Berita

Gelontorkan Bantuan Bedah Rumah dan Perbaikan WC

PONTIANAK – Wali Kota Pontianak, Edi Rusdi Kamtono, menegaskan komitmen pemerintah kota dalam memperluas akses hunian layak bagi masyarakat, salah satunya dengan mengalokasikan hampir Rp4 miliar pada 2025 untuk program bedah rumah tidak layak huni. Tahun ini Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak menggelontorkan bantuan bedah rumah tak layak huni sebanyak 183 unit dan WC sebanyak 141 unit. Penyaluran bantuan yang bersumber dari APBD Kota Pontianak tahun 2025 ini dilaksanakan secara bertahap.

Sebagaimana diketahui, saat ini jumlah penduduk Kota Pontianak mencapai 690.277 jiwa, dengan sekitar 213 ribu kepala keluarga (KK).

“Namun, baru tersedia 135 ribu rumah tinggal sehingga masih terdapat kurang lebih 26 ribu KK yang belum memiliki rumah mandiri dan tinggal bersama keluarga besar,” terangnya usai menyerahkan bantuan bedah rumah dan bedah WC dalam rangka Hari Perumahan Nasional (Hapernas) di Rusunawa Harapan Jaya, Jalan Harapan Jaya, Selasa (2/9/2025).

Edi menambahkan bahwa program bedah rumah dan perbaikan WC ini rutin dilaksanakan setiap tahun. Tujuannya, mengurangi jumlah rumah tidak layak huni di Kota Pontianak secara bertahap.

“Rumah yang sehat menjadi kunci keluarga yang kuat. Karena itu, desain hunian harus memperhatikan sirkulasi udara, pencahayaan matahari, hingga ketahanan terhadap kelembapan dan curah hujan tinggi,” ucap Edi.

Ia menambahkan, kondisi geografis Pontianak yang datar dan rawan genangan air pasang juga perlu diantisipasi agar rumah tidak mudah tergenang. Selain program bedah rumah, Pemkot berencana membangun sejumlah rumah susun sewa sederhana (Rusunawa) di beberapa titik, seperti Gang Semut dan wilayah Pontianak Utara. Saat ini Rusunawa telah menampung ratusan KK, antara lain di Jalan Komyos dan Nipah Kuning Dalam.

“Dengan hunian sehat, keluarga akan tumbuh lebih baik dan bahagia,” tuturnya.

Edi menekankan pentingnya sinergi berbagai pihak. Ia juga menambahkan, infrastruktur dasar tetap menjadi prioritas, termasuk jalan, drainase, air bersih, jaringan utilitas, serta ruang terbuka hijau yang dapat digunakan masyarakat beraktivitas.

“Pemerintah kota tidak bisa bekerja sendiri. Kami mengajak BUMN, BUMD, dunia usaha, dan komunitas untuk berkolaborasi menciptakan Pontianak yang asri dan humanis,” katanya.

Sektor ekonomi kreatif, khususnya kuliner, disebutnya sebagai salah satu penopang utama pertumbuhan ekonomi. Data BPS mencatat pertumbuhan ekonomi Kota Pontianak pada 2025 sebesar 5,2 persen.

“Kolaborasi ini diharapkan menjadikan Pontianak semakin tertib, nyaman, dan membahagiakan warganya,” imbuh Edi.

Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (PRKP) Kota Pontianak, Derry Gunawan, menyampaikan bantuan rumah tidak layak huni diserahkan kepada masyarakat yang membutuhkan, dengan dukungan dana selain dari APBD juga dari pihak swasta, lembaga keuangan, dan para donatur.

“Kolaborasi ini menjadi bukti bahwa kepedulian masih terjaga. Meski banyak tantangan, dengan persatuan dan kerja sama, kita bisa mencari solusi bersama,” ujar Derry.

