Berita

PONTIANAK – Wakil Wali Kota Pontianak Bahasan mengajak masyarakat ikut menjaga kebersihan lingkungan dan memastikan saluran drainase tidak tersumbat sebagai langkah bersama mengantisipasi genangan. Ajakan itu disampaikannya saat kegiatan gotong royong bersama perangkat daerah dan masyarakat di wilayah Pontianak Tenggara, Jumat (30/10/2026).

Kegiatan menyasar sejumlah titik yang dinilai memiliki tumpukan sampah dan berpotensi menghambat aliran drainase. Dinas PUPR melalui bidang sumber daya air turut dilibatkan untuk mengantisipasi sumbatan pada saluran sekunder maupun primer.

“Yang kita lakukan hari ini bukan hanya membersihkan sampah, tetapi juga memastikan drainase tidak tersumbat. Ini bagian dari upaya kita mengantisipasi genangan,” ujarnya.

Bahasan mengatakan, penanganan genangan menjadi salah satu perhatian Pemerintah Kota Pontianak, terlebih di tengah perubahan cuaca yang semakin sulit diprediksi. Menurutnya, upaya pemerintah tidak akan maksimal apabila tidak disertai dukungan masyarakat.

“Pasukan SDA di PUPR hampir setiap hari bergerak. Kalau hujan ekstrem, mereka juga siaga dengan mesin pompa. Tetapi kalau tidak didukung masyarakat, tentu hasilnya tidak akan maksimal,” katanya.

Ia mengingatkan warga agar tidak menutup saluran air secara permanen hanya untuk merapikan bagian depan, samping maupun belakang rumah. Penutupan selokan dapat menghambat aliran air dan membuat genangan bertahan lebih lama. Selain itu, Bahasan meminta masyarakat tidak menjadikan parit sebagai tempat membuang sampah. Kebiasaan membuang sampah ke saluran air dinilainya menjadi salah satu penyebab terjadinya penyumbatan.

“Jangan sampai karena merasa paling mudah, sampah langsung dilempar ke parit. Kita harus terus mengedukasi supaya masyarakat memiliki pemahaman yang sama tentang pentingnya menjaga kebersihan,” katanya.

Menurut Bahasan, menjaga lingkungan bukan hanya tugas pemerintah atau petugas kebersihan, melainkan tanggung jawab bersama.

“Tugas menjaga lingkungan tetap bersih dan asri adalah tugas kita semua. Pemerintah tidak bisa bekerja sendiri,” pungkasnya. (prokopim)

PONTIANAK – Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) Kota Pontianak, Yanieta Arbiastutie, mengajak kader PKK untuk meningkatkan literasi digital, menjaga keamanan keluarga di ruang digital, serta memanfaatkan teknologi untuk mengembangkan usaha. Hal tersebut disampaikannya saat membuka kegiatan kolaborasi Sosialisasi Kebijakan Pemerintah Daerah (SIPEDE) dari Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Pontianak bersama LENTERA PKK di Aula Sekretariat PKK Kota Pontianak, Kamis (29/10/2026).

Yanieta mengatakan, teknologi digital telah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari, mulai dari berkomunikasi dan mencari informasi hingga berbelanja serta memasarkan produk usaha. Namun, pemanfaatannya perlu diiringi kewaspadaan terhadap hoaks, penipuan daring, penyalahgunaan data pribadi, dan perilaku yang tidak bijak di media sosial.

“Literasi digital tidak sebatas kemampuan menggunakan telepon pintar, tetapi juga mencakup kemampuan berpikir kritis, menjaga keamanan diri dan keluarga, serta bertanggung jawab saat bermedia sosial,” ungkapnya.

Lewat kegiatan ini, Yanieta menekankan pentingnya peran kader PKK dalam meneruskan pengetahuan yang didapat kepada keluarga dan masyarakat di lingkungan masing-masing. Kader diharapkan membiasakan diri memeriksa kebenaran informasi sebelum membagikannya, menjaga kerahasiaan data pribadi, serta tidak mudah percaya pada tawaran yang menjanjikan keuntungan secara instan.

“Selain meningkatkan literasi digital, kolaborasi melalui LENTERA PKK juga diarahkan untuk mendorong kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga (UP2K) agar lebih percaya diri memanfaatkan teknologi dalam mengembangkan usaha,” tambahnya.

Ia menjelaskan, pemasaran produk melalui media digital perlu didukung foto produk yang menarik, promosi yang tepat, serta kemampuan menjangkau pasar yang lebih luas. Dengan pemanfaatan teknologi yang tepat, kelompok UP2K diharapkan dapat semakin berkembang dan mandiri.

