Berita

PONTIANAK - Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak terus memperkuat keterbukaan informasi publik melalui strategi digitalisasi dan inovasi layanan. Upaya ini dipaparkan dalam Monitoring dan Evaluasi (Monev) Keterbukaan Informasi (KI) 2025 yang digelar di Ruang Audio Visual Kantor Gubernur Kalimantan Barat (Kalbar).

Wakil Wali Kota Pontianak Bahasan, menegaskan komitmen pemerintah kota untuk menghadirkan pelayanan informasi publik yang transparan, cepat, dan mudah diakses masyarakat. 

“Transparansi informasi menjadi pondasi utama dalam membangun kepercayaan publik. Kami berupaya menghadirkan layanan yang efisien dan inklusif, termasuk bagi penyandang disabilitas,” ujarnya usai memaparkan Inovasi dan Strategi Keterbukaan Informasi Pemkot Pontianak, Rabu (24/9/2025).

Berbagai langkah dilakukan, mulai dari penyediaan kanal informasi berbasis digital, pengembangan portal Jendela Pontianak (Jepin), hingga optimalisasi Portal Satu Data. Pemkot juga menyiapkan server berkapasitas besar serta membentuk Computer Security Incident Response Team (CSIRT) guna memperkuat keamanan data.

Selain itu, masyarakat turut dilibatkan dalam penyusunan kebijakan publik melalui musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) dan rancangan peraturan daerah terkait pemenuhan hak penyandang disabilitas.

Wakil Wali Kota menambahkan, sinergi dengan komunitas informasi masyarakat dan publikasi melalui berbagai media menjadi bagian dari strategi memperluas akses informasi. 

“Keterbukaan informasi bukan hanya kewajiban, tetapi juga wujud pelayanan publik yang akuntabel,” katanya.

Dengan strategi tersebut, Pemkot Pontianak berharap kualitas pelayanan informasi publik semakin meningkat dan dapat menjadi rujukan bagi daerah lain.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Pontianak Zulkarnain,  

menjelaskan kinerja Pemkot dalam keterbukaan informasi mengalami tren positif dalam dua tahun terakhir.

Berdasarkan penilaian Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Barat, pada tahun 2023 Kota Pontianak berada di peringkat ke-6 dengan predikat informatif. Setahun kemudian, peringkat naik ke posisi ke-4 dan berhasil meraih predikat yang sama serta ditetapkan sebagai juara umum.

“Komitmen itu terlihat dari program prioritas Wali Kota dan Wakil Wali Kota serta respons cepat terhadap aspirasi masyarakat melalui kanal resmi, seperti media sosial, email, dan telepon pengaduan. Tahun ini kami targetkan ada peningkatan dari penilaian,” ujarnya setelah mendampingi Wawako Bahasan.

Menurutnya, target tersebut realistis dicapai dengan dukungan seluruh OPD. Ia menilai keterbukaan informasi bukan sekadar kewajiban administratif, melainkan hak publik yang harus dijamin.

“Kami telah dorong semua perangkat daerah memaksimalkan pengelolaan informasi, memperkuat dokumentasi, serta menyerahkan bukti dukung yang diminta Komisi Informasi,” paparnya.

Komisi Informasi Kalbar menggunakan sejumlah indikator dalam penilaian, seperti komitmen kelembagaan, ketersediaan informasi publik, pelayanan informasi, dan pengembangan website resmi. Penilaian ini merujuk pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Zulkarnain menyebut, keterbukaan informasi sejalan dengan visi Kota Pontianak, yaitu Maju, Sejahtera, Berwawasan Lingkungan yang Humanis. Visi tersebut memberi ruang bagi setiap warga kota untuk dilibatkan secara aktif dalam pembangunan melalui akses informasi yang merata.

“Dengan arah pembangunan yang inklusif, transparansi menjadi bagian tak terpisahkan dari pelayanan publik. Karena itu, kami optimistis target bisa diraih,” tutupnya. (kominfo)

JAKARTA – Ketua Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Kota Pontianak, Yanieta Arbiastutie, menghadiri Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Dewan Kerajinan Nasional (Dekranas) 2025 di Krakatau Ballroom, Hotel Mercure Convention Center, Ancol, Jakarta Utara, Selasa (23/9/2025).

Rakernas dibuka secara resmi oleh Ketua Umum Dekranas, Selvi Ananda Gibran, yang ditandai dengan pemukulan gong. Kegiatan ini diikuti oleh Ketua Dekranasda provinsi, kabupaten, dan kota dari seluruh Indonesia.

Yanieta mengatakan, terdapat sejumlah poin penting yang disampaikan para narasumber Rakernas. Salah satunya instruksi kepada seluruh Ketua Dekranasda untuk menyelaraskan program kerja Dekranas tahun 2025 dengan kegiatan di daerah pada 2026. Selain itu, turut dibahas mengenai sumber anggaran Dekranasda yang dipaparkan oleh Ditjen Keuangan Daerah Kemendagri.

