Berita

Mesin Motor dan Pukat untuk Nelayan di Kecamatan Pontianak Barat

PONTIANAK – Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak kembali menunjukkan kepeduliannya terhadap kesejahteraan nelayan dengan menyalurkan bantuan berupa mesin motor tempel dan pukat. Bantuan tersebut secara simbolis diserahkan langsung oleh Wali Kota Pontianak, Edi Rusdi Kamtono, kepada lima kelompok nelayan di Gang Gotong Royong I, Jalan Komyos Sudarso, Kecamatan Pontianak Barat, pada Kamis (4/9/2025).

Total bantuan yang diberikan sebanyak 18 paket, diperuntukkan bagi lima kelompok nelayan yang ada di Kecamatan Pontianak Barat. Paket bantuan itu diharapkan dapat membantu nelayan dalam menjalankan aktivitas sehari-hari mencari ikan, baik di sungai Kapuas, muara, maupun wilayah pesisir.

Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono, menegaskan bahwa program bantuan untuk nelayan ini rutin dilaksanakan setiap tahun oleh pemerintah kota. Menurutnya, dukungan berupa sarana penangkapan ikan yang lebih memadai sangat penting agar nelayan bisa meningkatkan hasil tangkapan serta menambah pendapatan keluarga.

“Bantuan ini untuk meringankan beban nelayan kita yang sehari-hari menangkap ikan baik di muara atau di sungai Kapuas dan pesisir. Mudah-mudahan bantuan ini bisa menambah penghasilan sehingga menjadi lebih baik,” ujarnya.

Edi menambahkan, bahwa bantuan semacam ini memang rutin disalurkan oleh Pemerintah Kota Pontianak. 

“Setiap tahun kita memang punya program ini yang langsung dirasakan masyarakat, khususnya bantuan per kelompok nelayan,” tuturnya.

Salah satu penerima bantuan, Sunansah (46), nelayan dari kelompok Beliung Jaya, Kelurahan Sungai Beliung, Kecamatan Pontianak Barat, menyampaikan rasa syukur atas perhatian yang diberikan pemerintah. Ia menuturkan, satu paket bantuan yang diterimanya berupa mesin motor tempel dan pukat akan sangat membantu kelompoknya dalam mencari ikan.

“Dengan bantuan ini sangat meringankan kami dan memudahkan untuk mencari ikan,” ucapnya usai menerima bantuan di lokasi penyerahan.

Plt Kepala Dinas Pangan, Pertanian dan 

Perikanan (DPPP) Kota Pontianak, Muchammad Yamin, menjelaskan bahwa bantuan yang disalurkan kali ini merupakan bentuk dukungan konkret Pemkot Pontianak kepada para nelayan agar lebih produktif.

“Hari ini kita berikan bantuan pada nelayan berbentuk mesin motor air sama pukat sebanyak 18 paket kepada 5 kelompok nelayan,” kata Yamin.

Ia berharap dengan adanya bantuan yang disalurkan oleh pemerintah dapat meningkatkan perekonomian para nelayan.

“Mudah-mudahan dengan tambahan pukat dan mesin ini, mereka bisa menjangkau area yang lebih luas, memperoleh ikan lebih banyak, dan pada akhirnya meningkatkan perekonomian nelayan serta kesejahteraan keluarganya,” imbuhnya.

Melalui program bantuan seperti ini, Pemkot Pontianak berkomitmen untuk terus memperhatikan kebutuhan nelayan. Selain itu, diharapkan langkah ini dapat mendukung upaya menjaga ketahanan pangan daerah sekaligus meningkatkan taraf hidup masyarakat pesisir. (kominfo/prokopim)

Wawako Bahasan Memancang Tiang Pertama Jembatan Dharma Putra

PONTIANAK - Pemancangan tiang pertama secara simbolis oleh Wakil Wali Kota Pontianak Bahasan menandai dimulainya pembangunan jembatan di Jalan Dharma Putra Kelurahan Siantan Hilir Kecamatan Pontianak Utara. Pemancangan tiang pertama dihadiri Ketua DPRD Kota Pontianak Satarudin, jajaran anggota DPRD Kota Pontianak daerah pemilihan Pontianak Utara, Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan (Forkopimcam) Pontianak Utara serta masyarakat setempat.

