Berita

Upaya Pemkot Pontianak Petakan Kasus Tuberculosis

PONTIANAK - Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Pontianak melakukan skrining penyakit Tuberculosis yang menyasar masyarakat di kecamatan Pontianak Barat. Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono menyebut, skrining yang dilakukan merupakan langkah Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak dalam mencari data yang valid terkait masyarakat yang mengidap Tuberculosis sekaligus melakukan pemetaan masyarakat yang berpotensi terjangkit kasus Tuberculosis.

"Tuberculosis adalah salah satu penyakit yang penanganannya menjadi salah satu prioritas pemerintah, lewat Asta Cita Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka," ungkapnya pasca memimpin Apel persiapan skrining di Koramil Pontianak Barat, Jumat (13/6/2025).

Edi menambahkan, Pemkot Pontianak juga menjadikan penanganan penyakit Tuberculosis sebagai salah satu prioritas lewat program Quick Win yang diusung pihaknya. Karena menurutnya, kasus Tuberculosis ini memiliki tingkat keterjangkitan yang sangat tinggi. Sehingga perlu adanya penanganan cepat dan tepat dalam mencegah serta mengobati penyakit pernafasan ini.

"Tuberculosis harus kita tangani, baik penderita aktif maupun sekitarnya seperti keluarga dan lingkungan tempat tinggal. Karena hal ini sangat berpengaruh terhadap ketertularan dan penyembuhan total pasien," paparnya.

Wali Kota juga menekankan bahwa dalam skrining kali ini, kondisi tempat tinggal hingga lingkungannya akan menjadi perhatian. Ia meminta para petugas dapat mengecek kondisi rumah warga termasuk sirkulasi udara, pencahayaan, hingga kelembaban. 

"Kondisi rumahnya juga didata. Jika ada hal yang perlu ditangani, akan dibantu lewat Dinas PUPR dengan program Bedah Rumah," tegas Edi.

Kepala Dinkes Kota Pontianak Saptiko menyebut, program skrining ini juga bertujuan untuk menjaring masyarakat yang mengidap Tuberculosis sehingga bisa segera ditangani hingga sembuh. Karena dengan meminum obat selama 2 minggu, penderita tidak akan bisa menularkan penyakitnya ke orang lain.

"Dengan meminum obat selama 2 minggu di awal, penderita tidak akan menyebarkan penyakitnya. Namun, tetap harus minum obat selama 6 bulan berturut-turut agar penyakitnya bisa sembuh total," tuturnya.

Dari segi pemantauan, Saptiko mengatakan terdapat tiga pihak yang terlibat untuk memantau progres penyembuhan penderita Tuberculosis. Pertama adalah keluarga penderita, kedua adalah Kader Tuberculosis, dan ketiga yaitu petugas Puskesmas.

"Per tahun 2025 ini ada 1.118 orang yang positif dan sudah dipantau untuk proses pengobatan. Di kecamatan lain akan kita lakukan juga ke depannya," jelasnya.

Saptiko memastikan, penangan kasus Tuberculosis ini sepenuhnya ditanggung pemerintah lewat BPJS Kesehatan. Sehingga masyarakat diminta turut aktif berpartisipasi menekan angka keterjangkitan Tuberculosis tanpa harus khawatir terkait pembiayaan penanganan.

"Pemeriksaan hingga pengobatan sepenuhnya gratis hingga sembuh. Tingkat kesembuhan Tuberculosis ini hingga 95 persen jika minum obatnya tertatur," tutupnya. (kominfo/prokopim)

Pencanangan Program Imunisasi Berdampak Strategis di Kalbar

KUBU RAYA  - Wakil Wali Kota Pontianak Bahasan, menegaskan komitmen Pemerintah Kota Pontianak dalam mendukung penuh Program Imunisasi Berdampak Strategis yang dicanangkan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Barat (Kalbar). Bahasan menyampaikan bahwa imunisasi merupakan investasi jangka panjang bagi kualitas sumber daya manusia Indonesia.

“Imunisasi bukan sekadar suntikan, tapi perlindungan masa depan. Anak-anak yang sehat adalah aset bangsa. Maka dari itu, kami di Kota Pontianak berkomitmen memperkuat pelayanan imunisasi di semua tingkatan,” ujarnya usai menghadiri Pencanangan Penguatan Program Imunisasi Berdampak Strategis di Kalbar, yang digelar di Ballroom Hotel Dangau Kubu Raya, Kamis (12/6/2025).

Ia menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor untuk menyukseskan program imunisasi, termasuk peran orang tua, kader posyandu hingga tokoh masyarakat dalam membangun kesadaran tentang pentingnya vaksinasi.

