Berita

PONTIANAK – Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono menilai keberadaan rumah sakit dengan layanan spesialis, peralatan modern, dan tenaga medis berpengalaman semakin memperkuat kualitas pelayanan kesehatan di Kota Pontianak. Menurutnya, sebagai ibu kota Provinsi Kalimantan Barat sekaligus kota jasa dan perdagangan, Pontianak memiliki posisi strategis untuk menjadi pusat pelayanan kesehatan, tidak hanya bagi warga kota, tetapi juga masyarakat dari berbagai daerah di Kalimantan Barat.

“Alhamdulillah, dengan banyaknya rumah sakit di Pontianak, apalagi yang memiliki layanan spesialis, peralatan yang canggih dan modern, serta didukung dokter-dokter spesialis yang berpengalaman, ini sangat membantu kualitas kesehatan masyarakat,” ujarnya saat menghadiri peresmian RS Mata Ayani, Sabtu (26/9/2026).

Edi berharap peningkatan fasilitas kesehatan di Pontianak dapat mengurangi ketergantungan masyarakat untuk berobat ke luar daerah maupun ke negara tetangga. Bahkan, bukan tidak mungkin depan arus pelayanan kesehatan dapat berbalik dengan menjadikan Pontianak sebagai salah satu tujuan berobat.

“Kalau selama ini warga ke Kuching untuk berobat, ke depan kita berharap justru sebaliknya. Pontianak juga bisa menjadi tujuan pelayanan kesehatan,” katanya.

Menurutnya, hal tersebut membutuhkan fasilitas kesehatan yang memadai, tenaga medis kompeten, teknologi yang terus berkembang, serta pelayanan yang mampu membangun kepercayaan masyarakat.

Sementara itu, pemilik RS Mata Ayani Mohamad Subuh mengatakan, pengembangan rumah sakit tidak hanya ditujukan untuk menambah fasilitas pelayanan, tetapi juga memastikan seluruh kegiatan memenuhi ketentuan dan menempatkan keselamatan pasien sebagai prioritas. Subuh menjelaskan, pembangunan RS Mata Ayani dimulai sejak 2023. Pada tahap pertama, bangunan yang diresmikan memiliki luas lantai kurang lebih 2.000 meter persegi.
Seiring perkembangan regulasi, rumah sakit yang memiliki kekuatan utama pada pelayanan mata juga menyiapkan layanan lain. Di antaranya penyakit dalam, THT, anestesi, radiologi, dan pelayanan penunjang lainnya.

“Pelayanan mata tetap menjadi kekuatan kami, tetapi sesuai perkembangan aturan, rumah sakit juga harus membuka dan menyiapkan pelayanan-pelayanan lain,” katanya.

Ia mengatakan, visi RS Mata Ayani adalah memberikan pelayanan kesehatan mata bagi masyarakat Kalimantan Barat, khususnya Pontianak dan sekitarnya, dengan standar nasional. Untuk mencapai hal tersebut, rumah sakit berupaya melengkapi fasilitas diagnostik, tindakan, dan layanan pendukung. Selain layanan kuratif, RS Mata Ayani juga akan memperkuat pendekatan promotif dan preventif. Salah satunya melalui pemeriksaan dan penjaringan mata juling pada anak serta pemeriksaan kesehatan mata bagi peserta prolanis, terutama penderita diabetes dan hipertensi.

“Diabetes dan hipertensi juga memiliki pengaruh terhadap kesehatan mata. Karena itu, kita ingin pelayanan tidak hanya berorientasi pada pengobatan, tetapi juga pencegahan,” katanya.

Pihak rumah sakit juga merencanakan bakti sosial operasi katarak pada Desember 2026. Selain itu, fasilitas RS Mata Ayani diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai wahana pendidikan dokter, khususnya untuk menunjang pembelajaran bidang kesehatan mata.
Subuh berharap keberadaan RS Mata Ayani dapat menambah pilihan layanan kesehatan berkualitas bagi masyarakat sekaligus mendukung upaya menjadikan Pontianak sebagai pusat pelayanan kesehatan di Kalimantan Barat.