Sebelumnya, Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono memastikan infrastruktur jembatan di Jalan Dharma Putra segera diperbaiki pada tahun ini. 

Ungkapan rasa syukur disampaikan Nurhayati (39), warga Jalan Dharma Putra, setelah pembangunan kembali jembatan yang roboh sejak hampir dua tahun lalu akhirnya dimulai. Ia mengungkapkan, perbaikan ini sudah lama dinantikan, terutama karena akses warga sehari-hari sangat terganggu.

“Kasihan anak-anak sekolah, setiap hari harus putar arah. Kadang macet sampai ada yang jatuh, ibu-ibu juga susah lewat. Kalau ada ambulance, malah tidak bisa melewati jembatan ini, terpaksa putar lagi. Dengan diperbaikinya jembatan, tentu kami senang sekali, akses jadi lancar,” ungkapnya usai menyaksikan pemancangan tiang pertama pembangunan jembatan, Rabu (3/9/2025).

Nurhayati mengenang, jembatan itu awalnya retak dan hanya ditambal seadanya sebelum akhirnya roboh setelah dilalui kendaraan bertonase besar. 

“Sempat ditampal, tapi hanya bertahan tiga minggu. Begitu ada tanki lewat, jembatan langsung putus,” ceritanya.

Wakil Wali Kota Pontianak Bahasan, menerangkan, tidak ada kendala berarti dalam proses pembangunan. Hanya saja, keterlambatan realisasi pekerjaan sebelumnya lebih disebabkan pada tahapan perencanaan dan penganggaran.

“Memang ini menjadi evaluasi bagi kami. Ke depan, agar tidak terjadi lagi, pemerintah kota bersama DPRD akan menganggarkan melalui Belanja Tidak Terduga (BTT) supaya lebih cepat tanggap,” ujarnya.

Pembangunan jembatan tersebut ditargetkan rampung akhir tahun ini. Bahasan optimistis, proyek ini bisa selesai sebelum akhir tahun. 

“Kami hadir bersama masyarakat dan DPRD pada hari ini sebagai doa bersama agar pelaksanaannya lancar tanpa hambatan,” imbuhnya.

Selain pembangunan jembatan, Pemerintah Kota Pontianak juga akan menata kawasan sekitar dengan pekerjaan turap di parit yang berdekatan dengan Sungai Putat. Bahasan menyebut, kondisi turap yang ada saat ini sudah rusak dan berkelok.

“Pemerintah Kota Pontianak juga mengusulkan pembangunan drainase dengan anggaran sekitar Rp4 miliar untuk mencegah banjir di kawasan masjid dan pemakaman yang berada di sekitar lokasi,” terangnya.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Pontianak, Firayanta mengatakan proyek tersebut telah dialokasikan anggaran sebesar Rp1 miliar. Namun, setelah melalui proses tender, nilai pekerjaan dapat ditekan menjadi sekitar Rp800 juta. 

“Ada efisiensi sebesar Rp200 juta dari hasil tender. Anggaran ini akan digunakan untuk membangun jembatan dengan model site pile dan beton,” jelasnya.

Firayanta menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat sekitar Jalan Dharma Putra karena proses pembangunan kembali jembatan sempat memakan waktu cukup lama. Selama jembatan terputus, pemerintah menyiapkan jalur alternatif agar mobilitas warga tetap berjalan.

Ia berharap dukungan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan agar proyek ini bisa segera selesai dan berfungsi sebagaimana yang direncanakan. 

“Kami berharap masyarakat mendukung dan membantu agar pembangunan Jembatan Dharma Putra dapat berjalan lancar,” harapnya.