“Semoga kegiatan ini tidak berhenti pada pengetahuan yang diperoleh selama sosialisasi, tetapi dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari dan dibagikan kembali kepada keluarga maupun kelompok usaha,” terang Yanieta.

Yanieta juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang mendukung pelaksanaan kegiatan ini. Ia berharap kolaborasi ini memberikan manfaat nyata dalam mewujudkan keluarga yang lebih aman di ruang digital serta kelompok UP2K yang semakin maju dan mandiri.

Kepala Diskominfo Kota Pontianak, Syamsul Akbar, mengatakan bahwa masyarakat perlu untuk lebih mawas diri tentang bagaimana beraktivitas di dunia digital dengan sehat dan aman. Karena menurutnya, dewasa ini sebagian besar masyarakat sudah bersentuhan dengan dunia digital.

“Kita harus lebih tenang, teliti, dan aman sangat menggunakannya,” ucapnya. 

Akbar menambahkan, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan di dalam dunia digital, seperti menjaga kerahasiaan data pribadi, menghindari penipuan online, hingga ancaman di dunia digital lainnya.

“Jangan membagikan data pribadi secara sembarangan, gunakan password yang tidak mudah ditebak, dan langkah lainnya untuk memproteksi diri kita dari ancaman di dunia digital,” pungkasnya. (kominfo)

PONTIANAK – Wakil Wali Kota Pontianak Bahasan menyatakan Pemerintah Kota Pontianak terbuka terhadap berbagai bentuk keterlibatan orang muda, termasuk melalui ruang diskusi, dialog maupun kegiatan sosial di lapangan. Menurutnya, selama kegiatan tersebut positif dan memberi manfaat, Pemkot siap mendukung dan memfasilitasi.

“Selagi positif, kita dukung penuh. Kita mengikuti keinginan para orang muda, seperti apa ruang yang mereka anggap nyaman, dengan catatan diskusi atau dialog itu memberi manfaat ke depan,” ujarnya usai Mimbar Pemuda dan Wakil Rakyat di Halaman Garden Aqua Cafe, Pontianak Timur, Kamis (29/10/2026) malam.

Bahasan mengatakan, ruang diskusi penting karena menjadi tempat orang muda menyampaikan gagasan, kritik dan aspirasi mengenai pembangunan Kota Pontianak. Pemikiran orang muda menjadi salah satu suara dalam pembangunan. 

"Kami ingin terus membersamai mereka agar apa yang didiskusikan tidak berhenti menjadi pemikiran, tetapi bisa menjadi gerakan nyata yang diimplementasikan di masyarakat,” katanya.

Menurutnya, keinginan orang muda untuk dilibatkan dalam pembangunan sebenarnya sejalan dengan sikap Pemkot yang selama ini membuka ruang partisipasi. Keterlibatan tidak harus selalu menunggu undangan pemerintah. Orang muda maupun komunitas dapat menginisiasi kegiatan, kemudian berkoordinasi dengan perangkat daerah apabila membutuhkan dukungan.

“Kalau kita bisa memfasilitasi, tentu kita fasilitasi. Pelibatan itu juga bisa datang dari inisiatif mereka sendiri,” jelasnya.

Ia mencontohkan persoalan lingkungan di tingkat masyarakat yang dapat menjadi ruang keterlibatan konkret orang muda. Apabila terdapat persoalan seperti genangan atau kebutuhan penanganan lingkungan, komunitas dapat menyampaikannya kepada pemerintah untuk kemudian ditindaklanjuti bersama perangkat daerah terkait.

“Kalau membutuhkan armada atau tim dari OPD terkait, sampaikan kepada kami. Kita bisa turun bersama. Bahkan Pak Wali atau saya bisa ikut langsung untuk mengedukasi dan memberikan semangat kepada orang muda maupun masyarakat,” katanya.

Selain membuka ruang kolaborasi, Bahasan juga menegaskan bahwa Pemkot Pontianak terbuka terhadap kritik dan masukan. Menurutnya, substansi kritik tetap harus menjadi perhatian meskipun disampaikan secara tegas. Kritik yang diarahkan untuk memperbaiki pelayanan dan pembangunan justru menjadi bagian penting dalam proses pemerintahan.

“Yang paling penting adalah isi pemikirannya. Kalau tujuannya untuk perbaikan pembangunan di berbagai bidang, tentu harus kita dengarkan,” katanya.