“Mudah-mudahan rumah sakit ini memberi manfaat semakin besar bagi masyarakat, baik untuk pelayanan, pencegahan, maupun pendidikan,” pungkasnya. (prokopim)

Wali Kota Dorong Seni Perkuat Identitas Kota

PONTIANAK – Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono mengapresiasi penyelenggaraan Pontianak Biennale 2026 yang mempertemukan seniman lokal, nasional, hingga mancanegara. Menurutnya, kegiatan tersebut menunjukkan bahwa ekosistem seni di Pontianak mampu terhubung dengan jejaring yang lebih luas sekaligus menghadirkan gagasan-gagasan penting tentang alam, kota, dan kehidupan masyarakat.

“Ini bentuk sinergi seniman yang tidak hanya dari Pontianak dan Kalimantan Barat, tetapi juga dari Pulau Jawa bahkan mancanegara, seperti Singapura, Kroasia, Malaysia, dan Brunei,” ujarnya saat menghadiri pembukaan Pontianak Biennale 2026 di Port 99, Jumat (25/9/2026) malam.

Pontianak Biennale 2026 mengusung tema “Arus Pertemuan dan Gelombang” dan untuk pertama kalinya digelar secara urundaya dan swakelola dengan melibatkan berbagai institusi, lembaga, organisasi, kolektif, komunitas, serta individu. Biennale dirancang sebagai ruang pertemuan gagasan dan praktik artistik sekaligus memperkuat jejaring pelaku seni dari tingkat lokal hingga global.

Edi menilai, karya-karya yang ditampilkan terasa relevan dengan kondisi Pontianak dan Kalimantan Barat saat ini, terutama terkait lingkungan, sungai, dan kebakaran lahan.

“Di tengah kondisi bencana asap, kita tidak berhenti berkreasi dan berinovasi. Para seniman juga menyampaikan perasaannya terhadap alam. Banyak karya berbicara tentang sungai, kebakaran lahan, dan bagaimana kita perlu menjaga keseimbangan hidup,” katanya.

Menurutnya, seni memiliki kemampuan menyampaikan pesan yang panjang melalui visual, bunyi, instalasi, maupun karya tiga dimensi. Ia menilai sejumlah karya yang menggambarkan suara alam, Sungai Kapuas sebagai nadi kehidupan, hingga hubungan masyarakat dengan hutan memberi pengalaman yang kuat bagi pengunjung.

“Semua tampilannya, baik video visual, sculpture maupun lukisan, menggambarkan sesuatu yang menginspirasi. Ini bukan sesuatu yang biasa kita lihat di ruang umum,” ujarnya.

Pontianak Biennale tahun ini menghadirkan 41 seniman lokal, nasional, dan internasional. Sebanyak 22 di antaranya merepresentasikan Pontianak, Kalimantan dan Borneo, empat berasal dari luar Kalimantan, sementara 12 seniman internasional berasal dari berbagai negara seperti Malaysia, Singapura, Hong Kong, Inggris, India, Belanda, Kroasia, San Marino, Jepang, Vietnam dan Thailand.

Ia berharap Pontianak Biennale dapat terus berkembang sebagai agenda berkala dengan ruang penyelenggaraan yang lebih luas. Tidak hanya di Port 99, kegiatan seni ke depan juga dapat menyentuh taman kota, ruang publik, hingga kawasan terbuka.

Edi juga mengaitkan peran seniman dengan rencana Pemkot Pontianak merehabilitasi SD Negeri 14 yang merupakan bangunan cagar budaya untuk dikembangkan menjadi museum. Menurutnya, keterlibatan seniman dapat membantu menghadirkan museum yang mampu menceritakan perjalanan Pontianak secara menarik.

“Tahun depan kita akan merehab SD 14 yang merupakan cagar budaya Kota Pontianak dan akan kita jadikan museum. Nanti kita ingin bekerja sama dengan teman-teman seniman untuk membantu mempresentasikan museum itu sehingga bisa bercerita tentang kondisi Kota Pontianak sejak awal hingga hari ini,” ujarnya.

