan genangan air juga menjadi catatan penting. Edi meminta agar sejumlah saluran drainase di Kecamatan Pontianak Kota mendapat perhatian khusus, tidak hanya dari sisi pemeliharaan, tetapi juga peningkatan kapasitas untuk mengurangi risiko genangan saat curah hujan tinggi maupun pasang air.

“Pontianak Kota ini rawan genangan. Beberapa saluran harus kita tingkatkan kapasitasnya agar fungsi drainase benar-benar optimal,” jelasnya.

Selain itu, keterbatasan lahan perkotaan turut menjadi tantangan tersendiri, termasuk terkait ketersediaan lahan pemakaman yang saat ini sudah relatif penuh, seperti di kawasan Pemakaman Sungai Bangkong dan Jalan Danau Sentarum. Penataan transportasi, fasilitas publik, serta pencarian lahan untuk kantor kelurahan juga masuk dalam agenda perencanaan.

Terkait penganggaran, Edi menegaskan bahwa seluruh usulan masih dalam tahap perumusan dan akan diselaraskan dalam RKPD Kota Pontianak serta Musrenbang tingkat kota. Skala prioritas akan ditentukan berdasarkan arah kebijakan pembangunan jangka menengah daerah, termasuk rencana pembangunan museum daerah, pelebaran jalan, dan penyelesaian akses jalan paralel Sungai Jawi dan Ampera.

“Semua akan kita susun berdasarkan prioritas kota, agar pembangunan benar-benar berdampak positif bagi masyarakat Pontianak,” pungkasnya. (prokopim)

PONTIANAK – Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono, menegaskan arah pembangunan Kota Pontianak Tahun 2027 akan difokuskan pada pertumbuhan ekonomi berkelanjutan yang inklusif dan peningkatan pelayanan publik. Oleh karena itu, pertumbuhan ekonomi tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan angka saja, tetapi juga kualitas yang berdampak pada pembukaan peluang kerja, pengurangan kesenjangan, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan tetap menjaga keseimbangan lingkungan. Pemkot juga mengevaluasi program-program pembangunan yang telah berjalan pada tahun 2025 dan 2026, sekaligus menentukan program yang akan dilanjutkan maupun disempurnakan pada 2027.

“Kita mengevaluasi apa saja yang sudah berjalan. Banyak program yang akan dilanjutkan, terutama peningkatan infrastruktur seperti jalan, trotoar, drainase, dan saluran. Infrastruktur tetap menjadi fokus utama,” ujarnya dalam Forum Konsultasi Publik penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Pontianak Tahun 2027, di Aula SSA Kantor Wali Kota Pontianak, Kamis (29/1/2026).

Selain infrastruktur dasar, Edi menyebutkan bahwa sektor air bersih dan pengelolaan air limbah juga menjadi perhatian serius. Program Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang telah dimulai akan terus berlanjut pada 2027, seiring dengan penanganan persampahan yang terintegrasi. Di bidang pendidikan, Pemerintah Kota Pontianak berkomitmen meningkatkan kualitas sarana dan prasarana sekolah. Mulai dari PAUD yang sejak 2026 telah dilakukan rehabilitasi dan pembangunan PAUD percontohan, hingga sekolah dasar dan sekolah menengah pertama.

“Kami juga fokus menunjang Sekolah Rakyat yang sedang berjalan, sekaligus memetakan kebutuhan sekolah baru. Hasil musrenbang menunjukkan masih perlunya SMP di wilayah timur dan barat, serta SMA di Pontianak Timur,” jelasnya.

Sektor kesehatan turut menjadi prioritas. Pemkot Pontianak akan terus meningkatkan layanan rumah sakit milik pemerintah kota, baik yang berada di wilayah barat maupun utara, serta memperkuat kerja sama dengan rumah sakit swasta yang melayani peserta BPJS Kesehatan.

“Puskesmas juga akan kita tingkatkan. Ada yang direhab, ada yang dibangun baru, termasuk penambahan layanan dan kelengkapan fasilitasnya,” kata Edi.

Di bidang sosial, Edi menegaskan bahwa penanganan kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat akan terus dilanjutkan, seiring dengan upaya menjaga ketertiban dan keamanan kota. Selain itu, mitigasi bencana juga menjadi salah satu prioritas mengingat kondisi geografis Kota Pontianak yang rawan genangan dan bencana hidrometeorologi.

Ia mengakui bahwa penyusunan RKPD 2027 dihadapkan pada sejumlah tantangan, mulai dari keterbatasan sumber daya manusia hingga anggaran, termasuk kemungkinan adanya penyesuaian atau pemotongan anggaran dari pemerintah pusat.

“Mudah-mudahan melalui forum konsultasi publik ini kita mendapatkan rumusan strategi pembangunan yang tepat. Setidaknya RKPD 2027 dapat terus meningkatkan pelayanan publik, daya saing kota, dan mencapai bahkan melampaui target-target pembangunan yang telah ditetapkan,” katanya.

Untuk mencapai hal tersebut, Pontianak memiliki modal cukup solid. Hal itu tergambar dari indikator kinerja makro. Antara lain, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Pontianak tercatat sebesar 82,80, yang melampaui IPM Provinsi Kalimantan Barat sebesar 72,09 maupun IPM nasional sebesar 75,90.

“Capaian ini terbentuk dari meningkatnya usia harapan hidup yang mencapai 75,96 tahun, harapan lama sekolah 15,07 tahun, rata-rata lama sekolah 10,48 tahun, serta pengeluaran per kapita yang disesuaikan sebesar Rp16,7 juta per tahun,” jelasnya.

Selain IPM, angka kemiskinan Kota Pontianak pada 2025 juga berhasil ditekan hingga 4 persen, lebih rendah dibandingkan angka kemiskinan Provinsi Kalimantan Barat sebesar 6,16 persen dan nasional sebesar 8,47 persen. Sementara inflasi tercatat 1,5 persen, berada di bawah angka provinsi dan nasional, sehingga turut menjaga stabilitas harga dan daya beli masyarakat. Namun demikian, Edi mengakui masih terdapat tantangan yang harus menjadi perhatian bersama, salah satunya tingkat pengangguran terbuka yang berada di angka 7,91 persen, lebih tinggi dibandingkan rata-rata provinsi dan nasional.

“Forum ini menjadi sangat strategis karena menjadi ruang partisipatif untuk menyerap aspirasi seluruh pemangku kepentingan dalam merumuskan pembangunan Kota Pontianak ke depan,” tutupnya. (prokopim)