Berita

Warga Kelurahan Bangka Belitung Laut Terima Bantuan Barang

PONTIANAK - Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak menyerahkan bantuan barang-barang perlengkapan untuk mendukung kegiatan posyandu maupun pemberdayaan masyarakat. Bantuan barang antara lain sound system, alat tensi digital, alat autocheck dan strip, lemari, kipas angin, peralatan hadrah dan perlengkapan lainnya.

Wakil Wali Kota Pontianak Bahasan, menyerahkan secara simbolis berbagai barang bantuan yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) 2025 kepada masyarakat di Halaman Kantor Kelurahan Bangka Belitung Laut, Sabtu (9/8/2025) malam. 

“Bantuan ini menjadi bagian dari program Pemkot Pontianak dalam memperkuat layanan posyandu sekaligus mendukung percepatan penurunan angka stunting di Kota Pontianak,” ujarnya usai menyerahkan bantuan barang kepada warga di kelurahan tersebut.

Ia menambahkan, bantuan tersebut tidak hanya diberikan di Kelurahan Bangka Belitung Laut, tetapi juga akan didistribusikan ke seluruh 29 kelurahan yang tersebar di enam kecamatan di Kota Pontianak. Bahasan menjelaskan, pengadaan peralatan ini diharapkan dapat memotivasi masyarakat untuk lebih rajin datang ke Posyandu. Menurutnya, peran posyandu kini semakin luas, tidak hanya fokus pada balita, tetapi juga memberikan layanan bagi lansia, ibu hamil, dan remaja putri.

“Kami ingin memberikan semangat dan edukasi agar masyarakat rajin memanfaatkan layanan posyandu. Dengan adanya peralatan pemeriksaan kesehatan yang memadai, masyarakat bisa lebih mudah melakukan pengecekan kesehatan secara rutin,” ungkapnya.

Ia menegaskan, salah satu tujuan utama penguatan posyandu ini adalah mendukung program nasional percepatan penurunan stunting. Bahasan menilai, upaya menekan angka stunting harus dilakukan secara menyeluruh dan berkesinambungan, mulai dari tahap perencanaan keluarga hingga tumbuh kembang anak.

“Pencegahan harus dimulai dari hulu sampai hilir, dari calon pengantin, masa kehamilan, hingga anak berusia dua tahun. Kita pastikan tidak ada bayi lahir dalam kondisi stunting. Bagi yang sudah teridentifikasi stunting, harus kita tangani dan carikan solusi agar bisa tumbuh lebih sehat,” ucapnya.

Sebagai ibu kota provinsi dengan luas wilayah hanya 118 kilometer persegi, Bahasan mengingatkan pentingnya menjaga kualitas sumber daya manusia di Pontianak. Menurutnya, generasi emas Indonesia 2045 hanya bisa terwujud jika seluruh anak mendapatkan tumbuh kembang yang optimal sejak dini.

“Pontianak ini wilayahnya kecil, tapi harus menjadi contoh dalam kualitas kesehatan dan pendidikan warganya. Karena itu, kami terus mengajak masyarakat bergandengan tangan mendukung program pemerintah, khususnya dalam menghapus stunting,” pungkasnya. (prokopim)

Pontianak Jadi Sorotan HUT ke-57 BPJS Kesehatan

PONTIANAK – Kota Pontianak dipilih sebagai lokasi peringatan HUT ke-57 BPJS Kesehatan karena capaian kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) telah menyentuh 98 persen dan masuk kategori Wajib Prioritas. Anggota Dewan Pengawas BPJS Kesehatan, Indra Yana, menyebut Pontianak berhasil mengaktifkan 80 persen peserta lebih cepat dari target nasional Desember 2025.

“Ini bentuk apresiasi Dewan Pengawas dan Direksi kepada Pemerintah Kota Pontianak yang mampu bergerak lebih cepat,” ujarnya setelah membuka kegiatan Gerakan Edukasi Bersama Komunitas Paham Sistem JKN di Aula SSA Kantor Wali Kota, Rabu (23/7/2025).

Format peringatan HUT ke-57 BPJS Kesehatan di Pontianak melibatkan berbagai komunitas lokal, mulai dari komunitas balap, K-Pop, hingga komunitas lansia, sebagai simpul informasi mengenai penggunaan kartu, keluhan, dan pembaruan data administrasi.

Indra menjelaskan, BPJS Kesehatan berperan sebagai penyelenggara pembayaran jaminan, bukan penyedia layanan medis langsung. Layanan diberikan oleh 3.165 rumah sakit mitra, lebih dari 23 ribu fasilitas kesehatan tingkat pertama, serta jejaring lainnya di seluruh Indonesia.

“Kami membayar klaim rumah sakit melalui paket INA-CBGs,” katanya.