“Sebetulnya banyak program kerja dan kegiatan menarik yang tadi disampaikan. Kami berharap kegiatan tersebut bisa sampai ke daerah, seperti inovasi dan strategi pengembangan produk kerajinan berbasis potensi lokal untuk pasar global maupun sosialisasi UMKM Berani Inovasi Siap Adaptasi (BISA) Ekspor,” ujarnya.

Menurutnya, untuk menembus pasar global bukanlah hal mudah bagi perajin kriya. Produk kerajinan harus memenuhi standar ekspor dan berbagai persyaratan khusus. Karena itu, kolaborasi antara Dekranas pusat, Dekranasda provinsi, dan kabupaten/kota menjadi sangat penting.

“Kolaborasi ini akan memastikan perajin Pontianak siap bersaing di pasar global,” imbuhnya.

Namun, Yanieta mengakui adanya keterbatasan anggaran Dekranasda Kota Pontianak untuk menjalankan sinkronisasi program sebagaimana arahan Dekranas pusat, misalnya kerja sama dengan desainer terkemuka untuk membuka potensi pasar industri fesyen.

“Kerja sama tersebut membutuhkan biaya besar. Apalagi di tengah kondisi efisiensi yang harus dilakukan pemerintah daerah, sehingga kami berharap bisa difasilitasi Dekranas pusat,” jelasnya.

Meski begitu, Yanieta optimistis bahwa program pengembangan UMKM akan tetap diminati. Ia menyebut beberapa kegiatan bisa dilaksanakan secara hybrid atau daring, mengingat sebagian UMKM binaan Dekranasda Kota Pontianak sebenarnya sudah layak ekspor, namun belum memiliki jejaring pasar global.

“Dekranasda Pontianak sangat berterima kasih kepada Dekranas pusat dan Dekranasda Provinsi Kalbar atas dukungan yang telah diberikan. Kami terbuka untuk terus berkolaborasi memajukan UMKM di Kota Pontianak,” pungkasnya. (Publikasi Dekranasda Pontianak 2025)

Terbaik III Stand Pameran dan Karnaval Mobil Hias

PUTUSSIBAU - Gelaran Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) XXXIII Tingkat Provinsi Kalimantan Barat (Kalbar) berakhir. MTQ yang digelar mulai 14 hingga 20 September 2025 ini ditutup secara resmi oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Kalbar Harisson di Stadion Uncak Kapuas Kabupaten Kapuas Hulu, Sabtu (20/9/2025) malam.

Kabupaten Mempawah berhasil mempertahankan Juara Umum pada ajang MTQ Tingkat Provinsi Kalbar tahun 2025. Disusul Kota Pontianak berada di peringkat kedua (runner up) dan di posisi ketiga Kabupaten Sambas.

Selain itu, Kota Pontianak juga berhasil meraih juara ketiga untuk kategori Stand Pameran dan Karnaval Mobil Hias.

Sekretaris Daerah Kota Pontianak Amirullah, menyampaikan rasa syukur atas capaian yang diraih kafilah Kota Pontianak pada perhelatan MTQ tahun ini. Meskipun belum berhasil merebut juara umum, ia mengapresiasi kerja keras para peserta, pembina dan tim ofisial yang telah berusaha maksimal.

“Dengan capaian ini diharapkan menjadi motivasi kita untuk terus meningkatkan kemampuan para peserta ke depannya,” ujarnya usai menghadiri penutupan MTQ XXXIII Kalbar sekaligus menerima trofi pemenang lomba.

Ia menambahkan, Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak dan Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran (LPTQ) Kota Pontianak akan terus memberikan dukungan penuh dalam pembinaan qari, qariah, hafiz, hafizah, dan cabang-cabang lainnya.

“Tentunya dari hasil yang diperoleh ini menjadi bahan evaluasi kami untuk bisa lebih baik lagi,” ungkap Amirullah yang juga selaku Ketua Umum Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran (LPTQ) Kota Pontianak.

Sementara itu, Sekda Provinsi Kalbar Harisson, menyampaikan apresiasi kepada seluruh kafilah yang telah berpartisipasi. Ia juga memberikan ucapan selamat kepada para juara yang akan mewakili Kalbar di tingkat nasional.

“Saya mengucapkan selamat kepada para juara. Teruslah meningkatkan kualitas diri dan jadilah duta yang mampu mengharumkan nama daerah kita tercinta. Ingatlah, usaha tidak pernah mengkhianati hasil,” pesannya.

Harisson juga berpesan kepada peserta yang belum meraih juara agar tidak berkecil hati. Menurutnya, tujuan utama dari pembelajaran Al Quran bukan hanya trofi atau penghargaan, melainkan menjadikan Al Quran sebagai pedoman hidup menuju keselamatan dunia dan akhirat.