Lebih lanjut, Bahasan menekankan bahwa penguatan posyandu menjadi prioritas. Ia mengajak seluruh pihak, terutama Tim Penggerak PKK di tingkat kota hingga kelurahan, untuk menghidupkan kembali kegiatan posyandu yang sempat vakum kala pandemi.

“Posyandu adalah ujung tombak pelayanan dasar bagi ibu dan anak. Kalau posyandu aktif, maka kita bisa deteksi dini masalah kesehatan seperti stunting atau keterlambatan tumbuh kembang,” ucapnya.

Terkait penanganan stunting, Bahasan menegaskan bahwa Pemerintah Kota Pontianak telah menjalankan berbagai program intervensi gizi dan pemeriksaan kehamilan yang terintegrasi. Namun ia mengakui, masih perlu upaya bersama agar prevalensi stunting bisa ditekan signifikan.

“Kita tidak bisa kerja sendiri. Ini butuh sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan seluruh elemen. Kalau kita mau menyongsong Generasi Emas 2045, pondasinya harus dibangun dari sekarang,” tegasnya.

Gubernur Kalbar Ria Norsan menyampaikan keprihatinannya terhadap menurunnya cakupan imunisasi dasar lengkap di wilayah Kalbar. Berdasarkan data, pada tahun 2023 cakupan imunisasi dasar lengkap untuk anak usia satu tahun mencapai 74,9 persen, namun angka ini merosot tajam menjadi 42,7 persen pada tahun 2024 (data hingga November).

“Ini penurunan yang sangat jauh. Untuk itu, saya mengajak seluruh stakeholder dan pemangku kepentingan agar bersama-sama meningkatkan kembali cakupan imunisasi,” imbaunya.

Ia menekankan pentingnya peran imunisasi dalam mencegah berbagai penyakit seperti polio, campak, hingga TBC. Ia juga menyayangkan masih beredarnya informasi keliru di masyarakat terkait vaksinasi yang menyebabkan kekhawatiran tidak berdasar.

“Kalau anak tidak sehat sejak awal karena tidak diimunisasi, maka program Makan Bergizi Gratis yang dicanangkan Presiden juga tidak akan optimal. Kesehatan adalah fondasi utama,” tutupnya. (prokopim)

PONTIANAK - Dalam rangka mempercepat implementasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG), Badan Gizi Nasional (BGN) menyiapkan strategi pembangunan dapur umum dan dapur sekolah di seluruh wilayah Kalimantan Barat (Kalbar). 

Kepala BGN Dadan Hindayana mengungkapkan, saat ini baru sekitar 40-an dapur umum yang telah tersedia, padahal kebutuhan di wilayah ini mencapai lebih dari 500 satuan pelayanan gizi. 

“Jumlah ini masih sangat jauh dari target. Karena itu, kami mengajak semua kepala daerah untuk berperan aktif mempercepat pembangunan dapur-dapur ini,” ujarnya usai menandatangani Nota Kesepahaman antara Pemerintah Daerah se-Provinsi Kalbar dengan BGN di Balai Petitih Kantor Gubernur Kalbar, Selasa (3/6/2025).

Untuk wilayah yang sulit dijangkau, Dadan menyebutkan bahwa solusi terbaik adalah menempatkan dapur langsung di sekolah. Hal ini bertujuan untuk menjaga kualitas makanan.

“Di daerah yang hanya memiliki satu sekolah, dapurnya akan dibuat di sekolah itu. Kalau makanan dikirim dari jauh, kualitasnya bisa menurun,” jelasnya.

Program MBG sendiri menekankan penggunaan bahan pangan lokal, seperti beras kampung, telur, ayam, dan susu. Dadan mengatakan kerja sama dengan petani dan peternak lokal juga menjadi kunci dalam menjaga pasokan bahan pangan yang berkelanjutan. Bagi ibu hamil dan balita, distribusi makanan bergizi dilakukan langsung ke rumah atau melalui posyandu. 

“Kami bekerja sama dengan kader posyandu dan memberikan insentif tambahan agar program ini berjalan efektif,” tambahnya.

Dadan menekankan bahwa setiap menu yang diberikan harus memenuhi komposisi gizi yang seimbang, yakni 30 persen protein, 40 persen karbohidrat dan 30 persen serat, serta dilengkapi dengan susu bila memungkinkan.

Ia juga mengapresiasi kehadiran dan dukungan penuh dari Gubernur Kalbar serta seluruh jajaran kepala daerah dalam pertemuan tersebut. 

