,
menampilkan: hasil
Kafilah Pontianak Siap Berlaga di MTQ XXXIII Tingkat Kalbar
Wali Kota Lepas Keberangkatan Kafilah Pontianak ke Kapuas Hulu
PONTIANAK – Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono melepas keberangkatan kafilah Musabaqah Tilawatil Qur’an (MTQ) ke-33 tingkat Provinsi Kalimantan Barat yang akan berlangsung di Kabupaten Kapuas Hulu. Pelepasan kafilah digelar di Sekretariat Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur’an (LPTQ) Kota Pontianak, Kamis (11/9/2025).
Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono memberikan dukungan dan motivasi kepada para peserta MTQ. Ia berharap kafilah dapat menorehkan prestasi membanggakan dan mengharumkan nama Kota Pontianak.
“Keberangkatan ini bukan hanya membawa misi lomba, tetapi juga membawa nama baik Kota Pontianak. Saya berpesan agar seluruh peserta menjaga kesehatan, semangat, dan kekompakan. Insya Allah dengan usaha maksimal, doa, dan kebersamaan, Pontianak bisa meraih hasil terbaik, bahkan juara umum,” harapnya.
Edi menambahkan, keikutsertaan dalam MTQ juga menjadi bagian dari syiar Islam dan pembinaan generasi Qurani di Kota Pontianak.
“Semoga adik-adik qori-qoriah dapat memberikan penampilan terbaiknya. Kita ingin bukan hanya prestasi, tetapi juga semakin tumbuh kecintaan masyarakat kepada Al-Qur’an,” ujarnya.
Sekretaris Umum LPTQ Kota Pontianak, Yusnaldi, menyampaikan rasa syukur dan apresiasi kepada seluruh pengurus, pembina, serta para qori-qoriah yang telah berlatih keras untuk menghadapi ajang bergengsi tersebut.
“Alhamdulillah, pagi ini kita berkumpul dalam rangka persiapan keberangkatan menuju Kapuas Hulu. Perjalanan melalui jalur darat diperkirakan memakan waktu hingga 13–14 jam. Karena itu, kami berharap seluruh rombongan menjaga kesehatan dan keselamatan hingga tiba di lokasi,” ungkapnya.
Dengan semangat kebersamaan dan dukungan penuh pemerintah daerah, LPTQ Kota Pontianak optimistis para qori-qoriah mampu tampil maksimal dan mengharumkan nama kota di ajang MTQ Kalbar tahun ini. (prokopim)
Insan Pers Kawal Target 100 Persen Pengelolaan Sampah di Pontianak
PONTIANAK – Kunjungan insan pers ke Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu (TPST) Edelweis, Rabu (10/9/2025), menjadi bagian dari agenda transparansi informasi serta penguatan peran media dalam mendukung reformasi sistem persampahan di Kota Pontianak.
Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik (IKP) Diskominfo Kota Pontianak, Vivi Salmiarni, bersama jajaran Dinas Lingkungan Hidup (DLH), mendampingi awak media menyaksikan langsung proses pengelolaan sampah. Ia menegaskan, media memiliki posisi strategis dalam mengawal kebijakan pemerintah sekaligus menyebarkan pesan edukatif kepada masyarakat.
“Melalui kunjungan ini, kami ingin memastikan informasi yang tersaji bisa utuh dan benar. Media adalah mitra penting dalam membangun kesadaran publik. Dengan liputan yang tepat, masyarakat dapat melihat sampah bukan hanya persoalan, tetapi juga peluang untuk mewujudkan lingkungan yang lebih bersih serta ekonomi berkelanjutan,” ujarnya.
Menurut Vivi, kegiatan ini juga membuka ruang dialog antara pemerintah, pengelola, dan media. Dengan komunikasi yang terbuka, Diskominfo berharap media dapat menjadi jembatan informasi sehingga mendorong partisipasi aktif masyarakat.
“Harapan kami, liputan ini memperluas pemahaman warga mengenai pentingnya memilah dan mengurangi sampah sejak dari rumah,” tambahnya.
Dalam kunjungan tersebut, jurnalis diperlihatkan praktik pengelolaan sampah di TPST Edelweis. Mulai dari pemilahan, pengolahan organik menjadi kompos dan biogas, biokonversi maggot, hingga daur ulang anorganik menjadi bahan bakar setara bensin, solar, dan minyak tanah. TPST Edelweis disebut sebagai prototipe yang akan menjadi acuan transformasi TPA Batu Layang melalui program Local Service Delivery Improvement Project (LSDP).
Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Pontianak, Syarif Usmulyono, dalam kesempatan yang sama memaparkan kondisi terkini persampahan. Berdasarkan data, volume sampah warga Pontianak mencapai 411,96 ton per hari, sedangkan kemampuan pengelolaan baru sekitar 25 persen. Situasi ini menuntut percepatan langkah agar TPA tidak semakin terbebani.