Senada dengan itu, Ketua LPTQ Provinsi Kalbar, Andi Musa, menyampaikan laporan pelaksanaan MTQ XXXIII yang berlangsung selama sembilan hari di Kabupaten Kapuas Hulu. Ia menyebutkan, sebanyak 651 peserta dari 14 kabupaten/kota mengikuti 8 cabang lomba yang terbagi ke dalam 24 golongan putra-putri, dengan total 48 golongan yang diperlombakan.

“Kami mengucapkan selamat kepada para juara yang akan menjadi wakil Provinsi Kalimantan Barat pada MTQ Nasional tahun 2026 di Semarang. Bagi yang belum berhasil, teruslah berlatih dan mempersiapkan diri untuk MTQ berikutnya,” pungkasnya. 

Berdasarkan keputusan Dewan Hakim MTQ, Mempawah mengumpulkan 509 poin dan menempati posisi teratas.

Di peringkat kedua diraih Kota Pontianak dengan perolehan 362 poin, disusul Kabupaten Sambas di posisi ketiga dengan 297 poin. Kabupaten Kubu Raya berada di urutan keempat dengan 294 poin, Kabupaten Ketapang kelima dengan 191 poin, dan Kabupaten Kapuas Hulu sebagai tuan rumah menempati posisi keenam dengan 165 poin.

Sementara itu, Kabupaten Kayong Utara meraih posisi ketujuh dengan 141 poin, Kabupaten Sanggau kedelapan dengan 115 poin, serta Kabupaten Bengkayang di urutan kesembilan dengan 96 poin. Kabupaten Sekadau berada di posisi kesepuluh dengan 74 poin, disusul Kabupaten Sintang (70 poin), Kota Singkawang (66 poin), Kabupaten Landak (37 poin), dan Kabupaten Melawi dengan 31 poin di peringkat terakhir. (prokopim)

PONTIANAK – Pagelaran Ponti Lite Fest 2025 resmi dibuka di Kota Pontianak sebagai bagian dari peringatan Bulan Gemar Membaca dan Hari Kunjung Perpustakaan. Festival literasi bertema Pesta Kata Bumi Katulistiwa ini menghadirkan berbagai kegiatan yang melibatkan pelajar, komunitas, hingga masyarakat umum.

Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (Disperpusip) Kota Pontianak, Rendrayani, menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang berkolaborasi dalam penyelenggaraan festival.

“Ponti Lite Fest 2025 bukan sekadar agenda seremonial, melainkan gerakan kolektif yang menunjukkan komitmen Kota Pontianak dalam membangun budaya literasi,” ujarnya usai membuka acara, mewakili Wali Kota Pontianak di Gedung PCC, Sabtu (20/9/2025).

Rendrayani menuturkan, literasi memiliki peran penting dalam membentuk peradaban. Literasi menurutnya tidak lagi cukup dipahami sebatas kemampuan membaca dan menulis, melainkan keterampilan berpikir kritis, kreatif, dan komunikatif.

“Dengan literasi yang kuat, masyarakat bisa menangkal hoaks, mengurangi polarisasi informasi, serta memperluas wawasan,” jelasnya.

Ia menilai, keberagaman budaya yang dimiliki Pontianak menjadi modal sosial besar untuk membangun kota yang tidak hanya maju secara fisik, tetapi juga matang secara intelektual dan spiritual.

“Pontianak adalah satu-satunya kota di dunia yang dilintasi garis khatulistiwa. Ini menjadi identitas sekaligus kekuatan yang harus didukung dengan masyarakat yang gemar membaca dan terus belajar,” tambah Ririn, sapaan karibnya.

Ketua Panitia Ponti Lite Fest 2025, Nani Rosa Nengsih, menambahkan kegiatan ini merupakan puncak dari rangkaian Bulan Gemar Membaca tahun 2025.

Ia menjelaskan, festival ini dimaksudkan untuk menumbuhkan dan membudayakan kegemaran membaca di masyarakat, memperkuat peran perpustakaan sebagai pusat ilmu pengetahuan, serta mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia.

“Ponti Lite Fest tahun ini berlangsung selama dua hari, 20–21 September 2025, di Pontianak Convention Center. Ada sepuluh kegiatan yang digelar, mulai dari sedekah buku, sayembara review buku, lomba cerita Kota Kita, lomba yel-yel, lomba read aloud, lomba mading, pentas literasi, lomba ranking satu, hingga talkshow inspiratif. Semua dirancang agar masyarakat bisa berpartisipasi aktif dalam kegiatan literasi,” jelas Nani.

Ia menerangkan, antusiasme peserta sangat tinggi dengan keterlibatan puluhan sekolah dan komunitas literasi.

“Hal ini menunjukkan literasi bukan hanya tanggung jawab pemerintah atau lembaga pendidikan, tetapi sudah menjadi gerakan bersama masyarakat,” tutupnya. (kominfo)