Sementara itu, Ketua DPRD Kota Pontianak Satarudin menyebut, pembangunan Jembatan Dharma Putra merupakan bukti keseriusan pemerintah dalam merespons aspirasi masyarakat. Menurutnya, setiap program pembangunan harus melewati tahapan penganggaran, perencanaan, hingga proses lelang sebelum akhirnya bisa dilaksanakan.

“Kalau ada infrastruktur yang roboh, tidak bisa serta-merta langsung ditangani, apalagi dengan anggaran besar. Semua ada prosesnya, mulai dari perencanaan hingga tender. Alhamdulillah, tahun ini proses itu sudah tuntas dan pembangunan bisa dimulai,” sebutnya.

Ia juga menekankan, Pontianak Utara menjadi salah satu wilayah dengan porsi pembangunan terbesar di tahun 2025. Total anggaran yang masuk ke wilayah ini, kata Satarudin, mencapai hampir Rp60 miliar, termasuk dari APBD dan dukungan program pusat.

“Artinya, tidak ada istilah anak kandung atau anak tiri dalam pembangunan. Semua wilayah mendapat perhatian yang sama. Hasil dari pajak yang dibayar masyarakat inilah yang kembali untuk membangun jalan, mendukung kegiatan RT, hingga membantu guru ngaji. Jadi, manfaatnya langsung kembali ke masyarakat,” pungkasnya. (prokopim/kominfo)

Gelontorkan Bantuan Bedah Rumah dan Perbaikan WC

PONTIANAK – Wali Kota Pontianak, Edi Rusdi Kamtono, menegaskan komitmen pemerintah kota dalam memperluas akses hunian layak bagi masyarakat, salah satunya dengan mengalokasikan hampir Rp4 miliar pada 2025 untuk program bedah rumah tidak layak huni. Tahun ini Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak menggelontorkan bantuan bedah rumah tak layak huni sebanyak 183 unit dan WC sebanyak 141 unit. Penyaluran bantuan yang bersumber dari APBD Kota Pontianak tahun 2025 ini dilaksanakan secara bertahap.

Sebagaimana diketahui, saat ini jumlah penduduk Kota Pontianak mencapai 690.277 jiwa, dengan sekitar 213 ribu kepala keluarga (KK).

“Namun, baru tersedia 135 ribu rumah tinggal sehingga masih terdapat kurang lebih 26 ribu KK yang belum memiliki rumah mandiri dan tinggal bersama keluarga besar,” terangnya usai menyerahkan bantuan bedah rumah dan bedah WC dalam rangka Hari Perumahan Nasional (Hapernas) di Rusunawa Harapan Jaya, Jalan Harapan Jaya, Selasa (2/9/2025).

Edi menambahkan bahwa program bedah rumah dan perbaikan WC ini rutin dilaksanakan setiap tahun. Tujuannya, mengurangi jumlah rumah tidak layak huni di Kota Pontianak secara bertahap.

“Rumah yang sehat menjadi kunci keluarga yang kuat. Karena itu, desain hunian harus memperhatikan sirkulasi udara, pencahayaan matahari, hingga ketahanan terhadap kelembapan dan curah hujan tinggi,” ucap Edi.

Ia menambahkan, kondisi geografis Pontianak yang datar dan rawan genangan air pasang juga perlu diantisipasi agar rumah tidak mudah tergenang. Selain program bedah rumah, Pemkot berencana membangun sejumlah rumah susun sewa sederhana (Rusunawa) di beberapa titik, seperti Gang Semut dan wilayah Pontianak Utara. Saat ini Rusunawa telah menampung ratusan KK, antara lain di Jalan Komyos dan Nipah Kuning Dalam.

“Dengan hunian sehat, keluarga akan tumbuh lebih baik dan bahagia,” tuturnya.

Edi menekankan pentingnya sinergi berbagai pihak. Ia juga menambahkan, infrastruktur dasar tetap menjadi prioritas, termasuk jalan, drainase, air bersih, jaringan utilitas, serta ruang terbuka hijau yang dapat digunakan masyarakat beraktivitas.