Ia menegaskan, Kota Pontianak tidak bisa lagi bergantung pada metode open dumping. Pemerintah kini beralih menggunakan sistem sanitary landfill yang lebih ramah lingkungan, serta mewajibkan sampah melewati Tempat Pengolahan Sampah Reduce-Reuse-Recycle (TPS3R) sebelum masuk ke TPA.
Dengan pola ini, TPA Batu Layang ditargetkan berubah menjadi TPST modern berskala industri. Selain menjaga kelestarian lingkungan, pendekatan tersebut juga membuka peluang ekonomi baru bagi masyarakat.
“Targetnya, setiap sampah yang masuk akan diproses tuntas di TPST. Pola ini terintegrasi mulai dari rumah tangga hingga pemrosesan akhir,” tutup Usmulyono. (kominfo)
Pemkot Pontianak Salurkan 18 Paket Bantuan bagi 5 Kelompok Nelayan
Mesin Motor dan Pukat untuk Nelayan di Kecamatan Pontianak Barat
PONTIANAK – Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak kembali menunjukkan kepeduliannya terhadap kesejahteraan nelayan dengan menyalurkan bantuan berupa mesin motor tempel dan pukat. Bantuan tersebut secara simbolis diserahkan langsung oleh Wali Kota Pontianak, Edi Rusdi Kamtono, kepada lima kelompok nelayan di Gang Gotong Royong I, Jalan Komyos Sudarso, Kecamatan Pontianak Barat, pada Kamis (4/9/2025).
Total bantuan yang diberikan sebanyak 18 paket, diperuntukkan bagi lima kelompok nelayan yang ada di Kecamatan Pontianak Barat. Paket bantuan itu diharapkan dapat membantu nelayan dalam menjalankan aktivitas sehari-hari mencari ikan, baik di sungai Kapuas, muara, maupun wilayah pesisir.
Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono, menegaskan bahwa program bantuan untuk nelayan ini rutin dilaksanakan setiap tahun oleh pemerintah kota. Menurutnya, dukungan berupa sarana penangkapan ikan yang lebih memadai sangat penting agar nelayan bisa meningkatkan hasil tangkapan serta menambah pendapatan keluarga.
“Bantuan ini untuk meringankan beban nelayan kita yang sehari-hari menangkap ikan baik di muara atau di sungai Kapuas dan pesisir. Mudah-mudahan bantuan ini bisa menambah penghasilan sehingga menjadi lebih baik,” ujarnya.
Edi menambahkan, bahwa bantuan semacam ini memang rutin disalurkan oleh Pemerintah Kota Pontianak.
“Setiap tahun kita memang punya program ini yang langsung dirasakan masyarakat, khususnya bantuan per kelompok nelayan,” tuturnya.
Salah satu penerima bantuan, Sunansah (46), nelayan dari kelompok Beliung Jaya, Kelurahan Sungai Beliung, Kecamatan Pontianak Barat, menyampaikan rasa syukur atas perhatian yang diberikan pemerintah. Ia menuturkan, satu paket bantuan yang diterimanya berupa mesin motor tempel dan pukat akan sangat membantu kelompoknya dalam mencari ikan.
“Dengan bantuan ini sangat meringankan kami dan memudahkan untuk mencari ikan,” ucapnya usai menerima bantuan di lokasi penyerahan.
Plt Kepala Dinas Pangan, Pertanian dan
Perikanan (DPPP) Kota Pontianak, Muchammad Yamin, menjelaskan bahwa bantuan yang disalurkan kali ini merupakan bentuk dukungan konkret Pemkot Pontianak kepada para nelayan agar lebih produktif.
“Hari ini kita berikan bantuan pada nelayan berbentuk mesin motor air sama pukat sebanyak 18 paket kepada 5 kelompok nelayan,” kata Yamin.
Ia berharap dengan adanya bantuan yang disalurkan oleh pemerintah dapat meningkatkan perekonomian para nelayan.
“Mudah-mudahan dengan tambahan pukat dan mesin ini, mereka bisa menjangkau area yang lebih luas, memperoleh ikan lebih banyak, dan pada akhirnya meningkatkan perekonomian nelayan serta kesejahteraan keluarganya,” imbuhnya.
Melalui program bantuan seperti ini, Pemkot Pontianak berkomitmen untuk terus memperhatikan kebutuhan nelayan. Selain itu, diharapkan langkah ini dapat mendukung upaya menjaga ketahanan pangan daerah sekaligus meningkatkan taraf hidup masyarakat pesisir. (kominfo/prokopim)
Nurhayati Senang Jembatan Dharma Putra Mulai Dibangun
Wawako Bahasan Memancang Tiang Pertama Jembatan Dharma Putra
PONTIANAK - Pemancangan tiang pertama secara simbolis oleh Wakil Wali Kota Pontianak Bahasan menandai dimulainya pembangunan jembatan di Jalan Dharma Putra Kelurahan Siantan Hilir Kecamatan Pontianak Utara. Pemancangan tiang pertama dihadiri Ketua DPRD Kota Pontianak Satarudin, jajaran anggota DPRD Kota Pontianak daerah pemilihan Pontianak Utara, Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan (Forkopimcam) Pontianak Utara serta masyarakat setempat.