Ia menegaskan peserta aktif tidak boleh dikenakan biaya tambahan. Jika terbukti ada pungutan untuk layanan yang seharusnya dijamin, dana wajib dikembalikan. Kanal digital disiapkan untuk pendaftaran, perubahan data, dan pengaduan daring yang ditindaklanjuti oleh tim BPJS.

Dalam kondisi gawat darurat, pasien tetap ditangani terlebih dahulu di fasilitas kesehatan. Pembiayaan menyesuaikan status kepesertaan seperti peserta aktif dijamin, sedangkan nonpeserta tidak dapat ditagihkan ke BPJS karena sistem ini berbasis asuransi sosial dengan mekanisme audit ketat.

“Tidak boleh ada pungutan apa pun kepada peserta aktif yang iurannya lancar,” paparnya.

Wakil Wali Kota Pontianak, Bahasan, menyatakan dukungan penuh terhadap sosialisasi BPJS Kesehatan. Ia menilai edukasi melalui komunitas sangat efektif agar masyarakat memahami layanan dari tingkat primer hingga rujukan.

“Sosialisasi ini penting supaya masyarakat lebih mengenal program JKN,” ucapnya.

Bahasan meminta adanya kebijakan khusus atau diskresi agar fasilitas kesehatan tidak ragu melayani peserta JKN. Menurutnya, layanan BPJS berperan besar dalam mencegah kemiskinan ekstrem akibat mahalnya biaya pengobatan. Ia juga mengingatkan masyarakat rutin memeriksakan kesehatan dan tidak menunggu penyakit parah.

“Yang terpenting, kita semua harus sehat dengan jaminan kesehatan dari BPJS. Pemerintah Kota Pontianak berharap layanan BPJS bisa meningkatkan kesehatan masyarakat, sekaligus mencegah kemiskinan ekstrem,” tegasnya.

Pemkot Pontianak terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat untuk mengaktifkan kembali 79 ribu peserta yang datanya dianulir Kementerian Sosial. Bagi peserta yang menunggak, solusi akan diberikan sesuai kemampuan. Program jemput bola disiapkan untuk menjaring peserta baru, sedangkan tunggakan dapat dicicil melalui Program REHAB.

“Ada sekitar 79 ribu peserta yang datanya dianulir oleh Kementerian Sosial. Ini menjadi beban kami, dan sedang diupayakan aktivasi kembali. Untuk peserta yang menunggak, jika mereka benar-benar tidak mampu, akan ada solusi. Tapi kalau mampu, jangan berpura-pura tidak mampu,” tutupnya. (kominfo/prokopim)

PONTIANAK - Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak menorehkan prestasi membanggakan sebagai daerah terbaik pertama dalam pelaksanaan 8 Aksi Konvergensi Percepatan Penurunan Stunting tingkat kabupaten/kota se-Kalimantan Barat tahun 2024. Penilaian ini diumumkan dalam forum resmi yang digelar oleh Bappeda Provinsi Kalbar pada 18–19 Juni 2025 di Pontianak.

Pontianak meraih skor tertinggi, yakni 116 poin, mengungguli 13 kabupaten/kota lainnya di Kalbar. Prestasi ini mencerminkan komitmen kuat pemerintah kota dalam memperkuat kerja sama lintas sektor, memperluas jangkauan layanan gizi, serta membangun kesadaran masyarakat untuk mencegah stunting sejak dini. Wali Kota Pontianak, Edi Rusdi Kamtono, menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi.

“Ini adalah hasil kerja kolektif. Kami berkomitmen menghadirkan generasi Pontianak yang sehat, cerdas, dan berdaya saing. Kunci keberhasilan ada pada sinergi, intervensi dini, dan pendekatan berbasis keluarga,” ujarnya, Selasa (15/7/2025).

Ia menegaskan, penanganan stunting tidak cukup hanya dengan program pemberian makanan tambahan.

Pemkot Pontianak, menurutnya, memandang stunting sebagai isu multisektor yang menyangkut lingkungan, sanitasi, pendidikan, hingga penguatan ekonomi keluarga.

“Kita tidak bisa hanya melihat angka, tapi harus memahami konteks sosial di lapangan. Oleh karena itu, pendekatan kami holistik dan partisipatif,” tambah Edi.

Selain itu dengan mengandalkan sistem pemantauan gizi berbasis digital melalui e-PPGBM dan memperkuat peran kader posyandu sebagai ujung tombak di masyarakat. Edi menjelaskan, kecepatan respons dalam mendeteksi potensi stunting dan ketepatan intervensi menjadi prioritas utama.

“Kami menyiapkan infrastruktur data yang akurat dan cepat. Dengan data yang valid, kami bisa melakukan tindakan terarah. Kami juga menggandeng dunia pendidikan dan sektor swasta dalam gerakan bersama cegah stunting,” jelasnya.

Edi juga menyoroti pentingnya edukasi kepada calon orang tua. Ia menilai, perubahan pola pikir dan perilaku dalam hal perawatan anak sangat menentukan.