“Pemerintah kota tidak bisa bekerja sendiri. Kami mengajak BUMN, BUMD, dunia usaha, dan komunitas untuk berkolaborasi menciptakan Pontianak yang asri dan humanis,” katanya.

Sektor ekonomi kreatif, khususnya kuliner, disebutnya sebagai salah satu penopang utama pertumbuhan ekonomi. Data BPS mencatat pertumbuhan ekonomi Kota Pontianak pada 2025 sebesar 5,2 persen.

“Kolaborasi ini diharapkan menjadikan Pontianak semakin tertib, nyaman, dan membahagiakan warganya,” imbuh Edi.

Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (PRKP) Kota Pontianak, Derry Gunawan, menyampaikan bantuan rumah tidak layak huni diserahkan kepada masyarakat yang membutuhkan, dengan dukungan dana selain dari APBD juga dari pihak swasta, lembaga keuangan, dan para donatur.

“Kolaborasi ini menjadi bukti bahwa kepedulian masih terjaga. Meski banyak tantangan, dengan persatuan dan kerja sama, kita bisa mencari solusi bersama,” ujar Derry.

Selain program bedah rumah, Pemkot Pontianak juga memberikan subsidi sewa rusun bagi warga lanjut usia yang kesulitan membayar. Melalui gerakan peduli bersama, dana berhasil dihimpun untuk membantu 20 manula berusia di atas 65 tahun di Rusun Nipah Kuning dan Rusun Sungai Beliung.

“Mereka terbantu untuk tetap tinggal dengan nyaman meski tidak lagi memiliki kemampuan membayar sewa,” jelasnya.

Rangkaian kegiatan sosial turut mewarnai peringatan Hapernas. Antara lain pasar murah yang didukung Bulog dengan menyediakan sembako terjangkau, pemeriksaan kesehatan gratis oleh UPT Puskesmas, serta pre-loved sale berupa penjualan barang layak pakai sumbangan ASN dan donatur. Hasil penjualan dikembalikan untuk kegiatan warga rusun melalui pengurus RT.

“Pasar murah ini selalu dinantikan warga rusun. Bahkan seringkali dalam satu jam saja barang langsung habis,” tutur Derry.

Ia juga menyampaikan apresiasi kepada Bank Kalbar, BPR Khatulistiwa, Perum Bulog, Yayasan Bakti Suci, hingga kontraktor lokal yang berpartisipasi. Derry menegaskan dukungan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pontianak sangat penting dalam menyukseskan program perumahan dan kegiatan peringatan Hari Perumahan Nasional.

“Kami berharap kegiatan ini memberi kontribusi nyata bagi kemajuan perumahan di Kota Pontianak serta memperkuat kepedulian sosial di tengah masyarakat,” pungkasnya. (kominfo/prokopim)

PONTIANAK – Kota Pontianak dipercaya menjadi tuan rumah Rapat Koordinasi Pusat dan Daerah tentang pengelolaan data statistik sektoral melalui modul e-Walidata. Ketua Panitia Rakor, Rendy Jaya Laksamana, menjelaskan pemilihan Kalimantan Barat sebagai lokasi penyelenggaraan bukan tanpa pertimbangan. Letak geografisnya strategis di tengah Indonesia serta berbatasan langsung dengan negara lain, sehingga memiliki tantangan khusus dalam pelayanan publik.

“Kawasan perbatasan sangat berkorelasi dengan pembangunan daerah, sehingga penting mendapat perhatian lebih,” ujarnya, usai kegiatan di Hotel Golden Tulip, Selasa (26/8/2025).

Rendy menjelaskan, Rakor ini dirancang sebagai wadah memperkuat kolaborasi pusat dan daerah. Ia menegaskan kebijakan nasional harus mampu mengakomodasi kebutuhan pemerintah daerah, agar pembangunan lebih merata dan sesuai kondisi lapangan. Dukungan pemerintah provinsi serta kabupaten/kota dinilai krusial sejak tahap perencanaan hingga penganggaran.