Sebelumnya, Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono memastikan infrastruktur jembatan di Jalan Dharma Putra segera diperbaiki pada tahun ini.
Ungkapan rasa syukur disampaikan Nurhayati (39), warga Jalan Dharma Putra, setelah pembangunan kembali jembatan yang roboh sejak hampir dua tahun lalu akhirnya dimulai. Ia mengungkapkan, perbaikan ini sudah lama dinantikan, terutama karena akses warga sehari-hari sangat terganggu.
“Kasihan anak-anak sekolah, setiap hari harus putar arah. Kadang macet sampai ada yang jatuh, ibu-ibu juga susah lewat. Kalau ada ambulance, malah tidak bisa melewati jembatan ini, terpaksa putar lagi. Dengan diperbaikinya jembatan, tentu kami senang sekali, akses jadi lancar,” ungkapnya usai menyaksikan pemancangan tiang pertama pembangunan jembatan, Rabu (3/9/2025).
Nurhayati mengenang, jembatan itu awalnya retak dan hanya ditambal seadanya sebelum akhirnya roboh setelah dilalui kendaraan bertonase besar.
“Sempat ditampal, tapi hanya bertahan tiga minggu. Begitu ada tanki lewat, jembatan langsung putus,” ceritanya.
Wakil Wali Kota Pontianak Bahasan, menerangkan, tidak ada kendala berarti dalam proses pembangunan. Hanya saja, keterlambatan realisasi pekerjaan sebelumnya lebih disebabkan pada tahapan perencanaan dan penganggaran.
“Memang ini menjadi evaluasi bagi kami. Ke depan, agar tidak terjadi lagi, pemerintah kota bersama DPRD akan menganggarkan melalui Belanja Tidak Terduga (BTT) supaya lebih cepat tanggap,” ujarnya.
Pembangunan jembatan tersebut ditargetkan rampung akhir tahun ini. Bahasan optimistis, proyek ini bisa selesai sebelum akhir tahun.
“Kami hadir bersama masyarakat dan DPRD pada hari ini sebagai doa bersama agar pelaksanaannya lancar tanpa hambatan,” imbuhnya.
Selain pembangunan jembatan, Pemerintah Kota Pontianak juga akan menata kawasan sekitar dengan pekerjaan turap di parit yang berdekatan dengan Sungai Putat. Bahasan menyebut, kondisi turap yang ada saat ini sudah rusak dan berkelok.
“Pemerintah Kota Pontianak juga mengusulkan pembangunan drainase dengan anggaran sekitar Rp4 miliar untuk mencegah banjir di kawasan masjid dan pemakaman yang berada di sekitar lokasi,” terangnya.
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Pontianak, Firayanta mengatakan proyek tersebut telah dialokasikan anggaran sebesar Rp1 miliar. Namun, setelah melalui proses tender, nilai pekerjaan dapat ditekan menjadi sekitar Rp800 juta.
“Ada efisiensi sebesar Rp200 juta dari hasil tender. Anggaran ini akan digunakan untuk membangun jembatan dengan model site pile dan beton,” jelasnya.
Firayanta menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat sekitar Jalan Dharma Putra karena proses pembangunan kembali jembatan sempat memakan waktu cukup lama. Selama jembatan terputus, pemerintah menyiapkan jalur alternatif agar mobilitas warga tetap berjalan.
Ia berharap dukungan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan agar proyek ini bisa segera selesai dan berfungsi sebagaimana yang direncanakan.
“Kami berharap masyarakat mendukung dan membantu agar pembangunan Jembatan Dharma Putra dapat berjalan lancar,” harapnya.
Sementara itu, Ketua DPRD Kota Pontianak Satarudin menyebut, pembangunan Jembatan Dharma Putra merupakan bukti keseriusan pemerintah dalam merespons aspirasi masyarakat. Menurutnya, setiap program pembangunan harus melewati tahapan penganggaran, perencanaan, hingga proses lelang sebelum akhirnya bisa dilaksanakan.
“Kalau ada infrastruktur yang roboh, tidak bisa serta-merta langsung ditangani, apalagi dengan anggaran besar. Semua ada prosesnya, mulai dari perencanaan hingga tender. Alhamdulillah, tahun ini proses itu sudah tuntas dan pembangunan bisa dimulai,” sebutnya.
Ia juga menekankan, Pontianak Utara menjadi salah satu wilayah dengan porsi pembangunan terbesar di tahun 2025. Total anggaran yang masuk ke wilayah ini, kata Satarudin, mencapai hampir Rp60 miliar, termasuk dari APBD dan dukungan program pusat.
“Artinya, tidak ada istilah anak kandung atau anak tiri dalam pembangunan. Semua wilayah mendapat perhatian yang sama. Hasil dari pajak yang dibayar masyarakat inilah yang kembali untuk membangun jalan, mendukung kegiatan RT, hingga membantu guru ngaji. Jadi, manfaatnya langsung kembali ke masyarakat,” pungkasnya. (prokopim/kominfo)
 
			