Sementara itu, perwakilan Pontianak Biennale 2026 Gusti Enda mengatakan, tema “Arus Pertemuan dan Gelombang” dipilih untuk merepresentasikan posisi Pontianak dan Kalimantan Barat sebagai titik temu berbagai arus peradaban, budaya, migrasi, dan niaga. Sungai ditempatkan sebagai metafora yang sejak lama menjadi jalur pertemuan manusia, kebudayaan, pengetahuan dan peradaban.

Penyelenggaraan berlangsung selama satu bulan, 25 September hingga 25 Oktober 2026, dengan pameran dan berbagai program publik. Selain Port 99, aktivitas juga tersebar di Pasar Tradisional Purnama, SD Negeri 14, Tempias Kopi Banjar Serasan, ruang konferensi, hingga ruang komunal lainnya. Rangkaian program tidak hanya berupa pameran seni rupa kontemporer, tetapi juga konferensi dan forum, Dapok Warge, Beranda Sinema, tur budaya dan sejarah “Pontianak Punye Cerite”, Bukumpul Library, hingga Kids Corner.

“Kami ingin Pontianak Biennale menjadi ruang yang terus tumbuh, membuka dialog, dan mempertemukan banyak pihak. Dari pertemuan-pertemuan itu, mudah-mudahan muncul gelombang baru bagi perkembangan seni dan kebudayaan di Pontianak,” pungkasnya. (prokopim)

PONTIANAK – Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono mendorong Badan Kontak Majelis Taklim (BKMT) agar semakin berperan sebagai penggerak majelis taklim di tengah masyarakat sekaligus menjadi mitra pemerintah dalam memperkuat kehidupan keagamaan yang religius, humanis, dan harmonis. BKMT memiliki jaringan yang luas hingga tingkat kecamatan dan berperan menaungi berbagai majelis taklim. Karena itu, kepengurusan yang baru dilantik diharapkan tidak hanya aktif dalam kegiatan pengajian, tetapi juga mampu mendorong penerapan nilai-nilai Islam dalam kehidupan sehari-hari.

“BKMT ini memiliki peran yang sangat besar bagi kehidupan masyarakat. Dengan kepengurusan sampai tingkat kecamatan, BKMT bisa menjadi motivator bagi majelis-majelis taklim yang ada,” ujar Edi Kamtono saat menghadiri peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW yang dirangkaikan dengan pelantikan pengurus PC BKMT Kecamatan Pontianak Barat, Timur, dan Utara di Aula Rumah Dinas Wakil Wali Kota Pontianak, Jumat (25/9/2026).

Edi juga mendorong agar program-program BKMT disinergikan dengan program pemerintah maupun kegiatan majelis taklim lainnya sehingga manfaatnya dapat menjangkau lebih luas. BKMT juga dapat dilibatkan dalam berbagai agenda besar di Kota Pontianak, termasuk kegiatan keagamaan yang akan datang. Keterlibatan tersebut, menurutnya, sekaligus menunjukkan wajah masyarakat Pontianak yang religius dan humanis.

“BKMT ini kumpulan majelis-majelis taklim yang ada. Jadi ini juga mencerminkan wajah masyarakat Kota Pontianak yang religius dan humanis,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua PD BKMT Kota Pontianak Yanieta Arbiastutie mengajak pengurus yang baru dilantik menjadikan momentum Maulid Nabi Muhammad SAW sebagai titik awal menjalankan amanah organisasi dengan meneladani akhlak Rasulullah. Menurutnya, tema kegiatan, “Meneladani Akhlak Rasulullah SAW untuk Mewujudkan Pengurus BKMT Kota Pontianak yang Amanah, Solid, dan Berkemajuan”, menjadi pedoman bagi kepengurusan baru dalam menjalankan tugas.

“Tema ini bukan sekadar penghias acara, tetapi merupakan doa, komitmen, sekaligus pedoman bagi kita semua, khususnya bagi pengurus yang baru saja dilantik,” katanya.