Selain program bedah rumah, Pemkot Pontianak juga memberikan subsidi sewa rusun bagi warga lanjut usia yang kesulitan membayar. Melalui gerakan peduli bersama, dana berhasil dihimpun untuk membantu 20 manula berusia di atas 65 tahun di Rusun Nipah Kuning dan Rusun Sungai Beliung.

“Mereka terbantu untuk tetap tinggal dengan nyaman meski tidak lagi memiliki kemampuan membayar sewa,” jelasnya.

Rangkaian kegiatan sosial turut mewarnai peringatan Hapernas. Antara lain pasar murah yang didukung Bulog dengan menyediakan sembako terjangkau, pemeriksaan kesehatan gratis oleh UPT Puskesmas, serta pre-loved sale berupa penjualan barang layak pakai sumbangan ASN dan donatur. Hasil penjualan dikembalikan untuk kegiatan warga rusun melalui pengurus RT.

“Pasar murah ini selalu dinantikan warga rusun. Bahkan seringkali dalam satu jam saja barang langsung habis,” tutur Derry.

Ia juga menyampaikan apresiasi kepada Bank Kalbar, BPR Khatulistiwa, Perum Bulog, Yayasan Bakti Suci, hingga kontraktor lokal yang berpartisipasi. Derry menegaskan dukungan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pontianak sangat penting dalam menyukseskan program perumahan dan kegiatan peringatan Hari Perumahan Nasional.

“Kami berharap kegiatan ini memberi kontribusi nyata bagi kemajuan perumahan di Kota Pontianak serta memperkuat kepedulian sosial di tengah masyarakat,” pungkasnya. (kominfo/prokopim)

PONTIANAK – Kota Pontianak dipercaya menjadi tuan rumah Rapat Koordinasi Pusat dan Daerah tentang pengelolaan data statistik sektoral melalui modul e-Walidata. Ketua Panitia Rakor, Rendy Jaya Laksamana, menjelaskan pemilihan Kalimantan Barat sebagai lokasi penyelenggaraan bukan tanpa pertimbangan. Letak geografisnya strategis di tengah Indonesia serta berbatasan langsung dengan negara lain, sehingga memiliki tantangan khusus dalam pelayanan publik.

“Kawasan perbatasan sangat berkorelasi dengan pembangunan daerah, sehingga penting mendapat perhatian lebih,” ujarnya, usai kegiatan di Hotel Golden Tulip, Selasa (26/8/2025).

Rendy menjelaskan, Rakor ini dirancang sebagai wadah memperkuat kolaborasi pusat dan daerah. Ia menegaskan kebijakan nasional harus mampu mengakomodasi kebutuhan pemerintah daerah, agar pembangunan lebih merata dan sesuai kondisi lapangan. Dukungan pemerintah provinsi serta kabupaten/kota dinilai krusial sejak tahap perencanaan hingga penganggaran.

Ia menambahkan, Pontianak diharapkan dapat menjadi contoh pelaksanaan tata kelola data yang baik. Dengan dukungan penyelenggaraan yang lancar, Rakor ini diharapkan menghasilkan rekomendasi nyata untuk menyinergikan arah pembangunan nasional dan daerah.

“Sinergi pusat dan daerah menjadi kunci agar program pembangunan berjalan efektif serta memberi manfaat nyata bagi masyarakat,” tegas Rendy, yang juga Analis Kebijakan Ahli Madya Kemendagri.

Kepala Bappeda Provinsi Kalimantan Barat, Mahmudah, menegaskan pentingnya data sebagai fondasi utama dalam merumuskan kebijakan pembangunan. Menurutnya, data bukan hanya kumpulan angka, melainkan potret kondisi masyarakat yang menjadi dasar setiap langkah pembangunan.

“Tanpa data valid, perencanaan ibarat membangun rumah di atas pasir, rapuh dan mudah runtuh,” ujarnya.