Bahasan menilai keterbukaan informasi juga menjadi salah satu cara menjaga kepercayaan masyarakat. Ketika muncul pertanyaan atau keraguan terhadap suatu kebijakan maupun penggunaan anggaran publik, pemerintah menurutnya perlu memberikan penjelasan secara terbuka sesuai ketentuan.

“Kalau memang tidak ada yang perlu disembunyikan, tentu kita jelaskan. Transparansi itu penting supaya masyarakat mendapatkan informasi yang jelas dan tidak menimbulkan kecurigaan,” ujarnya.

Ia berharap orang muda Pontianak terus aktif menyampaikan gagasan sekaligus mengambil peran nyata di tengah masyarakat.

“Jangan hanya berhenti di ruang diskusi. Kalau ada gagasan yang baik untuk masyarakat, mari kita kerjakan bersama. Pemerintah terbuka untuk berkolaborasi,” pungkasnya. (prokopim)

PONTIANAK – Pemerintah Kota Pontianak mengikuti asistensi dan evaluasi Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) bersama Kementerian Dalam Negeri di Pontive Center Kantor Wali Kota Pontianak, Rabu (28/10/2026). Sekretaris Daerah Kota Pontianak Amirullah mengatakan, pembahasan tersebut menjadi bagian penting untuk menyelaraskan regulasi daerah dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Ia menjelaskan, penyesuaian regulasi dilakukan dengan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah serta Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

“Melalui asistensi dan evaluasi ini, kita ingin memastikan produk hukum daerah selaras dengan ketentuan yang lebih tinggi,” ujarnya.

Amirullah menjelaskan, Kota Pontianak sebelumnya telah memiliki Perda Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang kemudian diubah melalui Perda Nomor 10 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Perda Nomor 10 Tahun 2023. Penyempurnaan regulasi kembali diperlukan untuk mengakomodasi perkembangan kebijakan serta sejumlah materi yang perlu diselaraskan dengan aturan di atasnya.

Salah satu materi yang dibahas adalah pengaturan Pajak Air Tanah yang mulai diinisiasi Pemkot Pontianak sebagai salah satu sumber pendapatan daerah.

“Tahun ini kita mulai menginisiasi Pajak Air Tanah. Dasarnya memang sudah ada dalam ketentuan yang lebih tinggi, kemudian kita sesuaikan dalam regulasi daerah agar dapat diterapkan,” katanya.

Selain Pajak Air Tanah, perubahan juga mengakomodasi penyesuaian dan penambahan sejumlah pasal maupun tarif pajak dan retribusi yang dikelola perangkat daerah. Pemkot juga memperkuat ketentuan mengenai digitalisasi pajak daerah serta melengkapi sejumlah ketentuan dalam PP Nomor 35 Tahun 2023 yang belum terakomodasi dalam regulasi sebelumnya.

“Digitalisasi pajak juga menjadi bagian yang kita perkuat. Arahnya bagaimana pemungutan menjadi semakin mudah, tertib, transparan dan mampu meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat,” jelasnya.

Secara umum, Raperda tersebut memuat delapan jenis pajak yang akan diatur di Kota Pontianak, yakni Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2), Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT), Pajak Reklame, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Air Tanah, Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), serta Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB).

Sementara retribusi daerah dikelompokkan ke dalam tiga jenis, yakni Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha dan Retribusi Perizinan Tertentu. Pengelolaannya dilakukan oleh perangkat daerah sesuai kewenangan masing-masing.

Menurut Amirullah, asistensi dan evaluasi tidak sekadar menjadi tahapan administratif, tetapi diperlukan untuk memastikan substansi Raperda dapat dilaksanakan, tidak bertentangan dengan regulasi yang lebih tinggi, serta sesuai dengan kebutuhan daerah.

“Namanya harmonisasi, berarti kita mengharmoniskan, menyelaraskan dan menyesuaikan. Output yang kita harapkan adalah produk peraturan daerah yang benar-benar selaras dan dapat diterapkan dengan baik,” ujarnya.

Ia juga menyampaikan apresiasi kepada narasumber dari Kementerian Dalam Negeri serta seluruh perangkat daerah yang terlibat dalam proses pembahasan. Amirullah berharap Raperda PDRD nantinya mampu memberikan kepastian hukum sekaligus memperkuat pengelolaan pendapatan daerah melalui sistem yang semakin efektif, transparan dan akuntabel.

“Yang kita inginkan adalah regulasi yang kuat secara hukum, mudah dilaksanakan, serta mendukung optimalisasi pendapatan daerah tanpa mengurangi kualitas pelayanan kepada masyarakat,” pungkasnya. (prokopim)