Yanieta memaknai tema tersebut dalam tiga pilar utama. Pertama, amanah, yakni menjadi pengurus yang jujur, dapat dipercaya, dan bertanggung jawab sebagaimana keteladanan Rasulullah SAW sebagai Al-Amin. Pilar kedua adalah solid. Ia meminta seluruh pengurus menjaga kekompakan dan memperkuat ukhuwah agar dakwah dan syiar Islam dapat semakin luas menjangkau masyarakat.

“Rajutlah tali ukhuwah Islamiyah yang kuat dan jaga kekompakan. Dengan kesolidan, dakwah dan syiar Islam akan jauh lebih mudah kita bumikan di Kota Pontianak,” jelasnya.

Sedangkan pilar ketiga adalah berkelanjutan. BKMT, menurut Yanieta, harus mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman dan menghadirkan program yang tidak hanya bersifat keagamaan, tetapi juga memperkuat keluarga dan masyarakat.

“BKMT harus mampu beradaptasi dengan tantangan zaman. Hadirkan program-program majelis taklim yang mencerdaskan, memberdayakan perempuan, memperkuat keluarga, dan memberikan kontribusi nyata bagi kemajuan masyarakat Kota Pontianak,” ujarnya. (prokopim)

PONTIANAK – Sekretaris Daerah Kota Pontianak Amirullah meminta seluruh perangkat daerah memastikan kampanye antikorupsi benar-benar dilaksanakan secara konkret dan dapat dibuktikan, bukan sebatas laporan administratif. Sesuai arahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), kampanye antikorupsi dapat dilakukan melalui tiga kategori media, yakni media digital, media konvensional, serta aktivitas langsung di lapangan.

“Sesuai arahan KPK, ada tiga kategori kampanye, yaitu media digital, media konvensional, dan on the ground activation. Ini harus benar-benar jalan, bukan hanya tertulis dalam laporan,” ujarnya saat Rapat Koordinasi Pelaporan Hasil Kampanye Antikorupsi Serentak dalam Program Pariwara Antikorupsi KPK Tahun 2026 di Aula Rohana Muthalib Bapperida Pontianak, Jumat (25/9/2026).

Ia mengatakan, Pemkot Pontianak sebelumnya telah meminta sejumlah perangkat daerah menindaklanjuti kampanye tersebut. Karena itu, ia meminta setiap OPD menunjukkan bentuk konkret dari materi yang sudah dipublikasikan.

“Kalau sudah ada di Instagram, tampilkan. Kalau sudah ada di loket pelayanan, tunjukkan. Saya ingin melihat konkretnya, apakah betul sudah berjalan,” katanya.

Amirullah menilai, dokumentasi dan bukti pelaksanaan menjadi bagian penting karena pelaksanaan kampanye antikorupsi juga menjadi salah satu hal yang dapat diverifikasi dalam proses evaluasi maupun pemeriksaan. Kampanye antikorupsi dapat dilakukan melalui media sosial resmi OPD, materi pada loket pelayanan, baliho, spanduk, layar informasi, maupun media lain yang mudah dilihat masyarakat.

Menurutnya, pesan yang disampaikan juga harus konsisten dengan nilai pelayanan publik, terutama transparansi, integritas, dan pencegahan praktik korupsi.

“Tayangannya harus hadir dan transparan. Jangan hanya menyampaikan sudah dilakukan, tetapi ketika dicek tidak ditemukan,” ujarnya.

Amirullah meminta kepala perangkat daerah melakukan pengawasan langsung terhadap pelaksanaan kampanye di unit masing-masing. Ia juga berharap kampanye antikorupsi tidak hanya dibuat untuk memenuhi indikator penilaian, tetapi mampu membangun budaya integritas di lingkungan pemerintah.

“Kita ingin pesan antikorupsi itu benar-benar terlihat, dibaca, dan dipahami, baik oleh aparatur maupun masyarakat yang menerima layanan,” katanya.

Ia menambahkan, konsistensi dalam kampanye antikorupsi merupakan salah satu bagian dari upaya memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih dan melayani.

“Yang kita butuhkan adalah pelaksanaan nyata. Kalau memang sudah dilaksanakan, buktinya harus ada dan mudah diverifikasi,” pungkasnya. (prokopim)