“Masa depan anak-anak kita ditentukan sejak dalam kandungan. Edukasi kepada ibu hamil, pemberian ASI eksklusif, dan pemantauan tumbuh kembang anak menjadi pilar penting,” tutur Edi.

Sebagai informasi, peringkat dua diraih Kabupaten Sanggau dan Landak, sementara Kabupaten Sintang dan Ketapang berada di posisi ketiga. Keberhasilan ini diharapkan menjadi motivasi bagi seluruh daerah di Kalimantan Barat untuk memperkuat kolaborasi dalam menurunkan angka stunting secara signifikan dan berkelanjutan. (kominfo/prokopim)

RSUD Pontianak Utara luncurkan inovasi PONTI MANIS

Pontianak - Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak semakin serius menangani berbagai macam kasus kesehatan, termasuk Penyakit Tidak Menular (PTM). Terlebih untuk kalangan Lanjut Usia (Lansia), PTM perlu mendapat penanganan yang cepat dan tepat. Untuk itu, Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Pontianak Utara meluncurkan PONTI MANIS, yaitu Poli Klinik Geriatri, Kencing Manis, dan Edukasi. 

Direktur UPT RSUD Pontianak Utara Nuzulisa Zulkifli mengatakan bahwa program ini bertujuan untuk menekan angka Diabetes di kalangan lansia, yang merupakan salah satu penyakit PTM. Inovasi ini menurutnya merupakan kolaborasi dari berbagai pihak, seperti Persatuan Dokter Gigi Indonesia (PDGI), Perhimpunan Dokter Spesialis Penyakit Dalam Indonesia (PAPDI), Persatuan Diabetes Indonesia (PERSADIA), serta TP-PKK Kota Pontianak dan RSUD Pontianak Utara. 

"Hari ini kita launching inovasi PONTI MANIS. Inovasi ini diharapkan dapat menjawab kebutuhan pelayanan. Di sini, kunjungan pasien lansia cukup tinggi dan pasien PTM khususnya Diabetes cukup tinggi," ungkapnya di RSUD Pontianak Utara, Sabtu (5/7/2025).

Nuzulisa menambahkan, hal ini sejalan dengan data bahwa di Provinsi Kalimantan Barat (Kalbar), penyakit Diabetes masuk ke dalam penyakit 5 terbesar untuk lansia. PONTI MANIS ini diharapkannya bisa menekan angka penderita kasus tersebut, khususnya untuk para lansia. 

"PONTI MANIS ini memang fokus pada klinik Geriatri, yang mana merupakan klinik ramah lansia. Lalu juga berfokus pada penanganan kasus Diabetes Melitus, serta edukasinya," jelasnya.

Selama ini, diakuinya Rumah Sakit melakukan penanganan dengan pendekatan tindakan kuratif. Untuk itu, RSUD Pontianak Utara mencoba melakukan pendekatan dari segi promosi dan edukasi kesehatan. Pendekatan ini juga akan menyasar tidak hanya pasien, tetapi juga keluarga pasien.

"Kita tahu bahwa lansia memiliki keterbatasan dan kebutuhan khusus, begitu mereka datang mereka akan kita prioritaskan. Mereka datang langsung kita layani tanpa perlu menunggu lama, mulai dari pemeriksaan hingga pemberian obat-obatan," terangnya.

Dengan adanya kolaborasi ini, Nuzulisa berharap RSUD Pontianak Utara bisa melakukan One Stop Service, dimana pasien lansia bisa datang untuk melakukan banyak pemeriksaan. Sehingga akhirnya dapat menekan angka pasien PTM, khususnya Diabetes.

"Saya harap inovasi ini tidak hilang begitu saja. Bisa bertahan kalau perlu terus dimodifikasi dan diperbaharui sesuai kebutuhan masyarakat dan kondisi RSUD Pontianak Utara," pungkasnya.

Ketua TP-PKK Yanieta Arbiastuti, mengapresiasi peluncuran inovasi yang menyasar lansia di Kota Pontianak. Menurutnya, pendekatan pencegahan penyakit melalui edukasi serta pelayanan yang baik di Rumah Sakit akan meningkatkan kualitas hidup para lansia.

"Saya harap inovasi ini bisa segera diimplementasikan ke masyarakat. Karena lansia ini merupakan aset keluarga dan bangsa. Kesehatan lansia bukan hanya tentang pengobatan, tetapi bagaimana bisa mengedukasi dan membimbing para lansia untuk bisa hidup lebih sehat," harapnya.

Yanieta juga berharap PONTI MANIS ini bisa memberikan manfaat yang luar biasa kepada para lansia. Salah satunya dengan memberikan pelayanan yang bisa menyapa dengan kasih sayang dan melayani dengan cinta untuk para lansia.

"Kami dari PKK juga siap mendukung inovasi ini. Kami memiliki kader-kader yang siap memonitoring dan mengevaluasi serta mengedukasi lansia dan juga masyarakat," tutupnya. (Kominfo)