“Kami berharap sinergi ini dapat mempercepat intervensi gizi nasional, terutama di daerah-daerah yang paling membutuhkan,” imbuhnya.

Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono, menyatakan dukungannya terhadap Program MBG yang digagas oleh BGN. Menyikapi rencana pembangunan dapur umum dan dapur sekolah di Kalbar,  Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak siap berkontribusi secara maksimal demi suksesnya program tersebut.

“Kami di Pontianak mendukung penuh program ini karena tujuannya sangat bagus, yakni memastikan anak-anak dan masyarakat penerima manfaat mendapatkan makanan bergizi secara merata,” sebutnya.

Wali Kota Edi Kamtono mengungkapkan bahwa Pemkot Pontianak akan mengidentifikasi lokasi sekolah-sekolah yang bisa difungsikan sebagai pusat penyediaan makanan bergizi. Ia menilai model dapur sekolah sangat relevan untuk menjangkau sekolah-sekolah yang jaraknya jauh dari dapur umum yang ada di Kota Pontianak.

“Kami sedang memetakan sekolah-sekolah yang bisa langsung disiapkan dapurnya. Kalau bisa, satu dapur melayani beberapa sekolah di sekitarnya. Dengan begitu, distribusinya lebih efisien dan tetap menjaga kualitas makanan,” terangnya.

Dengan kesiapan dan dukungan dari pemerintah kota, diharapkan implementasi MBG di Pontianak dapat menjadi contoh bagi daerah lain dalam mempercepat intervensi gizi yang menyentuh langsung masyarakat. (prokopim)

PONTIANAK - Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Pontianak Utara resmi mencanangkan Zona Integritas (ZI) sebagai langkah awal menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM).

Pencanangan dilanjutkan dengan penyematan pin dan selempang kepada agen perubahan ZI dan penandatanganan pakta integritas oleh garda sehat—sebutan bagi tenaga kesehatan di RSUD Pontianak Utara—serta perwakilan dari lintas sektor dan stakeholder.

Inspektur Kota Pontianak, Yaya Maulidia, menegaskan pentingnya semangat kolektif dalam menciptakan pelayanan kesehatan yang bersih dan profesional. Ia juga menyampaikan apresiasi terhadap RSUD Pontianak Utara sebagai rumah sakit yang baru berdiri, tetapi telah berani mengambil langkah strategis dalam pembangunan integritas.

“Ini menjadi tonggak penting dalam komitmen RSUD Pontianak Utara untuk mendukung reformasi birokrasi dan meningkatkan mutu pelayanan publik,” tuturnya setelah meresmikan, mewakili Wali Kota Pontianak, di RSUD Pontianak Utara, Jalan Khatulistiwa, Selasa (27/5/2025).

RSUD Pontianak Utara sendiri mulai beroperasi pada awal 2023 dan terus menunjukkan progres signifikan dalam meningkatkan kualitas layanan. Meskipun terbilang muda, rumah sakit ini menegaskan komitmennya untuk membangun sistem kerja yang akuntabel, transparan, serta berorientasi pada kepuasan masyarakat.

“Momen ini menjadi simbol kesiapan seluruh jajaran rumah sakit untuk menjalankan transformasi budaya kerja yang lebih bersih dan melayani,” terang Yaya.

Direktur RSUD Pontianak Utara, Nuzulisa Zulkifli menyampaikan, pencanangan ini merupakan awal dari proses panjang yang penuh tantangan. Namun, dengan semangat gotong royong dan perbaikan berkelanjutan, pihaknya optimis dapat meraih predikat WBK dan WBBM secara bertahap.

“Kegiatan ini bukan sekadar seremoni, melainkan manifestasi dari tekad institusional untuk menghadirkan pelayanan publik yang bersih, cepat, dan humanis. Kepercayaan masyarakat menjadi tujuan utama yang ingin dicapai melalui langkah-langkah konkret dalam pelaksanaan zona integritas,” tegasnya.

Dengan semangat tersebut, RSUD Pontianak Utara berharap seluruh pihak, baik internal maupun eksternal, dapat memberikan dukungan serta doa agar transformasi ini berjalan lancar. Rumah sakit ini siap menjadi garda terdepan dalam memberikan pelayanan kesehatan yang bermartabat dan bebas dari praktik tidak terpuji.

“Melalui kegiatan ini, RSUD Pontianak Utara berupaya menjadi institusi muda yang progresif. Dengan fondasi integritas yang kuat, kami optimis mampu menghadirkan perubahan nyata bagi pelayanan kesehatan di wilayah utara Kota Pontianak,” tutupnya. (kominfo)