Mahmudah menilai integrasi data antarinstansi mutlak dilakukan. Dengan basis data yang terhubung, setiap organisasi perangkat daerah (OPD) dapat bergerak dalam koridor yang sama serta saling melengkapi. Data yang kuat, katanya, juga berfungsi sebagai alat ukur keberhasilan, bahan evaluasi, sekaligus instrumen transparansi dan akuntabilitas.

Ia menyoroti perkembangan Kebijakan Satu Data Indonesia (SDI) pasca-terbitnya regulasi seperti Perpres Nomor 39 Tahun 2019 dan Permendagri Nomor 5 Tahun 2024. Menurutnya, penerapan teknis melalui e-Walidata SIBD harus diperkuat agar lebih kredibel.

“Kini bukan lagi Money Follow Program, melainkan Program Follow Data di mana kebijakan dirancang berdasarkan bukti dan fakta,” tegasnya.

Selain itu, Mahmudah menyampaikan sejumlah masukan kepada Kementerian Dalam Negeri, seperti perlunya fitur deteksi otomatis kesalahan input serta pencegahan duplikasi data pada sistem. Ia juga menekankan pentingnya percepatan integrasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) untuk mendukung penyusunan rencana kerja pemerintah daerah yang lebih efisien.

“Pedoman penyusunan RKPD sebaiknya diterbitkan lebih awal agar menjadi pijakan bagi provinsi dan kabupaten/kota,” tambahnya.

Peserta dari Kota Pontianak, yang juga selaku Kepala Bidang Statistik Sektoral Diskominfo Kota Pontianak, Jumiati, menegaskan komitmen pemerintah kota dalam memperkuat penyelenggaraan statistik sektoral. Menurutnya, data sektoral berkualitas sangat dibutuhkan agar setiap program pembangunan dapat dirancang sesuai kebutuhan daerah sekaligus mendukung kebijakan nasional.

Ia menilai penguatan sumber daya manusia menjadi faktor penting dalam menjalankan kegiatan statistik sektoral. Kompetensi dan keterampilan aparatur perlu terus ditingkatkan agar mampu menghasilkan data yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.

“Tanpa SDM yang andal, sulit mencapai kualitas data yang diharapkan,” katanya.

Jumiati juga mengapresiasi langkah Kemendagri yang telah menambahkan sub-kegiatan statistik sektoral dalam perangkat daerah. Kebijakan ini menurutnya mampu memotivasi OPD untuk lebih serius melaksanakan kewajiban penyediaan data sektoral. Ia menegaskan, peran wali data pendukung di setiap OPD menjadi vital untuk memastikan sinkronisasi dengan wali data utama.

Ke depan, Jumiati berharap Kota Pontianak dapat menjadi rujukan dalam tata kelola data sektoral di tingkat daerah.

“Dengan pengelolaan yang optimal, data sektoral di Pontianak bisa menjadi acuan kredibel, baik bagi pemerintah pusat maupun daerah, untuk memperkuat arah pembangunan,” pungkasnya. (kominfo)

PONTIANAK – Wali Kota Pontianak, Edi Rusdi Kamtono, mengajak anggota Gerakan Pramuka untuk terus berperan aktif dalam membangun karakter generasi muda dan memperkuat ketahanan bangsa.

Menurutnya, tema “Kolaborasi untuk Membangun Ketahanan Bangsa” menjadi pengingat penting bagi seluruh anggota Pramuka untuk menjaga jati diri sebagai insan Pancasila yang siap menghadapi tantangan zaman.

“Pramuka hadir bukan hanya dalam kegiatan kepanduan, tetapi juga menjadi garda terdepan dalam aksi sosial, penanggulangan bencana, pelestarian lingkungan, hingga mendukung program ketahanan pangan,” ujar Edi, usai menjadi pembina apel peringatan Hari Pramuka di Jalan Rahadi Usman, Rabu (27/8/2025).