Ia menambahkan, Pontianak diharapkan dapat menjadi contoh pelaksanaan tata kelola data yang baik. Dengan dukungan penyelenggaraan yang lancar, Rakor ini diharapkan menghasilkan rekomendasi nyata untuk menyinergikan arah pembangunan nasional dan daerah.

“Sinergi pusat dan daerah menjadi kunci agar program pembangunan berjalan efektif serta memberi manfaat nyata bagi masyarakat,” tegas Rendy, yang juga Analis Kebijakan Ahli Madya Kemendagri.

Kepala Bappeda Provinsi Kalimantan Barat, Mahmudah, menegaskan pentingnya data sebagai fondasi utama dalam merumuskan kebijakan pembangunan. Menurutnya, data bukan hanya kumpulan angka, melainkan potret kondisi masyarakat yang menjadi dasar setiap langkah pembangunan.

“Tanpa data valid, perencanaan ibarat membangun rumah di atas pasir, rapuh dan mudah runtuh,” ujarnya.

Mahmudah menilai integrasi data antarinstansi mutlak dilakukan. Dengan basis data yang terhubung, setiap organisasi perangkat daerah (OPD) dapat bergerak dalam koridor yang sama serta saling melengkapi. Data yang kuat, katanya, juga berfungsi sebagai alat ukur keberhasilan, bahan evaluasi, sekaligus instrumen transparansi dan akuntabilitas.

Ia menyoroti perkembangan Kebijakan Satu Data Indonesia (SDI) pasca-terbitnya regulasi seperti Perpres Nomor 39 Tahun 2019 dan Permendagri Nomor 5 Tahun 2024. Menurutnya, penerapan teknis melalui e-Walidata SIBD harus diperkuat agar lebih kredibel.

“Kini bukan lagi Money Follow Program, melainkan Program Follow Data di mana kebijakan dirancang berdasarkan bukti dan fakta,” tegasnya.

Selain itu, Mahmudah menyampaikan sejumlah masukan kepada Kementerian Dalam Negeri, seperti perlunya fitur deteksi otomatis kesalahan input serta pencegahan duplikasi data pada sistem. Ia juga menekankan pentingnya percepatan integrasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) untuk mendukung penyusunan rencana kerja pemerintah daerah yang lebih efisien.

“Pedoman penyusunan RKPD sebaiknya diterbitkan lebih awal agar menjadi pijakan bagi provinsi dan kabupaten/kota,” tambahnya.

Peserta dari Kota Pontianak, yang juga selaku Kepala Bidang Statistik Sektoral Diskominfo Kota Pontianak, Jumiati, menegaskan komitmen pemerintah kota dalam memperkuat penyelenggaraan statistik sektoral. Menurutnya, data sektoral berkualitas sangat dibutuhkan agar setiap program pembangunan dapat dirancang sesuai kebutuhan daerah sekaligus mendukung kebijakan nasional.

Ia menilai penguatan sumber daya manusia menjadi faktor penting dalam menjalankan kegiatan statistik sektoral. Kompetensi dan keterampilan aparatur perlu terus ditingkatkan agar mampu menghasilkan data yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.

“Tanpa SDM yang andal, sulit mencapai kualitas data yang diharapkan,” katanya.

Jumiati juga mengapresiasi langkah Kemendagri yang telah menambahkan sub-kegiatan statistik sektoral dalam perangkat daerah. Kebijakan ini menurutnya mampu memotivasi OPD untuk lebih serius melaksanakan kewajiban penyediaan data sektoral. Ia menegaskan, peran wali data pendukung di setiap OPD menjadi vital untuk memastikan sinkronisasi dengan wali data utama.

Ke depan, Jumiati berharap Kota Pontianak dapat menjadi rujukan dalam tata kelola data sektoral di tingkat daerah.

“Dengan pengelolaan yang optimal, data sektoral di Pontianak bisa menjadi acuan kredibel, baik bagi pemerintah pusat maupun daerah, untuk memperkuat arah pembangunan,” pungkasnya. (kominfo)