Ia menegaskan, generasi muda saat ini dihadapkan pada arus digitalisasi, disrupsi teknologi, dan berbagai persoalan sosial seperti judi online, narkoba, serta melemahnya semangat gotong royong. Karena itu, Gerakan Pramuka dinilai sangat strategis dalam membentuk pemuda tangguh, berintegritas, dan cinta tanah air.

“Semangat Pramuka adalah semangat persatuan, disiplin, dan pengabdian. Mari kita jadikan momen ini untuk memperkuat kolaborasi membangun bangsa,” tambahnya.

Edi berharap Gerakan Pramuka tetap relevan sepanjang masa dan mampu melahirkan generasi emas Indonesia yang berkarakter serta siap menjadi pemimpin masa depan. Ia menilai, peran Pramuka semakin penting di tengah perubahan zaman.

Selain mengajarkan disiplin dan kemandirian, Pramuka juga melatih keterampilan hidup, kepemimpinan, serta membangun semangat kolaborasi. Nilai-nilai tersebut, kata dia, harus terus diwariskan agar generasi muda tidak tercerabut dari akar kebangsaan.

“Semangat Pramuka adalah semangat persatuan, disiplin, dan pengabdian. Mari kita jadikan momen ini untuk memperkuat kolaborasi membangun bangsa,” tambahnya.

Menurut Edi, pramuka tetap relevan sepanjang masa dan mampu melahirkan generasi emas Indonesia yang berkarakter serta siap menjadi pemimpin masa depan.

“Saya mengapresiasi kontribusi Pramuka yang selalu hadir dalam berbagai momentum penting di tengah masyarakat,” pungkasnya. (kominfo/prokopim)

PONTIANAK – Pesta Paduan Suara Gerejani (Pesparani) Katolik ke-2  Kota Pontianak telah berakhir. Penutupan Pesparani digelar di Aula Agustinus Paroki Siantan Gereja Stella Maris, Selasa (19/8/2025) malam.

Wakil Wali Kota Pontianak Bahasan menyampaikan apresiasi tinggi kepada panitia, dewan juri, serta seluruh peserta yang berpartisipasi. Menurutnya, Pesparani bukan sekadar ajang kompetisi, tetapi juga ruang perjumpaan antarumat beragama yang mendorong terciptanya suasana rukun, damai, dan harmonis di tengah keberagaman masyarakat Pontianak.

“Pesparani ini adalah bukti nyata bahwa kerukunan dan kebersamaan dapat tumbuh melalui seni dan budaya. Di balik lantunan lagu rohani, ada pesan persaudaraan yang sangat kuat, yang tidak hanya untuk umat Katolik, tetapi juga untuk seluruh masyarakat Pontianak,” katanya.

Ia menuturkan, Pemerintah Kota Pontianak berkomitmen mendukung kegiatan-kegiatan keagamaan lintas agama yang memiliki dampak positif bagi masyarakat. Baginya, keberagaman yang dimiliki Pontianak adalah sebuah kekayaan yang harus dijaga dan dirawat bersama.

“Kota kita ini terdiri dari banyak suku, agama, dan budaya. Justru dengan keberagaman itulah kita bisa lebih kuat, lebih bersatu. Saya berharap Pesparani terus menjadi agenda yang berkesinambungan, sehingga tidak hanya melahirkan talenta-talenta musik gerejawi, tetapi juga memperkuat semangat toleransi antarumat,” ucapnya.

Selain itu, Bahasan juga mengajak umat Katolik di Pontianak untuk terus berperan aktif dalam pembangunan kota. Menurutnya, kontribusi umat dalam bidang sosial, budaya, maupun pendidikan sangat dibutuhkan dalam mewujudkan Pontianak sebagai kota yang maju dan sejahtera.

“Berakhirnya Pesparani ke-2 Kota Pontianak ini tidak hanya sebagai wadah kompetisi, tetapi juga menjadi sarana menjaga harmoni dan memupuk rasa persaudaraan dalam kehidupan masyarakat Pontianak yang multikultural,” tutupnya. (prokopim)